Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Kota Palembang bersama BPJS Ketenagakerjaan mengukuhkan sebanyak 36 agen penggerak jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mencapai target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) pada 2026.

Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim mengatakan hingga 31 Mei 2026 jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kota Palembang baru mencapai 237.262 orang atau 34,63% dari total pekerja.

Angka tersebut, kata dia, masih jauh dari target UCJ tahun ini yang ditetapkan sebesar 391.711 peserta atau 57,66%.

"Artinya masih terdapat selisih sebanyak 154.449 pekerja yang harus kita kejar bersama," ujarnya saat pengukuhan Agen Penggerak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Palembang, Selasa (23/6/2026).

Aprizal menerangkan, 36 agen penggerak yang dikukuhkan menjadi strategi untuk memperluas jangkauan program BPJS Ketenagakerjaan, terutama kepada pekerja sektor informal, pekerja rentan, pelaku usaha mikro, serta kelompok masyarakat yang belum memiliki perlindungan jaminan sosial.

Para agen tersebut akan bertugas melakukan sosialisasi, edukasi, pendampingan, hingga membantu proses pendaftaran kepesertaan di tingkat masyarakat.

Pendekatan langsung melalui agen yang ditempatkan di lingkungan RT, RW, maupun rumah ibadah ini dinilai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi penggerak, pendamping, sekaligus edukator bagi masyarakat," jelasnya.

Dia juga menegaskan, perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga pekerja.

Perlindungan tersebut dipandang mampu mengurangi dampak ekonomi ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, atau menghadapi risiko sosial lainnya.

"Semakin banyak masyarakat yang terlindungi, semakin besar pula upaya kita dalam meningkatkan kualitas hidup warga Kota Palembang," tuturnya.

Pihaknya juga berharap, seluruh organisasi perangkat daerah, camat, dan lurah di Kota Palembang dapat memberikan dukungan terhadap agen penggerak di lapangan.

"Kita harapkan keberadaan agen tersebut dapat membantu menutup kesenjangan kepesertaan yang masih cukup besar sehingga target perlindungan tenaga kerja pada 2026 dapat tercapai," tutupnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat jaring pengaman sosial melalui penyediaan kuota BPJS Ketenagakerjaan bagi 27.000 pekerja rentan. Langkah ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, dan BPJS Ketenagakerjaan guna meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor informal.

Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila mengatakan target perlindungan bagi pekerja rentan di wilayahnya dipatok sebanyak 33.000 orang. Saat ini, realisasi kepesertaan telah mencapai 27.000 jiwa melalui skema bantuan iuran pemerintah.

“Ini hasil dari kolaborasi antara Pemprov Jabar dengan Pemda Sumedang dan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Fajar belum lama ini.

Fajar berharap peningkatan kapasitas fiskal daerah ke depan dapat memberikan ruang lebih besar bagi perluasan program ini. Menurutnya, kondisi anggaran yang surplus akan menjadi kunci untuk menambah cakupan bantuan bagi para pekerja rentan di Kabupaten Sumedang.

"Jadi bisa menambah kuota bantuan untuk para pekerja-pekerja rentan ke depannya," kata Fajar.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut menyerahkan manfaat kepada 1.515 peserta dengan total nilai mencapai Rp49,3 miliar.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya menegaskan program jaminan sosial merupakan instrumen vital dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga saat menghadapi risiko kerja.

Dedi memberikan ilustrasi konkret mengenai manfaat program tersebut, seperti kasus pekerja bangunan yang meninggal dunia, di mana seluruh biaya perawatan ditanggung penuh dan ahli waris menerima santunan sebesar Rp42 juta. Selain itu, terdapat peserta yang mengalami kecelakaan berat dengan biaya pengobatan mencapai Rp442 juta yang seluruhnya dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya ketemu lagi sama bapak yang mengalami kecelakaan dilindas kontainer, biaya rumah sakitnya Rp442 juta dibayar semuanya oleh BPJS Ketenagakerjaan plus jaminan setelah dia selesai dari rumah sakit kan tidak bekerja, Rp1 juta per bulan," ujar Dedi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus menambah jumlah pekerja yang terlindungi seiring dengan kemampuan keuangan daerah. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa akan terus dipacu untuk memperluas jangkauan perlindungan.

