Bisnis.com, JAKARTA – PT Samuel Aset Manajemen (SAM) menyiapkan sederet strategi dalam meracik reksa dana di tengah kondisi pasar keuangan RI yang masih dibayangi volatilitas memasuki paruh kedua 2026.

Direktur dan Chief Investment Officer Samuel Aset Manajemen Gema K. Darmawan, memprediksi sejumlah faktor yang masih membayangi pasar keuangan RI di sisa 2026 antara lain ekspektasi suku bunga AS yang tinggi dan soliditas dolar AS.

Selain itu, stabilitas rupiah yang berdampak pada kinerja yield SBN dan arus dana asing, serta dinamika fiskal RI di tengah gejolak harga energi global menjadi faktor lainnya. Terhadap pasar saham RI, proses tinjauan aksesibilitas pasar oleh MSCI yang bakal diumumkan pada November 2026 menjadi faktor yang turut diperhatikan oleh pelaku pasar.

Di tengah kondisi ini, Samuel Aset Manajemen berupaya menerapkan seleksi bottom-up berbasis riset fundamental dalam pemilihan saham. Seleksi ini dilakukan dengan menekankan pada sisi kualitas dan valuasi suatu saham.

”Kami memprioritaskan emiten dengan laba yang resilien, neraca yang sehat, dan arus kas yang positif,” katanya kepada Bisnis, dikutip Rabu (1/7/2026).

Melansir laman resminya, SAM memiliki sedikitnya 7 produk reksa dana saham. Salah satunya, SAM Dana Saham Nusantara Kelas A yang diisi oleh sejumlah saham di sektor komoditas, seperti AMMN, BRPT, BRMS, BUMI, DEWA, MDKA, hingga ENRG.

Sementara terhadap RDPT, upaya pengelolaan aset ini dilakukan dengan menjaga durasi secara terukur pada tenor menengah—pendek, yang menawarkan keseimbangan antara imbal hasil dan risiko pergerakkan harga surat utang ke depan.

Gema menerangkan potensi pertumbuhan dana kelolaan Samuel AM sebetulnya masih terbuka pada produk-produk yang cenderung memiliki sifat defensif, seperti Reksa Dana Pasar Uang (RDPU). Peluang kian dalamnya AUM perusahaan juga dinilai terbuka jika kondisi pasar keuangan RI membaik.

”Di sisi lain, apabila kondisi pasar saham membaik, peluang pertumbuhan AUM juga terbuka dari kinerja dan net subscription. Kami pun berencana untuk meluncurkan beberapa produk guna memenuhi kebutuhan investor yang beragam,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek pasar obligasi korporasi diperkirakan tetap bergairah pada paruh kedua 2026 di tengah tren suku bunga tinggi yang mengerek biaya pendanaan.

Nilai surat utang yang akan jatuh tempo mencapai Rp107,5 triliun diperkirakan menjadi katalis utama meningkatnya aksi refinancing emiten.

Data Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menunjukkan nilai obligasi korporasi yang jatuh tempo pada semester II/2026 mencapai Rp107,5 triliun, hampir dua kali lipat dibandingkan semester I/2026 yang sebesar Rp55,2 triliun.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto mengatakan besarnya nilai jatuh tempo tersebut akan menjaga aktivitas penerbitan obligasi korporasi hingga akhir tahun, meskipun biaya pendanaan terus meningkat.

"Tingginya surat utang jatuh tempo akan meningkatkan peluang refinancing di semester kedua dan menjaga soliditas penerbitan pada tahun ini," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (28/6/2026).

Menurut Suhindarto, kenaikan yield surat utang negara (SBN) acuan berpotensi mengubah strategi penerbitan emiten. Saat ini, yield SBN tenor 10 tahun telah mencapai 7,24%, meningkat dibandingkan 6,11% pada Januari 2026 maupun 6,62% pada Juli 2025.

Dengan biaya dana yang semakin mahal, perusahaan diperkirakan akan menyesuaikan strategi pendanaan melalui pengurangan nilai emisi, pemendekan tenor obligasi, hingga menunda atau membatalkan penerbitan apabila kebutuhan dana tidak mendesak.

"Namun jika memang emiten memiliki alternatif sumber pendanaan atau tidak memiliki keperluan mendesak untuk mendapatkan dana melalui pasar surat utang korporasi, mereka akan cenderung melakukan penundaan atau bahkan sampai membatalkan rencana penerbitan mereka," katanya.

Sebaliknya, emiten yang membutuhkan dana untuk refinancing maupun ekspansi tetap diperkirakan akan masuk ke pasar meski harus menerima biaya pendanaan yang lebih tinggi.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga Jumat (26/6), sebanyak 71 emisi dari 43 penerbit efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) telah menghimpun dana Rp76,09 triliun sepanjang tahun berjalan. Sementara itu, masih terdapat 48 emisi dari 33 penerbit yang berada dalam pipeline penerbitan.

Dari sisi sektoral, mengutip data Pefindo, perusahaan multifinance masih menjadi penerbit terbesar dengan nilai emisi Rp12,93 triliun sepanjang 2026.

Selanjutnya disusul sektor pertambangan sebesar Rp11,50 triliun, perbankan Rp11,14 triliun, perusahaan induk Rp10,57 triliun, serta industri pulp dan kertas Rp8,24 triliun. Adapun sektor lembaga keuangan khusus mencatat nilai penerbitan paling kecil, yakni Rp2,96 triliun.

Suhindarto menilai kinerja penerbitan sepanjang Januari—Mei yang telah tumbuh 30,26% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi modal yang cukup kuat untuk menjaga total penerbitan sepanjang 2026.

Pandangan serupa disampaikan Head of Research PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) Salvian Fernando. Menurutnya, kenaikan yield memang membuat emiten lebih selektif dalam menerbitkan surat utang, tetapi tidak mengurangi kebutuhan perusahaan yang harus melakukan refinancing maupun membiayai ekspansi.

