Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah ekonom menilai ketentuan dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menerbitkan Patriot Bond dan Merah Putih Bond perlu dikaji ulang.

Pasalnya, beleid tersebut memberikan perlindungan hukum berupa kekebalan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus, termasuk perpajakan, serta gugatan perdata bagi investor pembelinya.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai, meskipun instrumen tersebut berpotensi menambah sumber pembiayaan dan likuiditas bagi perekonomian, terdapat risiko besar dari sisi tata kelola.

Menurutnya, ketentuan dalam Pasal 50A UU P2SK memuat pelonggaran yang terlalu luas sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip beneficial ownership serta upaya pencegahan pencucian uang (anti-money laundering).

"Kalau kita lihat pasal per pasal, saya lebih khawatir terhadap risiko tata kelola. Ada pengecualian atau pelonggaran yang sangat berlebihan sehingga berisiko berlawanan dengan prinsip beneficial ownership dan anti-money laundering," ujar Media kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Dia khawatir Indonesia justru berpotensi dipersepsikan sebagai safe haven bagi dana-dana bermasalah apabila ketentuan tersebut diterapkan tanpa pengawasan yang ketat.

Media menilai, di tengah meningkatnya perhatian investor global terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance atau ESG), kebijakan tersebut dapat memunculkan persepsi negatif terhadap komitmen Indonesia dalam menjaga integritas sistem keuangan.

"Investor asing sangat memperhatikan aspek ESG dan kepatuhan terhadap standar internasional. Kalau instrumen ini justru membuka ruang bagi pencucian uang, penghindaran sanksi, atau penyembunyian aset hasil korupsi, tentu ini berbahaya," katanya.

Selain berpotensi memunculkan praktik pencucian uang, Media menilai kebijakan tersebut juga dapat menimbulkan moral hazard dalam tata kelola keuangan negara.

"Dari prinsip keadilan keuangan, ini jelas moral hazard. Seakan-akan negara menjamin kejahatan keuangan melalui instrumen hukum," ujarnya.

Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan dampak Patriot Bond terhadap iklim investasi nasional akan sangat bergantung pada desain dan implementasinya.

Dari sisi positif, Yusuf menilai instrumen tersebut berpotensi memperluas sumber pembiayaan pembangunan, mengurangi ketergantungan terhadap APBN dan utang konvensional, serta memperdalam pasar keuangan domestik.

Namun demikian, manfaat tersebut, kata dia, harus dibarengi dengan tata kelola yang kuat karena pasar keuangan pada dasarnya dibangun di atas kepercayaan, transparansi, dan kepastian hukum.

"Ketika muncul ketentuan yang membatasi penggunaan data transaksi untuk kepentingan penegakan hukum atau perpajakan, wajar apabila timbul pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip transparansi keuangan modern," kata Yusuf.

Dia menegaskan bahwa kekhawatiran utama bukan terletak pada instrumen obligasinya, melainkan pada potensi munculnya persepsi adanya perlakuan khusus yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan.

Menurut Yusuf, apabila persepsi tersebut berkembang, Indonesia berisiko menghadapi pertanyaan dari investor global mengenai komitmennya terhadap tata kelola yang baik, pencegahan pencucian uang, dan integritas sistem keuangan.

"Investor yang berkualitas umumnya tidak hanya mencari insentif, tetapi juga kepastian bahwa suatu negara memiliki sistem hukum dan pengawasan yang kuat," ujarnya.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh ketentuan terkait pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pelaporan transaksi keuangan tetap berlaku tanpa pengecualian.

Selain itu, Yusuf menilai diperlukan mekanisme pelaporan dan audit yang transparan, keterbukaan penggunaan dana hasil penerbitan obligasi, serta pengawasan yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Direktorat Jenderal Pajak.

"Semakin jelas tata kelola dan akuntabilitasnya, semakin besar pula kepercayaan investor terhadap instrumen tersebut," katanya.

Sementara itu, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai ketentuan mengenai imunitas hukum bagi investor Patriot Bond berpotensi memperburuk tata kelola investasi di Indonesia.

"Ini akan memperburuk tata kelola karena ada special treatment di mata hukum untuk investor Patriot Bond. Padahal penegakan hukum seharusnya dilakukan setara, baik kepada investor maupun non-investor Patriot Bond," ujar Riefky.

