Bisnis.com, JAKARTA — Rencana kebijakan konversi gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG) ke gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG) berpotensi besar memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor dan menekan subsidi energi dalam jangka panjang.

Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan besar, mulai dari sisi infrastruktur, kesiapan regulasi, standar keselamatan, hingga kemampuan fiskal negara dan masyarakat.

Dengan kata lain, keberhasilan konversi LPG ke CNG sangat bergantung pada kesiapan regulasi, infrastruktur, dukungan fiskal, standardisasi keselamatan, serta roadmap implementasi yang realistis dan bertahap.

Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peluang dan Tantangan Rencana Kebijakan Konversi Penggunaan LPG dengan Menggunakan CNG” yang menghadirkan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi, Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Abra Talattov, dan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro.

Dalam paparannya, Anggota DEN Muhammad Kholid Syeirazi menjelaskan bahwa konsumsi LPG nasional terus meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025 kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 9,27 juta metrik ton (MT), sementara produksi domestik hanya sekitar 1,91 juta MT. Akibatnya, impor LPG Indonesia mencapai sekitar 7,47 juta MT per tahun.

Menurut Kholid, tingginya ketergantungan impor LPG membuat Indonesia semakin rentan terhadap dinamika geopolitik dan volatilitas harga energi global. Saat ini, sekitar 70% impor LPG Indonesia berasal dari Amerika Serikat, disusul Uni Emirat Arab sekitar 11,88%, dan Qatar sekitar 11,84%.

“Ketika struktur energi rumah tangga terlalu bergantung pada impor, maka gejolak global akan langsung berdampak pada APBN dan stabilitas ekonomi nasional,” ujar Kholid.

Dia juga menyoroti bahwa tekanan subsidi dan kompensasi energi nasional terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data DEN, total subsidi dan kompensasi energi meningkat dari sekitar Rp119,1 triliun pada 2015 menjadi Rp313,9 triliun pada 2025. Pada 2022 bahkan nilainya sempat melonjak hingga sekitar Rp551 triliun akibat lonjakan harga energi global pasca konflik Rusia-Ukraina.

Menurut Kholid, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mulai mendorong diversifikasi energi rumah tangga dan pemanfaatan gas domestik.

Dia menjelaskan bahwa sejak 2012 pemanfaatan gas bumi domestik telah melampaui volume ekspor gas nasional. Pada 2025, pemanfaatan domestik gas mencapai sekitar 3.882 BBtud, sementara ekspor turun menjadi sekitar 1.718 BBtud.

“Indonesia sebenarnya memiliki potensi gas domestik yang cukup besar. Tantangannya adalah bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi energi yang dapat diakses masyarakat secara aman, efisien, dan ekonomis,” jelasnya.

Dalam FGD tersebut, DEN juga memaparkan sejumlah keunggulan CNG dibandingkan dengan LPG. Dari sisi harga energi, gas alam memiliki biaya sekitar Rp38,5 per megajoule (MJ), jauh lebih rendah dibandingkan dengan LPG nonsubsidi yang dapat mencapai Rp285 per MJ.

Selain itu, CNG dinilai memiliki potensi besar untuk digunakan pada sektor rumah tangga, transportasi, dan industri.

Pada sektor transportasi, penggunaan CNG dinilai mampu menekan biaya operasional sekaligus menghasilkan emisi lebih rendah dibandingkan dengan BBM konvensional.

Sementara itu, penggunaan gas bumi pada sektor industri dinilai lebih efisien dan stabil dibandingkan dengan batu bara maupun BBM.

Namun demikian, Kholid menegaskan bahwa implementasi CNG rumah tangga masih menghadapi tantangan teknis dan keselamatan yang cukup besar. Salah satu isu utama adalah belum adanya standar internasional khusus untuk tabung CNG rumah tangga, termasuk katup, selang, dan instalasinya.

Dia menjelaskan bahwa tekanan tabung CNG dapat mencapai 150–200 bar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tabung LPG rumah tangga yang hanya sekitar 8 bar. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan material tabung menjadi jauh lebih kompleks dan mahal.

“Isu keselamatan menjadi aspek yang sangat krusial karena karakteristik CNG berbeda dengan LPG. Pemerintah perlu memastikan standardisasi dan sistem monitoring sebelum implementasi dilakukan secara luas,” tegasnya.

Selain itu, DEN juga menyoroti keterbatasan infrastruktur SPBG nasional. Saat ini jumlah SPBG aktif dinilai masih sangat terbatas dan belum tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga distribusi dan aksesibilitas CNG masih menjadi kendala utama.

Penguatan Ketahanan Energi Nasional

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menilai kebijakan konversi LPG ke CNG perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang penguatan ketahanan energi nasional dan pengurangan tekanan devisa.

Menurut Komaidi, substitusi LPG impor menggunakan gas domestik secara teoritis dapat memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar. Berdasarkan kajian awal ReforMiner, substitusi LPG impor berpotensi menghemat devisa sekitar US$820 juta—US$6 miliar tergantung skenario implementasi.

Namun demikian, dia mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut membutuhkan kesiapan pasokan gas, infrastruktur distribusi, serta dukungan fiskal yang tidak kecil. Untuk menggantikan seluruh impor LPG Indonesia, dibutuhkan sekitar 352,5 Bscf gas per tahun atau setara sekitar 965 MMscfd, yakni sekitar 10%–15% produksi gas nasional saat ini.

“Kebijakan konversi LPG ke CNG tidak dapat dilakukan secara instan. Pemerintah perlu memastikan keekonomian proyek, kesiapan infrastruktur, dan penerimaan masyarakat agar implementasinya realistis,” ujar Komaidi.

Dia juga menilai pemerintah perlu membandingkan berbagai opsi transisi energi rumah tangga secara lebih rasional, termasuk pengembangan jaringan gas kota (jargas), elektrifikasi, hingga alternatif fuel switching lainnya.

Sementara itu, Abra Talattov menilai keberhasilan program konversi LPG ke CNG sangat bergantung pada kesiapan roadmap fiskal dan reformasi subsidi energi nasional.

Menurut Abra, tingginya ketergantungan impor LPG membuat struktur subsidi energi Indonesia menjadi sangat sensitif terhadap perubahan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Dalam RAPBN 2026, subsidi LPG 3 kg ditetapkan sebesar Rp80,3 triliun dengan asumsi ICP US$70 per barel dan kurs Rp16.500 per dolar AS.

“Konversi LPG ke CNG tidak cukup hanya berbasis narasi ketahanan energi. Pemerintah juga harus memastikan keberlanjutan fiskal dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi,” ujar Abra.

Dia menjelaskan bahwa tantangan terbesar implementasi CNG rumah tangga adalah tingginya biaya awal konversi. Berdasarkan data, rumah tangga diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp7–Rp10 juta untuk mengganti tabung, regulator, nozzle, dan melakukan penyesuaian kompor.

Oleh karena itu, menurut Abra, pemerintah perlu menyiapkan roadmap pengembangan CNG yang mencakup reformasi subsidi energi, dukungan fiskal dan insentif investasi, skema pembiayaan konversi, pengembangan infrastruktur distribusi.

Abra juga menekankan bahwa transisi energi rumah tangga harus dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kesiapan sosial masyarakat.

Selain tantangan ekonomi dan infrastruktur, tantangan sosial implementasi CNG rumah tangga juga menjadi sorotan, termasuk rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan CNG, kekhawatiran terhadap keamanan tabung bertekanan tinggi, serta masih kuatnya ketergantungan masyarakat terhadap LPG subsidi.

Bisnis.com, BATAM — Pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga di Kota Batam, Kepulauan Riau, terus menunjukkan tren positif seiring percepatan pembangunan jaringan gas (jargas) oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN.

Hingga pertengahan 2026, ribuan rumah di sejumlah kawasan permukiman Batam mulai menikmati layanan gas bumi melalui jaringan pipa yang dinilai lebih hemat, praktis, dan ramah lingkungan dibanding energi konvensional.

Sales Area Head PGN Batam Wendi Purnomo mengatakan saat ini sebanyak 8.844 sambungan jaringan gas rumah tangga telah dipastikan. Sementara jumlah calon pelanggan telah mendekati 9.000 rumah tangga.

PGN menargetkan jumlah sambungan terus bertambah hingga menembus 10.000 rumah tangga pada akhir 2026.

“Program jargas ini menjadi bagian penting dalam mendukung transisi energi sekaligus membantu masyarakat mendapatkan energi yang lebih aman dan ekonomis,” kata Wendi di Batam.

Menurut dia, PGN juga telah melakukan proses gas in atau penyaluran gas perdana di dua kawasan perumahan yakni Batu Aji Residence dan Rexvin Residence. Tahap tersebut menandai jaringan pipa gas telah aktif dan mulai digunakan langsung oleh masyarakat.

Seiring meningkatnya kebutuhan energi rumah tangga, PGN terus memperluas pembangunan jaringan gas ke berbagai kawasan permukiman di Batam, terutama di wilayah Batu Aji, Sagulung, Tiban hingga Muka Kuning.

Beberapa kawasan yang masuk dalam pengembangan jaringan gas antara lain Cendana, Alam Raya, Maitri Garden, Oriza Garden, Modena Regency, Hawai Garden hingga sejumlah kawasan di Aviari dan Sagulung.

Selain untuk memperluas akses energi bersih, pengembangan jaringan gas dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi perkotaan di tengah pertumbuhan penduduk dan kawasan hunian yang pesat di Batam.

Penggunaan gas bumi melalui jaringan pipa juga dinilai lebih efisien karena pasokan tersedia selama 24 jam tanpa perlu mengganti tabung LPG. Selain itu, gas bumi menghasilkan emisi lebih rendah sehingga mendukung target transisi energi nasional.

PGN menilai antusiasme masyarakat terhadap layanan jaringan gas terus meningkat. Sejumlah kawasan perumahan bahkan mulai mengajukan pemasangan jargas secara mandiri.

Dengan perkembangan tersebut, Batam diproyeksikan menjadi salah satu kota dengan penetrasi jaringan gas rumah tangga terbesar di wilayah Sumatera.

“Ke depan, kami optimistis pemanfaatan gas bumi rumah tangga akan semakin luas dan menjadi standar baru energi rumah tangga di Batam,” ujar Wendi.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menjelaskan alasan Pemprov DKI Jakarta membebaskan kendaraan listrik dari pajak dan ganjil-genap (Gage).

Dia mengungkapkan bahwa hal itu sebagaimana kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri yang memerintah agar kendaraan listrik bebas dari pengenaan pajak.

"Jadi hal yang berkaitan dengan mobil listrik teman-teman sekalian, Pemerintah DKI Jakarta tentunya selalu mereferensi apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Berkaitan dengan mobil listrik ini kan waktu itu diizinkan, kemudian direvisi, maka Pemerintah DKI Jakarta juga harus menyesuaikan itu," katanya di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (5/5/2026).

Dia melanjutkan, upaya ini juga sebagai bentuk keseriusan Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi polusi dan mendorong kendaraan bebas emisi.

Terkait ganjil genap, dia menjelaskan sebagai langkah mengkampanyekan energi hijau di Jakarta.

"Untuk ganjil genap karena kami menganggap bahwa ini sebagai bagian untuk menurunkan kampanye polusi dan juga green energy di Jakarta, maka kami menindaklanjuti itu," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian memerintahkan seluruh gubernur untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.

Keputusan tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Para gubernur diminta menyampaikan laporan pemberian insentif fiskal dengan memberikan Keputusan Gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) paling lambat pada 31 Mei 2026.

"Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, sekaligus tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026," kata Tito dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

Mantan Kapolri itu menjelaskan tujuan bebas pajak kendaraan listrik untuk meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, serta mewujudkan energi bersih dan menjaga kualitas udara yang ramah lingkungan.

Keputusan, kata dia, telah berdasarkan pertimbangan atas dinamika ekonomi global yang memicu ketidakstabilan pasokan dan harga energi (minyak dan gas), sehingga berdampak pada kondisi perekonomian dalam negeri.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Kota Pekanbaru memperkuat moda transportasi publik dengan menghadirkan 16 unit bus listrik untuk Trans Metro Pekanbaru (TMP). Tiga unit pertama kini tengah dalam proses pengiriman dan akan segera dioperasikan tahun ini.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, membenarkan bahwa pengiriman bus listrik dilakukan secara bertahap, dengan tahap awal sebanyak tiga unit.

"Ada belasan bus listrik yang akan beroperasi di Pekanbaru. Sedang dalam pengiriman," ujarnya Selasa (31/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa pengoperasian bus listrik merupakan bagian dari upaya Pemko Pekanbaru menghadirkan sistem transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan, sekaligus mendukung visi Pekanbaru sebagai Green City.

Program ini diharapkan dapat menekan emisi dan meningkatkan kualitas udara di ibu kota Provinsi Riau tersebut.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi, menjelaskan bahwa pengoperasian 16 bus listrik akan dilakukan melalui skema buy the service (BTS) pada 2026.

"Insyaallah, tahun ini kita berupaya mengoperasikan bus TMP dengan sistem BTS sebanyak 16 unit," ujarnya.

Selain bus listrik, Pemko Pekanbaru juga akan mengoperasikan 16 unit angkutan penghubung atau feeder yang melayani rute dari kawasan permukiman menuju halte Trans Metro Pekanbaru.

Kehadiran feeder ini diharapkan memudahkan masyarakat menjangkau layanan transportasi massal dari lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus menempuh jarak jauh ke halte terdekat.

Saat ini terdapat 33 unit bus Trans Metro Pekanbaru yang telah beroperasi melayani masyarakat di seluruh koridor yang tersedia.

Dengan tambahan 16 bus listrik baru, total armada TMP akan bertambah menjadi 49 unit, menjadikan layanan transportasi umum di Pekanbaru semakin optimal dan mampu menjangkau lebih banyak warga di berbagai penjuru kota.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakpastian geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah yang memicu fluktuasi harga energi dan gangguan rantai pasok, dinilai menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar untuk mendukung upaya tersebut. Potensi tersebut perlu terus dioptimalkan agar mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan emisi.

“Potensi energi surya Indonesia diperkirakan mencapai sekitar3.200 gigawatt, yang menjadi salah satu sumber energi bersih strategis untuk didorong pengembangannya di masa depan,” ujar Eniya dalam agenda Launching of The 12th Indo EBTKE ConEx 2026, Jumat (13/3/2026).

Dia menilai percepatan transisi energi membutuhkan dukungan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri hingga masyarakat.

Dalam upaya memperkuat kolaborasi tersebut, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal EBTKE bersama para pemangku kepentingan sektor energi bersih akan menggelar The 12th IndoEBTKE ConEx 2026 pada 2–4 September 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Forum yang mengusung tema“Turning Ambition into Action: Accelerating Clean Energy Transition in Indonesia and ASEAN”ini diharapkan menjadi platform kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku industri, investor, akademisi, dan mitra pembangunan untuk mempercepat transisi energi bersih di Indonesia dan kawasan ASEAN.

“Kami berharap penyelenggaraan IndoEBTKE ConEx tahun ini dapat berlangsung lebih besar dan lebih baik, sekaligus menjadi ruang kolaborasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia,” ujarnya.

Tak hanya pengembangan energi terbarukan, pemerintah juga menilai aspek konservasi energi perlu diperkuat sebagai bagian dari strategi transisi energi yang berkelanjutan.

“Selain mendorong pengembangan energi baru terbarukan, kita juga perlu memperkuat upaya konservasi energi melalui penerapan manajemen energi dan efisiensi energi di berbagai sektor, sehingga penggunaan energi menjadi lebih hemat, efisien, dan berkontribusi pada penurunan emisi,” tambahnya.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Suroso Isnandar menyampaikan bahwa komitmen percepatan energi bersih juga tercermin dalam peningkatan target EBT pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Dia menyebut, porsi EBT dalam rencana tersebut meningkat hingga mencapai76%, yang menunjukkan arah dukungan PLN terhadap transisi energi. Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan investor.

Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Zulfan Zahar menilai penguatan sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

“Melalui IndoEBTKE ConEx 2026, kami mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional untuk membangun ekosistem energi bersih yang inovatif, inklusif, dan berdaya saing global,” jelasnya.

Dia menambahkan forum tersebut juga diharapkan dapat mendorong implementasi nyata dari agenda transisi energi di kawasan.“IndoEBTKE ConEx 2026 tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga ruang kolaborasi nyata yang mempertemukan inovasi teknologi, pembiayaan hijau, dan kebijakan progresif. Kami ingin memastikan bahwa ambisi transisi energi di kawasan benar-benar diwujudkan melalui aksi nyata dan kemitraan strategis,” tegasnya.

Ketua Umum MASKEEI Andhika Prastawa menambahkan bahwa efisiensi energi akan menjadi salah satu pilar penting dalam pencapaian target Net Zero Emission.

“Kami mendorong penguatan implementasi efisiensi energi melalui berbagai inisiatif inovatif, termasuk pengembangan platformEnergy Efficiency as a Service, yang diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi hemat energi di sektor industri maupun komersial,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Transformasi menuju green mining kini semakin dipandang sebagai kebutuhan bisnis jangka panjang. Hal itu dilakukan melalui adopsi penggunaan energi terbarukan hingga armada operasional.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia - Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) menilai bahwa sektor pertambangan nasional mulai menunjukkan kesiapan untuk mengadopsi praktik green mining.

Meskipun implementasinya perlu dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan operasional dan infrastruktur di masing-masing perusahaan, mengingat setiap site tambang memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda.

“Transformasi menuju green mining kini semakin dipandang sebagai kebutuhan bisnis jangka panjang. Tantangannya adalah bagaimana memastikan implementasi dapat berjalan lebih cepat dan lebih luas, didukung ekosistem teknologi yang semakin siap, serta kolaborasi yang kuat antara pelaku industri, pemerintah, dan penyedia solusi,” ujar Aditya Pratama, Ketua Komite Komunikasi & Government Relations APBI-ICMA, dalam keterangan resminya, Kamis (12/3/2026).

Dalam praktiknya, implementasi green mining memerlukan pendekatan sistem energi yang dirancang secara menyeluruh sesuai kebutuhan operasional setiap site tambang.

Integrasi antara sumber energi terbarukan, sistem penyimpanan energi, serta teknologi pemantauan operasional menjadi salah satu pendekatan yang mulai dipertimbangkan untuk mendukung operasional tambang yang lebih efisien dan rendah emisi.

Sebagai salah satu penopang utama ekonomi nasional, sektor pertambangan berkontribusi sekitar 10,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Namun, di saat yang sama, sektor ini juga berada dalam fase transisi penting seiring target nasional penurunan emisi sebesar 31,89% pada 2030 serta meningkatnya standar keberlanjutan dalam rantai pasok global.

Salah satu tantangan utama sektor ini adalah tingginya ketergantungan operasional tambang terhadap bahan bakar fosil, baik untuk pembangkit listrik di area terpencil maupun mobilitas armada operasional. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan emisi, tetapi juga memengaruhi efisiensi biaya dan keandalan pasokan energi di lapangan.

Secara global, sektor pertambangan sendiri diperkirakan menyumbang sekitar 4–7% emisi gas rumah kaca dunia, menjadikannya salah satu sektor strategis dalam upaya transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Jefferson Kuesar, CEO SUN Energy, menilai pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di area tambang dinilai semakin relevan karena mampu menjawab beberapa kebutuhan utama sekaligus, mulai dari pengurangan ketergantungan pada diesel, peningkatan efisiensi biaya operasional, hingga penguatan ketahanan pasokan energi di lokasi terpencil.

