Jakarta, CNBC Indonesia — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut aset program pensiun di Indonesia masih minim bahkan kalah dibandingkan negara tetangga, seperti Malaysia.

Jika mengacu pada data tahun 2024, total aset program pensiun, baik program pensiun wajib maupun sukarela mencapai lebih dari Rp 1.500 triliun atau setara 6,8% dari PDB, sedangkan Malaysia sudah mencapai 60% dari PDB.

Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kementerian Keuangan RI, Ihda Muktiyanto mengungkapkan, saat ini aset dana pensiun masih didominasi oleh program pensiun wajib, khususnya Jaminan Hari Tua (JHT).

Padahal, dana pensiun sangat penting dalam kerangka perlindungan sosial dan juga pembangunan nasional.

Meskipun capaian total aset Indonesia saat ini meningkat. Namun, masih cukup banyak ruang untuk bisa meningkatkan dan mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain.

"Artinya, kita mempunyai tantangan cukup besar untuk meningkatkan skala dan kedalaman aset dana pensiun agar dapat berperan secara signifikan dalam menjamin kesejahteraan lansia sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan jangka panjang Indonesia," ujarnya dalam acara Indonesia Pension Fund Summit 2025 di Tangerang Selatan, Kamis (23/10/2025).

Ia menyebut, tantangan terbesar sistem pensiun Indonesia bukan hanya dari soal jumlah atau nilai asetnya saja, melainkan juga terkait dengan cakupan kepesertaan. Dari sekitar 144 juta angkatan kerja di Indonesia, baru sekitar 23,6 juta yang tercatat sebagai peserta program pensiun wajib.

"Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pekerjaan kita, khususnya di sektor informal dan UMKM,itu masih menghadapi risiko yang cukup besar ketika memasuki masa pensiunnya, tidak dicover dengan jaminan pensiun yang memadai," imbuhnya.

Menurutnya, kondisi tersebut memberikan pesan penting bahwa reformasi sistem pensiun harus diarahkan juga untuk memperluas cakupan kepesertaan secara signifikan.

Ia menambahkan, perlu dipastikan pengeluaran aset pensiun yang ada lebih produktif, transparan, dan juga bisa memberikan keseimbangan yang optimal.

Serta, perlu melakukan upaya yang lebih serius untuk memperluas cakupan program pensiun, sehingga lebih banyak pekerja, terutama untuk yang informal dan juga yang menengah, untuk bisa meningkatkan atau mendapatkan pelindungan di masa pensiunnya.

"Dengan demikian, sistem pensiun kita tidak hanya kuat dari sisi aset, tetapi juga inklusif dari sisi kepesertaan," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga pemeringkat kredit global, S&P Global menurunkan peringkat Prancis menjadi A+/A-1 dari AA-/A-1+. Hal itu cukup mengejutkan karena Perancis merupakan negara ekonomi terbesar kedua di zona euro.

Padahal, lembaga pemeringkat kredit jarang menurunkan peringkat di luar jadwal yang diatur untuk pembaruan. Artinya, ketidakstabilan politik cukup mempengaruhi risiko keuangan.

Penurunan peringkat dilakukan setelah pekan yang penuh dengan ketegangan di mana Perdana Menteri Sebastien Lecornu berjanji untuk menangguhkan reformasi pensiun tahun 2023 dan menghadapi dua mosi tidak percaya.

"Kami memperkirakan ketidakpastian kebijakan akan mempengaruhi perekonomian Prancis dengan menyeret aktivitas investasi dan konsumsi swasta, dan oleh karena itu pada pertumbuhan ekonomi," kata lembaga pemeringkat kredit tersebut dalam sebuah pernyataan mengutip Reuters, Sabtu (18/10).

Diketahui, Mantan Perdana Menteri Perancis Sebatien Lecornu selamat dari dua mosi tidak percaya di parlemen, tetapi penangguhan hukuman untuk pemerintahannya yang baru berumur beberapa hari harus dibayar dengan mengorbankan reformasi pensiun yang ditandatangani oleh Presiden Emmanuel Macron untuk memenangkan dukungan dari anggota parlemen Sosialis.

Jeda apa pun akan terbukti berumur pendek karena anggaran 2026 Lecornu, yang dia presentasikan pekan ini, menghadapi perjalanan yang sulit di parlemen Prancis yang terpecah belah ketika mereka mulai meninjau Rancangan Undang-Undang.

Sebagai reaksi atas penurunan peringkat tersebut, Menteri Keuangan Roland Lescure mengatakan bahwa saat ini adalah tanggung jawab kolektif pemerintah dan parlemen untuk meloloskan anggaran pada akhir tahun, memastikan defisit fiskal berada di jalur yang sesuai dengan batas atas Uni Eropa yaitu 3% dari PDB pada tahun 2029.

Menurut S&P, pengesahan anggaran pada akhir tahun ini akan membantu memberikan kejelasan yang lebih baik mengenai bagaimana Perancis akan mengelola beban utangnya yang meningkat, yang diproyeksikan akan naik menjadi 121% dari PDB pada tahun 2028 dibandingkan 112% dari PDB pada akhir tahun 2024.

"Namun demikian, dalam pandangan kami, ketidakpastian pada keuangan publik tetap meningkat menjelang pemilihan presiden 2027," kata S&P.

Lembaga pemeringkat ini merevisi prospek negara ini dari 'negatif' menjadi 'stabil', dengan mengatakan bahwa prospek 'stabil' menyeimbangkan kenaikan utang pemerintah dan konsensus politik yang lemah pada laju konsolidasi anggaran dengan kekuatan kredit Prancis.