Bisnis.com, JAKARTA — Maraknya aksi pergantian pemegang saham pengendali (PSP) dalam beberapa waktu terakhir mencerminkan tren baru di pasar modal, yakni meningkatnya aksi backdoor listing sebagai jalan pintas di tengah lesunya aktivitas initial public offering (IPO).

Fenomena ini muncul seiring dengan merosotnya jumlah emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam dua tahun terakhir. Setelah mencetak rekor dengan 79 IPO pada 2023, jumlah tersebut turun signifikan menjadi 41 perusahaan pada 2024 dan kembali menyusut menjadi hanya 26 perusahaan sepanjang 2025.

Memasuki kuartal II/2026, aktivitas IPO bahkan masih sangat terbatas dengan baru satu perusahaan yang mencatatkan saham perdana.

Dalam kondisi tersebut, sejumlah pelaku usaha mulai beralih ke jalur alternatif melalui akuisisi emiten yang telah tercatat di bursa. Salah satu contohnya adalah PT Prime Agri Resources Tbk. (SGRO) yang mengalami pergantian pengendali dari Twinwood Family Holdings kepada AGPA Pte. Ltd., anak usaha POSCO International.

Transaksi tersebut dilakukan pada harga Rp7.903 per saham dengan total nilai mencapai Rp9,44 triliun. Aksi ini sekaligus mempertegas tren masuknya investor strategis melalui mekanisme non-IPO.

Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) David Sutyanto menilai meningkatnya pergantian pengendali dan praktik backdoor listing tidak terlepas dari kondisi pasar yang belum sepenuhnya kondusif bagi IPO.

“Ketika kondisi pasar belum sepenuhnya kondusif, sebagian perusahaan cenderung mencari jalur yang lebih cepat dan fleksibel untuk masuk ke Bursa,” kata David, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, backdoor listing menawarkan sejumlah keunggulan, seperti proses yang relatif lebih cepat, tidak sekompleks IPO dari sisi keterbukaan dan persyaratan, serta memberikan fleksibilitas bagi pemilik baru dalam melakukan restrukturisasi.

Namun demikian, David mengingatkan bahwa jalur ini juga memiliki konsekuensi tersendiri. Biaya yang timbul secara implisit bisa lebih tinggi, dan umumnya hanya menarik bagi perusahaan dengan skala aset yang cukup besar.

Dia juga menyoroti bahwa emiten dengan harga saham di bawah Rp50 dan berada di papan pemantauan khusus kerap menjadi target aksi akuisisi tersebut.

“Emiten seperti ini pada dasarnya menjadi kendaraan untuk masuk ke pasar,” tuturnya.

Senada, pengamat pasar modal Reydi Octa menyebut melemahnya pasar IPO dalam dua tahun terakhir turut membuka ruang bagi meningkatnya aksi backdoor listing.

“Ketika pasar primer lebih selektif dan valuasi sulit diserap, pemilik bisnis cenderung mencari jalur lebih cepat lewat akuisisi emiten yang sudah listing,” ujar Reydi, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, jalur backdoor dinilai lebih efisien dari sisi waktu dan fleksibel bagi pelaku usaha yang ingin segera masuk ke pasar modal.

Menariknya, lanjut Reydi, sebagian besar aksi tersebut menyasar saham-saham di papan pemantauan khusus dengan harga rendah, sehingga berpotensi terus berlanjut selama minat IPO belum pulih.

“Namun bagi investor, ini bukan sekadar peluang, melainkan area yang penuh jebakan karena sering kali yang diperdagangkan adalah narasi, bukan kinerja riil,” kata dia.

Selektif Memilih Emiten IPO

Di sisi lain, dari perspektif penjamin emisi efek, selektivitas dalam membawa perusahaan melantai di bursa juga semakin meningkat. Direktur Investment Banking Semesta Indovest Sekuritas Kerry Rusli mengatakan pihaknya kini lebih berhati-hati dalam memilih calon emiten.

Menurutnya, perusahaan sekuritas kini tidak lagi mendorong semua perusahaan untuk IPO tanpa mempertimbangkan kualitas fundamental.

“Jadi memang tidak lagi ya bursa itu dipenuhi dengan perusahaan-perusahaan yang secara fundamental tidak baik di Bursa,” ujar Kerry, Jumat (10/4/2026).

Dia menambahkan, perusahaan yang dinilai belum layak melantai di bursa akan disarankan untuk terlebih dahulu memperkuat bisnisnya di luar pasar modal.

“Jadi pesan kami terhadap teman-teman di sekuritas lain untuk menjaga dan membawa perusahaan-perusahaan yang memang bisa memberikan manfaat dan bagus ke Bursa, agar investor ritel antusias juga,” tuturnya.

Sementara itu, Presiden Direktur OCBC Sekuritas Betty Goenawan mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat sejumlah calon emiten yang tengah diproses. Namun, banyak di antaranya memilih menunda IPO dan mengambil sikap wait and see.

“Daya serap investor ritel juga saat ini masih wait and see,” ujar Betty ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Maraknya pergantian pemegang saham pengendali (PSP) sejak 2025 menjadi sinyal dinamika baru di pasar modal. Fenomena ini muncul di tengah lesunya aktivitas IPO yang pada tahun lalu mencatat realisasi terendah dalam delapan tahun terakhir.

Tahun 2023, Bursa Efek Indonesia (BEI) diketahui mencatatkan rekor historis dengan 79 perusahaan melakukan initial public offering (IPO). Namun, tren ini kemudian berbalik arah secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya.