"Hal ini tercermin dari aktivitas penerbitan obligasi korporasi yang masih cukup tinggi yaitu sekitar Rp75 triliun sepanjang tahun 2026," katanya kepada Bisnis.

Salvian menilai prospek pasar obligasi korporasi pada semester II tetap positif karena didukung tingginya kebutuhan pendanaan korporasi serta permintaan investor institusi domestik yang masih kuat untuk penempatan dana jangka panjang.

Selain itu, fundamental korporasi Indonesia yang relatif terjaga dinilai masih mampu mempertahankan kepercayaan investor terhadap surat utang korporasi.

Menurutnya, kenaikan suku bunga justru membuat obligasi korporasi semakin menarik bagi investor institusi karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan SBN.

Kondisi tersebut juga membuka peluang bagi investor yang ingin melakukan reinvestasi pada instrumen pendapatan tetap dengan tingkat kupon yang lebih menarik.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% menegaskan pergeseran prioritas bank sentral ke arah stabilitas eksternal di tengah tekanan global yang belum mereda. Langkah tersebut memang memberi bantalan bagi rupiah, tetapi pada saat yang sama meningkatkan risiko perlambatan di pasar saham, kredit, dan sejumlah sektor ekonomi yang sensitif terhadap bunga.

Kenaikan pada Juni 2026 menjadi yang ketiga secara beruntun sejak Mei. Secara kumulatif, BI telah menaikkan suku bunga sebesar 100 basis poin hanya dalam waktu sekitar satu bulan. Agresivitas tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap stabilitas rupiah kini menjadi perhatian utama bank sentral dibandingkan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai kenaikan suku bunga kali ini bersifat hawkish, meski tidak mengejutkan pelaku pasar.

Menurut dia, keputusan tersebut merupakan sinyal jelas bahwa BI memprioritaskan stabilitas eksternal di tengah penguatan dolar AS dan sikap Federal Reserve yang kembali cenderung ketat.

"BI naikkan rate 25 bps ke 5,75% itu hawkish tapi tidak mengejutkan. Ini kenaikan ketiga sejak Mei sebagai sinyal BI memprioritaskan stabilitas eksternal di atas pertumbuhan," ujarnya, Kamis (18/6/2026)

Wafi memperkirakan respons pasar saham cenderung negatif dalam jangka pendek, terutama terhadap sektor-sektor yang sensitif terhadap bunga. Namun demikian, peluang relief rally masih terbuka apabila hasil evaluasi MSCI terhadap Indonesia lebih baik dari perkiraan pasar.

Di pasar obligasi, dampak kenaikan suku bunga diperkirakan akan lebih cepat terasa pada tenor pendek. Yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor pendek berpotensi naik mengikuti kenaikan suku bunga acuan secara mekanis.

Adapun untuk tenor panjang, arah pergerakan masih sangat dipengaruhi oleh aliran dana asing dan premi risiko Indonesia.

"Yield SBN tenor pendek ikut tertekan naik secara mekanis, sementara yield 10 tahun lebih ditentukan posisi asing dan risk premium. Jika outflow SBN berlanjut, yield 10 tahun bisa menuju 7,2%-7,5%," kata Wafi.

Pandangan serupa disampaikan Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia. Menurut dia, kenaikan BI Rate menjadi 5,75% merupakan sinyal bahwa bank sentral memilih mempertahankan stabilitas rupiah terlebih dahulu meskipun konsekuensinya biaya dana menjadi lebih mahal.

Dalam jangka pendek, langkah tersebut dinilai positif karena meningkatkan daya tarik aset rupiah dan menunjukkan komitmen BI menjaga nilai tukar agar tidak terdepresiasi terlalu dalam.

"Kenaikan BI Rate 25 bps ke 5,75% adalah sinyal bahwa BI memilih mempertahankan stabilitas Rupiah terlebih dahulu, meskipun konsekuensinya biaya dana menjadi lebih mahal," ujarnya.

Meski demikian, dampaknya terhadap pasar saham dinilai tidak sepenuhnya positif. Stabilitas rupiah memang dapat menurunkan premi risiko Indonesia dan memperbaiki persepsi investor asing. Namun, kenaikan bunga juga berpotensi menekan valuasi saham, meningkatkan biaya pendanaan perusahaan, serta memperlambat konsumsi dan investasi.

Liza menilai kebijakan BI lebih tepat dipandang sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek ketimbang solusi permanen terhadap tantangan ekonomi domestik.

"BI bisa membeli waktu dan meredam tekanan Rupiah, tetapi inflow asing yang berkelanjutan tetap membutuhkan dukungan dari fiskal yang kredibel, belanja pemerintah yang lebih efisien, komunikasi kebijakan yang lebih jelas, serta regulasi yang lebih predictable. Tanpa itu, kenaikan BI Rate hanya akan menjadi painkiller jangka pendek," katanya.

Menurut Kiwoom Sekuritas, dampak terbesar dari era suku bunga tinggi akan dirasakan oleh sektor-sektor yang bergantung pada pembiayaan kredit.

Perbankan masih relatif defensif karena didukung likuiditas yang kuat, rasio dana murah atau current account savings account (CASA) yang tinggi, serta kemampuan menetapkan harga kredit. Namun, risiko kenaikan cost of fund, perlambatan pertumbuhan kredit, dan peningkatan kredit bermasalah tetap perlu diperhatikan apabila bunga tinggi bertahan lebih lama.

Sementara itu, sektor properti dan otomotif diperkirakan menghadapi tekanan lebih besar karena sangat bergantung pada pembiayaan cicilan. Kenaikan bunga kredit pemilikan rumah maupun kredit kendaraan berpotensi menahan permintaan, terutama pada segmen menengah.

Adapun sektor telekomunikasi relatif lebih defensif karena kebutuhan layanan data tetap kuat. Namun, tingginya biaya utang dan kebutuhan belanja modal tetap menjadi tantangan bagi emiten di sektor tersebut.

