Bisnis.com, GARUT- Pemerintah Kabupaten Garut memastikan kawasan wisata di wilayah selatan siap menghadapi lonjakan kunjungan wisatawan pada momen Idulfitri 1447 Hijriah.

Kepastian itu disampaikan setelah dilakukan peninjauan langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, ke sejumlah titik strategis jalur lalu lintas dan destinasi wisata, Kamis (19/3/2026).

Monitoring dilakukan menyusuri jalur selatan yang kerap menjadi akses utama wisatawan, mulai dari Pendopo Garut menuju Pos Pengamanan (Pos PAM) Cisompet. Rombongan kemudian melanjutkan pengecekan ke jalur alternatif Cisompet–Cibalong melalui Cikondang–Cigaronggong, hingga meninjau rest area di Kecamatan Cibalong.

Selain jalur lalu lintas, Bupati juga memastikan kesiapan sejumlah objek wisata unggulan di pesisir selatan, di antaranya Pantai Karangparanje, kawasan pengamanan Pameungpeuk, Pantai Sayang Heulang, Pos Antisipasi Wisata (AJU) Santolo, hingga Pantai Karangpapak.

Dalam keterangannya, Abdusy Syakur Amin menegaskan pemerintah daerah tengah memaksimalkan koordinasi lintas sektor guna menciptakan kawasan wisata yang aman dan nyaman bagi pengunjung selama libur Lebaran.

“Kami sedang melakukan komunikasi dan koordinasi untuk menyiapkan agar pada hari H Idulfitri kawasan wisata di Garut selatan menjadi tempat yang menarik, aman, bersih, damai, serta tertib sehingga wisatawan betah dan terkesan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kesiapan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan kenyamanan bagi wisatawan, tetapi juga mendorong peningkatan kunjungan ulang yang berdampak pada pertumbuhan sektor pariwisata daerah.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, pemerintah menilai sarana dan prasarana pendukung di sejumlah titik wisata dan jalur utama relatif memadai.

Meski demikian, Bupati menekankan pentingnya kewaspadaan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kualitas layanan, terutama di tengah potensi lonjakan pengunjung saat puncak arus libur Lebaran.

Ia secara khusus mengingatkan agar aspek kebersihan kawasan wisata tetap dijaga, mengingat tingginya aktivitas wisatawan kerap berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah.

Selain itu, kekompakan antarpetugas di lapangan juga dinilai menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang kondusif.

Di sektor lalu lintas, potensi kemacetan di jalur selatan menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah meminta seluruh pihak terkait untuk mengantisipasi titik-titik rawan kepadatan, terutama pada jalur alternatif yang diperkirakan akan digunakan wisatawan untuk menghindari kemacetan di jalur utama.

Sejumlah pos pengamanan dan pos pelayanan telah disiapkan untuk mendukung kelancaran arus kendaraan sekaligus memberikan rasa aman bagi wisatawan. Kehadiran petugas di titik-titik strategis diharapkan mampu mempercepat penanganan jika terjadi kepadatan maupun gangguan di lapangan.

Upaya ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan momentum libur Lebaran sebagai penggerak sektor ekonomi, khususnya pariwisata di wilayah Garut selatan yang dikenal memiliki potensi alam pesisir.

Menutup peninjauannya, Bupati mengajak masyarakat luas untuk berkunjung ke Garut dan menikmati berbagai destinasi wisata yang telah dipersiapkan.

“Silakan datang ke Garut. Kami akan menyambut dengan senang hati dan berusaha membuat pengunjung betah serta nyaman,” katanya.

Bisnis.com, GARUT- Pengelolaan objek wisata Pantai Santolo di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut dinilai perlu pembenahan menyeluruh menyusul munculnya keluhan warga terkait tata kelola dan sistem penarikan tiket masuk.

Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap manajemen lapangan, khususnya prosedur petugasticketingyang dianggap tidak sesuai aturan.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin mengatakan, Pantai Santolo selama ini menjadi salah satu destinasi andalan di wilayah selatan Kabupaten Garut. Selain menyerap tenaga kerja lokal, kawasan ini juga berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pariwisata.

