Bisnis.com, SURABAYA — Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menyatakan wacana mengenai penghapusan program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri yang dihembuskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) harus dikaji secara komprehensif dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Rektor UNESA Nurhasan menjelaskan bahwa walau rencana tersebut saat ini masih dalam tahap wacana, tetapi kajian secara mendalam oleh lembaga-lembaga terkait sangat diperlukan bila nantinya jadi untuk direalisasikan.

Menurutnya, relevansi dari sebuah program studi tidak hanya diukur dari tingkat keterserapan dari masing-masing lulusannya di dunia kerja maupun industri, tetapi juga peranannya dalam upaya menyelesaikan berbagai macam persoalan yang menggerogoti bangsa dan negara di berbagai bidang.

"Mungkin masih dalam kajian ya. Prodi-prodi itu ada yang sudah link dengan industri, ada yang tidak link dengan industri, tapi itu bagian dari [menyelesaikan] persoalan-persoalan bangsa dan negara, [prodi-prodi] itu juga harus tetap dipertahankan," ujar Nurhasan saat ditemui di Graha UNESA, Surabaya, Rabu (29/4/2026).

Lebih lanjut, Nurhasan juga menekankan pentingnya pendalaman dan penelitian lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait dalam melakukan pemetaan mengenai urgensi maupun faedah yang ditelurkan dari setiap disiplin ilmu yang diajarkan di seluruh perguruan tinggi di tanah air.

"Sehingga nampaknya masih perlu didiskusikan dan dikaji untuk mewacanakan hal itu. Itu kan baru wacana," imbuhnya.

Meski demikian, Unesa menegaskan telah memiliki sistem internal yang difungsikan untuk memantau efektivitas setiap program studi lewat career center. Nurhasan menjelaskan kehadiran lembaga tersebut dimaksudkan untuk melacak karier dari seluruh alumni sekaligus menjadi indikator atas evaluasi keberlanjutan sebuah program studi.

"Kita juga punya direktur khusus yang menangani buka-tutup prodi yang tidak relevan, itu sudah ada direkturnya," tutupnya.

Sebagai informasi, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco sempat menyinggung bahwa pemerintah saat ini tengah mengevaluasi prodi-prodi yang dianggap tidak mampu menjawab tantangan industri dan target pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Hal tersebut disampaikan Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (23/4/2026).

Badri menjelaskan bahwa rencana tersebut akan dilaksanakan pihaknya dalam waktu dekat. Dirinya pun meminta kerelaan hati dari masing-masing pimpinan perguruan tinggi di tanah air untuk dapat memilah prodi-prodi mana yang tidak relevan untuk menjawab kebutuhan zaman.

"Ada kerelaan. Bukan hanya kerelaan, nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi. Perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini, sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kita coba susun nanti bersama," papar Badri dikutip dalam pernyataan dari siaran ulang Youtube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Badri bahkan mengungkapkan terdapat kesenjangan yang tajam antara jumlah lulusan yang dilahirkan perguruan tinggi dengan kebutuhan lapangan kerja yang ada dan sebenarnya dibutuhkan oleh industri dan pasar. Ia pun memberi contoh bahwa lulusan dari program studi ilmu-ilmu sosial dan keguruan/kependidikan yang mengalami oversupply dalam dunia pendidikan tinggi.

"Kalau kita cek lagi yang paling gede itu kependidikan, keguruan. Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490.000 lulusan dari kependidikan. Sementara pada saat yang sama, lapangan kerja pendidikan untuk calon guru serta fasilitator taman kanak-kanak ini hanya tersedia 20.000. Jadi, 470.000 sisanya akan menjadi pengangguran terdidik," ungkapnya.