Karena itu, investor diperkirakan akan semakin selektif dalam memilih saham hingga akhir tahun. Emiten dengan neraca yang kuat, arus kas stabil, dan tingkat utang rendah diperkirakan menjadi pilihan utama di tengah siklus bunga tinggi.

Kiwoom menilai langkah BI saat ini merupakan bentuk pertahanan dini terhadap tekanan eksternal, bukan respons terhadap krisis sistemik seperti yang terjadi pada 1998.

Dengan kenaikan 50 basis poin pada Mei, 25 basis poin pada 9 Juni, dan 25 basis poin pada 18 Juni, BI Rate telah naik total 100 basis poin dalam waktu relatif singkat.

"BI bukan sedang menghadapi krisis sistemik seperti 1998, tetapi sedang melakukan pre-emptive defense terhadap Rupiah di tengah Fed yang kembali hawkish, Dollar menguat, dan investor asing masih meragukan risk premium Indonesia," ujar Liza.

Di sisi lain, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menilai keputusan BI mencerminkan komitmen kuat menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Fixed Income Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Jessica Tasijawa mengatakan fokus utama kebijakan tersebut masih berada pada penguatan rupiah dan stabilitas eksternal Indonesia.

"Kenaikan suku bunga ini terutama bertujuan mendukung apresiasi rupiah dan menjaga stabilitas eksternal. Setelah sempat menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS, rupiah mulai menunjukkan pemulihan dan menguat ke sekitar Rp17.730 per dolar AS secara month to date," ujarnya.

Selain faktor nilai tukar, BI juga mulai menghadapi tekanan inflasi yang meningkat. Mirae mencatat Wholesale Price Index (WPI) pada Mei 2026 mencapai 5,76% secara tahunan. Sementara itu, inflasi inti di luar komponen emas naik menjadi 1,63% dari 1,36% pada April 2026.

Menurut Jessica, kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik juga mulai meningkatkan daya tarik aset Indonesia. Hingga 18 Juni 2026, yield SBN tenor 10 tahun naik sekitar 92 basis poin sejak awal tahun menjadi 7%, sedangkan yield tenor dua tahun meningkat menjadi 7,08%.

Selain menaikkan suku bunga, BI juga memperkuat stabilisasi rupiah melalui berbagai instrumen lain seperti diskon biaya hedging swap bagi investor asing dan pembukaan kembali fasilitas lelang repo berbagai tenor.

Jessica menilai langkah tersebut menunjukkan upaya BI menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar, likuiditas domestik, dan daya tarik aset keuangan Indonesia.

"Penurunan cadangan devisa sejak awal tahun menunjukkan bahwa suku bunga akan menjadi instrumen yang semakin penting dalam menjaga stabilitas eksternal. Karena itu, BI masih memiliki ruang untuk kembali menaikkan suku bunga apabila tekanan terhadap rupiah kembali muncul," katanya.

Ke depan, pasar diperkirakan akan lebih banyak mencermati arah rupiah, perkembangan inflasi domestik, serta kebijakan Federal Reserve. Selama ketidakpastian global masih tinggi, fokus utama Bank Indonesia diperkirakan tetap berada pada stabilitas nilai tukar, meskipun konsekuensinya tekanan terhadap pasar saham dan sektor-sektor sensitif bunga akan semakin besar.

Jakarta (ANTARA) - Head of Research and Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (Mirae Asset) Rully Arya Wisnubroto mengatakan imbal hasil (yield)obligasi pemerintah merupakan salah satu faktor penentu tren penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Ia mengatakan, keberlanjutan penguatan IHSG akan sangat bergantung pada perkembangan sejumlah indikator makro yang menjadi perhatian investor, terutama pergerakan nilai tukar rupiah dan yield obligasi pemerintah.

“Jika rupiah mampu bertahan menguat dan yield SBN (Surat Berharga Negara) tenor 10 tahun turun secara bertahap dari level puncaknya di atas 7,3 persen menuju kisaran yang lebih rendah, premi risiko Indonesia akan menurun,” ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

“Kondisi tersebut akan membuka ruang bagi masuknya kembali aliran dana asing ke pasar obligasi maupun saham,” lanjut Rully.

Menurut data yang dihimpun ANTARA, IHSG pada pembukaan perdagangan selama seminggu terakhir tercatat berada di posisi 5.344,69 pada Selasa (9/6), lalu menjadi 5.744,06 pada Rabu (10/6), 5.899,27 pada Kamis (11/6), 5.960,27 pada Jumat (12/6), dan kemudian 6.118,73 pada Senin (15/6).

Rully menyatakan, penguatan yang terjadi saat ini masih didominasi oleh faktor technical rebound berkat dukungan implementasi kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) yang lebih tegas serta deeskalasi ketegangan geopolitik.

BI menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50 persen per 9 Juni lalu.

Sementara itu, Amerika Serikat dan Iran dilaporkan telah mencapai kesepakatan damai dan akan menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) pada 19 Juni mendatang.

Hal tersebut turut membantu menstabilkan nilai tukar rupiah dan yield obligasi pemerintah, sehingga kondisi fundamental perekonomian Indonesia berkembang menjadi lebih baik dibandingkan beberapa hari sebelumnya.

Meskipun demikian, Rully memperkirakan pasar masih akan mencermati perkembangan sentimen global, arah kebijakan moneter, serta stabilitas pasar keuangan domestik.

Ia menuturkan, walaupun tanda-tanda perbaikan mulai terlihat, investor masih menunggu konfirmasi yang lebih kuat bahwa penurunan risk premium dan stabilisasi rupiah dapat berlanjut secara berkelanjutan sebelum optimisme terhadap pasar kembali menguat.

“Arus modal asing masih cenderung selektif,” imbuh Rully Arya Wisnubroto.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah, Bank Indonesia (BI), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berhenti menggunakan dalih gejolak eksternal sebagai kambing hitam atas rentannya kondisi pasar keuangan domestik belakangan ini.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan, pemerintah harus menghentikan kebiasaan menuding faktor-faktor di luar kendali domestik seperti kebijakan moneter ketat dari bank sentral Amerika Serikat The Fed maupun eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah, ketika merespons tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar modal.