Jumlah emiten yang melantai turun menjadi 41 perusahaan pada 2024, dan terus susut hingga hanya menyisakan 26 perusahaan pada 2025. Memasuki kuartal kedua tahun ini, baru satu perusahaan yang melakukan aktivitas pencatatan saham perdana.

Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah emiten mengalami pergantian kepemilikan. Salah satu aksi pergantian pemegang saham pengendali terbaru adalah PT Prime Agri Resources Tbk. (SGRO) atau sebelumnya Sampoerna Agro.

SGRO mengalami pergantian kepemilikan dari sebelumnya Twinwood Family Holdings ke AGPA Pte. Ltd yang merupakan anak usaha POSCO International. Transaksi tersebut dilakukan dengan harga Rp7.903 per saham, dengan total nilai Rp9,44 triliun.

Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) David Sutyanto menjelaskan fenomena pergantian pengendali dan meningkatnya aksi backdoor listing memiliki keterkaitan dengan melambatnya IPO dalam beberapa waktu terakhir.

“Ketika kondisi pasar belum sepenuhnya kondusif, sebagian perusahaan cenderung mencari jalur yang lebih cepat dan fleksibel untuk masuk ke Bursa,” kata David, Jumat (10/4/2026).

David mengungkapkan backdoor listing memang memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan tersebut seperti proses yang relatif lebih cepat, tidak sekompleks IPO dari sisi keterbukaan dan persyaratan, serta memberi fleksibilitas lebih bagi pemilik baru dalam melakukan restrukturisasi.

Namun, di sisi lain biaya dari backdoor listing menurutnya bisa lebih tinggi secara implisit, dan biasanya hanya menarik bagi perusahaan dengan skala aset yang cukup besar.

Dia juga mengungkapkan emiten-emiten dengan saham di bawah harga Rp50 dan berada papan pemantauan khusus memang sering menjadi target untuk backdoor listing karena valuasinya sudah sangat terdiskon dan struktur kepemilikannya lebih mudah diambil alih.

“Emiten seperti ini pada dasarnya menjadi kendaraan untuk masuk ke pasar,” tuturnya.

Ke depan, lanjut David, tren ini masih berpotensi berlanjut selama pasar IPO belum sepenuhnya pulih. Namun, kata dia, fenomena backdoor listing ini tetap perlu dicermati, karena kualitas emiten dan perlindungan investor harus menjadi perhatian utama agar tidak menimbulkan distorsi di pasar.

Sementara itu, Pengamat Pasar Modal Reydi Octa menuturkan lesunya IPO dalam dua tahun terakhir memang membuka ruang bagi maraknya pergantian pengendali dan skema backdoor listing.

“Ketika pasar primer lebih selektif dan valuasi sulit diserap, pemilik bisnis cenderung mencari jalur lebih cepat lewat akuisisi emiten yang sudah listing,” ujar Reydi, Kamis (9/4/2026).

Dia menjelaskan backdoor menjadi alternatif karena lebih efisien dari sisi waktu dan fleksibel.

Menariknya, ucap Reydi, banyak aksi backdoor listing ini terjadi pada saham papan pemantauan khusus dengan harga di bawah Rp50, sehingga ke depan tren ini masih berpotensi berlanjut selama minat IPO belum pulih, seiring komitmen penyelenggara bursa untuk memperketat kriteria calon emiten.

“Namun bagi investor, ini bukan sekadar peluang, melainkan area yang penuh jebakan karena sering kali yang diperdagangkan adalah narasi, bukan kinerja riil,” kata dia.

Lebih Selektif

Dari sisi suplai, penjamin emisi efek atau underwriter mengakui saat ini mereka lebih selektif untuk membawa perusahaan-perusahaan melakukan IPO. Direktur Investment Banking Semesta Indovest Sekuritas Kerry Rusli menuturkan saat ini pihaknya melihat bagaimana minat dari investor terhadap saham-saham yang dicatatkan.

Semesta Indovest Sekuritas juga menurutnya saat ini lebih selektif untuk membawa perusahaan-perusahaan yang memang memiliki potensi maupun secara fundamental baik untuk melantai di Bursa.

“Jadi memang tidak lagi ya bursa itu dipenuhi dengan perusahaan-perusahaan yang secara fundamental tidak baik di Bursa,” ujar Kerry, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, jika memang sebuah perusahaan tidak layak untuk melantai di Bursa, maka pihaknya akan menyarankan untuk berkembang di luar Bursa terlebih dahulu. Menurutnya, perusahaan yang masuk Bursa seharusnya memberikan manfaat terhadap pemegang saham publik.

“Jadi pesan kami terhadap teman-teman di sekuritas lain untuk menjaga dan membawa perusahaan-perusahaan yang memang bisa memberikan manfaat dan bagus ke Bursa, agar investor ritel antusias juga,” tuturnya.

Presiden Direktur OCBC Sekuritas Betty Goenawan menjelaskan saat ini OCBC Sekuritas mengerjakan beberapa pencatatan saham lagi. Hanya saja, kata dia, saat ini nasabah perusahaan OCBC Sekuritas masih menunda untuk melakukan pencatatan saham atau IPO dan lebih memilih untuk wait and see.