Dedi meyakini bahwa perlindungan menyeluruh bagi masyarakat nonformal, di luar TNI, Polri, ASN, dan karyawan BUMN, merupakan solusi efektif untuk menekan angka kemiskinan di wilayahnya.

"Ini cermin bahwa program ini sangat baik dan kemudian kapasitas Pemprov Jabar yang akan ditingkatkan," katanya.

Menurut Dedi, proteksi jaminan sosial yang kuat akan mencegah keluarga pekerja jatuh ke dalam jurang kemiskinan saat terjadi musibah.

"Kalau seluruh rakyat Jawa Barat yang bukan TNI, polisi, karyawan BUMN, ASN, karyawan perusahaan yang tidak terlindungi oleh asuransi ketenagakerjaan semuanya dilindungi, maka tidak akan ada lagi kemiskinan di Jawa Barat," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah (Kanwil) Sumbagsel mengungkapkan masih ada sekitar 170 ribu pekerja sektor jasa konstruksi di Sumatra Selatan (Sumsel) yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Wakil Kepala Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Operasional Sumbagsel Adi Hendarto menjelaskan sektor jasa konstruksi memiliki karakteristik berbeda dibandingkan segmen kepesertaan lainnya karena perlindungan diberikan berdasarkan proyek yang sedang berjalan.

"Agak beda (konstruksi) karena kepesertaannya tergantung dari proyek. Ketika proyek itu ada, maka proyek ini wajib mendaftarkan pekerjanya sesuai ketentuan yang sudah ada," kata Adi Hendarto, Kamis (18/6/2026).

Adi menuturkan perlindungan bagi pekerja konstruksi seharusnya sudah aktif sejak awal pelaksanaan pekerjaan. Sesuai ketentuan, proyek wajib didaftarkan paling lambat 14 hari setelah Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan.

Berdasarkan evaluasi tahun lalu, seluruh proyek konstruksi di Sumsel telah 100% didaftarkan. Namun, BPJS Ketenagakerjaan masih melihat adanya pekerja yang belum terlindungi, terutama pada proyek yang baru berjalan atau belum dimulai.

"Potensi yang belum terlindungi masih sekitar 170 ribu pekerja. Tapi ini masih wajar karena banyak proyek yang belum mulai berjalan di Sumsel," katanya.

Sepanjang 2026, tercatat sekitar 82 ribu pekerja jasa konstruksi masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sebagian di antaranya merupakan peserta dari proyek tahun sebelumnya yang masih berada dalam masa pemeliharaan.

Untuk mempercepat perluasan perlindungan, pihaknya melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), serta pemangku kepentingan terkait lainnya yang menangani proyek konstruksi.

"Upaya memasifkan dengan koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah yang mempunyai proyek, dan tentunya kita juga bersama UKPBJ yang mempunyai kewenangan untuk memastikan seluruh proyek mendaftar (jaminan sosial)," pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bersama BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan senilai Rp49,3 miliar kepada 1.515 peserta dan ahli waris.

Penyaluran manfaat tersebut menjadi bentuk nyata kehadiran dan perlindungan negara bagi pekerja rentan yang menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan pencari nafkah.

Penyerahan manfaat dilakukan dalam kegiatan Apresiasi Penyaluran Manfaat Program Jawa Barat yang berlangsung di Bale Gede Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (18/6). Acara tersebut dihadiri Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Adapun manfaat yang disalurkan mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Program tersebut diberikan kepada pekerja yang memperoleh dukungan perlindungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, penerima manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), hingga tenaga kerja keagamaan.

Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pekerja rentan yang memiliki risiko tinggi terhadap masalah sosial dan ekonomi.

Sebagai contoh, Dedi mengungkapkan kisah seorang pekerja rentan asal Bekasi yang mengalami kecelakaan kerja. Melalui program JKK, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan berupa manfaat kecelakaan kerja dan biaya pengobatan dengan total nilai mencapai Rp422 juta.

