Bisnis.com, JAKARTA — Rencana kebijakan konversi gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG) ke gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG) berpotensi besar memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor dan menekan subsidi energi dalam jangka panjang.

Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan besar, mulai dari sisi infrastruktur, kesiapan regulasi, standar keselamatan, hingga kemampuan fiskal negara dan masyarakat.

Dengan kata lain, keberhasilan konversi LPG ke CNG sangat bergantung pada kesiapan regulasi, infrastruktur, dukungan fiskal, standardisasi keselamatan, serta roadmap implementasi yang realistis dan bertahap.

Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peluang dan Tantangan Rencana Kebijakan Konversi Penggunaan LPG dengan Menggunakan CNG” yang menghadirkan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi, Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Abra Talattov, dan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro.

Dalam paparannya, Anggota DEN Muhammad Kholid Syeirazi menjelaskan bahwa konsumsi LPG nasional terus meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025 kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 9,27 juta metrik ton (MT), sementara produksi domestik hanya sekitar 1,91 juta MT. Akibatnya, impor LPG Indonesia mencapai sekitar 7,47 juta MT per tahun.

Menurut Kholid, tingginya ketergantungan impor LPG membuat Indonesia semakin rentan terhadap dinamika geopolitik dan volatilitas harga energi global. Saat ini, sekitar 70% impor LPG Indonesia berasal dari Amerika Serikat, disusul Uni Emirat Arab sekitar 11,88%, dan Qatar sekitar 11,84%.

“Ketika struktur energi rumah tangga terlalu bergantung pada impor, maka gejolak global akan langsung berdampak pada APBN dan stabilitas ekonomi nasional,” ujar Kholid.

Dia juga menyoroti bahwa tekanan subsidi dan kompensasi energi nasional terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data DEN, total subsidi dan kompensasi energi meningkat dari sekitar Rp119,1 triliun pada 2015 menjadi Rp313,9 triliun pada 2025. Pada 2022 bahkan nilainya sempat melonjak hingga sekitar Rp551 triliun akibat lonjakan harga energi global pasca konflik Rusia-Ukraina.

Menurut Kholid, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mulai mendorong diversifikasi energi rumah tangga dan pemanfaatan gas domestik.

Dia menjelaskan bahwa sejak 2012 pemanfaatan gas bumi domestik telah melampaui volume ekspor gas nasional. Pada 2025, pemanfaatan domestik gas mencapai sekitar 3.882 BBtud, sementara ekspor turun menjadi sekitar 1.718 BBtud.

“Indonesia sebenarnya memiliki potensi gas domestik yang cukup besar. Tantangannya adalah bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi energi yang dapat diakses masyarakat secara aman, efisien, dan ekonomis,” jelasnya.

Dalam FGD tersebut, DEN juga memaparkan sejumlah keunggulan CNG dibandingkan dengan LPG. Dari sisi harga energi, gas alam memiliki biaya sekitar Rp38,5 per megajoule (MJ), jauh lebih rendah dibandingkan dengan LPG nonsubsidi yang dapat mencapai Rp285 per MJ.

Selain itu, CNG dinilai memiliki potensi besar untuk digunakan pada sektor rumah tangga, transportasi, dan industri.

Pada sektor transportasi, penggunaan CNG dinilai mampu menekan biaya operasional sekaligus menghasilkan emisi lebih rendah dibandingkan dengan BBM konvensional.

Sementara itu, penggunaan gas bumi pada sektor industri dinilai lebih efisien dan stabil dibandingkan dengan batu bara maupun BBM.

Namun demikian, Kholid menegaskan bahwa implementasi CNG rumah tangga masih menghadapi tantangan teknis dan keselamatan yang cukup besar. Salah satu isu utama adalah belum adanya standar internasional khusus untuk tabung CNG rumah tangga, termasuk katup, selang, dan instalasinya.

Dia menjelaskan bahwa tekanan tabung CNG dapat mencapai 150–200 bar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tabung LPG rumah tangga yang hanya sekitar 8 bar. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan material tabung menjadi jauh lebih kompleks dan mahal.

“Isu keselamatan menjadi aspek yang sangat krusial karena karakteristik CNG berbeda dengan LPG. Pemerintah perlu memastikan standardisasi dan sistem monitoring sebelum implementasi dilakukan secara luas,” tegasnya.

Selain itu, DEN juga menyoroti keterbatasan infrastruktur SPBG nasional. Saat ini jumlah SPBG aktif dinilai masih sangat terbatas dan belum tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga distribusi dan aksesibilitas CNG masih menjadi kendala utama.

Penguatan Ketahanan Energi Nasional

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menilai kebijakan konversi LPG ke CNG perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang penguatan ketahanan energi nasional dan pengurangan tekanan devisa.