"Justru yang harus kita persiapkan lebih terencana dan dieksekusi dengan baik adalah bagaimana mengatasi dolar, yield SBN yang mahal, serta IHSG yang merosot," ujar Said dalam pembahasan KEM-PPKF RAPBN 2027 bersama Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Kepala Bappenas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu memaparkan, pemerintah harus membuka diri terhadap kritik demi meredam tekanan ganda dari pasar valas dan pasar modal. Banggar mendorong setidaknya tiga langkah yang harus segera dieksekusi untuk memulihkan kepercayaan pelaku usaha dan investor.

Pertama, menjaga konsistensi kebijakan. Said mengingatkan bahwa ketidakpastian regulasi merupakan risiko terbesar bagi pelaku usaha sehingga otoritas tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan harus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan.

Kedua, mengelola kebijakan fiskal yang sehat. Secara khusus, Banggar mengapresiasi proposal pemerintah yang mematok target defisit RAPBN 2027 di level 1,8% hingga 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Ini menunjukkan tren positif. Pelaku pasar juga mengharapkan reformasi tata kelola berbagai program prioritas seperti MBG [makan bergizi gratis] dan KDMP [koperasi desa merah putih]," jelasnya.

Ketiga, membenahi tata kelola pasar modal. Banggar mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus memperbaiki aspek transparansi kepemilikan saham di bursa, meningkatkan porsi saham beredar di publik (free float) di atas 15%, dan mengevaluasi self-regulatory organization (SRO).

Dilema Utang dan Anomali Energi

Di samping urusan pasar keuangan, Banggar DPR juga menyoroti dilema pengelolaan utang pada tahun depan. Di satu sisi, pemerintah dihadapkan pada tumpukan utang jatuh tempo yang besar; di sisi lain, asumsi yield SBN 10 tahun dalam KEM-PPKF 2027 dipatok cukup tinggi yaitu 6,5%–7,3%.

Said mengingatkan bahwa yield utang negara yang tinggi akan membebani ruang fiskal pemerintah karena bengkaknya biaya bunga, meski juga berpotensi menarik minat investor. Investor, lanjutnya, tidak hanya tergiur imbal hasil, tetapi juga menimbang volatilitas kurs, defisit fiskal, hingga cadangan devisa.

"Kalaupun yield SBN harus lebih tinggi, kami berharap bisa ditebus dengan belanja yang produktif, yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi," ujar Said.

Terakhir, menilik dinamika global yang tak menentu, Banggar mengkritik keras anomali kebijakan energi nasional yang dinilai tidak sinkron dan rawan guncangan.

Indonesia selama ini mengekspor batu bara untuk menopang kebutuhan energi dunia, namun di saat yang bersamaan, konsumsi dalam negeri sangat bergantung pada impor BBM. Ironisnya, biaya impor energi yang mahal ini diperparah oleh penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran.

"Sudah mahal, masih berpotensi mengalami gangguan pasokan. Lebih tragis lagi, pelaksanaan subsidi energi berjalan kurang tepat sasaran. Kami berharap pada tahun depan pemerintah dapat menuntaskan reformasi subsidi energi agar kebijakan kita semakin resilien dari gejolak eksternal," jelasnya.

Adapun dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8%–6,5%, inflasi 1,5%–3,5%, nilai tukar rupiah Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$70–US$95 per barel.

Yield di atas 7 persen mulai membuat pasar obligasi Indonesia kembali kompetitif. Investor membutuhkan kompensasi risiko yang memadai untuk menempatkan modalnya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai kenaikan imbal hasil (yield) obligasi Pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir merupakan perkembangan positif dan mencerminkan proses normalisasi pasar keuangan domestik.

Menurut dia, setelah periode panjang kurva imbal hasil yang relatif datar, pasar kini mulai bergerak ke arah yang lebih sehat dengan mencerminkan risiko yang dihadapi perekonomian secara lebih realistis.

“Selama beberapa bulan terakhir kurva imbal hasil terlalu datar dan tidak sepenuhnya mencerminkan risiko ekonomi domestik maupun global. Kenaikan yield saat ini justru merupakan proses pemulihan fungsi pasar yang sehat,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan normalisasi yield penting untuk menjaga daya tarik pasar obligasi Indonesia di mata investor global. Saat ini, sebagian besar tenor Surat Berharga Negara (SBN) telah kembali bergerak di atas level 7 persen.

“Yield di atas 7 persen mulai membuat pasar obligasi Indonesia kembali kompetitif. Investor membutuhkan kompensasi risiko yang memadai untuk menempatkan modalnya,” ujarnya.

Fakhrul memandang proses penyesuaian tersebut masih dapat berlanjut secara bertahap hingga pasar mencapai titik keseimbangan baru. Investor dapat mulai melakukan akumulasi secara bertahap ketika yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun berada di atas kisaran 7,3 persen.

Yang terpenting saat ini bukan mempertahankan biaya pendanaan pemerintah serendah mungkin, melainkan memastikan pasar keuangan Indonesia berfungsi secara kredibel dan mampu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Meski demikian, ia menekankan kenaikan yield saja tidak cukup untuk menjaga kepercayaan investor dalam jangka panjang. Pemerintah juga perlu memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan fiskal ke depan.

Dalam konteks tersebut, Fakhrul menilai pemerintah perlu menunjukkan komitmen menjaga kredibilitas fiskal, termasuk melalui evaluasi dan penyesuaian terhadap program-program prioritas agar tetap berkelanjutan.

Ke depan, ia meyakini kombinasi normalisasi yield obligasi, stabilisasi rupiah, dan kebijakan fiskal yang kredibel dapat menjadi fondasi untuk menarik kembali arus modal masuk ke Indonesia.

