Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menuntut Badan Pengelola Investasi Danantara untuk membukukan tingkat pengembalian aset (return on assets/ROA) sebesar 7% dalam waktu dekat.

Target tersebut disampaikan langsung kepada jajaran manajemen Danantara, menyusul laporan kinerja awal lembaga itu yang dinilai melampaui ekspektasi.

Prabowo mengungkapkan, meski Danantara baru dibentuk pada Februari 2025, berdasarkan laporan sementara menunjukkan hasil efisiensi dan reformasi yang dilakukan sudah membuahkan capaian signifikan.

“Dalam satu tahun anda [Danantara] bekerja, kita bentuk saudara Februari 2025, 3, 4, 5 bulan pendirian, tapi Danantara sudah dapat laporan sementara hasil daripada efisiensi saudara, reformasi saudara sudah melahirkan hasil empat kali lipat dibandingkan 2024. Ini luar biasa, tapi harus terus dikejar,” ujar Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Namun, Presiden menegaskan bahwa capaian tersebut belum menjadi titik akhir. Dia secara terbuka memasang standar kinerja yang lebih tinggi.

“Saya menuntut return on asset 7%. Lah kenapa senyum? Kepala Danantara bisa?” kata Prabowo kepada CEO Danantara Rosan P. Roeslani.

“Tidak usah khawatir. Saya ingat selalu yang dikatakan Soekarno, gantungkanlah cita-cita setinggi langit. Kalau kau tidak sampai, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan optimisme manajemen Danantara dalam mengejar target ambisius yang dipasang pemerintah.

Sebelumnya, COO Danantara Dony Oskaria menyampaikan total aset Danantara yang merupakan hasil penggabungan aset perusahaan-perusahaan BUMN mencapai US$900 miliar atau setara dengan Rp15.152 triliun. Dengan target RoA 7%, Prabowo menuntut Danantara mencetak tingkat pengembalian aset sebesar Rp106 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menuntut Badan Pengelola Investasi untuk membukukan tingkat pengembalian aset (return on assets/ROA) sebesar 7% dalam waktu dekat.

Target tersebut disampaikan langsung kepada jajaran manajemen Danantara, menyusul laporan kinerja awal lembaga itu yang dinilai melampaui ekspektasi.

Prabowo mengungkapkan, meski Danantara baru dibentuk pada Februari 2025, berdasarkan laporan sementara menunjukkan hasil efisiensi dan reformasi yang dilakukan sudah membuahkan capaian signifikan.

“Dalam satu tahun anda [Danantara] bekerja, kita bentuk saudara Februari 2025, 3, 4, 5 bulan pendirian, tapi Danantara sudah dapat laporan sementara hasil daripada efisiensi saudara, reformasi saudara sudah melahirkan hasil empat kali lipat dibandingkan 2024. Ini luar biasa, tapi harus terus dikejar,” ujar Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Namun, Presiden menegaskan bahwa capaian tersebut belum menjadi titik akhir. Dia secara terbuka memasang standar kinerja yang lebih tinggi.

“Saya menuntut return of asset 7%. Lah kenapa senyum? Kepala Danantara bisa?” kata Prabowo kepada CEO Danantara Rosan P. Roeslani.

“Tidak usah khawatir. Saya ingat selalu yang dikatakan Soekarno, gantungkanlah cita-cita setinggi langit. Kalau kau tidak sampai, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan optimisme manajemen Danantara dalam mengejar target ambisius yang dipasang pemerintah.

Sebelumnya, COO Danantara Dony Oskaria menyampaikan total aset Danantara mencapai US$900 miliar atau setara dengan Rp15.152 triliun. Dengan target RoA 7%, Prabowo menuntut Danantara mencetak Rp106 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah reformasi tata kelola BUMN melalui perubahan struktur pengelolaan Danantara, kinerja emiten pelat merah diproyeksikan masih memiliki ruang pertumbuhan pada 2026, didorong stimulus fiskal pemerintah, potensi penurunan suku bunga acuan, serta proyek-proyek strategis nasional.

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Abida Massi Armand, menilai arah kebijakan fiskal dalam APBN akan menjadi pendorong utama bagi emiten BUMN, terutama yang bergerak di sektor industri dasar dan infrastruktur. Belanja negara dan proyek pemerintah dinilai masih menjadi jangkar pertumbuhan bagi BUMN yang memiliki eksposur langsung terhadap agenda pembangunan.

Selain stimulus fiskal, ekspektasi penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate ke level 4,75% dipandang sebagai katalis tambahan, khususnya bagi sektor perbankan. Penurunan biaya dana diharapkan mampu menjaga margin bunga bersih sekaligus membuka ruang ekspansi kredit yang lebih luas secara nasional.

Meski demikian, Abida mengingatkan bahwa lingkungan global masih menyimpan risiko. “Tantangan utama meliputi ketidakpastian geopolitik global yang menekan nilai tukar rupiah dan beban keuangan tinggi pada sektor konstruksi yang masih dalam tahap pemulihan,” ujar Abida saat dihubungi baru-baru ini.

