Bisnis.com, JAKARTA — Residu pestisida pada pangan segar masih menjadi pekerjaan rumah dalam upaya memperkuat keamanan pangan nasional.

Di tengah capaian indeks keamanan pangan yang telah melampaui target pemerintah, penggunaan pestisida yang berlebihan pada sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang masih berpotensi meninggalkan residu yang mengancam kesehatan konsumen.

Isu tersebut kembali mengemuka bertepatan dengan peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia setiap 7 Juni. Pemerintah menilai keamanan pangan menjadi fondasi penting bagi kesehatan masyarakat sekaligus daya saing produk pangan Indonesia di pasar global.

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto mengatakan pangan yang beredar harus memenuhi kaidah keamanan pangan, yakni aman dikonsumsi, sehat, serta bebas dari cemaran kimia, biologis, maupun fisik.

Menurut dia, salah satu ancaman yang perlu diantisipasi adalah residu pestisida yang melebihi ambang batas sehingga membuat pangan tidak aman dikonsumsi.

“Cemaran kimia yang perlu kita antisipasi adalah residu-residu pestisida yang di atas ambang batas yang kemudian itu menyebabkan pangan tidak aman,” katanya di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Andriko menjelaskan keamanan pangan tidak hanya berkaitan dengan kesehatan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap kinerja perdagangan pangan nasional.

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, notifikasi phytosanitary terhadap produk Indonesia meningkat dari 2.147 kasus pada 2024 menjadi 2.496 kasus pada 2025.

Dari jumlah tersebut, sekitar 47,04% berasal dari komoditas pangan segar. Padahal, kontribusi pangan segar terhadap ekspor Indonesia mencapai sekitar 47,4%.

Karena itu, pemerintah terus memperkuat pengawasan keamanan pangan mulai dari tingkat produksi hingga distribusi. Salah satunya melalui pengembangan Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS) yang kini menjadi indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pada 2025, target IKPS ditetapkan sebesar 60. Realisasinya mencapai lebih dari 61 poin.

“Target kita 60, capaian kita 61, jadi secara nasional target keamanan pangan kita itu tercapai,” ujar Andriko.

Selain melalui indeks tersebut, pemerintah juga melakukan pengujian langsung terhadap produk pangan segar yang beredar di masyarakat. Hasilnya menunjukkan lebih dari 90% sampel pangan segar telah memenuhi standar keamanan pangan.

Meski demikian, masih terdapat kurang dari 10% produk yang belum memenuhi persyaratan.

“Tidak boleh sedikit pun pangan kita yang beredar itu tidak aman. Itu amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012,” katanya.

Untuk memperkuat pengawasan di lapangan, pemerintah juga mendorong keberadaan pos pantau keamanan pangan di pasar rakyat melalui standar nasional pasar rakyat. Selain itu, pemerintah mulai mengoperasikan laboratorium keliling guna memperluas jangkauan pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah.

Tantangan di Tingkat Produksi

Di sisi lain, tantangan terbesar justru muncul dari tingkat budidaya. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengakui penggunaan pestisida masih relatif tinggi pada sejumlah komoditas hortikultura, terutama cabai dan bawang merah.

Menurut Henry, kondisi tersebut tidak terlepas dari pola budidaya yang telah berlangsung selama puluhan tahun sejak era intensifikasi pertanian pada 1970-an yang mendorong penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara luas.

“Metode maupun pendidikan pertanian memang sejak tahun 1970-an didorong untuk menggunakan pupuk kimia dan racun kimia,” ujarnya kepada Bisnis

Tingginya penggunaan pestisida juga dipengaruhi karakteristik kedua komoditas tersebut yang memiliki permintaan pasar tinggi dan rentan terhadap serangan hama. Dalam praktiknya, penggunaan pestisida dinilai menjadi cara paling cepat dan mudah bagi petani untuk menjaga produktivitas.

Akibatnya, upaya mendorong petani beralih ke metode budidaya yang lebih ramah lingkungan masih menghadapi tantangan besar.

“Kalau petani disuruh berubah untuk menggunakan pupuk nonkimia dan pestisida nonkimia, mereka umumnya enggan,” kata Henry.

SPI mengaku telah mendorong penerapan pertanian ekologis dan agroekologi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk maupun pestisida kimia. Kampanye tersebut dilakukan secara lebih luas sejak 2023 melalui berbagai program pendampingan petani.

Menurut Henry, pengalaman petani anggota SPI menunjukkan produktivitas tetap dapat dipertahankan meski penggunaan bahan kimia dikurangi secara signifikan.

Karena itu, dia menilai pemerintah perlu mengambil peran lebih aktif dalam mempercepat perubahan pola budidaya tersebut.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah memperketat pengawasan terhadap residu pestisida pada komoditas pangan yang beredar di pasar.

