PT Danantara Development Management Fund (DDMF) memaparkan rencana kerja dan rencana anggaran (RKA) 2026 dalam rapat kerja tertutup bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (1/7). Dalam rapat tersebut, DDMF mempresentasikan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan, mulai dari proyek hilirisasi hingga pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.

Direktur Utama DDMF Sigit Puji Santosa mengatakanp erusahaan yang baru dibentuk pada April 2026 itu telah menyampaikan arah program strategis yang akan menjadi fokus investasi pada tahun ini. Ketika ditanya proyek Giant Sea Wall juga masuk dalam proyek yang dananya dikelola DDMF, Sigit menyampaikan seluruh proyek sudah dipaparkan dalam rapat itu.

"Semua kami paparkan. Nanti detailnya akan kami sampaikan," kata Sigit usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/7).

Rapat tersebut juga dihadiri Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Managing Director Danantara Rohan Hafas dan dipimpin Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Misbakhun menjelaskan, rapat digelar secara tertutup karena membahas rencana kerja dan anggaran DDMF sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, setiap rencana kerja dan anggaran badan usaha terkait investasi harus dikonsultasikan dengan DPR melalui Komisi XI.

Dalam rapat itu, Rosan Roeslani membuka rapat dengan memaparkan arah kebijakan Danantara. Kemudian dilanjutkan oleh Sigit yang menjelaskan rencana kerja, anggaran serta sejumlah proyek yang akan dijalankan DDMF pada 2026.

"Banyak yang disampaikan terkait anggaran, banyak juga yang disampaikan terkait proyek, dan banyak pertanyaan dari anggota. Namun karena rapatnya tertutup, saya tidak bisa mengungkapkan apa yang dibahas di dalam rapat," ujar Misbakhun.

Selain itu, Misbakhun mengatakan, DDMF saat ini masih menyusun skema pendanaan berbagai proyek strategis. Dia mengatakan, mekanisme tersebut masih dalam tahap perumusan.

Agar proyek-proyek strategis itu dapat menarik minat investor global, Misbakhun menyebut hal terserbut juga sudah disampaikan oleh DDMF. Namun, pembahasannya masih sebatas rencana kerja dan anggaran sehingga implementasinya akan terus dipantau.

“Jadi nanti kalau mereka sudah berjalan akan kita tagih dengan rapat-rapat terjadwal mengenai laporan, kinerja dan sebagainya," kata Misbakhun.

Terkait sektor prioritas, Misbakhun mengatakan DDMF akan berfokus pada proyek-proyek strategis yang memiliki tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR) jangka panjang sehingga kurang diminati investor swasta.

"Kalau diserahkan kepada swasta, itu sangat rendah dan sangat minim partisipasi swastanya. Maka kehadiran negara ditetapkan bahwa DDMF harus masuk ke sana, itu yang utama," ujarnya.

Meski demikian, baik Misbakhun atau pihak DDMF belum bisa mengungkapkan daftar proyek yang akan dibiayai karena mekanisme pendanaannya masih disusun.

Sementara itu, Managing Director Danantara Rohan Hafas mengatakan DDMF masih berada pada tahap penyampaian rencana kerja dan anggaran kepada DPR. Ke depan, perusahaan akan secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan proyek kepada Komisi XI.

Menurut Rohan, seluruh proyek tetap akan dihitung berdasarkan aspek komersial meskipun sebagian merupakan investasi jangka panjang yang memiliki nilai strategis bagi negara.

"Karena ini menyangkut uang negara, kami harus berhati-hati dalam memilih proyek. Walaupun investasinya berjangka panjang, aspek komersial dan tingkat pengembaliannya tetap harus dihitung," kata Rohan.

Dia menjelaskan setiap proyek akan memiliki perhitungan investasi dan proyeksi tingkat pengembalian yang berbeda. Setelah melalui kajian tersebut, pemerintah akan menentukan apakah proyek akan sepenuhnya dijalankan DDMF.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan cetak biru proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall pantai utara (pantura) Jawa agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.

Ia menyebut proyek tersebut tidak hanya ditujukan untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman perubahan iklim, tapi juga mampu menciptakan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat.

“Kami berharap tahun ini ada progres yang lebih nyata. Sebab, yang dibangun bukan hanya tanggul, tetapi juga blueprint pengembangan kawasan pantura agar lebih berkembang secara ekonomi,” kata AHY di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menko menjelaskan bahwa tanggul laut raksasa Pantura Jawa merupakan proyek berskala besar yang membutuhkan waktu pelaksanaan panjang karena mencakup kawasan yang luas dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Ia mengatakan pembangunan proyek tersebut didorong oleh kebutuhan untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim serta penurunan muka tanah yang terjadi di sejumlah wilayah.

