Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke perbankan untuk menekan yield Surat Berharga Negara (SBN) dinilai sebagai taktik jangka pendek yang justru memiliki risiko jangka panjang.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengakui bahwa tekanan pada pasar surat utang domestik saat ini memang mengkhawatirkan. Dia mencatat, sejak awal tahun hingga pertengahan Maret 2026, yield SBN tenor 10 tahun telah melonjak hingga 80 basis poin, yang diperparah aksi jual bersih investor asing di pasar SBN.

Josua pun memandang tambahan likuiditas perbankan itu memang bisa membantu menahan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah, karena bank akan memiliki kemampuan ekstra untuk membeli SBN.

"Langkah ini cukup tepat sebagai langkah pemerintah untuk menahan gejolak jangka pendek, tetapi tidak boleh dianggap sebagai solusi utama," ujar Josua kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Adapun, suntikan Rp100 triliun kali ini menambah total penempatan dana pemerintah di perbankan yang dimulai sejak tahun lalu menjadi total sekitar Rp300 triliun.

Hanya saja, Josua menyoroti adanya pergeseran arah kebijakan otoritas fiskal dalam penempatan dana kali ini. Pada September 2025, suntikan dana awal sebesar Rp200 triliun ditujukan untuk mendukung sektor riil, dengan berjangka waktu 6 bulan, dan dilarang keras untuk dibelikan SBN.

Sebaliknya, tambahan Rp100 triliun saat ini dirancang jauh lebih lentur, berjangka fleksibilitas atau bisa ditarik sewaktu-waktu, dan secara eksplisit diarahkan untuk stabilisasi pasar surat utang. Artinya, terdapat pergeseran dari dorongan ekspansi kredit menuju intervensi pasar obligasi.

Risiko Fiskal dan Perbankan

Dari kacamata perbendaharaan negara, Josua menjelaskan intervensi ini memiliki pijakan legal melalui UU APBN 2026 yang mengizinkan optimalisasi dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di luar BI guna menjaga keberlanjutan fiskal. Kendati demikian, dia memperingatkan adanya risiko likuiditas apabila kebutuhan belanja negara tiba-tiba melonjak sementara dana telanjur terkunci di SBN yang dibeli bank.

"Bila cara ini terlalu sering dipakai, pasar bisa membaca bahwa pemerintah makin bergantung pada perbankan domestik untuk menahan biaya utangnya sendiri. Itu berisiko mengaburkan sinyal harga yang wajar di pasar SBN dan membuat stabilisasi hari ini dibayar dengan tantangan yang lebih besar di kemudian hari," ujar.

Sementara dari sisi perbankan, risiko yang lebih nyata adalah mismatch alias ketidakcocokan jangka waktu. Josua menggarisbawahi bahwa karakter dana Rp100 triliun yang bisa ditarik sewaktu-waktu oleh pemerintah berpotensi menjadi pedang bermata dua.

Apalagi secara fundamental, sebenarnya permodalan dan likuiditas perbankan saat ini masih solid, tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) 13,48%, rasio Alat Likuid terhadap DPK 27,54%, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 25,87%.

"Kalau dana yang ditarik sewaktu-waktu itu dipakai membeli SBN bertenor lebih panjang, lalu pemerintah menarik dananya mendadak, bank bisa terdorong menjual surat utang saat harga belum ideal, atau menahan likuiditas lebih besar sehingga efeknya ke penyaluran kredit menjadi kecil," jelas Josua.

Oleh sebab itu, Josua memproyeksikan efektivitas penurunan yield hanya akan terfokus pada SBN tenor pendek yang lebih likuid, tidak otomatis menekan seluruh kurva imbal hasil. Menurutnya, pasar menuntut solusi yang lebih fundamental yaitu keyakinan atas disiplin fiskal dan pengelolaan utang yang pruden dari pemerintah.

"Tanpa itu, tambahan Rp100 triliun hanya menunda tekanan, bukan menghilangkannya," tutupnya.

Jurus Purbaya

Sebelumnya, Purbaya menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke perbankan sepekan sebelum libur Lebaran. Langkah tersebut, sambungnya, untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang belakangan melonjak naik terutama usai eskalasi konflik di Timur Tengah.

"Kalau bond yield naik 0,1% saya sudah perhatikan, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi, masukkan ke sistem perekonomian," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Bendahara negara mengungkapkan, berdasarkan laporan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, posisi kas negara yang berada di Bank Indonesia (BI) masih cukup tebal yaitu sekitar Rp400 triliun. Dia pun langsung menginstruksikan pemindahan Rp100 triliun ke sistem perbankan, yang salah satunya ke Bank Jakarta sebesar Rp2 triliun.

Injeksi baru ini, sambungnya, menambah penempatan dana pemerintah di perbankan pada tahun lalu, yang masih tersisa sekitar Rp200 triliun di lima bank Himbara.

