Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tingkat penghunian kamar (TPK) alias okupansi hotel di Tanah Air cenderung meningkat pada April 2026, bertepatan dengan berakhirnya periode setelah Ramadan dan lebaran Idulfitri 2026.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa TPK hotel klasifikasi bintang pada April 2026 mencapai 48,83%.

Angka tersebut meningkat 6,05% poin secara bulanan (MtM) atau dibandingkan dengan Maret 2026, serta naik 1,85% poin secara tahunan (YoY) atau dibandingkan dengan April tahun lalu.

“TPK hotel klasifikasi bintang tertinggi tercatat di Provinsi Bali yaitu sebesar 57,94%, kemudian diikuti oleh DKI Jakarta yaitu sebesar 54,80%, dan selanjutnya Kalimantan Barat sebesar 53,76%,” kata Pudji dalam rilis berita resmi statistik, Selasa (2/6/2026).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa peningkatan okupansi hotel terjadi di sebagian besar wilayah Tanah Air. Dari seluruh provinsi, hanya tiga provinsi yang mencatatkan penurunan TPK hotel berbintang dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Menurutnya, peningkatan angka TPK hotel bintang dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas atau kegiatan meeting, incentives, conferences, and exhibitions (MICE).

Pudji melanjutkan bahwa berakhirnya bulan Ramadan dan Lebaran juga dinilai menjadi pendorong peningkatan okupansi hotel berbintang tersebut.

Secara umum, BPS juga mencatat tingkat hunian hotel berbintang masih lebih tinggi dibandingkan dengan hotel nonbintang dan akomodasi lainnya di berbagai provinsi.

Pada April 2026, TPK hotel klasifikasi nonbintang dan akomodasi lainnya secara nasional tercatat sebesar 24,96%. DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan TPK hotel nonbintang tertinggi sebesar 38,09%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance mencatat penyaluran pembiayaan baru per Februari 2026 mencapai sebesar Rp8 triliun.

Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani mengungkapkan bahwa segmen otomotif masih menjadi kontributor utama sekitar 70% dari total pembiayaan baru. Meski begitu, pihaknya terus mendorong diversifikasi portofolio pembiayaan.

“Khususnya pada segmen pembiayaan multiguna, sehingga pertumbuhan bisnis tidak hanya bergantung pada segmen otomotif saja,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Adira Finance, imbuhnya, memperkirakan pembiayaan multiguna akan meningkat pada kuartal I/2026. Hal ini sejalan dengan momen Ramadan dan Lebaran yang membuat masyarakat membutuhkan dana tunai untuk berbagai kebutuhan seperti persiapan Hari Raya maupun perjalanan mudik.

Lebih lanjut, Gani menyebut bahwa dalam menentukan proyeksi dan strategi bisnis tahun ini, perusahaan memperhatikan berbagai dinamika eksternal yang berpotensi memengaruhi industri pembiayaan seperti kondisi geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi berdampak pada pergerakan suku bunga dan inflasi.

“Oleh karena itu, perusahaan akan terus memantau perkembangan kondisi pasar dan menyesuaikan strategi bisnis secara adaptif agar tetap dapat menjaga pertumbuhan yang sehat,” tuturnya.

Lebih jauh, dia mengungkapkan bahwa rasio Non-Performing Financing (NPF) Adira Finance tercatat stabil di kisaran 2% dan bahkan masih berada di bawah rata-rata industri pembiayaan.

Ke depan, imbuhnya, perusahaan akan terus berupaya untuk menjaga rasio NPF dengan menerapkan prinsip manajemen risiko dengan hati-hati. Perusahaan juga memberikan pembiayaan yang tersegmentasi sesuai dengan risk appetite perusahaan.

“Dan memastikan kegiatan collection dilakukan secara efektif untuk mengurangi potensi kredit macet, serta menambah kapasitas [jumlah karyawan] di titik tertentu yang membutuhkan untuk memastikan operasional tetap optimal dan risiko kredit dapat diminimalkan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan baru oleh industri multifinance pada Januari 2026 sebesar Rp78,16 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menuturkan bahwa nilai itu didominasi oleh pembiayaan multiguna.

“Pada Januari 2026, penyaluran pembiayaan baru industri multifinance tercatat Rp78,16 triliun, didominasi multiguna dengan porsi 47,47%,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Senin (16/3/2026).

Agusman memerincikan bahwa secara nominal pembiayaan multiguna mencapai Rp37,10 triliun, pembiayaan investasi sebesar Rp18,72 triliun, dan pembiayaan modal kerja senilai Rp17,04 triliun.