Namun, keluhan warga Desa Pamalayan menyoroti persoalan tata kelola yang dinilai belum transparan dan belum tertib secara administratif.

Permasalahan utama yang mengemuka adalah prosedur penarikan tiket yang disebut tidak berjalan sesuai mekanisme yang seharusnya. Situasi tersebut dinilai berisiko menimbulkan ketegangan sosial sekaligus mengganggu iklim usaha wisata.

"Jika tidak segera dibenahi, kondisi itu dapat berdampak pada penurunan kepercayaan wisatawan dan melemahkan potensi ekonomi lokal," kata Syakur, Selasa (24/2/2026).

Menurut Syakur, pemerintah daerah mengakui pentingnya menjaga kondusivitas kawasan wisata. Evaluasi terhadap keberadaan dan mekanisme kerja petugasticketingmenjadi langkah awal yang disiapkan.

Penataan ulang sistem diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, transparansi penerimaan retribusi, serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat sekitar.

Secara ekonomi, lanjutnya, tata kelola destinasi wisata memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas pendapatan daerah. Kebocoran retribusi, sistem tiket yang tidak terstandar, maupun dualisme pengelolaan kerap menjadi persoalan klasik di sejumlah objek wisata daerah.

"Tanpa sistem yang akuntabel, potensi penerimaan daerah bisa tidak optimal, sementara masyarakat lokal tidak memperoleh dampak ekonomi maksimal," ujar Syakur.

Diketahui, Pantai Santolo memiliki posisi strategis sebagai simpul pertumbuhan ekonomi pesisir selatan Garut. Aktivitas wisata mendorong perputaran uang di sektor informal seperti penginapan, warung makan, penyewaan perahu, hingga pedagang kaki lima.

Ketidakpastian dalam pengelolaan tiket berpotensi menciptakan iklim usaha yang tidak stabil dan memicu konflik horizontal antar pelaku usaha.

Selain aspek retribusi, pembenahan juga menyangkut standar pelayanan wisata. Kepastian tarif, kejelasan petugas resmi, serta sistem pengawasan menjadi faktor penting dalam membangun citra destinasi.

Wisatawan cenderung sensitif terhadap isu pungutan ganda atau ketidakteraturan administrasi. Dalam jangka panjang, reputasi destinasi sangat dipengaruhi oleh profesionalisme pengelolaan.

"Langkah evaluasi yang direncanakan diharapkan tidak berhenti pada penertiban administratif semata, melainkan diikuti dengan perbaikan sistem secara struktural. Digitalisasi tiket, transparansi pelaporan pendapatan, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan dapat menjadi opsi reformasi pengelolaan," tutup Syakur.

Disparbud bersama dengan aparatur kecamatan, Polri dan TNI melakukan pengawasan memastikan tidak ada pungutan liar di tempat wisata

Garut (ANTARA) - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Garut, Jawa Barat, membebaskan retribusi atau tiket masuk Pantai Santolo, Kecamatan Cikelet saat Tahun Baru 2026 untuk memberikan kenyamanan dan keamanan di kawasan destinasi wisata tersebut.

"Iya (dibebaskan retribusi), hanya Santolo selama tahun baru," kata Kepala Disparbud Kabupaten Garut Budi Gan Gan di Garut, Kamis.

Ia menuturkan Pantai Santolo di wilayah selatan Garut merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang dikelola oleh pemerintah daerah dan menjadi sumber pendapatan asli daerah dari penjualan tiket sebesar Rp15 ribu per orang.

Selama libur Tahun Baru 2026, kata dia, tidak diberlakukan penarikan tiket retribusi bagi pengunjung untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan maupun masyarakat setempat.

Upaya mencegah pihak tertentu memanfaatkan momentum tersebut, kata Budi, maka jajaran Disparbud bersama dengan aparatur kecamatan, Polri dan TNI melakukan pengawasan memastikan tidak ada pungutan liar di tempat wisata.