"Kalau orang miskin kehilangan pekerjaan, itu berat. Tapi kalau orang miskin kehilangan pencari nafkah karena kecelakaan atau meninggal dunia, itu bisa menjadi awal kemiskinan turun-temurun," kata Dedi dikutip Kamis (18/6)

"Saya tidak ingin ada warga Jawa Barat yang kehilangan masa depan hanya karena tidak memiliki perlindungan saat risiko datang. Negara harus berdiri di belakang rakyatnya, terutama mereka yang setiap hari bekerja keras tetapi hidup dalam kerentanan," ujar Dedi

Dedi menyampaikan bahwa Pemprov Jabar telah mengalokasikan perlindungan bagi sekitar 1 juta pekerja rentan tahun ini dan terus berupaya memperluas cakupan perlindungan hingga 2 juta pekerja ke depan sesuai kemampuan anggaran daerah.

Sementara itu, Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto mengatakan, program jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya menjadi kebijakan, tetapi menjadi perlindungan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat saat risiko terjadi.

"Yang kita salurkan hari ini bukan hanya angka Rp49,3 miliar manfaat yang disalurkan, tetapi rasa aman dan kepastian bagi ribuan keluarga pekerja. Inilah bukti nyata kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melindungi masyarakat yang membutuhkan," ujar Harjono.

Menurut Harjono, keberhasilan Jawa Barat menjadi gambaran bahwa perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diwujudkan melalui komitmen pemerintah daerah dan kolaborasi lintas sektor.

"Ketika pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan bergerak bersama, perlindungan bagi pekerja rentan bukan lagi sekadar konsep, tetapi menjadi manfaat nyata yang dirasakan masyarakat," katanya.

Dengan dukungan anggaran pemerintah daerah, manfaat yang diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan mampu memberikan dampak lebih besar dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga, mencegah munculnya kemiskinan baru, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Menutup keterangannya, Harjono menegaskan karena itu, kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah akan terus diperkuat agar semakin banyak pekerja yang terlindungi dan semakin banyak keluarga yang memiliki masa depan yang lebih pasti.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para pekerja untuk memahami dan memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bagian dari ekosistem pelindungan sosial ketenagakerjaan, sekaligus penguatan kompetensi dan kesiapan karier tenaga kerja Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa JKP dirancang untuk memperkuat pelindungan sosial sekaligus meningkatkan kesiapan pekerja dalam menghadapi dinamika dunia kerja.

“JKP menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pelindungan sosial sekaligus mendukung peningkatan kompetensi dan kesiapan kerja pekerja,” ujar Indah dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Adapun manfaat JKP meliputi uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku, akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta bimbingan jabatan melalui konseling karier.

Indah menambahkan, salah satu fokus layanan JKP adalah bimbingan jabatan melalui konseling karier.

Layanan ini membantu peserta memahami potensi, minat, dan kompetensi kerja yang dimiliki, menyusun rencana karier baru pasca PHK, serta memperoleh arahan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta.

Selain itu, konseling karier juga berperan dalam mengurangi stres dan kebingungan akibat kehilangan pekerjaan, meningkatkan kesiapan untuk kembali memasuki dunia kerja, serta memberikan rekomendasi pelatihan atau program peningkatan keterampilan (reskilling) guna memperbesar peluang memperoleh pekerjaan baru.

Adapun layanan bimbingan jabatan dan konseling karier diberikan oleh aparatur ketenagakerjaan atau pengantar kerja pada instansi yang membidangi ketenagakerjaan sesuai tugas pelayanan penempatan tenaga kerja.

Indah menambahkan, pekerja diharapkan memahami syarat kepesertaan Program JKP dan memastikan diri memenuhi ketentuan agar dapat menjadi peserta serta memanfaatkan layanan yang tersedia.

Persyaratan tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, belum berusia 54 tahun saat terdaftar, serta terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Selain itu, pekerja pada usaha mikro dan kecil harus terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Sementara pekerja pada perusahaan menengah dan besar harus terdaftar dalam program JKK, JKM, JHT, serta Jaminan Pensiun (JP).

“Kami mengajak pekerja untuk memahami syarat kepesertaan dan manfaat program JKP agar dapat memanfaatkan seluruh layanan yang telah disiapkan pemerintah secara optimal,” ujar Indah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

upaya tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak pekerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) mengingatkan bahwa upaya menarik investasi asing tidak disertai toleransi terhadap pengabaian hak-hak dasar pekerja, termasuk pemenuhan jaminan sosial.

Dalam diskusi BIG Strategic Forum 2026 di Jakarta, Selasa, Ketua II P3HKI Ahmad Ansyori mengatakan Indonesia memang perlu membuka ruang bagi masuknya investasi asing.

