Basis dari pembangunan adalah data. Karena itu, pertama kali yang diperlukan sebelum membangun adalah data statistiknya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan akurasi data menjadi kunci efektivitas kebijakan.

“Sejak awal perencanaan pembangunan nasional pada 1 April 1969, fondasi kebijakan telah dibangun dengan pendekatan yang berpusat pada manusia dan berbasis data. Keberhasilan pembangunan di masa lalu menunjukkan bahwa akurasi data menjadi kunci efektivitas kebijakan,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Pemerintah Indonesia meluncurkan RIPD dengan tujuan menjadi peta jalan nasional dalam mewujudkan tata kelola dan layanan publik berbasis data yang terarah, terpadu, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Peta jalan tersebut disusun sebagai acuan bersama bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program pemerintah digital. Dokumen ini memastikan seluruh inisiatif transformasi digital selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Lebih lanjut, dokumen ini menandai pergeseran dari pendekatan e-government yang cenderung sektoral menuju pemerintah digital yang terintegrasi, berorientasi pada kebutuhan pengguna (user-centric), serta ditopang interoperabilitas sistem dan data.

“Basis dari pembangunan adalah data. Karena itu, pertama kali yang diperlukan sebelum membangun adalah data statistiknya. Data yang pada waktu itu dihimpun dengan manual saja bisa seperti itu. Kalau saja yang tadinya manual menjadi digital, maka saya yakin apa yang kita cita-citakan hari ini akan tercapai,” ungkap Menteri Rachmat Pambudy pada acara peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital (RIPD) 2025-2045.

Penyusunan Rencana Induk ini juga diarahkan untuk memperkuat sinkronisasi lintas sektor, memastikan keterpaduan layanan digital antar instansi pemerintah pusat dan daerah, mengedepankan pendekatan human-centric dalam pengembangan teknologi, membangun layanan digital yang menerapkan prinsip secure and privacy by design, serta memastikan kebijakan pemerintah digital dapat berdampak nyata bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.

Dalam implementasi, kata Kepala Bappenas, penguatan tata kelola data menjadi prasyarat utama. Ekosistem pemerintah digital harus didukung oleh data yang akurat, terstandar, dan interoperabel guna menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, serta meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menekankan bahwa penyusunan RIPD 2025–2045 telah melalui proses panjang dan partisipatif, melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, akademisi, serta mitra pembangunan. Pemerintah digital harus dipahami sebagai pendekatan tata kelola yang menempatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Sampai dengan hari ini kita masih dihadapkan pada banyak tantangan, antara lain fragmentasi sistem aplikasi, kurangnya kolaborasi antar instansi, keterbatasan anggaran, sumber daya, dan infrastruktur teknologi. Pemerintahan digital adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi digital melalui sinergi pemerintah dan masyarakat agar terwujud efisiensi, efektivitas, dan pastinya layanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih inklusif,” uja Deputi Vivi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan seperti itu, kami tentunya bersama tim, timnya tidak hanya yang ada di BOPPJ, tapi kita bekerja sama dengan kementerian/lembaga yang terkait, termasuk bekerja sama dengan para rekan-rekan kita yang dari universitas..,

Jakarta (ANTARA) - Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto meminta rencana induk (master plan) perlindungan Pantai Utara atau Pantura Jawa untuk segera disusun.

"Bapak Presiden RI mengarahkan kepada kami, dan diteruskan dengan pengarahan-pengarahan berikutnya, di mana segerakan susun atau persiapkan rencana induk pembangunan atau perlindungan Pantura Jawa," ujar Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf di Jakarta, Senin.

Menurut Didit, pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak seperti kementerian/lembaga terkait, universitas dan para tenaga ahli terkait penyusunan rencana induk tersebut.

"Dengan seperti itu, kami tentunya bersama tim, timnya tidak hanya yang ada di BOPPJ, tapi kita bekerja sama dengan kementerian/lembaga yang terkait, termasuk bekerja sama dengan para rekan-rekan kita yang dari universitas, tenaga ahli-tenaga ahli mereka yang memang mengetahui tentang masalah lingkungan, masalah pertanahan, masalah kelautan, dan lain sebagainya, ekosistem tentang masalah kehidupan ini juga dilakukan kerja sama dengan mereka," katanya.