Karena itu, pemerintah tidak hanya menyiapkan pembangunan infrastruktur perlindungan pantai, tetapi juga merancang pengembangan kawasan yang dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Untuk mendukung pembiayaan proyek, pemerintah menyiapkan skema land value capture.

“Kami menawarkan konsep land value capture untuk mendatangkan investasi yang dibutuhkan karena kebutuhan anggarannya sangat besar,” ujarnya.

Menurut AHY, pembangunan proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta menjaga kawasan industri strategis dan ekonomi khusus yang telah berkembang di sepanjang Pantura Jawa.

Ia menambahkan pemerintah mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam menyiapkan proyek tersebut.

"Kami mengoordinasikan tidak hanya kementerian dan lembaga di tingkat pusat, tetapi juga melibatkan lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota," ujar dia.

AHY menjelaskan pengembangan tanggul laut raksasa direncanakan mencakup kawasan pantura dari Banten hingga Jawa Timur dengan panjang sekitar 575 kilometer (km), dan tahap awal pengembangan difokuskan di Teluk Jakarta serta koridor Demak-Semarang-Kendal.

Selain membangun tanggul laut dan tanggul pantai, pemerintah juga mengombinasikan pendekatan infrastruktur dengan solusi berbasis alam seperti penanaman bakau atau mangrove.

“Dengan demikian, biaya dapat ditekan dan hasilnya lebih baik serta berkelanjutan,” ucap AHY.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengombinasikan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Pantai Utara (Pantura) Jawa dengan penanaman hutan mangrove sebagai upaya mengatasi banjir rob, abrasi, dan dampak kenaikan muka air laut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, mangrove akan menjadi bagian penting dari proyek giant sea wall karena dinilai efektif sebagai perlindungan alami kawasan pesisir.

"Kita sedang merancang membangun tanggul di laut selain tanggul pantai. Dan, kita mengombinasikan dengan mangrove karena ini merupakan solusi yang berbasis alamiah. Sebab mangrove itu juga sangat efektif untuk dikombinasikan," ujar AHY saat meresmikan gerakan Ayo Muliakan Sungai di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026), seperti dikutip dari Antara.

Menurut AHY, pembangunan giant sea wall menjadi kebutuhan mendesak mengingat wilayah Pantura Jawa menghadapi ancaman serius akibat kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah yang terjadi setiap tahun.

Ia menjelaskan, sejumlah wilayah di Pantura mengalami penurunan muka tanah sekitar 5 hingga 20 sentimeter per tahun. Kondisi tersebut dipicu oleh pengambilan air tanah secara masif oleh jutaan penduduk yang tinggal di kawasan pesisir.

Karena itu, pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang lebih dari 500 kilometer yang akan dikerjakan secara bertahap.

Atasi Banjir dari Hulu hingga Hilir

AHY menegaskan, permasalahan banjir tidak hanya berasal dari wilayah hulu, tetapi juga dari kawasan hilir yang berhadapan langsung dengan laut.

"Permasalahan banjir bukan hanya kiriman atau permasalahan di hulu tapi juga di hilir, ini yang kita perkuat melalui pendekatan infrastruktur keras," kata AHY.

Menurut dia, pembangunan tanggul laut merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memperkuat perlindungan wilayah pesisir sekaligus mengurangi risiko bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim.

Sebelumnya, AHY menyampaikan pemerintah saat ini terus mematangkan desain pembangunan giant sea wall sebagai bagian dari agenda perlindungan pesisir nasional.

"Indonesia sedang mematangkan rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari agenda perlindungan pesisir yang lebih luas, utamanya di wilayah Pantura Jawa. Langkah ini bukan sekadar menghadirkan perlindungan fisik, tetapi juga menjaga denyut nadi kehidupan masyarakat, melindungi mata pencaharian, serta memastikan keberlanjutan ekosistem sosial dan ekonomi di kawasan pesisir," ujar AHY.

Ia menilai perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata bagi Indonesia. Ancaman banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, hingga penurunan muka tanah memerlukan langkah mitigasi yang terukur dan berkelanjutan.