Kendati demikian, berbeda dengan penempatan dana Rp200 triliun yang skema enam bulan, injeksi Rp100 triliun ini memiliki tenor yang sangat fleksibel dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Menurut Purbaya, strategi itu menyerupai fungsi active treasury management.

Lebih lanjut, Purbaya memberi kelonggaran ke perbankan untuk pemanfaatan dana baru pemerintah ini. Dia tidak menampik bahwa tambahan Rp100 triliun ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor riil, melainkan untuk menyerap instrumen SBN.

Dia menyadari sifat perbankan yang cenderung mencari instrumen berisiko rendah (risk-free) dengan return paling mudah di tengah ketidakpastian. Harapannya, dana tersebut digunakan bank untuk membeli obligasi negara, yang secara teoritis akan mendorong harga obligasi naik dan menekan yield kembali turun.

"Kalau mau menekan [yield] ke bawah kan harus ada pembeli. Taruh saja uang di bank. Pasti bank mencari yang paling gampang; [beli obligasi] BI atau beli bond [negara/SBN]. Kalau beli bond akan menekan yield ke bawah lagi," jelas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek global dalam dua hingga 10 tahun ke depan dinilai semakin bergejolak. Meski perhatian dunia saat ini tersedot pada ketegangan geoekonomi dan konflik antarnegara, risiko lingkungan tetap mendominasi peringkat ancaman dalam jangka panjang.

Hal tersebut tercermin dalam Global Risks Report 2026 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF). Managing Director WEF Saadia Zahidi mengatakan survei terhadap lebih dari 1.300 pakar menunjukkan gambaran global yang kian pesimistis.

“Untuk periode dua tahun ke depan, 50% pakar memperkirakan dunia akan berada dalam kondisi yang cukup bergejolak atau penuh badai,” ujar Zahidi dikutip dari wawancara Radio Davos di akun youtube World Economic Forum, Jumat (13/2/2026).

Sekitar 40% responden menilai situasi global akan tidak stabil namun masih dapat dikelola, sementara hanya sekitar 10% yang memperkirakan kondisi relatif stabil atau tenang.

Pandangan tersebut semakin suram dalam horizon 10 tahun. Tercatat, sebanyak 57% pakar menilai situasi akan penuh badai atau turbulen. Di sisi lain, responden yang memperkirakan kondisi stabil hanya sekitar 9%–10%.

Menurut Zahidi, memburuknya persepsi tersebut tidak terlepas dari berbagai risiko lintas kategori yakni sosial, ekonomi, teknologi, geopolitik, serta lingkungan yang terjadi secara bersamaan.

“Begitu banyak jenis risiko di lima kategori yang kami analisis terjadi pada saat yang sama,” ujarnya.

Laporan itu juga menyoroti dunia yang memasuki apa yang disebut sebagai potensi era kompetisi, seiring meningkatnya rivalitas antarnegara. “Tatanan multilateral yang selama ini mendorong kemajuan dunia mulai mengalami tekanan dan keretakan,” kata Zahidi.

Negara-negara besar maupun menengah kini semakin bersaing dalam hal sumber daya dan teknologi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperumit kerja sama global, termasuk dalam penanganan perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang membutuhkan koordinasi lintas negara.

Konfrontasi Geoekonomi

Dalam jangka pendek, risiko yang paling menonjol adalah konfrontasi geoekonomi, terutama terkait kenaikan tarif dan kebijakan proteksionisme. “Tarif saat ini tetap lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, dan itulah mengapa risiko ini melonjak ke peringkat teratas,” ujar Zahidi.

Selain tarif, kekhawatiran juga mencakup pembatasan investasi dan arus investasi langsung asing (FDI), yang menjadi tumpuan pertumbuhan bagi banyak negara berkembang dan ekonomi kecil.

Meski demikian, Zahidi menekankan bahwa di tengah meningkatnya kompetisi, kerja sama ekonomi masih berlangsung di sejumlah kawasan, termasuk melalui perjanjian perdagangan regional. Pasar global juga dinilai relatif resilien.

Meski dalam horizon dua tahun risiko lingkungan turun peringkat karena dominasi isu geoekonomi, laporan tersebut menegaskan bahwa dalam horizon 10 tahun, risiko lingkungan kembali menduduki posisi teratas.

Cuaca ekstrem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta potensi perubahan sistem bumi dinilai sebagai ancaman struktural dengan dampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi global.

Dengan meningkatnya frekuensi bencana dan gangguan rantai pasok, risiko lingkungan tidak lagi sekadar isu keberlanjutan, melainkan telah menjadi risiko finansial dan operasional bagi dunia usaha.

“Tujuan dari inisiatif risiko ini adalah agar kita bisa mulai melakukan persiapan sejak sekarang, meningkatkan ketahanan, dan memperkuat kerja sama untuk memitigasi risiko tersebut,” tambah Zahidi.