Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyebut akan mengalokasikan sejumlah anggaran untuk pelaksanaan pengamanan tanggap bencana khususnya yang terjadi di Sumatra imbas tingginya curah hujan.

Dody menjelaskan, di tengah minimnya anggaran tanggap bencana, pihaknya berencana merelokasi pos anggaran Kementerian PU untuk mendukung penanganan di wilayah Sumatra. Akan tetapi, dia belum dapat merinci pagu pos mana saja yang bakal direlokasi.

"Anggaran kalau sudah begini nggak pakai anggaran [sesuai pos]. Yang anggaran sudah ada saja kita cemplungin di situ, kalau kurang kita minta lagi," kata Dody di Kantor Kementerian PU, Minggu (30/11/2025).

Dody menyebut, prioritas penanganan bencana akan dilakukan pada pembukaan akses jalan serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana terdampak.

Sebelumnya, Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp351,83 miliar untuk mendukung program kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sepanjang 2025.

Mengutip laman Kementerian PU, alokasi anggaran sebesar Rp351,83 miliar digulirkan ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp300 miliar dan Direktorat Jenderal Bina Marga Rp51,8 miliar. Selain itu juga telah memobilisasi 5.755 unit alat berat, 382.044 bahan logistik serta menerjunkan 3.455 personel siaga di lapangan.

Adapun, hingga awal November 2025, realisasi penyerapan anggarannya dilaporkan telah mencapai Rp261,9 miliar atau sekitar 74,4% dari total pagu tersedia. Di mana, anggaran it digunakan untuk penanganan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.

Salah satunya adalah penanganan bencana/tanggap darurat bencana Kabupaten Lumajang dampak bencana banjir lahar dingin Gunung Semeru, Provinsi Jawa Timur dan penanganan bencana abrasi dan banjir rob di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.

Lebih lanjut, sisa anggaran tanggap bencana sebesar Rp89,9 miliar semulanya disiapkan untuk menghadapi potensi bencana hingga akhir tahun, seiring dengan prakiraan curah hujan tinggi lebih dari 2.500 mm/tahun dari BMKG Climate Outlook 2025.

Sementara itu, untuk tahun 2026, Kementerian PU memproyeksikan anggaran tanggap darurat menjadi Rp449,1 miliar, sebagai bentuk penguatan kapasitas penanganan cepat di lapangan.