Menurut Komaidi, substitusi LPG impor menggunakan gas domestik secara teoritis dapat memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar. Berdasarkan kajian awal ReforMiner, substitusi LPG impor berpotensi menghemat devisa sekitar US$820 juta—US$6 miliar tergantung skenario implementasi.

Namun demikian, dia mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut membutuhkan kesiapan pasokan gas, infrastruktur distribusi, serta dukungan fiskal yang tidak kecil. Untuk menggantikan seluruh impor LPG Indonesia, dibutuhkan sekitar 352,5 Bscf gas per tahun atau setara sekitar 965 MMscfd, yakni sekitar 10%–15% produksi gas nasional saat ini.

“Kebijakan konversi LPG ke CNG tidak dapat dilakukan secara instan. Pemerintah perlu memastikan keekonomian proyek, kesiapan infrastruktur, dan penerimaan masyarakat agar implementasinya realistis,” ujar Komaidi.

Dia juga menilai pemerintah perlu membandingkan berbagai opsi transisi energi rumah tangga secara lebih rasional, termasuk pengembangan jaringan gas kota (jargas), elektrifikasi, hingga alternatif fuel switching lainnya.

Sementara itu, Abra Talattov menilai keberhasilan program konversi LPG ke CNG sangat bergantung pada kesiapan roadmap fiskal dan reformasi subsidi energi nasional.

Menurut Abra, tingginya ketergantungan impor LPG membuat struktur subsidi energi Indonesia menjadi sangat sensitif terhadap perubahan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Dalam RAPBN 2026, subsidi LPG 3 kg ditetapkan sebesar Rp80,3 triliun dengan asumsi ICP US$70 per barel dan kurs Rp16.500 per dolar AS.

“Konversi LPG ke CNG tidak cukup hanya berbasis narasi ketahanan energi. Pemerintah juga harus memastikan keberlanjutan fiskal dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi,” ujar Abra.

Dia menjelaskan bahwa tantangan terbesar implementasi CNG rumah tangga adalah tingginya biaya awal konversi. Berdasarkan data, rumah tangga diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp7–Rp10 juta untuk mengganti tabung, regulator, nozzle, dan melakukan penyesuaian kompor.

Oleh karena itu, menurut Abra, pemerintah perlu menyiapkan roadmap pengembangan CNG yang mencakup reformasi subsidi energi, dukungan fiskal dan insentif investasi, skema pembiayaan konversi, pengembangan infrastruktur distribusi.

Abra juga menekankan bahwa transisi energi rumah tangga harus dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kesiapan sosial masyarakat.

Selain tantangan ekonomi dan infrastruktur, tantangan sosial implementasi CNG rumah tangga juga menjadi sorotan, termasuk rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan CNG, kekhawatiran terhadap keamanan tabung bertekanan tinggi, serta masih kuatnya ketergantungan masyarakat terhadap LPG subsidi.

Bisnis.com, PALEMBANG— PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mulai mengantisipasi potensi lonjakan konsumsi BBM dan LPG di wilayah Sumatra Bagian Selatan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Kenaikan kebutuhan energi diperkirakan terjadi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, distribusi logistik, hingga aktivitas rumah tangga selama periode libur keagamaan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Rusminto Wahyudi mengatakan perusahaan telah melakukan build up stok dan memastikan kesiapan operasional seluruh lembaga penyalur untuk menjaga distribusi energi tetap lancar selama Idul Adha.

“Menjelang Idul Adha biasanya konsumsi energi meningkat, baik untuk BBM maupun LPG. Karena itu kami melakukan antisipasi lebih awal dengan memastikan stok dalam kondisi aman serta seluruh sarana dan fasilitas penyaluran siap beroperasi optimal,” ujar Rusminto, Selasa (20/5/2026).

Dia menjelaskan Pertamina terus memantau perkembangan kebutuhan di lapangan guna menyesuaikan penyaluran apabila terjadi lonjakan konsumsi di sejumlah daerah.

Bahkan, imbuhnya, jika diperlukan penyaluran BBM maupun LPG akan ditambah sesuai kebutuhan masyarakat.

“Namun untuk produk subsidi dan penugasan tentu tetap mengacu pada kuota yang telah ditetapkan pemerintah,” katanya.

Selain memastikan ketersediaan pasokan, Pertamina juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengawasi distribusi BBM dan LPG subsidi agar tetap tepat sasaran.

Menurut Rusminto, pengawasan distribusi menjadi penting terutama pada periode hari besar keagamaan ketika konsumsi masyarakat cenderung meningkat.

“Kami juga mengajak masyarakat menggunakan BBM subsidi dan LPG 3 kilogram sesuai peruntukannya agar distribusi energi subsidi dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran sebanyak 5,8 juta tabung LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh tanah air selama libur panjang pekan ini.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan penambahan fakultatif tersebut disalurkan secara bertahap di berbagai wilayah dengan mempertimbangkan tren konsumsi dan kebutuhan masyarakat.

"Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menjaga ketahanan dan keandalan pasokan energi, khususnya LPG subsidi bagi masyarakat yang berhak," ujarnya.

Roberth mengatakan penambahan penyaluran dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi LPG khususnya rumah tangga selama momentum libur panjang.

"Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran LPG 3 kg secara nasional sebanyak 5,8 juta tabung. Langkah ini kami lakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan distribusi LPG subsidi berjalan lancar di seluruh wilayah," sebut Roberth.

Ia menambahkan masyarakat diimbau untuk membeli LPG 3 kg sesuai peruntukannya dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi dapat merata dan tepat sasaran.

"LPG 3 kg merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Kami mengajak masyarakat mampu untuk menggunakan LPG nonsubsidi Bright Gas agar subsidi energi lebih tepat sasaran," jelasnya.

Pertamina Patra Niaga juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta agen dan pangkalan LPG untuk memastikan distribusi tambahan berjalan optimal selama masa libur panjang.

"Masyarakat dapat memperoleh informasi terkait layanan dan produk Pertamina melalui Pertamina Contact Center 135," ujar Roberth.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah gencar mengamankan pasokan LPG di tengah tingginya ketergantungan terhadap impor. Tingginya ketergantungan impor membuat ketahanan energi RI rentan terhadap gangguan rantai pasok global akibat konflik geopolitik.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat impor LPG Indonesia mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun dan diproyeksikan naik menjadi 7,8 juta ton pada 2026. Sementara itu, produksi dalam negeri hanya berada di kisaran 1,6 juta hingga 1,97 juta ton, jauh di bawah konsumsi nasional sekitar 8,5 juta ton.

Saat ini, sekitar 70% pasokan impor berasal dari Amerika Serikat (AS) dan 30% dari Timur Tengah, khususnya Saudi Aramco.

Adapun, pemerintah berburu LPG, baik dari sumber impor maupun produksi LPG dalam negeri. Untuk alternatif sumber impor, Kementerian ESDM mengincar pasokan dari negara-negara Asia dan Asean.

Sementara dari dalam negeri, pemerintah melakukan optimalisasi kilang-kilang dalam negeri untuk memproduksi LPG. Salah satu optimalisasi yang didorong adalah pengalihan sebagian produksi propylene dan nafta di RDMP Balikpapan untuk produksi LPG.

Lantas, bagaimana sebenarnya gambaran soal konsumsi LPG dan pasokannya baik dari produksi dalam negeri maupun impor?

Berdasarkan data yang diolah dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi LPG Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam 5 tahun terakhir.

Pada 2021, konsumsi LPG tercatat sebesar 8,36 juta ton dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 9,24 juta ton pada 2025.

Kenaikan konsumsi tersebut diikuti oleh peningkatan impor dalam skala yang hampir sebanding. Volume impor naik dari 6,34 juta ton pada 2021 menjadi 7,49 juta ton pada 2025.

Di sisi lain, produksi LPG domestik cenderung stagnan. Dalam periode yang sama, produksi hanya bergerak tipis di kisaran 1,90 juta ton hingga 1,99 juta ton, tanpa menunjukkan peningkatan signifikan yang mampu mengimbangi pertumbuhan konsumsi.

Kondisi tersebut berdampak pada tingginya rasio impor terhadap konsumsi nasional. Rasio ini meningkat dari 75,84% pada 2021 menjadi 81,06% pada 2025, dengan sempat mencapai 79,79% pada 2023 dan sedikit menurun pada 2024 sebelum kembali naik.

Data Konsumsi, Impor, dan Produksi LPG Indonesia

Sumber: Laporan Kinerja Dirjen Migas 2025, diolah

Sebelumnya, Kementerian ESDM memutuskan untuk memprioritaskan pemenuhan LPG bagi kebutuhan rumah tangga, terutama LPG 3 kilogram, di tengah gangguan pasokan global akibat konflik di Timur Tengah.

Sekretaris Jenderal Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan, salah satu upaya pemenuhan tersebut adalah dengan optimalisasi kilang domestik. Hal ini termasuk pengalihan sebagian produksi dari propylene ke LPG dengan memanfaatkan bahan baku nafta di Kilang Balikpapan.

“RDMP Balikpapan yang menghasilkan propylene di mana produknya sebenarnya harganya lebih tinggi, produk ini dikurangi produksinya dan bahan baku nafta digeser untuk memperkaya produk LPG,” kata Rizwi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI yang dikutip melalui siaran daring, Jumat (10/4/2026). (Lorenzo Anugrah Mahardhika)

Bisnis.com, SURABAYA — Konsumsi BBM (gasoline) naik 19% dan avtur 13% dari rata-rata konsumsi normal, sedangkan gasoil mengalami penurunan seiring berkurangnya aktivitas industri selama libur panjang di Jatim.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Iwan Yudha Wibawa, mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga kelancaran layanan energi selama masa Satgas. Untuk wilayah Jatim sendiri terjadi kenaikan konsumsi pada produk LPG dibandingkan kondisi normal, yakni sebesar 6,2%.

“Terimakasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh stakeholders, baik dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Hiswana Migas, serta rekan-rekan media. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada seluruh tim Pertamina yang siaga penuh, serta keluarga mereka yang turut mendukung kelancaran operasional selama masa Satgas,” ujar Iwan dikutip Senin (6/4/2026).

Satgas RAFI 2026 yang berlangsung sejak 9 Maret lalu, kata dia, bertugas memastikan distribusi energi tetap aman dan lancar di seluruh wilayah kerja Pertamina termasuk Jatim, khususnya selama momen Ramadan dan Idulfitri yang identik dengan peningkatan konsumsi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menambahkan ketersediaan stok BBM, LPG, dan Avtur selama masa Satgas terjaga dalam kondisi aman, dengan ketahanan stok yang bervariasi mulai dari 8 hingga 15 hari tergantung produk dan wilayah.

Selama masa Satgas RAFI 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan kesiapan infrastruktur distribusi di Jatim melalui pengoperasian 6 Terminal BBM (Fuel dan Integrated Terminal), 1016 SPBU, 33 SPBUN, 969 Agen LPG, dan 6 Aviation Fuel Terminal. Operasional ini dikendalikan melalui sistem monitoring yang aktif selama 24 jam penuh.

Guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat, dia menegaskan, Pertamina Patra Niaga juga menyediakan layanan tambahan bagi pemudik dengan menghadirkan Serambi MyPertamina dan untuk masyarakat Jatim patut berbangga karena Jatim menjadi 1 dari 2 wilayah yang terpilih di Regional Jatimbalinus, yakni di SPBU KM 66A Malang-Pandaan dan Bandara Juanda.

Serambi ini menarik perhatian tersendiri dengan beragam fasilitas serba gratis yang ditawarkan, mulai dari area beristirahat, nursery, barbershop, mini klinik, area bermain anak, porter gratis dan beragam promo menarik salah satunya tukar poin MyPertamina dengan merchandise.

Ahad menegaskan, hasil evaluasi Satgas Ramadan dan Idul Fitri 2026 akan menjadi landasan untuk menyempurnakan strategi distribusi energi ke depan.

“Kami akan terus meningkatkan keandalan layanan, terutama untuk wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan lonjakan konsumsi, agar kebutuhan energi masyarakat senantiasa terpenuhi,” ucapnya. (K24)

Bisnis.com, SEMARANG - Mobilitas masyarakat selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Tengah-DI Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah mencatat adanya pergeseran pola konsumsi baik pada sektor bahan bakar minyak (BBM) maupun Liquefied Petroleum Gas (LPG) seiring dengan tingginya aktivitas kendaraan pribadi dan kebutuhan rumah tangga selama masa Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri (Satgas RAFI) 2026.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Regional Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan, menegaskan bahwa perusahaan telah melakukan mitigasi menyeluruh untuk menjamin ketersediaan energi di jalur-jalur krusial.

"Secara regional, Pertamina memastikan ketahanan energi tetap terjaga, dengan ketersediaan stok energi hingga 29,2 kali lipat dari rata-rata konsumsi harian," ujar Taufiq pada Senin (30/3/2026).

Jaminan stok yang melimpah ini disiapkan untuk merespons lonjakan permintaan yang drastis di SPBU tol maupun jalur arteri tanpa mengganggu rantai distribusi ke masyarakat luas.

Berdasarkan data realisasi harian, konsumsi BBM ritel jenis gasoline atau bensin seperti Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo mengalami kenaikan tajam sebesar 28,4%.

Volume penggunaan meningkat dari rata-rata normal sebesar 12.943 kiloliter (KL) menjadi 16.625 KL per hari.

Puncak konsumsi gasoline terjadi pada tanggal 19 Maret 2026, di mana volume penyaluran menembus angka 20.681 KL yang didominasi oleh penggunaan kendaraan roda empat dan roda dua pribadi.

Kondisi berbeda terjadi pada sektor gasoil, yakni bahan bakar untuk mesin diesel seperti Biosolar, Dexlite, dan Pertamina Dex, yang justru mencatatkan penurunan sebesar 10,2%.

Rata-rata harian konsumsi gasoil turun dari 7.069 KL menjadi 6.350 KL per hari. Penurunan ini merupakan dampak langsung dari kebijakan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang non-logistik selama masa libur Idulfitri, yang secara efektif mengurangi volume kendaraan berat di jalan raya dibandingkan hari-hari biasa.

Pada sektor LPG, rata-rata realisasi harian secara total mengalami pertumbuhan sebesar 6,7%, dari 4.854 metrik ton (MT) menjadi 5.179 MT per hari.

Kenaikan tertinggi terlihat pada LPG subsidi 3 kg yang meningkat 7,2% dari posisi 4.630 MT per hari menjadi 4.965 MT per hari. Sebaliknya, LPG non-subsidi mengalami penurunan tipis sebesar 4,7% ke angka 214 MT per hari.

Momentum puncak penggunaan gas untuk kebutuhan rumah tangga dan UMKM terjadi pada 18/03/2026 dengan volume total mencapai 5.424 MT.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran perjalanan masyarakat, Pertamina juga mengoperasikan layanan Serambi MyPertamina di 6 unit strategis di Jawa Bagian Tengah.

Fasilitas ini tersedia di Rest Area 379 A, KM 260 B, KM 19 A, Bandara Ahmad Yani, Bandara Yogyakarta Internasional, dan Stasiun Purwokerto.

Layanan ini menyediakan fasilitas gratis seperti ruang istirahat ber-AC, layanan kesehatan, hingga takjil bagi para pemudik yang membutuhkan tempat beristirahat sejenak di tengah perjalanan panjang.

Selain penyediaan fisik, Pertamina mengoptimalkan aplikasi MyPertamina guna membantu pemudik memantau lokasi SPBU terdekat dan ketersediaan stok secara real-time.

Perusahaan terus mengimbau masyarakat untuk menerapkan Gerakan Hemat Energi dan menghindari perilaku beli panik karena pasokan dipastikan sangat mencukupi.

"Pertamina mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak dan efisien selama perjalanan, serta tidak melakukan panic buying karena stok dalam kondisi aman dan distribusi berjalan normal," tegas Taufiq.

Bisnis.com, MEDAN — Deretan penjaja aneka takjil dan kuliner lain untuk menu berbuka puasa mulai memadati sisi-sisi jalan strategis di Medan sejak hari pertama puasa Ramadan 1447 Hijriah.

Seperti yang terlihat di satu bagian Jalan Amaliun Kecamatan Medan Area, lokasi permukiman dan pertokoan yang terletak tak jauh dari Masjid Raya Al Mashun Medan. Kawasan yang disebut sebagai salah satu pusat permukiman masyarakat suku Minang Sumatra Barat di Medan ini berubah menjadi sentra kuliner setiap datang bulan Ramadan.

Sekitar pukul 15.00 WIB, satu per satu pedagang takjil mulai membentangkan lapak mereka. Ada yang menggunakan gerobak keliling, etalase kaca maupun modifikasi dari kayu dan plastik, bahkan meja kayu sederhana untuk memajang aneka makanan untuk berbuka. Kondisi ini tentu kontras dengan kondisi di bulan selain Ramadan.

Selain makanan matang yang siap bungkus seperti kue basah atau jajanan pasar, tak sedikit di antara pedagang yang menjual makanan panas atau dimasak di tempat. Seperti halnya bakso bakar, cemilan telur gulung, tempura goreng, bakso, sate, bahkan aneka penyetan/menu bakaran untuk teman santap nasi sesudah berbuka.

Maraknya penjaja-penjaja kuliner saat Ramadan, termasuk dengan perhelatan Ramadan Fair atau pusat kuliner Ramadan yang rutin digelar Pemko Medan diprediksi akan meningkatkan penggunaan gas elpiji (LPG).

Area Manager Comm, Rel, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan prediksi kenaikan penggunaan LPG selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026 meningkat hingga 3,8%.

"Perkiraan peningkatan 3,8% dibandingkan rerata konsumsi normal harian. Pada kondisi normal rata-rata penyaluran LPG di wilayah Sumbagut sebanyak 3.733 MT per hari. Selama Ramadan dan Idulfitri 2026 diperkirakan meningkat menjadi 3.874 MT per hari,” jelas Fahrougi dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (21/2/2026).

Dia menjelaskan peningkatan kebutuhan LPG sejalan dengan tingginya aktivitas rumah tangga dan usaha mikro serta kebutuhan kuliner saat periode Ramadan.

Pertamina Patra Niaga pun berkomitmen memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan distribusi yang optimal.

Namun, dia mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg sesuai peruntukannya. Pembelian pun sebaiknya dilakukan di pangkalan resmi agar memperoleh harga sesuai ketentuan pemerintah.

Dalam hal pengawasan, Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan menghubungi Call Center Pertamina.

"Kami juga terus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian, Agen LPG, serta Pangkalan untuk menjaga kelancaran distribusi LPG,” katanya.
(240)

Bisnis.com,JAKARTA — Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyoroti wacana pemerintah memperketat penjualan LPG 3 kg agar tepat sasaran.
Terbaru PT Pertamina Patra Niaga merekomendasikan pembatasan penyaluran dilakukan mulai tahun ini. Perinciannya, penyaluran setidaknya bisa dilakukan normal selama kuartal I/2026 terlebih dahulu.
Kemudian, penerapan pembatasan pembelian untuk rumah tangga menjadi maksimal 10 tabung per bulan per kartu keluarga (KK) pada kuartal II dan kuartal III/2026.
Menurut perusahaan tersebut, jika pembatasan tidak dilakukan, penyaluran LPG 3 kg bisa tembus ke level 8,7 juta ton pada 2026. Angka tersebut naik dari realisasi penyaluran LPG 3 kg pada 2025 yang sebesar 8,51 juta ton.
Yusuf berpendapat, rekomendasi Pertamina itu masuk akal sebagai langkah awal, tetapi belum bisa disebut ideal. Dia berpendapat, batas maksimal 10 tabung per KK per bulan memang bisa menahan konsumsi berlebih dan memberi sinyal pengendalian fiskal, tetapi dampaknya masih relatif kecil.
"Proyeksi konsumsi hanya turun dari sekitar 8,7 juta ton menjadi 8,3 juta ton, sedangkan kuota APBN 2026 ada di 8 juta ton. Artinya pengetatan ini lebih bersifat koreksi ringan, belum perubahan struktural yang benar-benar menggigit," tutur Yusuf kepada Bisnis, Kamis (29/1/2026).
Selain itu, angka 10 tabung juga masih cukup longgar sehingga rumah tangga mampu, UMKM, bahkan sebagian pengguna komersial masih bisa tetap menikmati LPG subsidi.
Soal ketepatan sasaran, kata Yusuf, kebijakan ini berpotensi memperbaiki, tapi belum otomatis menjamin tepat sasaran. Apalagi, saat ini masih ada sekitar 40% LPG 3 kg yang dinikmati kelompok non-miskin.
Dia menilai, pembatasan konsumsi gas melon per KK dan rencana berbasis desil memang membantu. Namun, karena penajaman data baru berjalan penuh di kuartal IV, sepanjang sebagian besar tahun kebocoran masih mungkin terjadi.
"Di lapangan juga ada risiko administratif seperti titip NIK, jual beli jatah, atau distribusi informal, sehingga penurunan di atas kertas belum tentu sepenuhnya mencerminkan efisiensi nyata," imbuh Yusuf.
Oleh sebab itu, pengetatan kuota seharusnya dibarengi perbaikan skema subsidi, dari subsidi barang ke subsidi penerima, agar insentif ekonomi yang bekerja, bukan hanya larangan fisik.
Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan bahwa dari sisi fiskal, dengan asumsi konsumsi ditekan dari 8,7 juta ton menjadi sekitar 8,3 juta ton, ada pengurangan sekitar 400.000 ton LPG. Dengan konversi 1 ton sekitar 333 tabung dan subsidi sekitar Rp36.000 per tabung, penghematannya berada di kisaran Rp4,8 triliun per tahun.
Menurutnya, itu angka yang positif, tetapi relatif kecil dibanding total subsidi energi yang lebih dari Rp100 triliun.
"Jadi kesimpulannya, kebijakan ini tidak keliru, tapi masih setengah jalan: ia menekan konsumsi sedikit, tapi belum menyentuh akar masalah utama, yaitu salah sasaran dan harga LPG yang terlalu murah bagi kelompok mampu. Untuk pengendalian yang berkelanjutan, pendekatannya harus lebih struktural, bukan sekadar membatasi jumlah tabung per bulan," jelas Yusuf.
Adapun, rekomendasi skema pengetatan penjualan LPG 3 kg itu disampaikan oleh Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (27/1/2026).
Dia juga menegaskan bahwa harus ada aturan detail terkait pembatasan penyaluran LPG 3 kg tersebut. Dengan begitu, dana subsidi pun bisa hemat.
"Untuk pembatasan penggunaan LPG ini bisa dikeluarkan aturan lebih baik lagi sehingga pemakaian LPG subsidi ini bisa kita kontrol lebih baik lagi, bahkan bisa menurun," tutur Achmad.

Bisnis.com, MALANG — Konsumsi produk LPG di Jatim naik 4,2% pada periode Nataru 2025/2026. Adapun konsumsi bahan bakar minyak (BBM/gasoline) dan avtur cenderung sama, dan gasoil justru turun karena berkurangnya aktivitas industri selama libur panjang.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Iwan Yudha Wibawa, mengatakan Pertamina Patra Niaga resmi menutup pelaksanaan Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru (Satgas Nataru) 2025/2026 pada pekan lalu, Sabtu (11/1/2026). Tim telah menjaga pasokan energi dengan aman pada masa Natal dan Tahun Baru, mulai dari arus pergi hingga arus balik.

“Pada masa arus pergi dan arus balik, perjalanan masyarakat Jatim terpantau aman dan lancar,” ujarnya dikutip, Rabu (21/1/2026).