“Harapannya pemerintah lebih tegas memberikan batasan ambang batas. Misalnya cabai ataupun bawang tidak boleh diedarkan kalau dia mengandung kadar residu kimia tertentu,” ujarnya.

Selain pengawasan terhadap produk akhir, SPI juga mendorong pemerintah memperluas pendidikan pertanian ekologis serta meningkatkan dukungan terhadap penyediaan pupuk organik, benih organik, dan berbagai sarana produksi yang lebih ramah lingkungan.

Kesadaran Konsumen Masih Rendah

Persoalan keamanan pangan tidak hanya bergantung pada petani maupun pemerintah. Kesadaran konsumen juga menjadi faktor penting dalam membentuk rantai pangan yang lebih aman.

Namun, Henry menilai perhatian masyarakat terhadap isu residu pestisida masih relatif rendah dibandingkan aspek harga maupun ketersediaan pangan.

“Kesadaran konsumen masih kecil sekali,” katanya.

Padahal, menurut Andriko, dampak pangan yang tidak aman dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Secara global, nilai kerugian akibat pangan yang tidak aman diperkirakan mencapai US$310 miliar.

Di Indonesia, dampaknya tercermin dari meningkatnya berbagai penyakit tidak menular yang sebagian berkaitan dengan pola konsumsi pangan yang kurang sehat.

“Penyakit tidak menular yang di-cover BPJS setiap tahun jumlahnya meningkat. Itu juga sebenarnya menjadi bukti bahwa kita masih memiliki pekerjaan rumah serius terkait keamanan pangan,” ujar Andriko.

Karena itu, penguatan keamanan pangan dinilai tidak cukup hanya melalui pengawasan di pasar maupun peningkatan produktivitas pertanian. Perubahan perilaku produksi dan konsumsi menjadi bagian penting untuk memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman.

Di tengah meningkatnya tuntutan pasar global terhadap standar keamanan pangan, persoalan residu pestisida menjadi tantangan yang harus diselesaikan dari hulu hingga hilir.

Pemerintah mengklaim mayoritas pangan segar yang beredar telah memenuhi standar keamanan, tetapi praktik penggunaan pestisida yang masih tinggi pada sejumlah komoditas menunjukkan ruang perbaikan masih terbuka lebar.

pangan segar yang diberikan masyarakat itu ke depan semakin terjamin keamanan dan mutunya

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat pengawasan keamanan pangan dari ancaman residu pestisida melalui kolaborasi lintas sektor guna memastikan pangan segar aman dan memenuhi standar konsumsi masyarakat.

"Jadi pada Hari Keamanan Pangan, hari ini kita melakukan tanda tangan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perdagangan terkait penjaminan keamanan pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing," kata Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan upaya tersebut dilakukan karena keamanan pangan menjadi aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, sehingga setiap produk pangan wajib memenuhi kaidah keamanan sebelum sampai ke tangan konsumen.

Andriko menegaskan pangan yang aman harus sehat untuk dikonsumsi serta terbebas dari berbagai jenis cemaran, baik cemaran kimia, biologi maupun fisik yang berpotensi membahayakan kesehatan.

Salah satu perhatian utama pemerintah saat ini adalah ancaman cemaran kimia berupa residu pestisida yang melebihi ambang batas dan dapat menyebabkan pangan menjadi tidak aman dikonsumsi masyarakat.

Menurutnya, pengendalian residu pestisida menjadi bagian penting dalam sistem keamanan pangan karena berhubungan langsung dengan perlindungan kesehatan konsumen serta keberlanjutan sektor pangan nasional.

Ia mengungkapkan kerugian akibat pangan yang tidak aman secara internasional mencapai sekitar 310 triliun dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp5.625 kuadriliun sehingga persoalan keamanan pangan tidak dapat dipandang sebagai isu kecil.

Lebih lanjut Andriko mengatakan dalam peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia yang diperingati setiap 7 Juni, Bapanas menggelar serangkaian kegiatan yang bertujuan memperkuat sistem pengawasan sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya keamanan pangan.

Selain penandatanganan perjanjian kerja sama antara Bapanas dan Kemendag untuk memperkuat penjaminan keamanan pangan, pihaknya juga menyerahkan fasilitas mobil laboratorium keliling keamanan pangan kepada sejumlah pemerintah provinsi guna mendukung pengawasan dan pengujian pangan secara lebih luas.

Selain itu, sertifikat otoritas kompeten keamanan pangan daerah diserahkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan keamanan pangan segar.

Bapanas menjelaskan pengawasan keamanan pangan dilakukan secara terintegrasi, dengan pangan segar asal tumbuhan berada di bawah kewenangan Bapanas, asal hewan di Kementerian Pertanian, dan asal ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat melalui otoritas kompeten keamanan pangan pusat bekerja bersama otoritas kompeten keamanan pangan daerah yang secara rutin menjalani sertifikasi dan evaluasi setiap tahun.