Menurut dia, ketentuan mengenai perlakuan khusus tersebut sebaiknya dihapus agar prinsip kesetaraan di hadapan hukum tetap terjaga.

"Saya rasa perlu dihilangkan special treatment terkait penegakan hukum," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah semaraknya aksi akuisisi terhadap sejumlah perusahaan tercatat sepanjang 2025, kalangan analis menyoroti pentingnya regulator untuk memperketat verifikasi terhadap calon perusahaan yang bakal melakukan pengambilalihan emiten di Tanah Air.

Analis Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas menilai bahwa terdapat peluang dari ramainya aksi akuisisi yang terjadi belakangan di pasar saham. Dengan masuknya investor anyar, potensi re-rating dan penguatan fundamental emiten besar terjadi.

Namun, ada serangkaian risiko yang berasal dari pelemahan tata kelola, transparansi emiten terhadap regulator, hingga eksposur calon pengendali terhadap hukum di Indonesia.

Hal ini pun berpotensi mempengaruhi kinerja emiten ke depan karena reputasi pemilik baru dinilai menjadi penentu arah utama kinerja saham pascatransaksi akuisisi.

“Dari sisi regulator, kasus DPO menegaskan perlunya uji tuntas yang lebih ketat dan standar backdoor listing yang setara dengan IPO, termasuk verifikasi latar belakang, valuasi, dan rencana bisnis, agar kualitas emiten dan perlindungan investor tetap terjaga,” kata Sukarno kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Senada, Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi turut menilai bahwa kasus yang terjadi pada LABA, KRYA, hingga OLIV seharusnya mampu membuka mata investor bahwa transisi kepemilikan saham memang berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap kinerjanya ke depan.

Dengan begitu, dia menekankan pada pentingnya transparansi dan governance yang kuat oleh perusahaan terkait guna mengurangi risiko kerugian investor akibat aksi akuisisi atau backdoor listing.

“Justru dinamika ini menegaskan pentingnya transparansi dan governance yang kuat agar setiap perubahan pengendalian dapat membuka potensi nilai baru tanpa mengorbankan stabilitas pasar. Dengan pendekatan yang lebih hati-hati dan informasi yang lengkap, investor tetap bisa memandang fenomena ini secara proporsional," katanya, Kamis (11/12/2025).

Sementara itu, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan uji tuntas yang ketat penting dilakukan oleh regulator seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Meskipun peluang dari aksi akuisisi ini berpotensi memberikan re-rating dengan suntikan modal dari pengendali baru, tetapi aksi akuisisi ini juga dibayangi oleh serangkaian risiko, seperti track record calon pengendali yang kurang baik, konflik kepentingan yang kian kental, atau motif akuisisi yang tidak sesuai dengan minoritas pemegang saham.

“Harus dilihat case-by-case, ada kasus yang dianggap melanggar hukum di negara asal tapi dianggap hal lumrah di Indonesia. Tapi secara umum, due diligence oleh Bursa dan OJK perlu diperketat,” tegasnya.

Sorotan tersebut mencuat lantaran kasus petinggi emiten yang tercatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di negaranya. Terbaru, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan baru saja mendeportasi WNA asal China, An Shaohong.

Bos dari tiga emiten tercatat di BEI ini didepak lantaran melakukan pelanggaran izin tinggal dan tercatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di China.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan dalam keterangannya menyatakan bahwa selama berada di Indonesia, An Shaohong juga tidak melaporkan keberadaannya dan tidak melaporkan kepemilikan propertinya di Indonesia. Hal itu yang memperkuat dasar penangkapannya di Indonesia.

Adapun An Shaohong memegang posisi Direktur Utama PT Green Power Group Tbk. (LABA), sementara juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. (OLIV) dan PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. (KRYA). Masuknya An Shaohong dapat dilacak lewat serangkaian aksi korporasi di ketiga emiten tersebut melalui akuisisi yang semarak terjadi di pasar modal Tanah Air sepanjang 2025.

Dalam catatan Bisnis, sedikitnya terdapat 32 emiten yang merencanakan dan telah merealisasikan pergantian Pemegang Saham Pengendali (PSP) sepanjang 2025. Dua di antaranya adalah KRYA, dan OLIV.