Namun, upaya tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak pekerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Ahmad, masuknya investasi terkadang diikuti dengan toleransi terhadap pengabaian aturan ketenagakerjaan.

Ia menyebut pemerintah atau pejabat setempat kerap memberikan kelonggaran dengan alasan perusahaan masih berkembang, padahal pekerja yang telah direkrut tetap berhak atas jaminan sosial.

Menurut dia, praktik semacam itu berpotensi menimbulkan paradoks ketika negara di satu sisi berupaya menarik investasi, tetapi di sisi lain mengabaikan perlindungan terhadap hak dasar pekerja.

"Padahal undang-undang mengatakan, bahkan Undang-Undang Dasar kita menyatakan setiap orang berhak atas jaminan sosial," ujarnya.

Untuk itu, ia menilai pemerintah perlu memastikan setiap perusahaan, termasuk penanam modal asing, mematuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Menurut dia, Indonesia perlu menempatkan penegakan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan iklim investasi yang sehat.

"Investasi asing itu kita undang, kita welcoming, kita celebration, tetapi kedaulatan hukum tidak boleh berada di bawah investasi," kata Ahmad.

Ia menambahkan bahwa perlindungan terhadap pekerja tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan bagi investasi. Sebaliknya, kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, baik pekerja maupun pelaku usaha.

Ahmad berharap pemerintah dapat memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja di perusahaan, termasuk perusahaan dengan penanaman modal asing, agar pertumbuhan investasi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PT TASPEN (Persero) menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan jaminan sosial yang andal melalui penyaluran manfaat pensiun yang mengedepankan prinsip 5T, yakni Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Tempat, dan Tepat Administrasi.

Komitmen tersebut tidak hanya memberikan kepastian dan ketenangan bagi peserta dalam menjalani masa purnabakti, tetapi juga mendorong mereka tetap aktif, mandiri, dan produktif di tengah masyarakat.

Salah satu kisah inspiratif datang dari Rudy Darmawan (65), pensiunan guru asal Jakarta yang mulai memasuki masa purnabakti pada 2021. Sejak resmi pensiun, Rudy mengaku rutin menerima manfaat pensiun secara lancar dan tepat waktu, sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa kendala berarti.

Namun, masa pensiun tidak membuatnya berhenti berkarya. Berbekal pengalaman sebagai pendidik dan kecintaan pada dunia bahasa, Rudy kemudian membuka kelas Bahasa Jepang secara daring yang diikuti berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

Sejak memulai kelas tersebut lima tahun lalu, Rudy telah membantu lebih dari 900 peserta mempelajari bahasa sekaligus mengenal budaya Jepang.

"Pensiun bukan akhir dari pengabdian. Selama masih sehat dan memiliki kemampuan untuk berbagi, saya ingin tetap bermanfaat bagi orang lain. Yang terpenting adalah tetap aktif dan menjalani masa pensiun dengan bahagia," ujar Rudy.

Sebagai peserta program pensiun PT TASPEN (Persero), Rudy juga merasakan kemudahan berbagai layanan digital yang dihadirkan perusahaan, termasuk fitur autentikasi digital yang memungkinkan peserta melakukan verifikasi secara mandiri setiap bulan tanpa harus datang ke kantor layanan.

"Sekarang saya melakukan autentikasi melalui swafoto setiap bulan. Prosesnya mudah dan membantu peserta seperti saya," tambah Rudy.

Corporate Secretary PT TASPEN (Persero), Henra, menyampaikan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada penyaluran manfaat pensiun secara tepat, tetapi juga mendampingi peserta agar tetap produktif dan berdaya di masa purnabakti.

Henra menjelaskan, melalui layanan digital dan proses autentikasi yang sederhana, TASPEN memastikan peserta dapat memperoleh haknya dengan nyaman tanpa mengganggu aktivitas dan produktivitas mereka.

"Seperti yang ditunjukkan Bapak Rudy, peserta tetap dapat mengembangkan potensi dan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tenang karena manfaat pensiunnya tersalurkan secara lancar," ujar Henra.