Sebagai informasi, Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) siap dibangun membentang di pantai utara Jawa (Pantura) untuk melindungi 50 juta penduduk dari tingginya permukaan air laut.

Prabowo menjelaskan, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 535 kilometer di Pantura menjadi solusi pemerintah dalam menghadapi kenaikan air laut sekitar 5 centimeter per tahun akibat dampak perubahan iklim.

Prabowo menilai ancaman perubahan iklim sudah di depan mata. Selain itu, sebanyak 60 persen industri nasional berada di kawasan pantai utara Jawa.

Lahan sawah produktif yang menjadi lumbung pangan nasional juga dapat terancam jika tanggul laut tidak segera dibangun.

Prabowo menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat dan aset strategis bangsa.

Proyek tanggul laut raksasa menjadi salah satu program strategis nasional (PSN) pemerintahan Prabowo untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman rob dan dampak perubahan iklim.

Sejumlah fase pembangunan Giant Sea Wall akan ditawarkan untuk kerja sama pendanaan dengan negara mitra. Nantinya, pembiayaan proyek difokuskan pada skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Prabowo menjelaskan, pembangunan proyek tanggul laut yang telah masuk dalam perencanaan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) sejak 1995 itu membutuhkan biaya sedikitnya 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.297 triliun.

Meski sudah masuk dalam perencanaan sejak 1995, Prabowo tidak merasa kecil hati karena mega proyek itu baru akan selesai hingga berganti kepemimpinan Presiden.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Penyusunan master plan kami lakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik di Bantul maupun DIY

Bantul (ANTARA) - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyusun rencana induk penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan (pansela) daerah tersebut.

"Penyusunan master plan kami lakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik di Bantul maupun DIY, termasuk juga di dalamnya ada pihak Kasultanan Ngayogyakarta," kata Kepala Bappeda Bantul Ari Budi Nugroho di Bantul, Jumat.

Menurut dia, rencana induk tersebut menjadi acuan untuk penyusunan teknis detail engineering design (DED) yang akan dimulai pada 2026, demikian pula untuk proses pengurusan hak guna bangunan (HGB), karena izin sebelumnya sudah berakhir.

Dia mengatakan rencana induk penataan pansela tersebut sudah termasuk restorasi kawasan Gumuk Pasir, menyusul beberapa hari lalu, Bantul kedatangan tim UNESCO untuk melihat kondisi dan penanganan pengembangan kawasan yang menjadi bagian dari geopark tersebut.

"Karena, Geopark di Bantul sekarang ini sudah berstatus nasional. Nah, kita akan menuju ke tingkatan yang internasional dalam hal ini UNESCO. Nah semuanya sudah dipersiapkan, karena kita punya rencana aksi dan sebagainya," katanya.

Dia mengatakan pada tahun 2026, pemerintah kabupaten akan melakukan percepatan restorasi Gumuk Pasir yang ada di kawasan pantai selatan, meski dengan anggaran terbatas.

"Kami juga menganggarkan lagi untuk penebangan pohon di gumuk pasir. Sebenarnya pada 2025 sudah ada pengerjaan penebangan, tapi belum sampai ke area tertentu dalam restorasi, sehingga kita anggarkan lagi untuk penebangan pohon," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan untuk area penanganan restorasi Gumuk Pasir mencapai 141 hektare, dengan jumlah penanganan pohon di zona inti Gumuk Pasir mencapai kurang lebih 12 ribu pohon.

Keberadaan pohon maupun tumbuhan liar tersebut perlu ditebang untuk menjaga ekosistem gumuk pasir, sebab vegetasi tersebut dapat mengganggu kelestarian ekosistem Gumuk Pasir.