“Daya serap investor ritel juga saat ini masih wait and see,” ujar Betty ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

IDXChannel - PT Berkah Prima Perkasa Tbk (BLUE) baru saja mengonfirmasi rampungnya proses penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Shares Purchase Agreement/CSPA) antara sejumlah pemegang saham eksistingnya dengan perusahaan Hong Kong, Dragonmine Mining Limited.

Konfirmasi tersebut disampaikan manajemen BLUE lewat keterbukaan informasi Perseroan, yang diterbitkan Kamis (19/2/2026), di mana Dragonmine Mining berencana membeli 334,4 juta saham BLUE, atau setara 80 persen dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Perkembangan ini merupakan kelanjutan proses akuisisi yang telah disampaikan perseroan sebelumnya pada November 2025 lalu. Dengan bakal tampilnya Dragonmine sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Perseroan, kalangan pelaku pasar pun mulai mencermati sejumlah peluang yang berpotensi terjadi ke depan.

Salah satunya terkait opsi diubahnya kegiatan bisnis utama (core business) Perseroan, yang selama ini dikenal sebagai produsen tinta merek Blueprint.

"Memang ada potensi bagi BLUE untuk mengubah haluan model bisnisnya pasca perubahan pengendali. Langkah ini berpotensi dapat memperbaiki kinerja perusahaan dengan performa rendah di Bursa Efek Indonesia pada masa di mana pengawasan masih minim, sehingga memungkinkan perusahaan dengan kualitas yang lebih baik untuk masuk melalui skema backdoor listing," ujar Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia, Ezaridho Ibnutama, dalam keterangan resminya, Senin (23/2/2026).

Selain itu, Ezaridho juga mempertimbangkan bahwa BEI juga telah merilis regulasi baru yang memungkinkan perusahaan tercatat untuk mengubah kode saham (ticker) mereka. Sebagai referensi, sekitar 30 persen dari seluruh perusahaan di BEI saat ini mencatatkan kerugian bersih.

"Maka dengan adanya reformasi pasar modal yang mewajibkan porsi saham publik (free float) lebih tinggi berdasarkan ukuran kapitalisasi pasar, regulasi baru ini memicu kemacetan baru pada aksi IPO," ujar Ezar.

Dengan adanya potensi kemacetan tersebut, maka peluang untuk terjadinya backdoor listing juga makin terbuka lebar, yaitu dengan mengambil alih perusahaan yang sebelumnya telah listing, kemudian dilakukan perubahan core business menyesuaikan sektor usaha yang sebelumnya telah digeluti oleh pemegang saham pengendali.

Sebagai informasi, jika dilihat dari profil Dragonmine Mining yang merupakan perusahaan private berkantor pusat di Hong Kong, pemiliknya adalah Huayou Hongkong Limited.

Meski pihak BLUE belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait identitas Dragonmine Mining, namun berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, Huayou Hongkong Limited merupakan anak usaha Zhejiang Huayou Cobalt Co.,Ltd, yang difokuskan sebagai unit investasi luar negeri di bidang pertambangan dan mineral.

Huayou memiliki lima pilar bisnis utama yang mencakup seluruh rantai industri material baterai lithium-ion, di mana industri nikel Indonesia menjadi salah satu sektor strategisnya.

Perusahaan asal China tersebut makin ekspansif di Indonesia dalam mengembangkan ekosistem baterai terintegrasi, salah satunya melalui Proyek Titan yang bekerjasama dengan Antam dan Indonesia Battery Corporation (IBC).

Langkah Dragonmine terhadap BLUE bukanlah fenomena tunggal. Untuk memahami masa depan BLUE, dapat dilihat dari apa yang dilakukan CNGR Advanced Material Co. saat menguasai saham PT Solusi Kemasan Digital Tbk (PACK), dan lalu mengubahnya menjadi PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk

Mengingat Dragonmine dimiliki secara langsung oleh Huayou yang sudah memiliki investasi miliaran dolar di Morowali dan Pomalaa, transmisi aset nikel ke dalam BLUE diprediksi tinggal menunggu waktu.

Pergerakan harga saham BLUE melonjak signifikan dengan kenaikan 117 persen year to date dan hampir 1.900 persen dalam setahun. Namun harga saham BLUE sempat terkoreksi ditengah kondisi pasar yang volatile saat mengumumkan fakta CSPA ini.

Bagi raksasa global seperti Huayou dan CNGR, mengakuisisi emiten dengan kapitalisasi pasar kecil seperti BLUE dan PACK, menawarkan jalur ekspres ketimbang melakukan IPO dari nol yang memakan waktu lama.

"Mereka menggunakan perusahaan listing agar dapat menarik modal dari investor lokal dan institusi melalui Rights Issue untuk mendanai proyek hilirisasi nikel di Indonesia," ujar Ezaridho.

Keberadaan entitas publik di BEI sendiri diyakini dapat membantu meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi lokal, serta memperkuat profil ESG (Environmental, Social, and Governance) di mata investor global.

Aksi Dragonmine di BLUE menegaskan bahwa Indonesia bukan lagi sekadar penyedia bahan mentah, melainkan pusat finansial bagi raksasa energi hijau dunia.

(taufan sukma)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) buka suara soal kasus penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) yang diduga tidak layak. Adapun, sejumlah pihak terkait dengan IPO emiten berkode saham PIPA ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam pengumumannya (3/2), Bareskrim Polri menemukan PT MML dengan kode saham PIPA tidak layak melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena valuasi aset perusahaan tidak memenuhi persyaratan.