Dalam lanskap tersebut, BRI Danareksa Sekuritas menjagokan saham perbankan BUMN dengan fundamental solid seperti PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI). Ketiganya dinilai memiliki skala usaha, kualitas aset, dan posisi pasar yang relatif tangguh menghadapi siklus ekonomi.

Sementara itu, untuk sektor non-perbankan, saham PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) dan PT Jasa Marga Tbk. (JSMR) dinilai menarik seiring dengan strategi agresif monetisasi aset serta optimalisasi arus kas. Telkom diproyeksikan diuntungkan oleh ekspansi bisnis pusat data dan pematangan unit infrastruktur digital, sedangkan Jasa Marga didukung oleh optimalisasi ruas tol baru dan efisiensi beban bunga.

Katalis lain yang dinilai signifikan datang dari rencana pemerintah mengonsolidasikan tujuh BUMN Karya menjadi tiga induk usaha pada kuartal I/2026.

Abida menilai langkah ini berpotensi menjadi titik balik bagi sektor konstruksi yang selama beberapa tahun terakhir dibebani struktur permodalan yang rapuh.

“Konsolidasi melalui merger tujuh BUMN Karya menjadi tiga induk usaha pada kuartal I/2026 diharapkan menjadi katalisator kuat untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan efisiensi operasional,” ucapnya.

Optimisme terhadap prospek BUMN juga diperkuat oleh perubahan struktural dalam pengelolaan kepemilikan negara. Pengalihan sebagian saham Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia kepada Badan Pengaturan (BP) BUMN dipandang sebagai langkah strategis untuk memperjelas pemisahan peran antara regulator dan operator, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025.

Dalam struktur baru ini, BP BUMN berfokus pada pengawasan kinerja dan tata kelola, sementara Danantara bergerak sebagai pengelola investasi yang lebih fleksibel dan berorientasi pasar.

“Kehadiran struktur baru ini memberikan sentimen positif bagi investor karena meningkatkan profesionalisme manajemen serta memberikan perlindungan hukum bagi direksi melalui prinsip business judgment rule yang ditegaskan dalam regulasi terbaru,” ujar Abida.

Atas dasar penguatan fundamental dan reformasi tata kelola tersebut, BRI Danareksa kembali merekomendasikan saham-saham BUMN sebagai pilihan utama di 2026. Di sektor perbankan, BMRI dipatok dengan target harga Rp5.500 per saham berkat dominasinya di segmen korporasi, sementara BBNI diproyeksikan menuju Rp4.700 per saham didukung valuasi atraktif dan dividen kompetitif. Untuk sektor infrastruktur dan telekomunikasi, JSMR ditargetkan ke Rp4.750 dan TLKM menuju level Rp4.000 per saham.

Pandangan senada disampaikan Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama. Ia menilai perubahan status struktural sejumlah BUMN tidak akan mengganggu fundamental emiten pelat merah di pasar modal selama prinsip tata kelola perusahaan yang baik tetap dijaga.

“Investor pada dasarnya melihat penerapan good corporate governance. Perubahan status tidak memengaruhi fundamental emiten BUMN atau posisinya sebagai perusahaan publik,” ujar Nafan kepada Bisnis, Kamis (8/1/2026).

Memasuki 2026, fokus utama pasar tertuju pada potensi normalisasi dan perbaikan kinerja emiten BUMN. Sektor perbankan diprediksi masih akan mendominasi panggung pasar modal Indonesia. Nafan menilai bahwa valuasi bank-bank BUMN saat ini berada pada level yang sangat menarik.

"Untuk sektor perbankan, valuasi saat ini relatif murah, berada di bawah kisaran historis price to book value [PBV]. Dibandingkan dengan peers swasta, mayoritas bank BUMN masih tergolong undervalued," pungkasnya.

Selain valuasi yang atraktif, daya tarik emiten BUMN juga datang dari kebijakan dividen yang konsisten memberikan imbal hasil menarik bagi pemegang saham.

Meski memiliki prospek cerah, Nafan memberikan catatan mengenai sejumlah tantangan yang membayangi emiten pelat merah ke depan.

Fokus BUMN terhadap agenda pemerintahan membawa risiko penugasan proyek strategis yang berpotensi menekan margin keuntungan perusahaan.

Selain itu, kebijakan populis pemerintah seperti pengaturan harga (price ceiling) dan penyaluran subsidi juga menjadi faktor penekan yang perlu diwaspadai.

Dari sisi internal, dinamika terkait independensi tata kelola memang menjadi karakter yang melekat pada perusahaan pelat merah. Namun demikian, hal tersebut diyakini sudah dipahami dengan baik oleh pelaku pasar.

Secara keseluruhan, kata Nafan, arah strategis dan konfigurasi masing-masing emiten korporasi negara pada 2026 dinilai sudah cukup jelas untuk menjadi panduan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.