Selain berfungsi sebagai perlindungan pesisir, proyek giant sea wall juga dinilai membuka peluang kerja sama internasional dalam berbagai bidang, mulai dari rekayasa pesisir, teknologi perlindungan pantai, pembangunan penghalang laut, sistem operasi dan pemeliharaan, hingga penelitian dan pengembangan bersama.

Pemerintah berharap kombinasi antara infrastruktur tanggul laut dan rehabilitasi mangrove dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan kawasan pesisir Pantura terhadap dampak perubahan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat meminta komitmen dan integrasi sosial masuk dalam pengkajian dan perencanaan proyek tanggul laut raksasa alis Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa.

Proyek yang ditargetkan memulai groundbreaking pada awal 2027 tersebut saat ini tengah memasuki tahap penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang berlangsung sejak Maret hingga Juni 2026.

"Saya hanya ingin menambahkan tugas untuk tata lingkungannya, soal KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dan Amdal harus memasukkan social commitment and social integration," kata Jumhur, dikutip Rabu (17/6).

Pernyataan itu disampaikan saat Menteri Lingkungan Hidup menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) untuk membentuk Tim Penanganan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pantai Utara Jawa.

Pada kesempatan yang sama, Ketua BOPPJ sekaligus Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menjelaskan pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer akan dipercepat dari target semula 20 tahun menjadi 15 tahun. Meski demikian, ia menegaskan percepatan proyek tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Didit menjelaskan penyusunan Amdal yang dimulai sejak Maret dibagi menjadi dua wilayah kerja. Wilayah I meliputi Serang, Tangerang, Teluk Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon, sedangkan Wilayah II mencakup Brebes, Tegal, dan Pemalang.

Groundbreaking proyek direncanakan berlangsung pada awal 2027. Tanggul laut akan dibangun sekitar 6 kilometer dari garis pantai pada kedalaman sekitar 13 meter.

Menurut Didit, percepatan pembangunan membutuhkan penguatan landasan hukum melalui instruksi presiden (Inpres), peraturan presiden (Perpres), serta surat keputusan bersama (SKB) agar seluruh proses perizinan dapat berjalan lancar.

"Pembangunan GSW juga perlu diintegrasikan dengan rencana pembangunan di Pantura, khususnya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Mas Semarang," ujar Didit.

Kementerian Lingkungan Hidup dilaporkan telah berkoordinasi dengan Pelindo dan Pertamina untuk penataan ulang wilayah laut DKI Jakarta sekaligus penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Bisnis.com, CIREBON - Warga Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, mengharapkan pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa segera dilakukan.

Saat ini, sebagian warga telah lebih dulu kehilangan rumah dan ruang hidup akibat terjangan air laut yang hampir setiap hari memasuki permukiman.

Kepala Desa Ambulu Sunaji mengatakan kondisi wilayahnya kini telah memasuki fase darurat. Banjir rob tidak lagi datang pada musim tertentu, melainkan menjadi ancaman rutin yang mengubah wajah desa pesisir tersebut.

"Banjir rob menerjang hampir setiap hari. Dampaknya bukan hanya kerusakan rumah dan ekonomi warga, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis masyarakat karena mereka hidup dalam kecemasan terus-menerus," kata Sunaji, Jumat (12/6/2026).

Berdasarkan data pemerintah desa, sekira 60 persen kawasan permukiman Desa Ambulu kini terancam tenggelam akibat kombinasi abrasi dan banjir rob.

Ribuan warga terdampak oleh masuknya air laut yang terus berulang. Sejumlah rumah mengalami kerusakan berat hingga akhirnya ditinggalkan pemiliknya karena tidak lagi layak dihuni.

Fenomena rumah kosong mulai menjadi pemandangan yang lazim di beberapa titik desa. Bangunan yang dahulu dihuni keluarga nelayan dan petambak kini berdiri tanpa penghuni setelah pemiliknya memilih mencari tempat tinggal lebih aman.

Sunaji mengatakan, Pemerintah Desa Ambulu sebenarnya telah berupaya mencari solusi sejak beberapa tahun terakhir. Salah satu langkah yang sempat dilakukan adalah melaporkan kondisi abrasi dan rob kepada pemerintah pusat.

Respons tersebut berbuah pembangunan tanggul permanen oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung pada Juli 2024.

Namun keterbatasan anggaran membuat pembangunan baru mampu menjangkau sekitar 70 meter dari total kebutuhan tanggul sepanjang 1,5 kilometer di sisi timur permukiman.

"Pembangunan sudah dimulai, tetapi belum bisa menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan perlindungan," ujar Sunaji.