Adapun angka kecelakaan turun dibanding tahun sebelumnya berdasar data yang dilansir Polda Jatim. Selain pengaturan lalu lintas yang patut diapresiasi, sejumlah peran pendukung seperti sarana beristirahat dan ketersediaan energi memegang peranan penting dalam berkurangnya risiko kecelakaan.

Dia mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga kelancaran layanan energi selama masa Satgas.

“Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh stakeholders, baik dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Hiswana Migas, serta rekan-rekan media. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada seluruh tim Pertamina yang siaga penuh, serta keluarga mereka yang turut mendukung kelancaran operasional selama masa Satgas,” ujar Yudha.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan ketersediaan stok BBM, LPG, dan Avtur selama masa Satgas terjaga dalam kondisi aman, dengan ketahanan stok yang bervariasi mulai dari 8 hingga 15 hari tergantung produk dan wilayah.

Selama masa Satgas Nataru 2025/2026, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan kesiapan infrastruktur distribusi di Jatim melalui pengoperasian 6 Terminal BBM (Fuel dan Integrated Terminal), 1010 SPBU, 33 SPBUN, 961 Agen LPG, dan 5 Aviation Fuel Terminal. Operasional ini dikendalikan melalui sistem monitoring yang aktif selama 24 jam penuh.

“Kami akan terus meningkatkan keandalan layanan, terutama untuk wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan lonjakan konsumsi, agar kebutuhan energi masyarakat senantiasa terpenuhi,” ucapnya. (K24)

Bisnis.com, PEKANBARU-- Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis gasoline di Provinsi Riau tercatat mengalami kenaikan signifikan selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi menjelaskan pihaknya mencatat konsumsi gasoline di Riau meningkat sekitar 5,8% dibandingkan rerata normal, seiring tingginya mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.

Kenaikan konsumsi tersebut terungkap dalam evaluasi penutupan Satuan Tugas (Satgas) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang berlangsung sejak 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026. Selama periode itu, Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi di wilayah Sumbagut tetap aman dan terkendali.

"Selain gasoline, konsumsi LPG di Provinsi Riau juga menunjukkan tren positif dengan kenaikan sekitar 1,9%. Peningkatan ini mencerminkan aktivitas masyarakat yang meningkat, baik untuk kebutuhan transportasi maupun rumah tangga selama masa libur panjang," ungkapnya Kamis (15/1/2025).

Secara regional di wilayah Sumbagut, realisasi penyaluran BBM jenis gasoline tercatat naik sekitar 1,1%, sementara penyaluran avtur melonjak hingga 17% dibandingkan kondisi normal, seiring meningkatnya aktivitas transportasi darat dan udara. Dari sisi ketahanan stok, hingga pertengahan Januari 2026, kondisi BBM dan LPG di wilayah Sumbagut berada dalam status aman dengan coverage days berkisar antara 6,2 hingga 36 hari.

Pihaknya menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelancaran distribusi energi selama periode Nataru.

“Berakhirnya Satgas Natal dan Tahun Baru 2025/2026 merupakan hasil sinergi yang solid antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat, serta seluruh mitra kerja. Di Riau, peningkatan konsumsi gasoline menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat, dan alhamdulillah seluruh kebutuhan energi dapat kami jaga tetap aman dan andal,” ujar Sunardi.

Sementara itu, Group Head Operation Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Basuki Santoso, menegaskan bahwa meski Satgas Nataru telah berakhir, pengawasan distribusi energi tetap dilanjutkan.

“Pasca penutupan Satgas, pengawasan distribusi tetap kami lakukan dalam pola operasi normal. Evaluasi selama Satgas menjadi bekal penting untuk menjaga keandalan penyaluran BBM dan LPG, termasuk dalam menghadapi dinamika konsumsi dan kondisi cuaca ke depan,” jelasnya.

Dengan berakhirnya Satgas Nataru 2025/2026, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan energi dan kualitas layanan, khususnya di Provinsi Riau yang mencatat pertumbuhan konsumsi energi tertinggi di wilayah Sumatera Bagian Utara selama periode libur akhir tahun.

Bisnis.com, PADANG - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) menyampaikan seiring berakhirnya masa pelaksanaan Satuan Tugas (Satgas) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang berlangsung sejak 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026 terpantau kebutuhan energi meningkat di wilayah Sumatra Barat.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi mengatakan dari data yang dicatat Satgas distribusi BBM dan LPG selama pelaksanaan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Ranah Minang tetap berjalan stabil dan terkendali.

“Berdasarkan hasil evaluasi, konsumsi Gasoline di Sumbar tercatat meningkat sekitar 0,2% sementara konsumsi LPG mengalami kenaikan sekitar 1,2% dibandingkan rerata normal,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (15/1/2026).

Dia menyampaikan kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi di tengah dinamika libur akhir tahun.

Menurutnya Pertamina Patra Niaga Sumbagut juga memastikan kelancaran distribusi energi di Sumbar meskipun terdapat tantangan kebencanaan di sejumlah wilayah, melalui penguatan pengawasan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat.