Direktur Utama Multi Makmur Lemindo Firrisky Ardi Nurtomo pun mengklarifikasi saat ini perseroan sudah tidak memiliki afiliasi dengan pimpinan PIPA saat kasus tersebut menjadi perhatian penegak hukum.

Pasalnya, PT Morris Capital Indonesia (MCI) telah masuk sebagai pengendali baru PIPA sejak 24 November 2025. Hingga kini, MCI telah menggenggam 49,52% saham di PIPA dan menjadi pengendali baru.

"Kami tidak memiliki keterkaitan hubungan kepemilikan, baik operasional maupun manajerial dan tidak lagi terafiliasi dengan pemegang saham pengendali lama atau direksi lama. Dan kasus-kasus yang melibatkan tersangka baru yang terlibat dalam perkara review atau manipulasi saham. Itu clean and clear," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa posisi direksi dan komisaris yang menjabat di PIPA saat ini tidak memiliki keterkaitan dengan manajemen PIPA sebelum backdoor listing.

Dengan begitu, Firrisky menegaskan bahwa PIPA saat ini sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan manajemen PIPA saat kasus terjadi. Proses akuisisi juga disebut berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Terkait semua yang berhubungan dengan sanksi administratif, kami yakin akan diselesaikan dengan baik oleh BoD lama dan PSP lama sesuai dengan tanggung jawab mereka," katanya.

Kini, PIPA tengah berupaya melakukan rebranding terhadap perusahaannya selepas kasus ini kembali ramai. Manajemen menerangkan, PIPA memiliki rencana untuk mengubah nama, logo, hingga menambah KBLI perseroan.

Pasalnya, selepas MCI masuk sebagai pengendali baru, lini bisnis PIPA tidak hanya berfokus pada produksi pipa. Namun, PT Multi Makmur Lemindo Tbk. kini masuk ke lini bisnis migas, distribusi BBM, logistik energi darat-laut, serta infrastruktur penyimpanan dan distribusi bahan bakar. Transformasi ini menjadikan PIPA sebagai pemain rantai pasok energi dari hulu ke hilir.

"Yang tidak kalah pentingnya adalah segera kami akan melakukan perubahan nama, logo, domisili, tambahan KBLI dan administrasi lainnya. Tentunya jika nanti diperlukan adanya RUPS kami akan lakukan," katanya.

Adapun nama PIPA kembali menjadi sorotan dalam kasus manipulasi penawaran umum perdana (initial public offering/IPO).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak mengatakan dalam pengembangan kasus lain, pihaknya menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia di kawasan Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana pasar modal.

Penggeledahan tersebut merupakan rangkaian pengembangan dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara tersebut, terdapat lima tersangka, dua di antaranya telah berstatus terpidana, yakni Junaedi selaku Direktur PT Multi Makmur Lemindo (MML) dan Mugi Bayu selaku mantan pejabat di Bursa Efek Indonesia.

“Perolehan dana PT MML pada saat IPO adalah sebesar Rp97 miliar di mana selaku perusahaan penjamin emisi efek (underwriter) adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia,” ucap Ade.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) buka suara soal kasus penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO yang diduga tidak layak. Adapun, sejumlah pihak terkait dengan IPO emiten berkode saham PIPA ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam pengumumannya (3/2), Bareskrim Polri menemukan PT MML dengan kode saham PIPA tidak layak melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena valuasi aset perusahaan tidak memenuhi persyaratan.

Direktur Utama Multi Makmur Lemindo Firrisky Ardi Nurtomo pun mengklarifikasi saat ini perseroan sudah tidak memiliki afiliasi dengan pimpinan PIPA saat kasus tersebut menjadi perhatian penegak hukum.

Pasalnya, PT Morris Capital Indonesia (MCI) telah masuk sebagai pengendali baru PIPA sejak 24 November 2025. Hingga kini, MCI telah menggenggam 49,52% saham di PIPA dan menjadi pengendali baru.

"Kami tidak memiliki keterkaitan hubungan kepemilikan, baik operasional maupun manajerial dan tidak lagi terafiliasi dengan pemegang saham pengendali lama atau direksi lama. Dan kasus-kasus yang melibatkan tersangka baru yang terlibat dalam perkara review atau manipulasi saham. Itu clean and clear," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa posisi direksi dan komisaris yang menjabat di PIPA saat ini tidak memiliki keterkaitan dengan manajemen PIPA sebelum backdoor listing.

Dengan begitu, Firrisky menegaskan bahwa PIPA saat ini sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan manajemen PIPA saat kasus terjadi. Proses akuisisi juga disebut berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Terkait semua yang berhubungan dengan sanksi administratif, kami yakin akan diselesaikan dengan baik oleh BoD lama dan PSP lama sesuai dengan tanggung jawab mereka," katanya.

Kini, PIPA tengah berupaya melakukan rebranding terhadap perusahaannya selepas kasus ini kembali ramai. Manajemen menerangkan, PIPA memiliki rencana untuk mengubah nama, logo, hingga menambah KBLI perseroan.

Pasalnya, selepas MCI masuk sebagai pengendali baru, lini bisnis PIPA tidak hanya berfokus pada produksi pipa. Namun, PT Multi Makmur Lemindo Tbk. kini masuk ke lini bisnis migas, distribusi BBM, logistik energi darat-laut, serta infrastruktur penyimpanan dan distribusi bahan bakar. Transformasi ini menjadikan PIPA sebagai pemain rantai pasok energi dari hulu ke hilir.

