JAKARTA - Pengacara Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Ade Darmawan merespons langkah Pakar Telematika Roy Suryo melaporkan Advokat Lechumanan dan Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya. Ade pun bereaksi keras terhadap langkah hukum yang ditempuh Roy.

"Itu counter, kenapa itu terjadi karena Lechumanan pelapor akan memberatkan dia, itu pertama. Kedua adalah berarti dia ngajak perang, Ade Darmawan yang diajak perang. Akan kubuktikan, jangan sampai kau malu, kulawan kau (di pengadilan nanti)," ujarnya kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, laporan yang dibuat Roy Suryo terhadap Lechumanan dan Rismon Sianipar dilakukan untuk memberatkan keduanya, khususnya Lechumanan karena menjadi salah satu pelapor kasus dugaan ijazah Jokowi, yang membuat Roy Suryo menjadi tersangka. Selain itu, dia menilai laporan itu dibuat hanya untuk mengulur-ulur waktu pelimpahan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut.

Adapun kedatangannya ke Polda Metro Jaya pada hari ini, kata dia, dilakukan untuk menanyakan kelanjutan surat permohonan penahanan terhadap Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah Jokowi yang telah diajukan ke Dirreskrimum Polda Metro Jaya. Dia bersyukur bisa bertemu dan telah menyampaikan isi surat tersebut secara langsung.

"Alhamdulillah, kita diterima dengan baik, saya ketemu Dirkrimum ini susah banget, tapi alhamdulillah sudah diterima dalam rangka menyampaikan surat. Surat sudah dibaca dan (pertemuan berlangsung) alot," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum Merah Putih Suhadi menerangkan, pertemuan dia dengan Dirreskrimum Polda Metro Jaya merupakan tindak lanjut penyerahan surat permohonan yang dilakukan pada Selasa, 9 Juni 2026. Pasalnya, sebelum berkas dilimpahkan ke Kejaksaan, Polisi masih bisa melakukan penahanan terhadap Roy Suryo Cs.

"Di dalam hukum acara itu dimungkinkan sebelum perkara dilimpahkan. Jadi kewenangan penyidik itu ada 20 hari untuk melakukan penahanan," jelasnya.

Dia memaparkan alasan Roy Suryo untuk segera ditahan, pertama Roy Suryo merupakan residivis kasus ITE sehingga sudah sepatutnya Roy Suryo tidak mendapatkan perlakuan istimewa dari aparat penegak hukum.

"Dia residivis, itu sudah ada putusan pengadilan berkaitan dengan kasus Stupa (Candi Borobudur), kasus yang sama itu dilakukan lagi berkaitan UU ITE. Dahulu kan berkaitan Stupa itu UU ITE, sekarang juga berkaitan dugaan ijazah palsu ini menggunakan UU ITE, menyebarkan berita-berita bohong berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi yang dikatakan palsu oleh Roy Suryo," bebernya.

Selanjutnya, kata dia, berdasarkan Pasal 32 dan 35 UU ITE sebagaimana dikenakan pada Roy Suryo memiliki ancaman hukuman di atas 5 tahun, lantas alasan penahanan bisa dilakukan harus memiliki ancaman di atas 5 tahun. Sehingga, harusnya tidak ada alasan bagi polisi untuk tidak menahan Roy Suryo.

"Berikutnya UU KUHAP baru itu kan orang yang sudah ditetapkan tersangka kan nggak boleh lagi mengulangi perbuatan. Apa sih perbuatan yang diulang (Roy Suryo), itu menyebarkan berita ijazahnya Pak Jokowi palsu dan lain sebagainya, padahal sudah ditetapkan tersangka," ungkapnya.

Suhadi menambahkan, manakala Roy Suryo tidak kunjung dilakukan penahanan, terlebih oleh Kejaksaan nanti pascaberkasnya dilimpahkan tahap II ke Kejati Jakarta dan kasusnya disidangkan di pengadilan, Roy Suryo bisa terus menyebarkan tudingannya itu soal ijazah Jokowi. Perbuatan pengulangan itu akan menimbulkan suasana tidak kondusif bagi bangsa dan negara ini.

"Jadi kita tadi menyampaikan pada Pak Dir sebaiknya dilakukan penahanan, jangan lagi diberi kesempatan untuk diberi ruang-ruang bebas, di mana sudah terbukti ijazahnya Pak Jokowi itu benar, tapi terus dituduh melakukan serangkaian dugaan pemalsuan," pungkasnya.

JAKARTA - Pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji membeberkan konstruksi peristiwa yang dialami kliennya itu hingga berujung pada pelaporan terhadap Advokat Lechumanan dan Ahli Forensik Digital Rismon Hasiholan Sianipar ke Polda Metro Jaya.

"Lechumanan dilaporkan pasal 394 KUHP, memasukkan suatu keterangan yang diduga keterangan palsu di dalam suatu akta otentik yang merugikan kepentingan hukum seseorang, ancaman pidana 7 tahun. Peristiwa hukumnya Lechumanan pada tanggal 26 April 2025 membuka LP di Polres Jakarta Selatan," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Menurut Abdul Gafur, laporan polisi tentang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) oleh Lechumanan itu membuat polisi menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam 2 klaster, salah satunya menjerat Roy Suryo. Namun, Lechumanan dalam laporan itu diduga memberikan keterangan palsu akta otentik dengan menyampaikan korbannya adalah Peradi Bersatu.

"Apa yang diduga palsu dari keterangan atau dari laporannya Lechumanan, diduga palsu adanya konstruksi peristiwa hukum Lechumanan melaporkan ke Polres Jakarta Selatan sehingga para tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka, yaitu penghasutan ujaran kebencian dengan korban Peradi Bersatu," tuturnya.

Abdul Gafur menerangkan, pascapengkajian pihaknya menemukan adanya unsur kesengajaan memaksakan laporan tersebut. Terlebih, pascaLechumanan membuat laporan, Jokowi juga membuat laporan ke polisi 30 April 2025.

"Jadi sebetulnya yang membuka LP itu bukan Pak Jokowi duluan, tetapi yang membuka itu relawan Pak Jokowi, termasuk pendukung Pak Jokowi. Kami menduganya sengaja dipaksakan Lechumanan dan lainnya supaya pasal-pasal itu masuk sehingga mungkin perkara ini bisa naik ke perkara pidana," jelasnya.

Lihat video: Bongkar Fakta Koran KR 1981, Roy Suryo Temukan Clue Salah Ketik Penanggalan Jawa!



"Apa Peradi Bersatu itu korban dari penghasutan dan ujaran kebencian? Karena di dalam konstruksi hukum pidana, penghasutan maupun ujaran kebencian itu direspons oleh seseorang, oleh seorang mahluk hidup, bukan hewan, tapi manusia," ucapnya.

Abdul Gafur membeberkan, saat seseorang dikatakan menghasut, ada 3 unsur yang harus dipenuhi, pertama ada orang yang menghasut, kedua ada perbuatan yang menghasut, dan ketiga ada orang yang menjadi korban. Namun, dalam kasus tersebut korban justru badan hukum yang merupakan benda mati.

Lantas, kata dia, laporan Roy Suryo terhadap Rismon Sianipar, sejatinya dilakukan karena ada perbuatan berlanjut yang dilakukan Rismon melalui channel YouTubenya, Balige Akademi. Rismon memfitnah Roy Suryo soal pencatatan aset Kemenpora yang sejatinya persoalan itu telah mendapatkan kekuatan hukum tetal.

"Terkait polemik yang sebenarnya telah mendapatkan suatu keputusan hukum yang ingkrah, polemik soal pencatatan aset di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada saat Mas Roy menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Peristiwa hukum tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7 itu, Rismon seperti membuat serial-serial, ada kasur Rp175 juta, dia mempersoalkan pemancar antena, segala macam-segala macam," katanya.

"Fitnah-fitnah justru diluar persoalan sesungguhnya, yaitu ijazah yang hari ini belum mendapatkan kepastian hukum juga, kalau Rismon ingin fokus membela Pak Jokowi, ya sudah kami menghargai ada penulisan buku itu. Tetapi jangan kemudian membuat satu konten, membuat satu narasi diluar persoalan yang sesungguhnya," katanya.

JAKARTA - Roy Suryo menanggapi kemunculan kembali Rismon Hasiholan Sianipar di kanal YouTube Balige Academy yang kembali mengulas perkara lama yang pernah menyeret namanya saat menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Roy mengaku heran terkait langkah Rismon yang kembali membahas perkara yang disebutnya sebagai "kasus panci".

Menurut Roy, perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan sudah selesai sejak lama. Roy mengatakan kasus yang kembali diangkat Rismon merupakan perkara yang sempat bergulir pada 2018.

Ia menegaskan persoalan itu telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah Kementerian Pemuda dan Olahraga mencabut gugatan terhadap dirinya. “Dia malah membuka sebuah pemberitaan tahun 2018 dan menariknya apa, berita itu sudah inkrah,” kata Roy dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (6/6/2026),

Mantan Menpora itu menjelaskan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang saat itu dipimpin Imam Nahrawi sebagai penggantinya telah mencabut gugatan dan membayar biaya perkara. Karena itu, menurut Roy, persoalan tersebut telah selesai secara hukum.

"Artinya persoalan ini sudah selesai di ranah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, klir," ujarnya.

Lihatjuga: Dana MBG Dipotong Demi Biayai Proyek Mewah Pejabat?

Roy menilai tidak ada alasan untuk kembali mengungkit perkara tersebut. Ia bahkan menyebut langkah Rismon mengulas kembali kasus yang telah selesai sebagai tindakan yang tidak tepat.

"Dia mau-maunya kemudian malah mengangkat kembali sebuah kasus yang sebenarnya sudah selesai," pungkasnya.

JAKARTA - Kubu Roy Suryo cs melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar dan istrinya beserta tim ke Polda Metro Jaya. Mereka dipolisikan terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen ISBN buku Gibran End Game.

Pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji mengungkapkan, laporan itu dilakukan oleh orang bernama Subhan Palal dan Irwan di Polda Metro Jaya. "Hari ini resmi laporkan Rismon dkk di antaranya Rismon kemungkinan ada istrinya, karena sebagai editor dalam buku ini kemungkinan ada yang lain dan Pasal dilaporkan Pasal 391 tentang Pemalsuan dokumen," ujar Abdul di Polda Metro Jaya, Rabu (20/5/2026).

Rismon, istrinya, dan timnya diduga memalsukan ISBN buku Gibran End Game pada cetakan pertama. Sementara, pada cetakan kedua ISBN-nya sudah resmi.

"Diduga Rismon bersama istri dan timnya memalsukan ISBN dalam buku Gibran End Game versi pertama cetakan pertama karena ada dua cetakan. Pertama yang digunakan diduga palsu, pada cetakan kedua ISBN benar," katanya.

Abdul mengklaim setelah diajukan sejumlah bukti, Polda Metro Jaya menerima laporan tersebut. Isi buku tersebut tidak dipermasalahkan. Namun, yang jadi persoalan soal ISBN dari karya tulis itu.

"Soal bukunya isinya tak dipersoalkan yang dipersoalkan adalah ISBN buku pertama dengan ISBN 9786347378040 yang diduga palsu. Begitu dicetak kedua, ISBN sudah baru 9786347378033 ini ISBN terdaftar atas nama Rismon. ISBN pertama terdaftar atas nama orang lain. Kami sudah cek ke Perpusnas dan bisa ditrack," ungkap Abdul.

JAKARTA - Bareskrim Polri mendalami laporan dugaan penghasutan dan pencemaran nama baik yang dilayangkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) terhadap Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar. Saat ini, penyidik masih mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk bukti digital.

"Soal laporan Jusuf Kalla kemarin sudah kita klarifikasi. Kita masih kumpulkan bukti," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra, Jumat (8/5/2026).

Wira menjelaskan, penyidik juga mendalami bukti-bukti digital dalam perkara tersebut. Untuk proses pengumpulan dan penanganannya, Bareskrim akan berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber.

"Untuk bukti digitalnya kita akan koordinasi dengan Direktorat Siber nanti karena yang spesial untuk penanganan barang buktinya nanti kita koordinasikan," sambung dia.

Selain itu, kata Wira, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam tahap penyelidikan. Namun, ia belum memerinci identitas maupun jumlah saksi yang telah dimintai keterangan. "(Terlapor dipanggil) Belum. Karena abis itu saksi-saksi dulu," tutur dia.

Lihat video: Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar Soal Dugaan Fitnah Ijazah Joko Widodo



Sebelumnya, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), melalui kuasa hukumnya melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Laporan tersebut dibuat setelah nama JK disebut dalam polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dalam laporannya, Jusuf Kalla menyebut Rismon diduga menyampaikan pernyataan bahwa JK memberikan dana sebesar Rp5 miliar untuk mendanai pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi. Pernyataan ini pun dinilainya merupakan perbuatan hoaks dan fitnah serta pencemaran nama baik.

JAKARTA - Rismon Sianipar dilaporkan ke polisi terkait kasus dugaan penipuan dan perbuatan curang atas buku berjudul ‘Gibran End Game’. Laporan itu dibuat oleh mantan Ketua DPRD Morowali Irwan Arya ke Polda Metro Jaya.

Merespons laporan tersebut, kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang buka suara. Jahmada mengaku belum mengetahui detail laporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya.

“Saya Jahmada Girsang dan klienku Rismon menunggu tentang laporan itu, sebab kami tidak tahu pasal-pasal yang dilaporkan tentang peristiwa apa? Nanti pasti semua berjalan sesuai aturan hukum acara pidana yang baru,” kata Jahmada saat dihubungi wartawan, Sabtu (25/4/2026).

Diketahui, laporan yang dilayangkan Irwan Arya terhadap Rismon Sianipar itu teregister Nomor: LP/B/2952/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 24 April 2026.

"Saya melaporkan saudara Rismon Sianipar karena merasa tertipu telah membeli buku Gibran End Game di mana saya rencana membeli 200 hingga 300 buku dan baru membayar 60 buku," kata Irwan kepada wartawan Jumat (24/4/2026) malam.

Pelapor mengaku membeli buku Gibran End Game saat car free day di Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat pada Januari 2026. Pembelian buku dilakukan atas dasar ketertarikan dengan materi buku yang dituliskan oleh Rismon Sianipar.

Pelapor sudah membeli 60 eksemplar buku dengan total nilai uang telah dibayar Rp6.002.500. Namun kemudian Rismon membuat pernyataan yang membuatnya terkejut bahwa buku yang ditulis bohong dan palsu.

“Dalam berjalannya seiring waktu, tiba-tiba muncul pernyataan yang sangat mengagetkan buat saya. Saya terkejut dan tidak menyangka Saudara Rismon menganulir dan tidak mengakui bahwa ini buku yang ditulisnya benar. Dan dia menyatakan bahwa isi buku ini bohong dan palsu menurut dia,” ujar dia.

Dia menambahkan, dalam laporan itu ia turut menyerahkan bukti berupa pembayaran pembelian buku ‘Gibran End Game’. “(Bukti yang diserahkan) satu buku, yang kedua bukti pembayaran pembelian buku, dan ada beberapa teman-teman saksi,” ungkapnya.

Dalam laporannya, Irwan mencantumkan Pasal 492 UU 1/2023 dan/atau Pasal 486 KUHP tentang penipuan.

JAKARTA - Mantan Ketua DPRD Morowali Irwan Arya melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar terkait dugaan penipuan dan perbuatan curang buku berjudul Gibran End Game ke Polda Metro Jaya pada Jumat (24/4/2026). Laporan terhadap Rismon itu teregister Nomor: LP/B/2952/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 24 April 2026.

"Saya melaporkan saudara Rismon Sianipar karena merasa tertipu telah membeli buku Gibran End Game di mana saya rencana membeli 200 hingga 300 buku dan baru membayar 60 buku," kata Irwan kepada wartawan.

Pelapor mengaku membeli buku Gibran End Game saat car free day (CFD) di Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat pada Januari 2026. Pembelian buku dilakukan atas dasar ketertarikan dengan materi buku yang dituliskan oleh Rismon Sianipar.

Pelapor sudah membeli 60 eksemplar buku dengan total nilai uang telah dibayar Rp6.002.500. Namun kemudian Rismon membuat pernyataan yang membuatnya terkejut bahwa buku yang ditulis bohong dan palsu.



Irwan Arya melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar terkait dugaan penipuan dan perbuatan curang buku berjudul Gibran End Game ke Polda Metro Jaya pada Jumat (24/4/2026). Foto/Riyan Rizki

"Dalam berjalannya seiring waktu, tiba-tiba muncul pernyataan yang sangat mengagetkan buat saya. Saya terkejut dan tidak menyangka Saudara Rismon menganulir dan tidak mengakui bahwa ini buku yang ditulisnya benar. Dan dia menyatakan bahwa isi buku ini bohong dan palsu menurut dia," ujarnya.

Dia menambahkan, dalam laporan itu ia turut menyerahkan bukti berupa pembayaran pembelian buku Gibran End Game. "(Bukti yang diserahkan) satu buku, yang kedua bukti pembayaran pembelian buku, dan ada beberapa teman-teman saksi," ungkapnya.

Dalam laporannya, Irwan mencantumkan Pasal 492 UU 1/2023 dan/atau Pasal 486 KUHP tentang penipuan.

Sebagai informasi, status tersangka ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dinyatakan gugur. Status itu gugur seusai Rismon Sianipar mengajukan restorative justice (RJ).

"Secara otomatis status hukum tersangka bagi saudara RS sudah dicabut, karena dia sudah mengajukan permohonan maaf dan mengembalikan kondisi awal ke si korban," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).

Budi menjelaskan, Rismon Sianipar telah melalui proses mekanisme RJ dalam kasus tudingan ijazah Jokowi tersebut. "Setelah permohonan, terus didalami disampaikan pelapor juga menyetujui dilakukan mekanisme gelar perkara khusus restorative justice. Setelah itu memenuhi kriteria dalam mekanisme hukum, lalu dihentikan perkara SP3," ujarnya.

JAKARTA - Refly Harun, kuasa hukum Roy Suryo meminta Polda Metro Jaya membatalkan status Restorative Justice (RJ) Rismon Hasiolan Sianipar. Refly juga meminta kasus yang menjerat klienya dihentikan tanpa harus meminta maaf.

Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menilai, permintaan Refly Harus tidak masuk akal. Menurut Edi, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Rismon Hasiolan Sianipar sudah sesuai prosedur.

"Permintaan Refly Harun itu tidak masuk akal. Refly ingin membebaskan kliennya tapi tidak bersedia minta maaf," katanya, Kamis (23/4/2026).

Edi meminta semua pihak menghormati proses hukum dan mengikuti semua tahapan dalam proses hukum yang ada. Kalau ada yang keberatan putusan status RJ dan penetapan SP3 Rismon Sianipar silakan melakukan upaya hukum lain.

“Kepolisian sejauh ini terus memberikan ruang dan waktu kepada kedua belah pihak melakukan upaya damai guna mendapatkan keadilan restorative,” katanya.

Lihat video: Sekarang Lawan? Rismon: Roy Suryo Panik Sebentar Lagi Mau Dipenjara



Anggota Kompolnas periode 2012-2026 menyebut agar kedua belah pihak memenuhi semua syarat RJ secara formil yakni melakukan perdamaian antara pelaku dan korban, tidak ada penolakan dari korban, pelaku mengakui perbuatannya, dan kesepakatan dibuat secara sukarela.

Syarat RJ lainnya adalah perkara pidananya ringan dan pelaku bukanlah residivis serta ancaman pidana ringan di bawah lima tahun. Untuk ancaman hukuman yang lebih dari lima tahun, Ketua Prodi Magister Hukum ini menilai tidak ada masalah dan tidak perlu dipersoalkan karena kedua belah pihak sudah sepakat berdamai dan saling memaafkan.

"Kami meminta dalam melihat hukum itu jangan terlalu kaku. Ketika hukum itu sudah memberikan keadilan dan memberikan manfaat serta untuk kepentingan umum, penyidik memiliki kewenangan diskresi untuk itu. Kewenangan diskresi itu diatur dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri,” katanya.

Edi menambahkan, apa yang dilakukan Rismon seharusnya juga diikuti Roy Suryo dkk biar persoalan tudingan ijazah palsu ini tuntas. "Kita ingin kasus ini segera tuntas dan hasilnya bisa berikan rasa keadilan dan bermanfaat kepada semua pihak,” ucapnya.

JAKARTA - Tersangka kasus tindak pidana pencemaran nama baik Roy Suryo heran lantaran Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar berani meneliti ijazah Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Roy heran lantaran ijazah Rismon juga diduga palsu.

Hal itu disampaikan Roy langsung dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (21/4/2026). Roy awalnya memaparkan sejumlah temuan yang beredar terkait dugaan ijazah palsu Rismon berkaitan dengan stempel, security paper, hingga hasil scan.

"Yang paling sedih bagi saya, saya dan Dokter Tifa bagaimana bisa Doktor Rismon Hasiholan Sianipar berani meneliti ijazah Jokowi kalau ijazah sendiri palsu?" tanya Roy Suryo, Selasa (21/4/2026).

Menurut Roy, perbuatan Rismon berakibat fatal terhadap diri sendiri. Bahkan, atas perbuatannya, Rismon otomatis telah menghilangkan integritasnya sebagai ahli.

"Pengkhianatan besar itu, fatal banget. Orang yang sudah benar-benar tidak jujur pada dirinya itu akan kemudian udah cacat, sudah enggak punya integritas," imbuh dia.

Rismon yang hadir dalam kesempatan itu lantas memberikan tanggapan. Menurut Rismon, Roy memang kerap menyimpulkan sesuatu dengan cepat.

Padahal, menurut Rismon, Roy Suryo sendiri tidak mempunyai data penelitian sendiri akan tuduhan ijazah palsu terhadap dirinya.

"Itulah Anda selalu jump to conclusions, palsu, palsu, palsu. Datanya dari Anda enggak? Ini data cap basah, coba ditunjukkan itu transkrip nilai saya," ujar Rismon seraya memberikan transkrip nilainya.

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) mengaku heran mengapa persoalan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi dianggap sensitif, khususnya oleh para pendukungnya. Bahkan, dia sampai dilaporkan ke polisi soal dugaan penistaan agama usai menyinggung ijazah Jokowi.

"Saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini (laporan dugaan penistaan agama) timbul setelah saya mengadukan Rismon (Sianipar)," ujar JK, Sabtu (18/4/2026).

Menurut JK, tanggapannya soal ijazah Jokowi pascamelaporkan Rismon Sianipar dilakukan hanya agar publik damai. Pasalnya, persoalan keaslian ijazah Jokowi itu telah memunculkan konflik bagi masyarakat dan sejatinya bisa selesai dengan Jokowi menunjukkan ijazahnya tersebut diyakininya juga keasliannya.

"Saya mengatakan ini sudah dua tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak-berteriak, demo, sudahlah Pak Jokowi, sudahlah kasihlah (lihat) ijazah saja. Itu saja," tuturnya.

JK menambahkan, pernyataan itu pun disampaikan ke publik hanya semata-mata sebagai bentuk nasihat sebagai orang yang lebih tua belaka pada Jokowi. Namun, persoalan ijazah Jokowi itu seolah menjadi hal sensitif sehingga para pendukungnya malah menuduhnya melawan Jokowi pascamembuat pernyataan tersebut.

Lihat video: Dipolisikan Soal Ceramah UGM, JK: Fitnah Lebih Kejam dari Pembunuhan!

"Timbul lah ini (laporan). Sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Saya lihat itu (ijazah Jokowi) asli, kenapa tidak dikasih lihat? Membiarkan masyarakat ini berkelahi sendiri, saling memaki masyarakat," jelasnya.

"Ini lah saya ingin kasih tahu sama anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi, tapi karena sudah selesai, maka kita warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apalagi Pak JK itu, apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK sehingga begini? Apa saya tuduh Pak Jokowi? Ada gak? Saya tuduh gak? Ada gak? Saya lawan gak Pak Jokowi? Enggak," kata JK lagi.

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla (JK) bercerita saat hendak didatangi Rismon Hasiolan Sianipar untuk memberikan buku berjudul Gibran End Game. Namun, JK menolak untuk bertemu mereka karena tidak mau mencampuri urusan mereka.

"Si Rismon mau ketemu saya dengan tujuh orang. Saya tidak terima. Oleh temannya, saya tolak. Roy Suryo mau ketemu, saya tolak," ujarnya, Sabtu (18/4/2026).

Menurut JK, melalui rekannya itu, Rismon Sianipar bersama rombongan sempat berniat bertemu. Niatan itu disampaikan ke salah satu orang terdekatnya, hanya saja JK dengan tegas meminta orang dekatnya itu menolak niatan Rismon tersebut.

"Dia mau ketemu saya dengan tujuh orang, dia mau kasih bawa buku End Game ke saya. Mau ditemani oleh beberapa orang. Saya tolak. Saya tidak mau campuri urusan. Tapi ini soal Rismon itu sudah melibatkan semua orang. Dituduh lah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan saja," jelas JK lagi.

Lihat video: Dipolisikan Soal Ceramah UGM, JK: Fitnah Lebih Kejam dari Pembunuhan!

Bahkan, JK mengaku sampai dituduh mendanai Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifa dalam membongkar kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Padahal, dia tidak tahu menahu mengenai persoalan mereka itu.

"Apalagi saya, dituduh kasih Rp5 M. Mana saya kasih Rp5 M? Ketemu saja tidak tahu saya. Kenal pun tidak. Ini buktinya. WA-nya," katanya.

JAKARTA - Tifauzia Tyassuma atau akrab disapa dokter Tifa yang merupakan bagian kubu Roy Suryo mengungkapkan akan berkunjung ke Yamaguchi University Jepang dan Universitas Mataram. Ini untuk menelusuri langsung keaslian gelar Rismon Hasiholan Sianipar.

Saat ini ramai dugaan gelar Rismon dalam kartu identitasnya adalah palsu. “Saya klarifikasi saking saya penasaran, saya akan ke Jepang juga ke Yamaguchi University termasuk juga Universitas Mataram,” ujar Tifa dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (17/4/2026).

Dia berharap dugaan gelar palsu Rismon adalah tidak benar. Sehingga, dia harus membuktikannya secara langsung. “Karena saya tidak mau, saya tidak percaya kalau Rismon itu gelarnya palsu. Saya tidak percaya, karena itu saya harus membuktikan sendiri ke Yamaguchi University,” ucap dia.

Tifa juga berencana berkunjung ke Universitas Mataram guna menelusuri keaslian gelar Rismon. Apalagi Rismon pernah menjadi staf pengajar atau dosen di universitas tersebut.

“Saya mau ketemu rektor, ketemu dekan dari Fakultas Informatika. Karena saya berharap di sana Rismon memang jadi pegawai, jadi dosen di sana,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Tifa juga berencana datang ke Universitas Brawijaya untuk memastikan Rismon juga pernah menjadi staf pengajar di sana. Dia berharap hasil penelusurannya itu menunjukkan gelar yang didapat Rismon merupakan gelar asli.

“Begitu juga dengan Universitas Brawijaya yang mana Rismon beberapa kali pernah jadi staf pengajar di sana. Saya ingin apa? Bukan membuktikan bahwa gelar Rismon itu palsu, tidak. Saya ingin ketemu ijazah asli Rismon karena dia adik kelas saya di UGM,” ucapnya.