Jakarta (ANTARA) - Pemerintah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (RENAKSI) 2025–2030 untuk memperkuat kontribusi Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim melalui hutan bakau dan lamun.

“Dokumen RENAKSI ini menyelaraskan strategi implementasi dengan instrumen pendanaan berbasis prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI),” kata Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Peluncuran RENAKSI pada Rabu (18/2) menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan sekitar 17 persen cadangan karbon biru dunia, yang ditopang oleh 3,45 juta hektare hutan bakau dan 660 ribu hektare padang lamun.

Penyusunan RENAKSI difasilitasi National Blue Carbon Action Partnership (NBCAP) yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dengan Konservasi Indonesia sebagai sekretariat kemitraan multipihak tersebut.

Nani mengatakan RENAKSI menjadi acuan nasional untuk menyinergikan perlindungan karbon biru dengan strategi pendanaan yang inklusif.

Ia menyebut implementasi RENAKSI akan dipertajam melalui koordinasi lintas sektor guna menindaklanjuti 21 rencana aksi menjadi program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurut Nani, komitmen tersebut juga akan dipaparkan dalam Ocean Impact Summit 2026 di Bali sebagai bagian dari penguatan tata kelola karbon biru nasional.

Dukungan terhadap RENAKSI 2025–2030 juga disampaikan Kedutaan Besar Inggris yang menilai dokumen tersebut sebagai tonggak kemitraan iklim bilateral, terutama dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) dan FOLU Net Sink 2030 Indonesia.

Sementara itu, World Economic Forum (WEF) mengapresiasi langkah Indonesia dan menilai Ocean Impact Summit di Bali sebagai momentum strategis untuk mendorong investasi hijau dan pengembangan ekonomi biru.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026