“Pada akhirnya investor tidak mencari yield yang rendah. Investor mencari negara yang kredibel, pasar yang berfungsi, dan kebijakan yang konsisten,” kata Fakhrul.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Investor kembali melanjutkan aksi jual Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Data Investing.com pagi ini, menunjukkan imbal hasil surat utang RI telah bertengger di level 7,31%, melanjutkan pelemahan dari level 7,14% pada perdagangan kemarin.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto, menilai kondisi ini dapat dibaca sebagai ketidaknyamanan investor terhadap iklim investasi di dalam negeri.

Pasalnya, kondisi perang Iran—AS, kendati memanaskan harga minyak dan membuat investor bersikap risk-off terhadap pasar emerging market, tidak memberikan tekanan sama besarnya terhadap negara-negara lain di kawasan.

”Walaupun regulator sudah mengantisipasi, bahkan Sabtu kemarin mereka keluarkan statement, kondisi baik-baik saja, makro terkendali. Cuma itu tadi, kondisi ini, belum ada yang membuat kenyamanan bagi investor untuk bertahan di pasar kita, terutama dari asing,” katanya kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).

Ramdhan menilai, berbagai statement pemerintah untuk menenangkan kondisi pasar yang lesu, belum cukup kuat untuk mendulang kepercayaan investor asing. Investor dinilai menyoroti kebijakan fiskal pemerintah RI hingga risiko defisitnya.

Sementara terhadap investor institusi domestik, Ramdhan menilai kondisi ini belum membuat investor melakukan aksi jual terhadap SBN. Investor institusi, terutama reksa dana maupun dana pensiun, dinilai masih wait and see untuk kembali masuk ke pasar.

”Itu kan bahasa diplomatis ya, bahasa politis. Cuma secara kebijakan belum terlihat kebijakan yang bisa membuat investor nyaman di pasar kita,” katanya.

Di satu sisi, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual, menilai kondisi kenaikan yield acuan sebetulnya dialami oleh banyak negara lain di dunia. India misalnya, kini memiliki imbal hasil 6,94%, Filipina 7,48%, atau Meksiko sebesar 9,15%.

Meskipun begitu, sentimen domestik turut dinilai mempengaruhi pergerakan ini. David menyoroti soal keraguan investor mengenai keberlanjutan kebijakan fiskal RI.

”Apalagi mungkin keberlanjutan kebijakan fiskal kita dipertanyakan karena sampai saat ini masih aman katanya [pemerintah], sampai US$100 kalau minyak tidak berubah ya. Tapi inflasi sebenarnya sejauh ini kita masih lumayan stabil,” kata David.

Di tengah kondisi melemahnya yield acuan, David menerangkan terdapat risiko beban bunga yang meningkat di dalam postur fiskal pemerintah.

Pemerintah dinilai penting untuk menjaga inflasi dan berbagai kebijakan yang bernada reformis, meskipun Bank Indonesia turut melakukan intervensi di pasar SBN, yang dinilai berpotensi memberikan tenaga tambahan bagi imbal hasil RI.

”Makanya kuncinya kita harus jaga inflasi. Ya policy-policynya juga harus, ya basically reformnya terus dijalankan lah,” katanya.

Selain yield acuan pada tenor 10 tahun, pasar SBN RI juga kini tengah dibayangi fenomena inverted yield curve. Fenomena ini menunjukkan grafik imbal hasil yang terbalik, dengan tenor pendek turut menanjak melebihi tenor acuan atau tenor panjang.

Data Investing.com, menunjukkan posisi imbal hasil SBN 1 tahun kini telah terparkir di level 7,22% atau mengalami kenaikan 44,68% dari posisi 4,99%. Jika kondisi ini berlanjut, Indonesia bakal memasuki fenomena inverted yield curve.

David menilai, kondisi inverted yield curve sebetulnya cukup wajar. Terutama di tengah ketidakpastian yang tinggi, investor dinilai lebih menyukai tenor pendek.

”Berarti ada ekspektasi di pasar bahwa ada perlambatan ekonomi ke depan. Biasanya begitu. Kalau orang larinya ke tenor pendek berarti ada ekspektasi dan belum tentu kejadian juga. Tapi ada probabilitas ke sana, itu kenapa mereka lari ke yield curve-nya itu makanya sedikit meningkat ya yang jangka pendek,” tambahnya.

Di tengah kondisi ini, pemerintah dinilai mesti menyiapkan berbagai skenario dan melakukan stress test untuk menghindari defisit fiskal mendekati atau mencapai 3%.

Di satu sisi, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian, menilai kenaikan imbal hasil acuan SBN RI justru sebagai perkembangan positif. Menurutnya, setelah periode panjang kurva imbal hasil bergerak datar, pasar kini mulai kembali ke arah yang mencerminkan harga dari risiko yang sebenarnya.

”Selama beberapa bulan terakhir, kita melihat kondisi yang tidak normal. Kurva imbal hasil terlalu datar dan tidak sepenuhnya mencerminkan risiko yang sedang dihadapi perekonomian Indonesia maupun kondisi global. Kenaikan yield saat ini justru merupakan proses pemulihan fungsi pasar yang sehat,” katanya dalam keterangan resminya, Selasa (9/6/2026).

Justru, kondisi sebagian besar tenor SBN telah bergerak di atas 7%, sebagai hal yang positif lantaran dapat membuat pasar RI lebih kompetitif. Investor dinilai membutuhkan kompensasi risiko yang memadai.

Bahkan, bukan tidak mungkin penyesuaian yield itu terus terjadi hingga pasar mencapai titik keseimbangan yang baru.

Di tengah kondisi ini, yang terpenting menurutnya bukan mempertahankan biaya pendanaan lebih rendah, melainkan memastikan pasar keuangan RI kembali berfungsi secara kredibel.

”Biaya bunga yang sedikit lebih tinggi, sering kali jauh lebih murah dibandingkan biaya yang harus ditanggung ketika rupiah mengalami pelemahan berlebihan,” katanya.

Meskipun begitu, kenaikan yield belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan investor. Faktor yang lebih penting, katanya, komunikasi yang jelas mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah ke depan.