Melalui kelas yang dibukanya untuk siapa saja yang ingin belajar Bahasa Jepang, Rudy menerapkan konsep belajar yang inklusif dengan biaya seikhlasnya. Bagi masyarakat yang ingin bergabung, pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui media sosial Facebook @rudy.dermawan.775727 dan WhatsApp yang dikelolanya.

Sejak memulai kelas pada 2021, hingga kini Rudy pun terus memperluas akses pembelajaran sehingga dapat menjangkau lebih banyak peserta. Antusiasme peserta pun cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar yang rata-rata mencapai puluhan orang setiap bulan.Kisah Rudy yang sempat ramai menjadi perbincangan di media sosial ini merupakan gambaran bahwa masa pensiun dapat menjadi fase baru yang penuh makna.

Dengan dukungan sistem jaminan sosial yang berkelanjutan, peserta pensiun memiliki kesempatan untuk terus mengembangkan potensi, memperluas kontribusi sosial, serta mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera dan berkualitas.

PT TASPEN (Persero) terus memperkuat peran sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial ASN di Indonesia melalui transformasi layanan, inovasi digital, tata kelola yang baik, serta pengembangan ekosistem kesejahteraan peserta yang berkelanjutan.

Upaya tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mewujudkan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepastian dan rasa aman dalam bekerja dinilai tidak hanya bergantung pada besaran upah yang diterima pekerja. Di balik aktivitas kerja sehari-hari, terdapat berbagai risiko yang dapat muncul sewaktu-waktu, mulai dari kecelakaan kerja hingga kehilangan pekerjaan.

Karena itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja penerima upah sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian dan rasa aman selama bekerja.

“Negara hadir untuk memastikan pekerja tidak menghadapi risiko sendirian,” ujar Yassierli dalam keterangan pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, dikutip Senin (8/6/2026).

“Melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, pekerja memperoleh pelindungan dari risiko kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, hingga jaminan di hari tua,” lanjutnya.

Menurut Yassierli, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen negara untuk memastikan pekerja terlindungi dari berbagai risiko kerja sejak mulai bekerja hingga memasuki masa tidak produktif.

Pelindungan dari Masa Kerja hingga Hari Tua

Ia menjelaskan, pelindungan tersebut mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Seluruh skema tersebut dirancang untuk memberikan kepastian pelindungan bagi pekerja sekaligus menghadirkan ketenangan bagi keluarga.

Dalam pelaksanaannya, kepesertaan sejak awal bekerja menjadi langkah penting agar pelindungan dapat berjalan secara berkelanjutan. Menurut Yassierli, hal itu perlu diperhatikan karena risiko kerja dapat terjadi tanpa dapat diprediksi.

Ia juga menilai jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran penting sebagai jaring pengaman ketika pekerja menghadapi berbagai risiko selama masa kerja.

“Bekerja bukan hanya tentang menerima upah, tetapi juga memastikan adanya jaring pengaman ketika risiko datang tanpa peringatan,” kata Yassierli.

“Karena itu, pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh pekerja penerima upah,” tegasnya.

Tingkatkan Kesadaran dan Kepatuhan

Lebih lanjut, Yassierli menekankan pentingnya penguatan kesadaran dan kepatuhan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan, baik di kalangan pekerja maupun pemberi kerja.

Menurut dia, peningkatan kesadaran tersebut diperlukan agar manfaat pelindungan dapat dirasakan secara lebih luas dan merata oleh pekerja di berbagai sektor.

Karena itu, ia mengajak perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat budaya sadar jaminan sosial ketenagakerjaan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas pelindungan, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta memberikan kepastian hidup bagi pekerja Indonesia dan keluarganya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya dalam program pelindungan jaminan sosial, sebagai upaya memberikan kepastian dan rasa aman dalam bekerja.

Yassierli menyampaikan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen negara untuk memastikan pekerja terlindungi dari berbagai risiko kerja sejak mulai bekerja hingga memasuki masa tidak produktif.

"Negara hadir untuk memastikan pekerja tidak menghadapi risiko sendirian. Melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, pekerja memperoleh pelindungan dari risiko kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, hingga jaminan di hari tua," ujar Yassierli dalam keterangan resmi, Sabtu (6/6/2026).

Dia menjelaskan, pelindungan tersebut mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Seluruh skema ini dirancang untuk memberikan kepastian pelindungan bagi pekerja dan ketenangan bagi keluarga.