Ketika rob semakin sering menerjang, pemerintah desa kemudian mengambil langkah mandiri. Pada Januari 2025, pembangunan tanggul darurat dilanjutkan sepanjang 1,43 kilometer menggunakan pancang bambu dan waring.

Upaya tersebut sempat menahan laju air laut dan memberikan perlindungan sementara bagi warga.

Namun konstruksi sederhana itu tidak mampu bertahan lama menghadapi gelombang pasang yang terus berulang. Tanggul kembali jebol dan air laut kembali masuk ke kawasan permukiman.

Tidak berhenti di tingkat daerah, pemerintah desa juga berupaya mencari dukungan langsung ke pemerintah pusat.

Pada Oktober 2025, Sunaji mendatangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengajukan bantuan penanganan banjir rob.

Permohonan tersebut kemudian diarahkan kepada Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPUJ) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur.

Pada Desember 2025, tim gabungan dari sejumlah kementerian dan lembaga bersama BOPPUJ turun langsung ke Desa Ambulu untuk melihat kondisi lapangan.

Dalam kunjungan tersebut, Ambulu disebut masuk dalam pembahasan Program Strategis Nasional pembangunan Giant Sea Wall.

Menurut Sunaji, informasi tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan ancaman abrasi dan rob.

"Kami mendapat informasi bahwa Ambulu masuk dalam pembahasan program Giant Sea Wall. Ini menjadi harapan besar bagi masyarakat," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Indonesia mematangkan desain rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.

“Indonesia sedang mematangkan rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari agenda perlindungan pesisir yang lebih luas, utamanya di wilayah Pantura Jawa. Langkah ini bukan sekadar menghadirkan perlindungan fisik, tetapi juga menjaga denyut nadi kehidupan masyarakat, melindungi mata pencaharian, serta memastikan keberlanjutan ekosistem sosial dan ekonomi di kawasan pesisir,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata yang dihadapi Indonesia. Banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, serta ancaman kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah di sejumlah wilayah pesisir memerlukan langkah-langkah mitigasi yang terukur dan berjangka panjang.

Menurut dia, proyek tersebut membuka peluang kolaborasi internasional yang luas, mulai dari rekayasa pesisir, teknologi perlindungan pantai dan penghalang laut, sistem operasi dan pemeliharaan, hingga penelitian dan pengembangan bersama.

AHY menegaskan, tantangan global tidak dapat dijawab hanya dengan pernyataan dan niat baik. Dunia membutuhkan langkah-langkah nyata yang mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kita perlu bergerak dari dialog menuju aksi, dari kerangka kerja menuju proyek nyata, dan dari komitmen menuju hasil yang dapat dirasakan masyarakat,” ujar dia.

Sebagai informasi, Proyek giant sea wall merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk mengatasi banjir rob, penurunan muka tanah, serta kenaikan permukaan air laut yang semakin mengancam wilayah pesisir, khususnya di Pantai Utara Pulau Jawa.

Gagasan pembangunan tanggul laut tersebut telah lama dibahas dan kini kembali didorong seiring meningkatnya risiko perubahan iklim dan tekanan terhadap kawasan pesisir yang padat penduduk dan aktivitas ekonomi tersebut.

AHY menyebutkan sekitar 50 juta penduduk tinggal di kawasan tersebut, sehingga diperlukan langkah perlindungan yang komprehensif dari berbagai ancaman lingkungan.

Ancaman tersebut antara lain kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah yang memperparah risiko banjir rob di sejumlah wilayah, seperti Teluk Jakarta, Semarang, Demak, dan Kendal.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bermitra dengan Global Green Growth Institute (GGGI), mengejar investasi hijau US$ 2 miliar atau sekitar Rp35,6 triliun. Lantas, apakah proyek perlindungan pesisir termasuk proyek strategis nasional Giant Sea Wall potensial dicarikan investasi lewat program ini?

Kemitraan yang dibalut dalam program Green Indonesia Future Initiative (GIFT) tersebut diluncurkan pada Kamis (4/6). Ditemui usai peluncuran program, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mengatakan, pihaknya mendukung program ini terutama untuk pengelolaan ekosistem mangrove.

“Kami mendukung, (untuk) mangrove,” kata Didit. Namun, dia tidak menjawab ketika ditanya apakah program ini akan mengupayakan juga pendanaan terkait studi dan pembangunan Giant Sea Wall di pesisir Pantai Utara Jawa.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat membeberkan rencana pemerintah untuk menanam mangrove di 200 hektare lahan untuk mengurangi ancaman abrasi dan banjir rob di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa. Sebab, Giant Sea Wall, menurut dia, bukan solusi tunggal untuk mengatasi masalah ini.