"Yang tidak kalah pentingnya adalah segera kami akan melakukan perubahan nama, logo, domisili, tambahan KBLI dan administrasi lainnya. Tentunya jika nanti diperlukan adanya RUPS kami akan lakukan," katanya.

Adapun nama PIPA kembali menjadi sorotan dalam kasus manipulasi penawaran umum perdana (initial public offering/IPO).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak mengatakan dalam pengembangan kasus lain, pihaknya menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia di kawasan Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana pasar modal.

Penggeledahan tersebut merupakan rangkaian pengembangan dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara tersebut, terdapat lima tersangka, dua di antaranya telah berstatus terpidana, yakni Junaedi selaku Direktur PT Multi Makmur Lemindo (MML) dan Mugi Bayu selaku mantan pejabat di Bursa Efek Indonesia.

“Perolehan dana PT MML pada saat IPO adalah sebesar Rp97 miliar di mana selaku perusahaan penjamin emisi efek (underwriter) adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia,” ucap Ade.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah semaraknya aksi akuisisi terhadap sejumlah perusahaan tercatat sepanjang 2025, kalangan analis menyoroti pentingnya regulator untuk memperketat verifikasi terhadap calon perusahaan yang bakal melakukan pengambilalihan emiten di Tanah Air.

Analis Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas menilai bahwa terdapat peluang dari ramainya aksi akuisisi yang terjadi belakangan di pasar saham. Dengan masuknya investor anyar, potensi re-rating dan penguatan fundamental emiten besar terjadi.

Namun, ada serangkaian risiko yang berasal dari pelemahan tata kelola, transparansi emiten terhadap regulator, hingga eksposur calon pengendali terhadap hukum di Indonesia.

Hal ini pun berpotensi mempengaruhi kinerja emiten ke depan karena reputasi pemilik baru dinilai menjadi penentu arah utama kinerja saham pascatransaksi akuisisi.

“Dari sisi regulator, kasus DPO menegaskan perlunya uji tuntas yang lebih ketat dan standar backdoor listing yang setara dengan IPO, termasuk verifikasi latar belakang, valuasi, dan rencana bisnis, agar kualitas emiten dan perlindungan investor tetap terjaga,” kata Sukarno kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Senada, Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi turut menilai bahwa kasus yang terjadi pada LABA, KRYA, hingga OLIV seharusnya mampu membuka mata investor bahwa transisi kepemilikan saham memang berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap kinerjanya ke depan.

Dengan begitu, dia menekankan pada pentingnya transparansi dan governance yang kuat oleh perusahaan terkait guna mengurangi risiko kerugian investor akibat aksi akuisisi atau backdoor listing.

“Justru dinamika ini menegaskan pentingnya transparansi dan governance yang kuat agar setiap perubahan pengendalian dapat membuka potensi nilai baru tanpa mengorbankan stabilitas pasar. Dengan pendekatan yang lebih hati-hati dan informasi yang lengkap, investor tetap bisa memandang fenomena ini secara proporsional," katanya, Kamis (11/12/2025).

Sementara itu, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan uji tuntas yang ketat penting dilakukan oleh regulator seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Meskipun peluang dari aksi akuisisi ini berpotensi memberikan re-rating dengan suntikan modal dari pengendali baru, tetapi aksi akuisisi ini juga dibayangi oleh serangkaian risiko, seperti track record calon pengendali yang kurang baik, konflik kepentingan yang kian kental, atau motif akuisisi yang tidak sesuai dengan minoritas pemegang saham.

“Harus dilihat case-by-case, ada kasus yang dianggap melanggar hukum di negara asal tapi dianggap hal lumrah di Indonesia. Tapi secara umum, due diligence oleh Bursa dan OJK perlu diperketat,” tegasnya.

Sorotan tersebut mencuat lantaran kasus petinggi emiten yang tercatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di negaranya. Terbaru, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan baru saja mendeportasi WNA asal China, An Shaohong.

Bos dari tiga emiten tercatat di BEI ini didepak lantaran melakukan pelanggaran izin tinggal dan tercatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di China.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan dalam keterangannya menyatakan bahwa selama berada di Indonesia, An Shaohong juga tidak melaporkan keberadaannya dan tidak melaporkan kepemilikan propertinya di Indonesia. Hal itu yang memperkuat dasar penangkapannya di Indonesia.

Adapun An Shaohong memegang posisi Direktur Utama PT Green Power Group Tbk. (LABA), sementara juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. (OLIV) dan PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. (KRYA). Masuknya An Shaohong dapat dilacak lewat serangkaian aksi korporasi di ketiga emiten tersebut melalui akuisisi yang semarak terjadi di pasar modal Tanah Air sepanjang 2025.

Dalam catatan Bisnis, sedikitnya terdapat 32 emiten yang merencanakan dan telah merealisasikan pergantian Pemegang Saham Pengendali (PSP) sepanjang 2025. Dua di antaranya adalah KRYA, dan OLIV.

Bisnis.com, JAKARTA – Sedikitnya ada 32 perusahaan tercatat diBursa Efek Indonesia yang tengah merencanakan dan merealisasikan pergantian Pemegang Saham Pengendali (PSP) sepanjang 2025. Investor disarankan mencermati profil PSP baru emiten-emiten yang sahamnya dikoleksi.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai bahwa masuknya pengendali baru ke emiten tercatat Tanah Air turut dipengaruhi oleh kebijakan Bursa Efek Indonesia mengenai pencatatan saham yang kian selektif. Dus, pergantian PSP seolah menjadi jalan singkat bagi investor tanpa melalui IPO yang panjang.