Sebagai indikator keberhasilan, indeks keamanan pangan segar nasional pada 2025 mencapai lebih dari 61 poin atau melampaui target RPJMN sebesar 60, mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.

Di tempat yang sama Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kemendag Moga Simatupang menegaskan keamanan pangan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat sehingga pengawasannya harus dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh pihak terkait.

Menurut Moga, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal PKTN memiliki tugas pengawasan terhadap peredaran barang, termasuk aspek perlindungan konsumen yang berkaitan dengan keamanan dan mutu pangan yang diterima masyarakat.

Ia mengatakan Kemendag juga didukung fasilitas laboratorium dan sistem sertifikasi yang menjadi bagian penting dalam memastikan produk pangan yang beredar memenuhi standar keamanan serta ketentuan yang berlaku.

"Kami menyebut baik gagasan dari Badan Pangan Nasional untuk kita bersama-sama berkolaborasi menjamin bahwa pangan segar yang diberikan masyarakat itu ke depan semakin terjamin keamanan dan mutunya," kata Moga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan pencemaran 2,5 juta ton pestisida di Sungai Cisadane akan mengancam ekosistem perairan dan berimbas kepada kesehatan manusia.

Peneliti Ahli Utama Bidang Teknik Lingkungan dari Pusat Riset Limnologi dan Sumberdaya Air BRIN, Ignasius D.A. Sutapa mengatakan hal itu tidak lepas dari pengelolaan Sungai Cisadane untuk kebutuhan air baku, irigasi, dan penopang ekosistem perairan bagi penduduk maupun industri.

"Selama ini, sungai tersebut memang disinyalir menghadapi persoalan pencemaran kronis dari limbah domestik, industri, dan pertanian. Namun, insiden kali ini bersifat akut karena melibatkan volume besar zat beracun yang masuk secara tiba-tiba ke badan air,” ujar Ignas dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (15/2/2026).

Ignas menjelaskan ketika zat kimia tersebut memiliki tingkat larutan tinggi dalam air dan relatif stabil dalam lingkungan perairan, maka konsentrasinya dapat bertahan cukup lama untuk menyebar di sepanjang Sungai Cisadane. Alhasil Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang memanfaatkan Sungai Cisadane akan terdampak.

“Kondisi ini memungkinkan wilayah hilir, termasuk lokasi pengambilan air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), ikut terdampak,” jelasnya.

Ignas menyampaikan rentetan bahaya yang dapat menyasar kesehatan manusia. Hal ini tidak lepas dari rantai hidup di perairan setempat, ketika residu pestisida memengaruhi jaringan organisme air berpindah ke predator tingkat yang lebih tinggi seperti ikan yang kemudian dikonsumsi oleh manusia sehingga berpotensi memicu gangguan kesehatan kronis.

Selain itu, masyarakat yang masih memanfaatkan Sungai Cisadane untuk mencuci dan mandi juga tidak luput dari masalah kesehatan. Efek jangka panjang dapat memicu kanker.

“Dalam jangka panjang, paparan kronis berpotensi memicu gangguan endokrin, kerusakan organ, bahkan risiko karsinogenik,” ungkapnya.

Dari sisi ekologis, kadar pestisida yang tinggi menyebabkan kematian massal biota air seperti ikan, zooplankton, dan fitoplankton. Tak hanya itu, kematian ikan massal juga tidak dapat terhindarkan.

BRIN, katanya, mengimbau kepada PDAM menutup sementara intake air baku di zona terdampak, peningkatan pemantauan kualitas air secara real-time, serta edukasi cepat kepada masyarakat agar tidak memanfaatkan air sungai hingga dinyatakan aman.

Ignas menuturkan nantinya BRIN akan melakukan identifikasi jenis dan konsentrasi pestisida, serta memberikan rekomendasi teknologi pengolahan air baku yang efektif bagi PDAM. Termasuk mengukur dampak toksikologi pada biota lokal dan memprediksi waktu pemulihan ekosistem.

Ignas menilai perlu strategi jangka panjang seperti penguatan hukum bagi pelaku pencemaran B3, pembangunan sistem peringatan dini berbasis sensor kualitas air online, hingga diversifikasi sumber air baku untuk meningkatkan ketahanan air saat terjadi krisis.

“Kepada masyarakat, kami mengimbau agar tidak panik, tetapi tetap waspada dan mengikuti instruksi resmi pemerintah dan PDAM. Jangan menggunakan air sungai untuk memasak, minum, mencuci, atau mandi sampai ada pernyataan bahwa air telah aman. Hindari konsumsi ikan dari wilayah terdampak selama masa krisis,” tandasnya.