Adapun menurut Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo, GIFT cenderung memberi peluang pada proyek-proyek hijau di luar proyek strategis nasional. “GIFT itu melihat peluang-peluang yang belum dimasuki atau belum dimulai di Indonesia, salah satunya hidrogen,” kata Teguh.

Sebagai informasi, kemitraan Bappenas dan GGGI pada program GIFT melanjutkan kemitraan sebelumnya dalam program Green Growth Program (GGP) yang berjalan selama 13 tahun.

Dana yang diperoleh GGGI berasal dari donor internasional. Pendonor terbesarnya adalah Pemerintah Kanada. Selain itu, ada pemerintah Korea Selatan, Selandia Baru, Finlandia, Denmark, dan negara lainnya. Sumber pendanaan lainnya yaitu dari pool dana multilateral seperti Green Climate Fund dan International Climate Initiative.

Bisnis.com, SEMARANG — Ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah dinilai makin serius di tengah tantangan krisis iklim dengan dampak ekonomi dan lingkungan yang tidak sedikit.

Di tengah tantangan ini, pemerintah pun menyiapkan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) sepanjang 575 kilometer. Namun proyek tersebut perlu dibarengi dengan rehabilitasi ekosistem pesisir untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat mengatakan kawasan Pantura Jawa Tengah memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Wilayah tersebut berkontribusi sekitar 27,53% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia atau setara US$368,37 miliar.

Namun, sekitar 17 juta penduduk yang tinggal di kawasan tersebut menghadapi risiko banjir rob dan penurunan muka tanah yang semakin meningkat.

"Krisis ekologis di Pantura bisa dikatakan sudah melewati fase siklus musiman. Genangan rob yang dulu hanya setinggi beberapa sentimeter dan surut, kini di beberapa lokasi sudah berubah menjadi genangan yang makin dalam, bahkan permanen," ujar Jumhur dalam kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Selasa (2/6/2026).

Sebagai bagian dari upaya mitigasi, pemerintah menyiapkan proyek giant sea wall sepanjang 575 km yang membentang di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, proyek tersebut akan melintasi wilayah Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, hingga Rembang.

Menurut Jumhur, infrastruktur tersebut dapat menjadi bagian dari strategi perlindungan kawasan pesisir. Namun, pembangunan tanggul laut tidak dapat berdiri sendiri.

"Pendekatan Grey Infrastructure harus diintegrasikan dengan Blue-Green Infrastructure, atau solusi berbasis alam. Kita harus mendorong restorasi kawasan pesisir. Termasuk menggalakkan penanaman bakau, melalui pendekatan kesatuan lanskap bakau secara holistik," katanya.

Dia menjelaskan pembangunan infrastruktur berskala besar berpotensi menimbulkan dampak ekologis baru. Berdasarkan pemodelan hidrodinamika di Teluk Semarang, tanggul laut dapat mengubah pola arus dan elevasi muka air di wilayah pesisir.

Jika konektivitas estuari terganggu, kata dia, keberadaan tanggul justru berisiko merusak kawasan bakau atau mangrove yang selama ini berfungsi sebagai pelindung alami pesisir.

Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup berencana memperkuat rehabilitasi pesisir melalui penanaman bakau. Jumhur menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan rehabilitasi bakau seluas 200 hektare.

"Bisa dimulai hari ini, langsung dibikin saja petanya. Nanti kita cari di wilayah mana, silakan," ujarnya.

Selain langkah fisik di lapangan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah regulasi baru untuk mendukung perlindungan kawasan pesisir. Salah satunya terkait penerapan konsep water farming guna mengurangi eksploitasi air tanah yang berlebihan.

Menurut Jumhur, regulasi tersebut akan dituangkan dalam peraturan menteri dan ditargetkan terbit dalam beberapa bulan mendatang.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan pembaruan aturan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ke depan, dokumen AMDAL tidak hanya menilai dampak lingkungan fisik, tetapi juga aspek sosial masyarakat sekitar.

"AMDAL kita ke depan tidak hanya bicara soal fisik, tetapi yang terpenting adalah Social Integration, Social Preparation. Seringkali, di kawasan yang bertumbuh, masyarakat setempat seperti left behind. Ini yang menyebabkan ada kemarahan sosial," ujar Jumhur.