Beberapa emiten yang mencatatkan perubahan pengendali juga tercatat telah melaksanakanbackdoor listing.PT Futura Energi Global Tbk. (FUTR) misalnya, berencana mengubah arah bisnis perusahaan ke energi baru terbarukan (EBT) setelah aksi akuisisi Ardhantara terhadap perseroan.

Hanya saja, Wafi menilai bahwa aksi ini tidak hanya membawa sentimen positif terhadap emiten terkait, tetapi juga berisiko mendorong sentimen yang negatif lantaran pengendali baru tidak memilikirekam jejakyang positif.

“Risikonya adalahownerbaru punyatrack recordkurang bagus, ada konflik kepentingan, atau motif yang tidak sesuai dengan minoritas [pemegang saham],” katanya kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Kejadian serupa pernah terjadi terhadap PT Green Power Group Tbk. (LABA), PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. (KRYA), dan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. (OLIV). Ketiga emiten itu diakuisisi pada periode ini dan mengangkat An Shaohong sebagai petinggi emitennya.

Belakangan diketahui, An Shaohong dideportasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan. Pria berkewarganegaraan Tiongkok itu didepak lantaran melakukan pelanggaran izin tinggal dan tercatat sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) di China.

Meskipun begitu, analis tidak serta merta menilai bahwa aksi akuisisi ataubackdoor listingyang semarak belakangan, menimbulkan dampak yang negatif terhadap pasar modal Tanah Air.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi menilai bahwa kasus yang terjadi terhadap LABA, KRYA, hingga OLIV memang mampu menunjukkan risiko transisi kepemilikan saham pengendali. Namun, hal itu tidak serta merta membuat seluruh aksi korporasi serupa bersifat negatif.

Hal itu justru menunjukkan bahwa maraknya aksi akuisisi yang terjadi belakangan, membutuhkan transparansi dangovernanceyang kuat agar setiap perubahan pengendalian dapat membuka potensi nilai baru, alih-alih mengorbankan stabilitas pasar modal Indonesia.

“Kasus LABA, KRYA, dan OLIV menunjukkan bahwa transisi kepemilikan memang bisa menimbulkan ketidakpastian, baik soal profil pengendali, kejelasan timeline, maupun respons regulator, tetapi bukan berarti seluruh aksi korporasi serupa bersifat negatif,” katanya, Kamis (11/12/2025).

Respons Bursa

Merespons kejadian An Shaohong yang didepak lantaran DPO, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menegaskan bahwa proses pengecekan reputasi calon petinggi perusahaan tercatat sebetulnya telah dilakukan oleh BEI, baik bagi perusahaan melalui jalur IPO maupunbackdoor listing.

Nyoman menegaskan bahwa pihaknya telah memiliki daftar orang dalam pemantauan khusus. Dalam hal ini, BEI bekerja sama dengan institusi lainnya di dalam negeri untuk bertukar informasi ihwal hal tersebut.

“Di awal kami sudah melakukan itu [pengecekan reputasi], tapi kembali lagi, kan setiap pihak orang itu berkembang terus ke depan. Mungkin dia melakukan transaksi dan dalam perjalanan waktu ada hal-hal yang seperti itu. Tapi di awal kami pastikan hal itu [pengecekan reputasi] kami lakukan,” kata Nyoman saat ditemui di BEI, Kamis (11/12/2025).

Saat ini, Bursa telah meminta penjelasan emiten terkait mengenai petingginya yang masuk dalam DPO di China. Bursa tengah menanti tanggapan dari emiten terkait hal ini.

Ke depan, Nyoman menegaskan bahwa pihaknya akan selalu memastikan reputasi calon petinggi perusahaan yang akan mencatatkan sahamnya di Bursa maupun melaluibackdoor listing. Namun, Bursa tidak dapat bertindak lebih jauh soal perkembangan petinggi perusahaan terkait.

“Owner tentu harus memastikan memilih siapa pihak BoD dan BoC yangreputablekarena mereka yang paling tahu. Dalam hal terjadicase, sesuai dengan ketentuan, mereka yang wajib menginformasikan,” katanya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons soal maraknyaaksi backdoor listing di pasar modal. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna memastikan, setiap calon pemegang saham pengendali atau pemilik baru yang akan mengakuisisi perusahaan publik dan melakukan aksi tersebut memiliki komitmen untuk membangun perusahaan.

Backdoor listing adalah cara alternatif bagi perusahaan swasta untuk dapat mencatatkan dirinya di bursa efek dengan cara mengambil alih perusahaan publik dan mengubah lini bisnis perusahaan tanpa proses initial public offering (IPO).

Nyoman menjelaskan, proses ini dimungkinkan melalui berbagai aksi korporasi, termasuk lewat right issue. Adapun pihaknya akan memastikan calon pengendali harus memiliki aset yang mampu memperkuat pertumbuhan bisnis perusahaan publik yang diakuisisi.

BEI memastikan siapa yang menjadi pengendali dari setiap perusahaan publik, dan juga komitmen untuk mengembangkan perusahaan ke depan. BEI juga berharap adanya aset yang disuntikkan ke dalam perusahaan agar dapat memperbaiki kinerja perseroan.

“Dan ujung-ujungnya apa? Yang memberikan atribusi balik kepada pemegang saham. Jadi lihat tujuannya,” kata Nyoman kepada wartawan ketika ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (8/12).

