Bisnis.com, GARUT- Pengelolaan objek wisata Pantai Santolo di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut dinilai perlu pembenahan menyeluruh menyusul munculnya keluhan warga terkait tata kelola dan sistem penarikan tiket masuk.

Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap manajemen lapangan, khususnya prosedur petugasticketingyang dianggap tidak sesuai aturan.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin mengatakan, Pantai Santolo selama ini menjadi salah satu destinasi andalan di wilayah selatan Kabupaten Garut. Selain menyerap tenaga kerja lokal, kawasan ini juga berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pariwisata.

Namun, keluhan warga Desa Pamalayan menyoroti persoalan tata kelola yang dinilai belum transparan dan belum tertib secara administratif.

Permasalahan utama yang mengemuka adalah prosedur penarikan tiket yang disebut tidak berjalan sesuai mekanisme yang seharusnya. Situasi tersebut dinilai berisiko menimbulkan ketegangan sosial sekaligus mengganggu iklim usaha wisata.

"Jika tidak segera dibenahi, kondisi itu dapat berdampak pada penurunan kepercayaan wisatawan dan melemahkan potensi ekonomi lokal," kata Syakur, Selasa (24/2/2026).

Menurut Syakur, pemerintah daerah mengakui pentingnya menjaga kondusivitas kawasan wisata. Evaluasi terhadap keberadaan dan mekanisme kerja petugasticketingmenjadi langkah awal yang disiapkan.

Penataan ulang sistem diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, transparansi penerimaan retribusi, serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat sekitar.

Secara ekonomi, lanjutnya, tata kelola destinasi wisata memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas pendapatan daerah. Kebocoran retribusi, sistem tiket yang tidak terstandar, maupun dualisme pengelolaan kerap menjadi persoalan klasik di sejumlah objek wisata daerah.

"Tanpa sistem yang akuntabel, potensi penerimaan daerah bisa tidak optimal, sementara masyarakat lokal tidak memperoleh dampak ekonomi maksimal," ujar Syakur.

Diketahui, Pantai Santolo memiliki posisi strategis sebagai simpul pertumbuhan ekonomi pesisir selatan Garut. Aktivitas wisata mendorong perputaran uang di sektor informal seperti penginapan, warung makan, penyewaan perahu, hingga pedagang kaki lima.

Ketidakpastian dalam pengelolaan tiket berpotensi menciptakan iklim usaha yang tidak stabil dan memicu konflik horizontal antar pelaku usaha.

Selain aspek retribusi, pembenahan juga menyangkut standar pelayanan wisata. Kepastian tarif, kejelasan petugas resmi, serta sistem pengawasan menjadi faktor penting dalam membangun citra destinasi.

Wisatawan cenderung sensitif terhadap isu pungutan ganda atau ketidakteraturan administrasi. Dalam jangka panjang, reputasi destinasi sangat dipengaruhi oleh profesionalisme pengelolaan.

"Langkah evaluasi yang direncanakan diharapkan tidak berhenti pada penertiban administratif semata, melainkan diikuti dengan perbaikan sistem secara struktural. Digitalisasi tiket, transparansi pelaporan pendapatan, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan dapat menjadi opsi reformasi pengelolaan," tutup Syakur.