Menurutnya, aspek sosial perlu diperhatikan agar masyarakat sekitar turut memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi dan pembangunan yang berlangsung di wilayahnya.

"Bukan hanya memastikan tidak berdampak negatif, tetapi memastikan mereka [masyarakat] ikut menikmati hasil dari kegiatan usaha atau kegiatan apapun yang ada di wilayah itu," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia menawarkan proyek hilirisasi timah di JIIPE (Java Integrated Industrial & Port Estate) Gresik, Jawa Timur, hingga proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall/GSW) kepada Jepang dalam Indonesia-Japan Investment Forum (IJIF) 2026.

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa, Wakil Kepala Perwakilan (Deputy Chief of Mission) KBRI Tokyo Maria Renata Hutagalung menyatakan bahwa Indonesia dan Jepang kini tengah membidik mesin pertumbuhan baru yang lebih hijau, tangguh, dan berkelanjutan.

Renata menekankan bahwa Jepang bukan sekadar investor yang menduduki peringkat kelima terbesar di Indonesia, melainkan juga mitra pembangunan tepercaya yang telah menciptakan lebih dari 278 ribu lapangan kerja, serta mendukung penuh agenda hilirisasi industri dan transisi energi Nusantara.

Indonesia juga menawarkan mega proyek Industropolis Batang SEZ. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini berfokus pada ekosistem industri berteknologi tinggi seperti kendaraan listrik (EV), pusat data, dan manufaktur canggih.

Selanjutnya, Indonesia juga menawarkan proyek Energi Biomassa di Grobogan, Jawa Tengah. Proyek tersebut merupakan pemanfaatan limbah pertanian jagung untuk energi biomassa dengan nilai capex 15,5 juta dolar AS. Proyek ini dikabarkan telah memancing ketertarikan dari raksasa Jepang, Kobelco, untuk dibahas lebih lanjut.

Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika Kementerian Investasi/BKPM Cahyo Purnomo mengungkapkan bahwa realisasi investasi langsung (FDI) Jepang di Indonesia dari tahun 2021 hingga kuartal pertama 2026 telah menembus angka 18,1 miliar dolar AS.

Rata-rata pertumbuhan tahunan pun tercatat sangat solid di angka 13,2 persen. Kendati demikian, lanjut dia, masih terdapat tantangan pemerataan ekonomi, mengingat 94 persen lokasi proyek investasi Jepang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Oleh karena itu, pemerintah kini secara agresif mendorong investor Jepang untuk berani menjajaki peluang emas di luar Pulau Jawa (beyond Java).

Forum IJIF 2026 tidak sekadar menjadi ajang paparan, melainkan sukses melahirkan komitmen bisnis yang nyata. Kepercayaan investor Jepang tergambar jelas lewat pengumuman Letter of Intent (LoI) dari sejumlah perusahaan terkemuka, yakni Pongamia Co., Ltd dan Onoda Inc.

Pongamia telah menyatakan komitmen investasinya di sektor energi terbarukan melalui pengembangan perkebunan tanaman Pongamia di Indonesia. Proyek ini diproyeksikan untuk memproduksi biodiesel dan bioavtur yang sejalan dengan peta jalan transisi energi hijau Tanah Air.

Sementara itu, Onoda Inc. membidik sektor manufaktur dengan merencanakan perakitan peralatan gas meter berteknologi ultrasonik dari Jepang. Investasi ini ditargetkan untuk menyokong program pemerintah dalam memperluas cakupan jaringan gas rumah tangga nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah masih terus mematangkan proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) sebagai upaya melindungi kawasan pesisir utara Jawa (Pantura) dari ancaman lingkungan.

AHY mengatakan proyek tersebut melibatkan banyak pihak karena mencakup wilayah yang luas, yakni lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota di sepanjang Pantura.

“Ini bukan proyek yang melibatkan satu atau dua pihak saja. Ada lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota yang terlibat, terutama di kawasan Pantura,” ujar AHY usai menghadiri acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Jakarta, Sabtu.

"Kami kejar terus, mudah-mudahan tahun depan (2027) bisa lebih matang lagi," katanya menambahkan.

Proyek giant sea wall merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk mengatasi banjir rob, penurunan muka tanah, serta kenaikan permukaan air laut yang semakin mengancam wilayah pesisir, khususnya di Pantai Utara Pulau Jawa.

Gagasan pembangunan tanggul laut tersebut telah lama dibahas dan kini kembali didorong seiring meningkatnya risiko perubahan iklim dan tekanan terhadap kawasan pesisir yang padat penduduk dan aktivitas ekonomi tersebut.