"Pengawasan dilakukan oleh petugas UPT dan kecamatan, serta aparat," katanya.

Ia menyampaikan Disparbud Garut selama ini terus berupaya mewujudkan Sapta Pesona yang mendorong masyarakat setempat untuk sadar wisata agar destinasi wisata lebih nyaman dan aman.

Selama ini, kata dia, di daerah wisata Pantai Santolo masih harus terus diintensifkan pembinaannya terkait Sapta Pesona yang bekerja sama dengan semua pihak pemangku kepentingan lainnya.

Sebelumnya di tempat wisata tersebut terjadi kasus penganiayaan yang menimpa seorang perempuan ibu rumah tangga warga Desa Pamalayan, Kecamatan Cikelet, Garut oleh seorang pria inisial AY (35) terkait permasalahan penarikan retribusi di Pantai Santolo, Minggu (28/12).

Kasus tersebut saat ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menugaskan personel SAR di sejumlah titik rawan di Jawa Barat selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan dan bencana di jalur transportasi maupun kawasan wisata.

Kantor SAR Bandung menjadi salah satu unit yang terlibat aktif dalam siaga nasional tersebut. Penugasan personel berlangsung sejak 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026 dan menyasar wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, baik di jalur darat, laut, maupun area wisata yang diprediksi mengalami peningkatan pengunjung signifikan.

Di jalur darat, personel SAR ditempatkan di beberapa simpul lalu lintas utama Jawa Barat. Posko siaga disebar di Lingkar Nagreg yang kerap mengalami kepadatan ekstrem saat arus libur panjang, ruas Tol Cipali di KM 102, KM 164, dan KM 166, serta Tol Jakarta–Cikampek KM 57.

Selain itu, kawasan Gentong Tasikmalaya dan Posko Terpadu Cikopo juga masuk dalam prioritas pengawasan karena memiliki tingkat kerawanan kecelakaan yang relatif tinggi.

Penugasan tidak hanya difokuskan pada jalur darat. Basarnas juga memperkuat pengamanan di kawasan pesisir dan laut, seiring meningkatnya aktivitas wisata bahari selama libur akhir tahun.

Personel SAR disiagakan di Pantai Pangandaran, Pantai Santolo Garut, dan Pantai Kejawanan Cirebon. Untuk mendukung operasi laut, kapal negara KN SAR Setyaki 202 ditempatkan di Pelabuhan Cirebon guna mempercepat respons jika terjadi keadaan darurat di perairan utara Jawa Barat.

Di wilayah perkotaan dan daerah penyangga wisata, posko siaga turut dibentuk di Cianjur dan sejumlah lokasi strategis lain yang masuk wilayah kerja Kantor SAR Bandung.

Penempatan ini bertujuan memastikan waktu respons tetap singkat ketika terjadi insiden, baik kecelakaan transportasi, bencana alam, maupun kondisi darurat lainnya.

Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana mengatakan, siaga Nataru tidak hanya berorientasi pada reaksi setelah kejadian, tetapi juga pada upaya pencegahan.

"Personel SAR sudah diminta aktif memantau perkembangan cuaca, mengidentifikasi potensi bahaya, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Informasi cuaca dan kondisi lapangan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan selama operasi berlangsung," kata Dian, Senin (22/12/2025).

Dalam periode siaga ini, Basarnas juga berperan sebagai pengendali operasi pencarian dan pertolongan melalui fungsi SAR Mission Coordinator (SMC).

Peran tersebut menempatkan SAR sebagai pusat koordinasi apabila terjadi insiden yang melibatkan banyak unsur, sehingga penanganan dapat dilakukan secara terpadu dan sesuai prosedur.

Kesiapsiagaan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, wisata, maupun aktivitas lainnya selama libur Nataru.

"Keselamatan menjadi prioritas utama, baik bagi masyarakat maupun personel yang bertugas di lapangan, dengan tetap mengedepankan standar operasional dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas," ujarnya.