Sentimen Ramainya Backdoor Listing

Nyoman menjelaskan proses untuk menjadi perusahaan tercatat dapat dilakukan secara langsung atau melalui berbagai aksi korporasi lainnya. Banyaknya pihak yang memilih jalur alternatif backdoor listing karena fleksibilitas mekanisme yang ada.

Meski begitu, BEI tetap menawarkan opsi untuk penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Nyoman menyebut, sudah ada 25 perusahaan yang saat ini siap melantai di BEI dengan kenaikan dana yang dihimpun mencapai hampir 200%.

Peningkatan nilai penghimpunan dana tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah perusahaan yang tercatat lebih sedikit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, kualitas dan besaran proced justru meningkat signifikan.

“Ya jadi saya tidak menjawab directly, tapi konteksnya adalah kami tetap membuka baik direct maupun corporate action yang lain,” katanya

Namun, Nyoman menegaskan apa pun jalurnya, perusahaan yang masuk harus memenuhi prinsip. Adapun untuk perusahaan baru, BEI memastikan bahwa prospeknya baik. Sedangkan bagi pihak yang masuk melalui mekanisme lain, seperti backdoor listing, BEI bakal mengecek siapa pengendalinya dan memastikan bahwa pihak tersebut memiliki kapasitas.

“Kemudian yang kedua, willingness untuk membangun perusahaan. Dan ada inject dari sisi aset. Dan dua metode tadi, ujung-ujungnya apa? Atribusi balik kepada pemegang saham,” ucap Nyoman.

Sejak awal tahun hingga November 2025, terdapat 20 emiten yang telah menjalankan proses akuisisi. Emiten-emiten tersebut, yakni PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT), PT Agung Menjangan Mas Tbk (AMMS), PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk (OLIV), dan PT Sumber Mas Konstruksi Tbk (SMKM).

Kemudian, PT Hotel Fitra International Tbk (FITT), PT Leyand International Tbk (LAPD), PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK), PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP), dan PT Master Print Tbk (PTMR).

Lalu PT Futura Energi Global Tbk (FUTR), PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX) dahulu bernama perusahaan PT Aviana Sinar Abadi Tbk, PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA), PT Tourindo Guide Indonesia Tbk, (PGJO), dan PT Klinko Karya Imaji Tbk (KLIN).

Selain itu, PT Remala Abadi Tbk (DATA), PT Menn Teknologi Indonesia Tbk (MENN), PT Aesler Grup Internasional Tbk (RONY), PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK), PT Mulia Boga Raya Tbk (KEJU), dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA).

IDXChannel—Saham milik Andry Hakim di Bursa Efek Indonesia adalah PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE). Dia tercatat memiliki 109 jutaan saham CBRE, atau setara dengan 5 persen dari total saham.

Andry Hakim adalah investor muda yang terkenal di kalangan investor ritel. Dia kerap diundang sebagai pembicara untuk membicarakan strategi investasi, berkat keberhasilannya dalam investasi saham.

Dalam podcast Ajaib Sekuritas (19/10/2025), dia pernah berbagi cerita soal keuntungan yang diperolehnya dari saham-saham backdoor listing, juga saham-saham konglomerat. Sektor saham yang dibelinya pun beragam.

Berikut ini adalah dua saham yang diketahui pernah dan dimiliki oleh Andry Hakim.

Saham Milik Andry Hakim, Inilah Emitennya

1. PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE)

Sesuai ulasan di atas, Andry Hakim tercatat sebagai pemilik 5 persen saham CBRE. PT Cakra Buana Resources Energi Tbk adalah emiten perkapalan yang menjalankan usaha di bidang penyewaan kapal.

CBRE memiliki armada dua unit kapal tunda (tugboat), empat unit tongkang, dan satu mother vessel (kapal besar). Belum lama ini perseroan mengakuisisi kapal besar dari Hilong Shipping Holding yang bisa digunakan untuk pekerjaan berat di lepas pantai.

Operasional CBRE mencakup hampir seluruh wilayah perairan Indonesia. Perseroan telah menangani proyek dari sejumlah klien ternama seperti PT PLN, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI), Harita Nickel, dan sebagainya.

CBRE mencatatkan sahamnya di bursa pada 9 Januari 2023. Pada perdagangan Jumat 17 Oktober 2025, CBRE ditutup di harga Rp1.415 per saham, turun 14,76 persen dari harga pembukaan sebelumnya.

Namun saham CBRE sudah tumbuh sebesar 108,09 persen dalam satu bulan terakhir. Jika dilihat hingga enam bulan terakhir, harga sahamnya sudah naik 5.140 persen. Pada semester pertama 2025, CBRE masih di perdagangkan di kisaran Rp20-Rp60 per saham.

2. PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK)

Dalam podcast bersama Ajaib Sekuritas, Andry Hakim mengakui keuntungan terbesarnya selama investasi 2025 berasal dari saham backdoor listing, salah satu yang pernah dibelinya adalah saham PACK.

PACK sebelumnya adalah saham perusahaan yang menjalankan bisnis perdagangan eceran kemasan plastik. Lalu perseroan mengubah haluan menjadi perusahaan holding yang berfokus pada sektor pertambangan mineral (nikel).

Saham PACK kini dikendalikan oleh PT Eco Energi Perkasa dengan kepemilikan sebanyak 753 juta saham, atau setara dengan 47,16 persen dari total saham terdaftar.