AHY menyebutkan sekitar 50 juta penduduk tinggal di kawasan tersebut, sehingga diperlukan langkah perlindungan yang komprehensif dari berbagai ancaman lingkungan.

Ancaman tersebut antara lain kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah yang memperparah risiko banjir rob di sejumlah wilayah, seperti Teluk Jakarta, Semarang, Demak, dan Kendal.

Menurut AHY, penurunan muka tanah di beberapa daerah bahkan mencapai 5 hingga 20 centimeter per tahun, sehingga membutuhkan intervensi melalui pembangunan infrastruktur.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, AHY menyampaikan pemerintah mempertimbangkan pembangunan tanggul pantai maupun tanggul laut di wilayah terdampak, yang dikombinasikan dengan pendekatan berbasis alam (nature-based solutions), seperti penanaman mangrove untuk meredam gelombang.

Selain melindungi masyarakat pesisir, AHY menuturkan bahwa proyek tersebut juga bertujuan menjaga kawasan industri strategis, kawasan ekonomi khusus, serta sentra produksi pangan yang mulai terdampak intrusi air laut.

Ia menambahkan proyek giant sea wall membutuhkan pendanaan besar, sehingga pemerintah mengundang keterlibatan pihak swasta dan pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri.

Menurut dia, proyek tersebut penting tidak hanya menjadi upaya mitigasi bencana, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan ekonomi nasional.

Proyek giant sea wall dirancang membentang sekitar 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

Nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar 80 miliar dolar AS, dengan tahapan awal pembangunan di Teluk Jakarta yang diproyeksikan menelan biaya sekitar 8 hingga 10 miliar dolar AS.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Saya sudah menyampaikan dan melaporkan kepada Pak Presiden kita masih mengawal proyek ini di tahun 2026, dan mudah-mudahan pada 2027 pelaksanaannya semakin matang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah terus mengawal perkembangan proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.

“Saya sudah menyampaikan dan melaporkan kepada Pak Presiden kita masih mengawal proyek ini di tahun 2026, dan mudah-mudahan pada 2027 pelaksanaannya semakin matang,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dirinya menyampaikan perkembangan proyek Giant Sea Wall sebagai upaya perlindungan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa dari ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut.

Menurutnya, pemerintah saat ini terus menyempurnakan peta jalan (roadmap) dan koordinasi lintas wilayah agar proyek strategis tersebut dapat segera direalisasikan.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan proyek Giant Sea Wall (tanggul laut raksasa) Pantura untuk melindungi masa depan ekonomi negara dan masyarakat.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia saat ini tengah mempercepat pembangunan infrastruktur adaptif, termasuk proyek Giant Sea Wall Pantura yang menjadi salah satu prioritas strategis nasional pada era Presiden Prabowo Subianto.

Proyek sepanjang 575 kilometer tersebut dirancang tidak hanya untuk perlindungan pesisir, tetapi juga menjaga ketahanan pangan, kawasan industri, serta keselamatan jutaan masyarakat pesisir Jawa.

Sebagai informasi, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menyatakan pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer di Pantai Utara atau Pantura Jawa dibagi ke dalam 15 segmen.

Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pihaknya juga melaksanakan kegiatan perencanaan groundbreaking program dan groundbreaking infrastruktur supaya berjalan bersama-sama, di mana pada saatnya pelaksanaan kegiatan ini dilakukan kerja sama dengan pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten kota sampai dengan tingkat provinsi.

Tentunya pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa ini bukan hanya melindungi pabrik-pabrik, kantor-kantor tetapi ada kehidupan di situ, ada ekosistem dan ekologi, serta ekosistem yang terbanyak yaitu nelayan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan progres terkini rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW).

Cetak biru (blueprint) dari megaproyek yang sepenuhnya akan dibangun pemerintah pusat di sepanjang wilayah pesisir pantai utara Jawa itu direncanakan rampung sepenuhnya pada 2027 mendatang.

AHY sapaan akrabnya menjelaskan bahwa pihaknya masih berusaha untuk mengawal agar rencana pembangunan tanggul laut raksasa dapat dijalankan dalam tempo yang secepatnya.

Namun begitu, ia juga mengakui bahwa faktor anggaran dan kajian tetap harus diperhatikan serta dipertimbangkan secara baik sebelum proyek tersebut nantinya resmi dimulai pembangunannya.