Menurut Yassierli, kepesertaan sejak awal bekerja menjadi langkah penting untuk memastikan pelindungan berjalan secara berkelanjutan, mengingat risiko kerja dapat terjadi tanpa bisa diprediksi.

Dia juga menekankan pentingnya penguatan kesadaran dan kepatuhan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan, baik di kalangan pekerja maupun pemberi kerja, agar pelindungan dapat dirasakan secara lebih luas dan merata.

"Bekerja bukan hanya tentang menerima upah, tetapi juga memastikan adanya jaring pengaman ketika risiko datang tanpa peringatan. Karena itu, pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh pekerja penerima upah," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

BENGKALIS - Perlindungan sosial bagi pekerja dinilai semakin penting di tengah tingginya risiko kerja dan ketidakpastian ekonomi yang dihadapi masyarakat. Tidak sedikit pekerja yang masih rentan kehilangan penghasilan ketika mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia tidak produktif, hingga menghadapi risiko sosial lain tanpa perlindungan yang memadai.

Kondisi tersebut membuat penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan dinilai tidak hanya berkaitan dengan perlindungan pekerja, tetapi juga menyangkut kepastian ekonomi keluarga. Karena itu, regulasi daerah dinilai penting untuk memastikan perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat pekerja dari berbagai sektor di Kabupaten Bengkalis.

Hal itu menjadi fokus dalam sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis Dapot Hutagalung selama dua pekan berturut-turut di Kecamatan Mandau, yakni pada Minggu (17/5/2026) dan Minggu (24/5/2026).

Ranperda Dinilai Penting Lindungi Pekerja

Program tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, jaminan hari tua hingga perlindungan sosial lainnya bagi pekerja dari berbagai sektor pekerjaan.

Politisi Partai Perindo ini menegaskan penyusunan Ranperda membutuhkan keterlibatan masyarakat agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pekerja di daerah.

“Ranperda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan ketenagakerjaan yang lebih baik bagi masyarakat. Karena itu, aspirasi dan masukan warga sangat penting agar peraturan yang nantinya disahkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Dapot Hutagalung dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (26/5/26).

Jaminan Sosial Pekerja Perlu Diperluas

Dapot Hutagalung menilai masih banyak masyarakat pekerja yang belum memahami pentingnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal dan sektor nonformal yang rentan terhadap risiko kerja.

“Masih banyak masyarakat yang menganggap jaminan sosial ketenagakerjaan belum menjadi kebutuhan utama, padahal perlindungan ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga ketika terjadi risiko kerja,” ujar Dapot.

Melalui sosialisasi tersebut, DPRD Bengkalis berharap Ranperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat menjadi dasar penguatan perlindungan pekerja sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi keluarga di Kabupaten Bengkalis.

Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) disinyalir mulai berdampak terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama terkait peningkatan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa fenomena PHK dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pembayaran manfaat BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana tampak pada tren pengajuan klaim dua program tersebut.

“Secara tahunan [YoY] pada Maret 2026, tercatat klaim JHT meningkat sebesar Rp1,85 triliun atau 14,1%, yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim terkait PHK,” kata Ogi dalam jawaban tertulis, dikutip pada Senin (18/5/2026).

Dia lantas melanjutkan bahwa klaim JKP melonjak lebih tinggi dengan pertumbuhan mencapai 91% secara tahunan hingga bulan ketiga tahun ini.

Menurut Ogi, kenaikan itu dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2025.

Dia kemudian menjelaskan bahwa pengelolaan program yang prudent dan adaptif menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Langkah tersebut dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

“Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa jumlah buruh yang terdampak PHK sepanjang periode Januari–April 2026 mencapai 15.425 orang.

Mengutip tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.424 orang, Februari 2026 sejumlah 6.610 orang, Maret 2026 sebanyak 2.863 orang, serta pada April 2026 sejumlah 528 orang.

"Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," bunyi pernyataan Kemnaker dalam data tersebut, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Belasan ribu tenaga kerja terdampak PHK tersebut merupakan pekerja yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP. Merujuk PP No.6/2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.2/2025, tenaga kerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia dikecualikan dari perhitungan data tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan kembali mempertegas komitmennya dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal di ekosistem keagamaan melalui kerja sama strategis dengan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI). Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di The Tavia Heritage Hotel, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2026).

Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan melalui pendekatan komunitas dan ekosistem sosial keagamaan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan yang menyerahkan secara simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan guru ngaji sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap perlindungan sosial bagi para pejuang dakwah dan pekerja informal di lingkungan masjid.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menko Pangan RI di tengah kesibukannya.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah hadir di sela kesibukan untuk memberikan dukungan langsung kepada para guru ngaji dan pejuang dakwah. Kehadiran ini menjadi wujud nyata negara hadir dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat pekerja, termasuk pekerja informal di lingkungan keagamaan,” ujar Agung.

Agung mengatakan, masih banyak pekerja informal, termasuk guru ngaji, pengurus masjid, pendakwah, dan relawan sosial yang bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah tersebut sejalan dengan penguatan pilar 3C BPJS Ketenagakerjaan, khususnya coverage, yakni memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja informal dan kelompok rentan yang selama ini belum sepenuhnya terlindungi.

“Perlu kita sadari bersama bahwa risiko kerja tidak pernah memilih profesi. Baik mereka yang bekerja di gedung perkantoran maupun para pejuang dakwah yang mengabdi di surau dan masjid, semuanya memiliki risiko yang sama. Di sinilah negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan tidak ada satu pun pekerja yang berjalan sendirian saat menghadapi risiko sosial ekonomi,” ujar Agung.

Menurutnya, kolaborasi bersama BKPRMI bukan sekadar kerja sama administratif namun merupakan langkah strategis untuk menghadirkan perlindungan bagi para pejuang dakwah yang selama ini memiliki kontribusi besar dalam pendidikan karakter dan kehidupan sosial masyarakat.

“Selama ini ekosistem masjid lebih dikenal sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial. Padahal di dalamnya terdapat banyak aktivitas kerja dan pengabdian yang juga memiliki risiko sosial ekonomi. Melalui kerja sama ini, kami memperluas cakupan jaminan sosial agar para guru ngaji, pendakwah, dan pengurus masjid dapat menjalankan pengabdian dengan lebih tenang, fokus, dan aman,” katanya.

Ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup edukasi dan koordinasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pemetaan potensi peserta, penyediaan data komunitas binaan BKPRMI secara berjenjang, hingga pendaftaran aktif anggota BKPRMI sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

Ketua Umum DPP BKPRMI H. Nanang Mubarok mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sekaligus menghadirkan perlindungan sosial bagi para guru ngaji dan pejuang dakwah.

Menurutnya, BKPRMI bersama sejumlah stakeholder, diantaranya BPJS Ketenagakerjaan menargetkan perlindungan bagi sekitar 2,1 juta guru ngaji, ustaz, dan ustazah di bawah naungan LPPTKA-BKPRMI di seluruh Indonesia.

“Kami yakin masih banyak guru ngaji di daerah yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Dengan kerja sama ini, kami berharap seluruh guru ngaji di bawah naungan LPPTKA-BKPRMI dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.

Ia menjelaskan, melalui kebijakan PP Nomor 50, pekerja informal atau bukan penerima upah mendapatkan keringanan iuran sebesar 50% sehingga cukup membayar Rp8.400 per bulan untuk mendapatkan perlindungan JKK dan JKM, termasuk santunan kematian, beasiswa pendidikan anak, serta jaminan pengobatan akibat kecelakaan kerja hingga sembuh tanpa batas biaya.

Hingga Mei 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat kepada pekerja informal dalam 78.360 kasus dengan total nilai Rp799,1 miliar. Rinciannya meliputi manfaat Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 16.577 kasus senilai Rp596,3 miliar, manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 46.048 kasus senilai Rp179,3 miliar, manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 15.735 kasus senilai Rp17,6 miliar, serta manfaat beasiswa pendidikan bagi 1.529 anak senilai Rp5,9 miliar.

Menutup keterangannya Agung menegaskan, perluasan perlindungan pekerja informal akan terus diperkuat melalui kolaborasi dengan komunitas dan organisasi masyarakat agar semakin banyak pekerja rentan memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkelanjutan.

“Perluasan coverage tidak bisa dilakukan sendiri. Karena itu kami memperkuat pendekatan berbasis komunitas agar semakin banyak pekerja informal terlindungi dan merasakan manfaat nyata program BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.