Bahkan, dia menilai, pemerintah perlu melakukan penyesuaian dan transformasi terhadap berbagai program belanja negara, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap MBG.

”Pasar membutuhkan keyakinan bahwa seluruh program prioritas pemerintah dapat dijalankan secara berkelanjutan tanpa mengurangi kredibilitas fiskal Indonesia,” katanya.

Ke depan, Fakhrul menilai kombinasi normalisasi yield obligasi, perbaikan kurva imbal hasil, stabilisasi rupiah, dan penyesuaian fiskal yang kredibel, bakal mendorong kembali masuknya dana asing ke RI.

”Pada akhirnya, investor tidak mencari yield yang rendah. Investor mencari negara yang kredibel, pasar yang berfungsi, dan kebijakan yang konsisten,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank sentral telah mengetatkan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% pada bulan lalu, namun pelemahan nilai tukar rupiah terus berlanjut.

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, nilai tukar rupiah berada di level Rp18.039 per dolar AS pada perdagangan Jumat (5/6/2026).

Level itu sudah melemah 7,86% dibandingkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada awal tahun. Bahkan, Rp18.039 per dolar AS menjadi level kurs terendah sepanjang sejarah.

Tampaknya, masalahnya bukan hanya moneter. Asing nyatanya masih menyoroti ketahanan fiskal Indonesia. Otoritas fiskal dan moneter pun dipaksa mempererat sinergi kebijakannya.

Salah satu upaya mempererat sinergi adalah dengan menaikkan imbal hasil (yield) obligasi domestik agar lebih menarik investor asing. Dengan demikian, diharapkan kembali terjadi aliran modal asing masuk (inflow)ke pasar keuangan Tanah Air.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo beralasan,yieldobligasi negara-negara maju memang sedang dalam tren kenaikan. Akibatnya, investor global cenderung beralih ke negara maju daripada negara berkembang seperti Indonesia sehingga menyebabkan aliran modal asing keluar (outflow) yang akhirnya berdampak negatif ke kurs rupiah.

“Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supayainflowini kembali masuk dan mendukung stabilitas nilai tukar,” kata Perry dalam konferensi pers di DPR, Sabtu (6/6/2026).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 2 Juni 2026, memang masih terjadioutflowneto di pasar SBN sebesar Rp10,8 triliun sepanjang tahun berjalan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya menjaga kepercayaan investor kepada SBN. Menurutnya, SBN lebih cocok dipakai sebagai cerminan kepercayaan investor daripada instrumen di pasar keuangan lainnya.

“Biasanya kalaubond[obligasi] tuh investor jangka lebih panjang kan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jumat (5/6/2026).

Dia meyakini investor jangka panjang di pasar keuangan Indonesia masih cukup percaya terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Purbaya mencontohkan bahwa dalam dua bulan terakhir sudah lebih banyak investor yang masuk ke pasar SBN: meski sepanjang tahun berjalan terjadioutflowneto, sejak 1 April hingga 3 Juni 2026 sudah terjadiinflowneto sebesar Rp14,4 triliun.

Selain itu, Bendahara Negara menilai permintaan atas SBN masih tinggi. Misalnya, rasio penawaran terhadap penyerapan (bid-to-cover rasio) lelang surat utang negara (SUN) berada di level 2,6x dan lelang surat berharga syariah negara (SBSN) di level 1,8x.

Kendati demikian,inflowdan permintaan yang terjadi beberapa waktu belakangan tersebut bukan tanpa ‘harga’. Selisih (spread)yieldantara SBN 10 tahun dengan US Treasury (UST) 10 tahun semakin melebar: pada awal tahun,spread-nya sebesar 191 basis poin (yieldSBN 6,08%, sementara UST 4,17%); sementara pada awal Juni 2026,spread-nya sudah 219 basis poin (yieldSBN 6,68%, sementara UST 4,49%).

Artinya, investor meminta premi risiko alias tambahanyieldyang lebih besar untuk memegang SBN daripada UST (yang dianggap obligasisafe havenalias sangat aman).

Kini, otoritas fiskal-moneter menegaskan akan mempertahankan tren kenaikanyieldagar investor asing terus masuk ke pasar keuangan Indonesia. Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai langkah tersebut memang bisa mengapresiasi kurs rupiah ke depan.

Yusuf menjelaskan, ketika depresiasi rupiah berlangsung cepat dan ekspektasi pasar mulai memburuk, otoritas membutuhkan instrumen yang dapat bekerja segera untuk menarik kembali aliran modal dan membantu menstabilkan ekspektasi.

“Salurancarry trade[selisih suku bunga] merupakan salah satu mekanisme yang paling responsif untuk tujuan tersebut. Dibandingkan terus mengandalkan intervensi yang menguras cadangan devisa, strategi ini dapat dipahami sebagai upaya membeli waktu,” ujarnya kepadaBisnis, Minggu (7/6/2026).

Kendati demikian, sambungnya, konsekuensi tidak boleh diabaikan:yieldyang lebih tinggi berarti biaya utang yang lebih mahal, terutama ketika pelemahan rupiah juga meningkatkan beban pembayaran bunga dan kewajiban utang valas.

Masalahnya, kenaikan biaya bunga utang dapat memperlebar tekanan fiskal. Jika pasar kemudian meragukan ketahanan fiskal maka premi risiko bisa kembali naik dan rupiah kembali tertekan.

Selain itu, Yusuf mengingatkan bahwa arus masuk yang didorong olehyieldtinggi umumnya bersifat jangka pendek dan dapat keluar dengan cepat ketika sentimen berubah, sehingga stabilitas yang tercipta cenderung tidak berkelanjutan.

Dia menyimpulkan kenaikanyieldlebih tepat sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek daripada solusi permanen. Yusuf mendorong, jika kondisi global membaik dan premi risiko mulai turun maka ruang yang tercipta dimanfaatkan untuk memperbaiki profil utang.