"Kalau ada vegetasi kan, badan (pasir) Gumuk Pasir tidak hidup. Gumuk pasir hidup itu kalau badannya berpindah-pindah yang disebabkan karena ada angin dan sebagainya, seperti itu," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT PLN (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Rencana Kerja Sama Elektrifikasi Jalur Kereta Api di Auditorium Jakarta Railways Center, Senin (20/10).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, disaksikan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Banten Andra Soni, Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, beserta jajaran Kementerian Perhubungan, PLN, dan KAI.

Kolaborasi strategis antara dua BUMN ini menjadi tonggak penting dalam percepatan elektrifikasi jalur kereta api nasional, yang akan meningkatkan efisiensi, keandalan, serta mendukung target Net Zero Emission 2060.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa kerja sama ini membuka peluang besar untuk memperluas jaringan layanan kereta api berbasis listrik di berbagai wilayah potensial.

"Elektrifikasi merupakan langkah besar dalam modernisasi perkeretaapian. Saat ini, okupansi KA lokal dan feeder di Jawa Barat terus meningkat. Di wilayah Banten, pertumbuhan pengguna KA Lokal dan Commuter Line juga signifikan, khususnya di relasi Rangkasbitung," ungkap Bobby dalam keterangan tertulisnya.

Selain jalur KRL yang sudah ada, ada beberapa jalur KA potensial yang akan dielektrifikasi. Salah satunya adalah jalur KA Padalarang-Cicalengka di Bandung Raya dan Cikarang diteruskan hingga Cikampek.

"Selain itu, jalur Padalarang-Cicalengka sepanjang 40 kilometer serta relasi Cikampek hingga Jawa Timur menjadi wilayah potensial untuk pengembangan elektrifikasi berikutnya," bebernya.

Ini merupakan terobosan pertama elektrifikasi jalur kereta api tanpa melibatkan APBN, murni melalui skema business to business (B2B) antara KAI dan PLN. Bagi KAI, manfaatnya berupa peningkatan kualitas, kenyamanan, dan kecepatan layanan. Sementara bagi PLN, elektrifikasi memperluas dominasi energi bersih yang digunakan di sektor transportasi.

"Kolaborasi ini menjadi lompatan besar yang memberi manfaat ekonomi dan lingkungan bagi kedua perusahaan serta bagi masyarakat Indonesia," ujar Bobby.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pada kesempatan yang sama menegaskan komitmen PLN dalam menyediakan energi efisien dan bersih untuk mendukung transformasi transportasi publik.

Foto: PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT PLN (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Rencana Kerja Sama Elektrifikasi Jalur Kereta Api di Auditorium Jakarta Railways Center, Senin (20/10/2025). (Dok. KAI) PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT PLN (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Rencana Kerja Sama Elektrifikasi Jalur Kereta Api di Auditorium Jakarta Railways Center, Senin (20/10/2025). (Dok. KAI)

"Elektrifikasi menghadirkan efisiensi biaya transportasi, membuat layanan kereta api lebih murah dan kompetitif. Skema kerja sama B2B ini memungkinkan kolaborasi yang berkelanjutan, dengan dukungan sistem kelistrikan yang andal. PLN siap mendukung Asta Cita menuju swasembada energi nasional," timpal Darmawan.

Langkah ini juga mencerminkan semangat persatuan Indonesia untuk mempercepat transisi energi bersih melalui efisiensi dan kolaborasi lintas sector.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi atas sinergi kedua BUMN dalam memperkuat transportasi nasional berbasis energi bersih.

"Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada PLN dan KAI atas inisiatif bersama ini. Elektrifikasi jalur kereta api merupakan prioritas dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2025-2030 karena manfaatnya luas yaitu meningkatkan efisiensi operasional, menghemat energi, dan memperkuat daya saing industri perkeretaapian dalam negeri," tutur Dudy.

Lebih lanjut Dudy juga mengatakan elektrifikasi juga akan menciptakan sistem transportasi publik yang modern, aman, ramah lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Melalui nota kesepahaman ini, KAI dan PLN akan membentuk tim kerja bersama untuk menyusun kajian teknis, finansial, dan operasional termasuk pemetaan jalur prioritas elektrifikasi di berbagai wilayah Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat terwujudnya jaringan transportasi hijau yang efisien dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap penghematan energi nasional dan pengurangan emisi karbon.