Pada perdagangan Jumat 17 Oktober 2025, saham PACK ditutup di harga Rp2.390 per saham, naik 9,63 persen. Dalam satu bulan terakhir, kenaikan harga sahamnya mencapai 20,40 persen.

Secara year on year, pertumbuhan harga saham PACK mencapai 5.331 persen. Pada akhir Oktober 2024, PACK masih di jual di bawah Rp100 per saham.

Meskipun terkenal dengan strategi backdoor listing-nya, Andry Hakim mewanti-wanti agar investor berhati-hati karena tidak semua saham backdoor listing memiliki potensi yang bagus dan layak dibeli.

Itulah informasi singkat tentang saham milik Andry Hakim.

(Nadya Kurnia)

Disclaimer: artikel ini bukanlah anjuran untuk jual atau beli saham, keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan investor.

IDXChannel—Saham milik Andry Hakim di Bursa Efek Indonesia adalah PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE). Dia tercatat memiliki 109 jutaan saham CBRE, atau setara dengan 5 persen dari total saham.

Andry Hakim adalah investor muda yang terkenal di kalangan investor ritel. Dia kerap diundang sebagai pembicara untuk membicarakan strategi investasi, berkat keberhasilannya dalam investasi saham.

Dalam podcast Ajaib Sekuritas (19/10/2025), dia pernah berbagi cerita soal keuntungan yang diperolehnya dari saham-saham backdoor listing, juga saham-saham konglomerat. Sektor saham yang dibelinya pun beragam.

Berikut ini adalah dua saham yang diketahui pernah dan dimiliki oleh Andry Hakim.

Saham Milik Andry Hakim, Inilah Emitennya

1. PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE)

Sesuai ulasan di atas, Andry Hakim tercatat sebagai pemilik 5 persen saham CBRE. PT Cakra Buana Resources Energi Tbk adalah emiten perkapalan yang menjalankan usaha di bidang penyewaan kapal.

CBRE memiliki armada dua unit kapal tunda (tugboat), empat unit tongkang, dan satu mother vessel (kapal besar). Belum lama ini perseroan mengakuisisi kapal besar dari Hilong Shipping Holding yang bisa digunakan untuk pekerjaan berat di lepas pantai.

Operasional CBRE mencakup hampir seluruh wilayah perairan Indonesia. Perseroan telah menangani proyek dari sejumlah klien ternama seperti PT PLN, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI), Harita Nickel, dan sebagainya.

CBRE mencatatkan sahamnya di bursa pada 9 Januari 2023. Pada perdagangan Jumat 17 Oktober 2025, CBRE ditutup di harga Rp1.415 per saham, turun 14,76 persen dari harga pembukaan sebelumnya.

Namun saham CBRE sudah tumbuh sebesar 108,09 persen dalam satu bulan terakhir. Jika dilihat hingga enam bulan terakhir, harga sahamnya sudah naik 5.140 persen. Pada semester pertama 2025, CBRE masih di perdagangkan di kisaran Rp20-Rp60 per saham.

2. PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK)

Dalam podcast bersama Ajaib Sekuritas, Andry Hakim mengakui keuntungan terbesarnya selama investasi 2025 berasal dari saham backdoor listing, salah satu yang pernah dibelinya adalah saham PACK.

PACK sebelumnya adalah saham perusahaan yang menjalankan bisnis perdagangan eceran kemasan plastik. Lalu perseroan mengubah haluan menjadi perusahaan holding yang berfokus pada sektor pertambangan mineral (nikel).

Saham PACK kini dikendalikan oleh PT Eco Energi Perkasa dengan kepemilikan sebanyak 753 juta saham, atau setara dengan 47,16 persen dari total saham terdaftar.

Pada perdagangan Jumat 17 Oktober 2025, saham PACK ditutup di harga Rp2.390 per saham, naik 9,63 persen. Dalam satu bulan terakhir, kenaikan harga sahamnya mencapai 20,40 persen.

Secara year on year, pertumbuhan harga saham PACK mencapai 5.331 persen. Pada akhir Oktober 2024, PACK masih di jual di bawah Rp100 per saham.

Meskipun terkenal dengan strategi backdoor listing-nya, Andry Hakim mewanti-wanti agar investor berhati-hati karena tidak semua saham backdoor listing memiliki potensi yang bagus dan layak dibeli.

Itulah informasi singkat tentang saham milik Andry Hakim.

(Nadya Kurnia)

Disclaimer: artikel ini bukanlah anjuran untuk jual atau beli saham, keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan investor.

Bisnis.com, JAKARTA — Papan skor di Bursa Efek Indonesia (BEI) memang tak lagi sesibuk dua tahun silam. Jika pada 2023 lantai bursa riuh dengan dentang lonceng emiten baru yang melantai, kini suasananya terlihat lebih senyap.

Tahun 2023, otoritas bursa diketahui mencatat rekor historis dengan 79 perusahaan melakukan initial public offering (IPO). Namun, tren ini kemudian berbalik arah secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Papan skor di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini tak lagi sesibuk dua tahun silam. Jika pada 2023 lantai bursa riuh dengan dentang lonceng emiten tanda baru menawarkan saham perdana, kini suasananya lebih senyap.

Tahun 2023, otoritas bursa diketahui mencatat rekor historis dengan 79 perusahaan melakukan initial public offering (IPO). Namun, tren ini kemudian berbalik arah secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya.