Bisnis.com, JAKARTA — Rencana kebijakan konversi gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG) ke gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG) berpotensi besar memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor dan menekan subsidi energi dalam jangka panjang.

Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan besar, mulai dari sisi infrastruktur, kesiapan regulasi, standar keselamatan, hingga kemampuan fiskal negara dan masyarakat.

Dengan kata lain, keberhasilan konversi LPG ke CNG sangat bergantung pada kesiapan regulasi, infrastruktur, dukungan fiskal, standardisasi keselamatan, serta roadmap implementasi yang realistis dan bertahap.

Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peluang dan Tantangan Rencana Kebijakan Konversi Penggunaan LPG dengan Menggunakan CNG” yang menghadirkan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi, Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Abra Talattov, dan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro.

Dalam paparannya, Anggota DEN Muhammad Kholid Syeirazi menjelaskan bahwa konsumsi LPG nasional terus meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025 kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 9,27 juta metrik ton (MT), sementara produksi domestik hanya sekitar 1,91 juta MT. Akibatnya, impor LPG Indonesia mencapai sekitar 7,47 juta MT per tahun.

Menurut Kholid, tingginya ketergantungan impor LPG membuat Indonesia semakin rentan terhadap dinamika geopolitik dan volatilitas harga energi global. Saat ini, sekitar 70% impor LPG Indonesia berasal dari Amerika Serikat, disusul Uni Emirat Arab sekitar 11,88%, dan Qatar sekitar 11,84%.

“Ketika struktur energi rumah tangga terlalu bergantung pada impor, maka gejolak global akan langsung berdampak pada APBN dan stabilitas ekonomi nasional,” ujar Kholid.

Dia juga menyoroti bahwa tekanan subsidi dan kompensasi energi nasional terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data DEN, total subsidi dan kompensasi energi meningkat dari sekitar Rp119,1 triliun pada 2015 menjadi Rp313,9 triliun pada 2025. Pada 2022 bahkan nilainya sempat melonjak hingga sekitar Rp551 triliun akibat lonjakan harga energi global pasca konflik Rusia-Ukraina.

Menurut Kholid, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mulai mendorong diversifikasi energi rumah tangga dan pemanfaatan gas domestik.

Dia menjelaskan bahwa sejak 2012 pemanfaatan gas bumi domestik telah melampaui volume ekspor gas nasional. Pada 2025, pemanfaatan domestik gas mencapai sekitar 3.882 BBtud, sementara ekspor turun menjadi sekitar 1.718 BBtud.

“Indonesia sebenarnya memiliki potensi gas domestik yang cukup besar. Tantangannya adalah bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi energi yang dapat diakses masyarakat secara aman, efisien, dan ekonomis,” jelasnya.

Dalam FGD tersebut, DEN juga memaparkan sejumlah keunggulan CNG dibandingkan dengan LPG. Dari sisi harga energi, gas alam memiliki biaya sekitar Rp38,5 per megajoule (MJ), jauh lebih rendah dibandingkan dengan LPG nonsubsidi yang dapat mencapai Rp285 per MJ.

Selain itu, CNG dinilai memiliki potensi besar untuk digunakan pada sektor rumah tangga, transportasi, dan industri.

Pada sektor transportasi, penggunaan CNG dinilai mampu menekan biaya operasional sekaligus menghasilkan emisi lebih rendah dibandingkan dengan BBM konvensional.

Sementara itu, penggunaan gas bumi pada sektor industri dinilai lebih efisien dan stabil dibandingkan dengan batu bara maupun BBM.

Namun demikian, Kholid menegaskan bahwa implementasi CNG rumah tangga masih menghadapi tantangan teknis dan keselamatan yang cukup besar. Salah satu isu utama adalah belum adanya standar internasional khusus untuk tabung CNG rumah tangga, termasuk katup, selang, dan instalasinya.

Dia menjelaskan bahwa tekanan tabung CNG dapat mencapai 150–200 bar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tabung LPG rumah tangga yang hanya sekitar 8 bar. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan material tabung menjadi jauh lebih kompleks dan mahal.

“Isu keselamatan menjadi aspek yang sangat krusial karena karakteristik CNG berbeda dengan LPG. Pemerintah perlu memastikan standardisasi dan sistem monitoring sebelum implementasi dilakukan secara luas,” tegasnya.

Selain itu, DEN juga menyoroti keterbatasan infrastruktur SPBG nasional. Saat ini jumlah SPBG aktif dinilai masih sangat terbatas dan belum tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga distribusi dan aksesibilitas CNG masih menjadi kendala utama.

Penguatan Ketahanan Energi Nasional

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menilai kebijakan konversi LPG ke CNG perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang penguatan ketahanan energi nasional dan pengurangan tekanan devisa.

Menurut Komaidi, substitusi LPG impor menggunakan gas domestik secara teoritis dapat memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar. Berdasarkan kajian awal ReforMiner, substitusi LPG impor berpotensi menghemat devisa sekitar US$820 juta—US$6 miliar tergantung skenario implementasi.

Namun demikian, dia mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut membutuhkan kesiapan pasokan gas, infrastruktur distribusi, serta dukungan fiskal yang tidak kecil. Untuk menggantikan seluruh impor LPG Indonesia, dibutuhkan sekitar 352,5 Bscf gas per tahun atau setara sekitar 965 MMscfd, yakni sekitar 10%–15% produksi gas nasional saat ini.

“Kebijakan konversi LPG ke CNG tidak dapat dilakukan secara instan. Pemerintah perlu memastikan keekonomian proyek, kesiapan infrastruktur, dan penerimaan masyarakat agar implementasinya realistis,” ujar Komaidi.

Dia juga menilai pemerintah perlu membandingkan berbagai opsi transisi energi rumah tangga secara lebih rasional, termasuk pengembangan jaringan gas kota (jargas), elektrifikasi, hingga alternatif fuel switching lainnya.

Sementara itu, Abra Talattov menilai keberhasilan program konversi LPG ke CNG sangat bergantung pada kesiapan roadmap fiskal dan reformasi subsidi energi nasional.

Menurut Abra, tingginya ketergantungan impor LPG membuat struktur subsidi energi Indonesia menjadi sangat sensitif terhadap perubahan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Dalam RAPBN 2026, subsidi LPG 3 kg ditetapkan sebesar Rp80,3 triliun dengan asumsi ICP US$70 per barel dan kurs Rp16.500 per dolar AS.

“Konversi LPG ke CNG tidak cukup hanya berbasis narasi ketahanan energi. Pemerintah juga harus memastikan keberlanjutan fiskal dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi,” ujar Abra.

Dia menjelaskan bahwa tantangan terbesar implementasi CNG rumah tangga adalah tingginya biaya awal konversi. Berdasarkan data, rumah tangga diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp7–Rp10 juta untuk mengganti tabung, regulator, nozzle, dan melakukan penyesuaian kompor.

Oleh karena itu, menurut Abra, pemerintah perlu menyiapkan roadmap pengembangan CNG yang mencakup reformasi subsidi energi, dukungan fiskal dan insentif investasi, skema pembiayaan konversi, pengembangan infrastruktur distribusi.

Abra juga menekankan bahwa transisi energi rumah tangga harus dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kesiapan sosial masyarakat.

Selain tantangan ekonomi dan infrastruktur, tantangan sosial implementasi CNG rumah tangga juga menjadi sorotan, termasuk rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan CNG, kekhawatiran terhadap keamanan tabung bertekanan tinggi, serta masih kuatnya ketergantungan masyarakat terhadap LPG subsidi.