"Kita masih mengawal tahun 2026 ini mudah-mudahan 2027 sudah semakin matang karena ini konsep besar, mega-project yang membutuhkan investasi, membutuhkan kebutuhan teknokratis," ungkap AHY kepada Bisnis pada sela-sela kunjungannya di Head Office PT PAL Indonesia, Surabaya, Kamis (21/5/2026).

Selain faktor kajian serta pembiayaan, AHY juga menyebut bahwa pihaknya selaku penanggung jawab utama dari proyek infrastruktur tersebut masih fokus untuk menyatukan visi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, yang memiliki perairan di sepanjang daerah-daerah yang diproyeksikan menjadi titik pembangunan GSW, yakni mulai Tangerang, Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

Menurutnya, kesatuan pandangan dan koordinasi yang cair sangat-sangat dibutuhkan untuk terjalin lebih dahulu sebelum proyek yang memakan anggaran senilai Rp1.700 triliun berlangsung nantinya, yang berjalan beriringan dengan proses penyempurnaan peta panduan (roadmap) serta cetak biru pembangunan oleh segenap kementerian terkait.

"Yang juga tidak kalah penting adalah karena ini melibatkan lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota di pantai utara Jawa ini, maka butuh koordinasi yang ketat antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antar sesama pemerintah daerah tingkat provinsi untuk kabupaten/kota. Jadi saya masih fokus pada upaya untuk mendorong terjadinya sinergi tersebut, roadmap atau blueprint-nya masih terus disempurnakan," ucapnya.

Dengan usaha-usaha yang diharapkan akan selesai dalam waktu singkat, AHY berharap proses pembangunan tanggul laut raksasa dapat dimulai dalam waktu cepat dan tepat sebelum bencana alam yang disebabkan oleh penurunan muka tanah dan pemanasan global merenggut kehidupan dan penghidupan dari masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan Teluk Jakarta dan pesisir utara Jawa Tengah.

"Utamanya yang paling mendesak adalah di Teluk Jakarta maupun di Jawa Tengah itu Semarang, Kendal, dan Demak. Terjadi penurunan tanah, land subsidence, sekaligus rising sea level, permukaan laut yang juga terus naik akibat pemanasan global. Ini bisa berpotensi terjadinya banjir laut," tuturnya.

Selain itu, AHY juga mengungkapkan dirinya telah menyodorkan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai fakta-fakta mengenai penurunan muka tanah atau land subsidence yang menjadi faktor utama pembangunan infrastruktur strategis sepanjang 525 kilometer itu.

"Kita butuh membangun tanggul, dan di sinilah kita juga terus menyikapi konsep pengembangan perlindungan pantura Jawa karena memang tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau satu tahun terjadi [penurunan] tanah bisa hingga 15 atau 20 cm, maka bisa dibayangkan makin lama masyarakat yang ada di daerah-daerah pedalaman tersebut semakin terancam. Nah, saya sudah menyampaikan tentunya laporan kepada presiden," ungkapnya.

Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Demokrat ini juga meminta masyarakat di kawasan pesisir– khususnya yang berprofesi sebagai nelayan, petambak, hingga pembudidaya ikan– untuk tidak risau mengenai kehadiran infrastruktur Giant Sea Wall.

Ia menegaskan bahwa kehadiran proyek tanggul raksasa tersebut sama sekali tidak akan merenggut lahan nafkah dari masyarakat maritim yang beroperasi di sepanjang pantai utara Jawa, di mana proyek strategis itu rencananya akan dibangun di tengah perairan lepas sejauh 4 hingga 6 kilometer dari bibir pantai.

Oleh sebab itu, AHY menekankan tujuan sebenarnya dari pembangunan Giant Sea Wall tersebut semata-mata untuk menyelamatkan segenap masyarakat dan lingkungan pesisir utara Jawa yang terancam, di mana nantinya juga terdapat integrasi dengan program Koperasi Nelayan Merah Putih oleh pemerintah pusat.

"Masyarakat nelayan juga yang perlu diberitahu, perlu dijelaskan. Bukan berarti nanti tiba-tiba ada tembok begitu karena memang untuk menyelamatkan masyarakat itu sendiri, tetapi tetap disiapkan sebuah mekanisme dan ruang agar saudara-saudara kita itu masih bisa melaut, bisa mendapatkan nafkah, dan bahkan lebih baik karena diintergrasikan dengan konsep Kampung Nelayan Merah Putih, dan juga fasilitas pendukung agar kesejahteraan mereka meningkat," pungkasnya.