“Melalui manajemen liabilitas, misalnyadebt switchataubuyback, sehingga beban bunga dan risiko jatuh tempo dapat lebih terkendali,” tutupnya.

Berbagai Beban

Beberapa waktu terakhir, sejumlah lembaga internasional seperti Fitch Ratings hingga OECD memang banyak menyoroti ketahanan fiskal Indonesia. PeningkatanyieldSBN pun berpotensi meningkatkan kekhawatiran asing kemampuan fiskal dalam membayar bunga utang ke depan.

Tak heran memang, APBN 2026 mencatat defisit Rp180,4 triliun atau setara 0,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Mei 2026. Menariknya, keseimbangan primer masih surplus Rp58,6 triliun.

Keseimbangan primer sendiri mencerminkan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara, dengan mengabaikan pembayaran bunga utang. Artinya, defisit APBN 2026 saat ini terjadi lebih karena besarnya pembayaran bunga utang.

Otoritas paham betul beban fiskal dari pembayaran bunga utang tersebut, apalagi ditambah rencana kenaikanyieldSBN ke depan. Otoritas pun menyatakan akan kembali meningkatkan sinergi: bank sentral siap membantu ‘meringankan’ beban fiskal pemerintah.

Perry mengungkapkan BI akan meningkatkan remunerasi (yieldatau bunga) rekening kas pemerintah di bank sentral. Langkah ini diharapkan dapat menjadi bantalan pemerintah untuk membayar kewajiban bunga utang ke depan.

"Kalau kami tingkatkan remunerasi dari BI kepada pemerintah secara neto, beban bunga pemerintah di fiskal itu, suku bunga SBN, dikurangi remunerasi BI," jelas Perry.

Sejalan dengan itu, diharapkan pemerintah bisa menjaga kredibilitas fiskal di mata lembaga pemeringkat yang menyoroti besarnya rasio bunga utang pemerintah terhadap pendapatan.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memandang langkah peningkatan remunerasi tersebut sebagai kebijakanburden sharingalias pembagian beban antara otoritas fiskal dan moneter.

David mengaku bahwa langkah itu berpotensi mengurangi beban fiskal. Masalahnya, pasar bisa meresponsnya secara negatif apabila ternyata ‘burden sharing’ tersebut malah berdampak negatif ke operasional keuangan BI sehingga perlu kejelasan terkait detail skemanya.

“Perlu penjelasan lebih lanjut apakah kebijakan ini sifatnyaone-offdalam jangka pendek atau berkelanjutan supaya tidak dipersepsi negatif,” ujar David kepadaBisnis, Minggu (7/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah kinerja rupiah yang melemah sepanjang tahun berjalan 2026, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan dua langkah utama yang ditempuh bersama pemerintah untuk kembali memberikan tenaga kepada nilai tukar mata uang RI.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, mengklaim upaya koordinasi antara lembaga moneter dengan pemerintah, sangat erat. Koordinasi itu disebut telah terus dilakukan dalam upaya kembali menyuntikkan tenaga kepada rupiah yang lesu.

Perry menerangkan, terdapat dua upaya yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter—fiskal untuk memperkuat stabilitas rupiah. Pertama, BI dan pemerintah bakal terus mendorong daya tarik imbal hasil aset dalam negeri.

Melansir data Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), yield acuan SBN kini telah bertengger di level 6,94%, melemah 13,58% year-to-date (YtD) dari posisi 6,11% pada awal tahun. Sejalan dengan itu, porsi kepemilikan asing turun Rp15,43 triliun sepanjang tahun ini hingga Mei 2026 di pasar SBN.

Sementara di pasar saham, IHSG telah ambles 35,30% YtD dengan torehan dana asing keluar dari pasar RI mencapai Rp61,36 triliun.

”Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang ada outflow. Ada di pasar saham, SBN, dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk dan mendukung stabilitas nilai tukar,” katanya dalam konferensi pers, Sabtu (6/6/2026).

Kedua, BI dan pemerintah berupaya menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Perry menerangkan, upaya itu dilakukan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap dilakukan oleh BI, dengan peningkatan bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

Dengan begitu, Perry menilai operasi moneter tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskal turut mendukung.

”Kami sepakat ini akan terus kita lakukan, penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat, saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi, sesuai dengan dinamika yang ada dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita itu bagus,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Minat investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan penurunan di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar global. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) memang diharapkan mampu meningkatkan daya tarik, tetapi tekanan dari faktor eksternal membuat pasar obligasi domestik belum sepenuhnya pulih.

Kondisi tersebut tercermin dari lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 19 Mei 2026 yang hanya mencatatkan penawaran masuk sebesar Rp18,79 triliun, terendah sepanjang tahun ini. Padahal, pada lelang sukuk perdana awal 2026, pemerintah masih mampu menghimpun incoming bids hingga Rp55,26 triliun. Penurunan minat tersebut menunjukkan investor masih cenderung berhati-hati dalam menempatkan dana pada instrumen surat utang pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah sebenarnya masih mampu menjaga daya tarik SBN melalui tingkat imbal hasil yang kompetitif. Data Kementerian Keuangan menunjukkan yield SBN tenor 10 tahun berada di kisaran 6,73% pada pertengahan Mei 2026, mendekati asumsi fiskal sebesar 6,9%. Pada kuartal I/2026, yield SUN tenor 10 tahun bahkan bergerak naik dari 6,21% pada awal Januari menjadi 6,93% pada akhir Maret.

Meski demikian, pasar obligasi Indonesia menghadapi tantangan dari ekspektasi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Prospek imbal hasil obligasi pemerintah AS yang semakin menarik membuat sebagian investor global memilih menahan ekspansi ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakpastian geopolitik dan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal global juga turut membatasi aliran modal masuk.

Untuk menjaga stabilitas pasar, Bank Indonesia meningkatkan intervensi melalui pembelian SBN. Hingga 19 Mei 2026, bank sentral telah menyerap SBN senilai Rp140,57 triliun, termasuk Rp73,28 triliun melalui pasar sekunder. Langkah tersebut ditempuh guna menjaga likuiditas sekaligus mencegah kenaikan yield yang terlalu tajam sehingga dapat memicu arus modal keluar.