Sunardi menjelaskan melihat secara regional, realisasi penyaluran BBM jenis gasoline tercatat meningkat sekitar 1,1%, sementara penyaluran Avtur mengalami peningkatan hingga 17% dibandingkan rerata normal, seiring meningkatnya aktivitas transportasi darat dan udara.

Dari sisi ketahanan stok, hingga pertengahan Januari 2026, kondisi BBM dan LPG di wilayah Sumbagut berada dalam status aman dengan coverage days berkisar antara 6,2 hingga 36 hari.

“Dinamika konsumsi energi selama Satgas menunjukkan variasi di masing-masing provinsi,” sebutnya.

Misalnya selain di Sumbar, melihat pada Provinsi Riau mencatat peningkatan konsumsi gasoline paling menonjol di wilayah Sumbagut, yakni sekitar 5,8%, sejalan dengan tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur.

“Konsumsi LPG di provinsi ini juga menunjukkan tren positif dengan kenaikan sekitar 1,9%,” ungkapnya.

Group Head Operation Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Basuki Santoso, menegaskan bahwa berakhirnya Satgas tidak mengurangi intensitas pengawasan distribusi energi.

“Pasca penutupan Satgas, pengawasan distribusi tetap kami lanjutkan dalam pola operasi normal. Evaluasi selama Satgas menjadi bekal penting untuk menjaga keandalan penyaluran BBM dan LPG, termasuk dalam menghadapi dinamika konsumsi dan kondisi cuaca ke depan,” jelas Basuki.

Dengan berakhirnya Satgas Nataru 2025/2026, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan energi, serta memastikan energi tetap mengalir bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumbagut.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) mencatat peningkatan konsumsi energi selama pelaksanaan Satuan Tugas (Satgas) Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026 yang berlangsung sejak 13 November hingga 31 Desember 2025.

Pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, konsumsi BBM ritel mengalami kenaikan dibandingkan rerata konsumsi pada September hingga Oktober 2025. Konsumsi Gasoline (bensin) meningkat lebih dari 0,7%, Gasoil (solar) naik sekitar 0,6%, serta Kerosene (minyak tanah) meningkat signifikan lebih dari 9,7%.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan, peningkatan ini seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun.

Menurutnya, peningkatan konsumsi Kerosene berada di wilayah yang belum dilakukan konversi minyak tanah ke LPG yakni di sebagian Kalimantan Timur, Papua, Maluku, NTT, dan kepulauan terpencil di mana trend kegiatan masyarakat meningkat saat merayakan Natal.

Selain BBM, Satgas Nataru Pertamina juga mencatat kenaikan konsumsi LPG sebesar 3,2%. Baron menilai hal tersebut mencerminkan peningkatan aktivitas rumah tangga dan sektor usaha kecil selama masa libur panjang.

Di sektor aviasi, seiring pemberian diskon 10 persen dalam periode Nataru, konsumsi Avtur tercatat meningkat sebesar 3,9%. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah penumpang transportasi udara pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Baron menyampaikan bahwa Pertamina telah mengantisipasi peningkatan konsumsi energi tersebut melalui penguatan pasokan dan pengawasan distribusi di seluruh wilayah Indonesia.

“Selama periode Satgas Nataru 2025/2026, Pertamina memastikan ketersediaan energi nasional dalam kondisi aman. Kami menyiagakan seluruh infrastruktur energi dan personel operasional untuk menjamin pasokan BBM, LPG, dan Avtur dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat selama libur Natal dan Tahun Baru,” ujar Baron melalui keterangan resmi, Kamis (1/1/2026).

Menjelang penutupan 2025, lanjutnya, Pertamina terus mengupayakan agar pasokan energi nasional tetap terjaga dan distribusi berjalan lancar serta aman sampai masa satgas selesai pada 11 Januari 2026.

Di awal 2026, diperkirakan aktivitas masyarakat masih meningkat karena masih masa libur sekolah, serta adanya kebijakan pola kerja fleksibel (Work From Anywhere - WFA). Oleh karena itu, Pertamina memastikan ketersediaan BBM dan LPG berada pada level aman, dengan ketahanan stok di kisaran lebih dari 12 hingga 34 hari, menyesuaikan karakteristik wilayah dan jenis produk.

Baron menambahkan, selama Satgas Nataru kali ini Pertamina juga memberikan perhatian khusus pada wilayah terdampak bencana di sejumlah daerah di Sumatra.

“Di wilayah yang terdampak bencana, Pertamina tetap mengupayakan distribusi BBM dan LPG agar terus mengalir secara bertahap. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pemulihan aktivitas masyarakat dan memastikan layanan energi tetap tersedia. Kami tetap berkomitmen untuk melayani masyarakat sepenuh hati,” jelasnya.