Di tengah tantangan tersebut, basis investor domestik masih menjadi penopang utama pasar surat utang nasional. Kepemilikan SBN oleh investor ritel terus meningkat dan mencapai Rp6.762,14 triliun per April 2026.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meyakini kepercayaan investor terhadap instrumen Surat Berharga Negara (SBN) tetap solid di tengah eskalasi geopolitik global. Bank Indonesia (BI) turut bantu menjaga imbal hasil obligasi pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa kuatnya kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, tercermin dari pergerakan imbal hasil (yield) SBN yang tidak mengalami lonjakan ekstrem.

Meskipun pasar sempat diguncang oleh gejolak geopolitik di Timur Tengah pasca-serangan rudal yang melibatkan Israel-Amerika Serikat dan Iran pada akhir Februari 2026, pemerintah menilai dampak rembesannya ke pasar obligasi domestik masih dalam batas wajar.

"Pembiayaan fiskal kita masih sangat dipercaya oleh investor, baik domestik maupun asing. Kelihatan dari yield-nya [imbal hasilnya]. Kalau investor tidak percaya pada yield kita, pada fiskal kita, maka yield-nya akan melonjak," jelas Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,01% pada akhir 2025. Terkini, berdasarkan hasil lelang terakhir per 12 Mei 2026, yield rata-rata tertimbang SBN 10 tahun yang dimenangkan berada di posisi 6,73% atau naik 0,72 poin persentase.

"Sekarang ini di sekitar 6,5% hingga 6,7%, tidak jauh beda dengan sebelum terjadinya [gejolak geopolitik]. Ya, ada peningkatan, tapi tidak signifikan. Jadi krisis yang bersumber dari fiskal tidak ada tanda-tandanya," kata Juda.

Dalam agenda yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa ketidakpastian global telah mendorong kenaikan yield obligasi AS (US Treasury), hingga penguatan indeks dolar AS (DXY). Perkembangan tersebut mendorong arus modal keluar dari pasar keuangan negara berkembang seperti Indonesia.

Oleh sebab itu, Destry mengungkapkan bahwa bank sentral turut melakukan intervensi di pasar utang negara agar menjaga stabil yield-nya sehingga mencegah arus modal keluar lenih lanjut.

"Kita juga sudah melakukan pembelian SBN juga, dalam mereka mendorong likuditas dan juga menjaga yield pembelian supaya tidak terlalu meningkat tajam," katanya.

Adapun, dari awal tahun hingga 19 Mei 2026, bank sentral telah menyerap SBN sebesar Rp140,57 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp73,28 triliun di antara dilakukan lewat pembelian di pasar sekunder.

Lebih lanjut, demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, BI juga melakukan intervensi di pasar spot, non-deliverable forward (NDF), hingga Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Dari sisi pasokan valuta asing, otoritas moneter memperketat pengawasan untuk memastikan setiap permintaan dolar AS memiliki underlying transaksi yang riil, seperti kebutuhan impor atau kewajiban pembayaran utang.

Langkah pamungkas adalah pengetatan moneter melalui jalur suku bunga. Seperti diketahui, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi Mei 2026, bank sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) ke level 5,25%.

"Kita harus membuat instrumen rupiah kita itu menjadi menarik lagi, sehingga itu bisa mendorong inflow [aliran modal] kembali masuk, paling tidak ke pasar keuangan kita dulu," jelas Destry.

Bisnis.com, JAKARTA – Imbal hasil obligasi pemerintah (Surat Berharga Negara/SBN) bertenor 10 tahun terpantau meningkat ke level 6,74% hari ini, seiring dengan depresiasi rupiah ke level terendah sepanjang masa.

Berdasarkan data Trading Economics,yield Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun melesat ke 6,74% pada Selasa (12/5/2026). Posisi itu meningkat dari 6,58% kemarin.

Sementara itu, rupiah melemah 0,46% atau 79,4 poin ke Rp17.500,4 per dolar AS. Level rupiah tersebut mencerminkan depresiasi 2,18% secara bulanan, atau 5,39% secara tahunan.

Trading Economics memperkirakan rupiah akan berada di level Rp17.388 per dolar AS pada akhir kuartal kedua 2026, namun bisa turun lebih dalam di penghujung tahun. Secara historis, level terendah rupiah dalam sejarah berada di posisi Rp17.519 pada Mei 2026.

Laporan tersebut menjabarkan bahwa rupiah terus tertekan seiring dengan indeks dolar AS yang menguat. Penguatan greenback didorong oleh konflik AS-Iran yang berkepanjangan dan menyulut harga minyak global melambung.

Saat ini, terdapat keraguan pasar akan kemampuan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah meskipun ada langkah-langkah untuk memperketat aturan valuta asing, meningkatkan likuiditas, dan meningkatkan koordinasi makroprudensial. Di sisi lain, cadangan devisa pada April 2026 tercatat turun ke level terendah dalam hampir dua tahun terakhir.

Sementara itu, Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah hari ini akan melanjutkan pelemahan ke level Rp17.410 sampai Rp17.460 per dolar AS. Sebelumnya, pada perdagangan Senin (11/5/2026), rupiah ditutup melemah 32 poin ke Rp17.414 dolar AS. Sedangkan indeks dolar AS menguat 0,09% ke 97,98.

Ibrahim menjelaskan bahwa penguatan dolar AS dipicu ketegangan konflik AS-Iran yang terus berkembang. Terbaru, Presiden AS Donald Trump menolak proposal perdamaian terbaru dari Iran. Sikap Trump tersebut langsung meredam harapan pasar akan deeskalasi di kawasan Teluk.

"Komentar tersebut meningkatkan risiko geopolitik. Fokus pasar tetap tertuju pada Selat Hormuz yang sebagian besar masih tertutup sejak konflik dimulai," kata Ibrahim.