Dengan dukungan sistem penyimpanan energi baterai, pemanfaatan energi surya juga dapat menjadi solusi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan operasional tambang yang dinamis.

“Strategi green mining yang efektif perlu melihat karakter operasional tambang secara menyeluruh. Karena itu, implementasinya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing site. Integrasi antara energi surya, penyimpanan energi, dan sistem monitoring menjadi penting agar perusahaan tambang dapat menekan emisi sekaligus menjaga efisiensi dan kontinuitas operasi,” ujarnya.

Selain dari sisi pembangkitan energi, CEO SUN Mobility Karina Darmawan juga melihat elektrifikasi armada operasional sebagai langkah strategis berikutnya dalam mendorong operasional tambang yang lebih rendah emisi.

Mengingat mobilitas merupakan salah satu komponen penting dalam rantai operasional tambang, sehingga transformasi menuju kendaraan listrik dapat memberikan dampak yang signifikan, baik dari sisi lingkungan maupun efisiensi operasional.

“Elektrifikasi armada perlu dipandang sebagai bagian dari transformasi operasional yang lebih menyeluruh. Implementasinya harus disesuaikan dengan karakteristik tambang, mulai dari jenis armada, rute operasional, intensitas penggunaan, hingga kesiapan infrastruktur pengisian dayanya. Jika dirancang dengan tepat, elektrifikasi dapat membantu perusahaan tambang menekan emisi, meningkatkan efisiensi biaya, dan menciptakan sistem operasional yang lebih modern serta lebih terukur,” ujarnya.

Ke depan, transformasi green mining tidak hanya akan ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan. Melalui pendekatan yang terintegrasi, SUN berkomitmen untuk mendukung sektor pertambangan Indonesia dalam membangun operasional yang lebih rendah karbon, efisien, dan tetap berdaya saing.

Dalam konteks tersebut, SUN telah mulai mengimplementasikan pendekatan energi terintegrasi yang mencakup pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), sistem penyimpanan energi baterai (BESS), infrastruktur pengisian kendaraan listrik, serta elektrifikasi armada operasional sebagai bagian dari solusi untuk mendukung transformasi menuju green mining di Indonesia.

Bisnis.com, MANGUPURA – Bank Tabungan Negara (BTN) menargetkan bisa membiayai 150.000 unit rumah rendah emisi hingga 2029.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan pembiayaan terhadap rumah rendah emisi sebagai kontribusi nyata BTN dalam program green financing atau pembiayaan ramah lingkungan.

Menurutnya perubahan iklim global telah berdampak negatif terhadap alam dengan banyaknya bencana yang terjadi.

Sehingga dibutuhkan komitmen untuk melakukan pembangunan berkelanjutan, salah satunya dengan membangun rumah rendah emisi.

Rumah rendah emisi yang dibiayai BTN menggunakan bata dari bahan baku daur ulang, seperti dari sampah plastik. Saat ini, BTN sudah membiayai 9.000 unit rumah rendah emisi dan akan terus ditambah hingga mencapai target di 2029.

"Program Rumah Rendah Emisi yang dilakukan BTN dengan melibatkan mitra developer dan produsen material bangunan yang ramah lingkungan (eco-friendly) untuk membiayai 150.000 unit rumah rendah emisi hingga 2029," kata Nixon kepada media, Rabu (10/12/2025).

BTN juga mendapatkan apresiasi dari Ratu Belanda Queen Maxima dalam kapasitasnya sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA) atas program Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu, yang memungkinkan debitur KPR BTN untuk mengumpulkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi untuk kemudian ditukarkan menjadi saldo tabungan di BTN dan dapat mengurangi angsuran KPR setiap bulannya.

BTN juga secara konsisten telah melakukan berbagai inisiatif keberlanjutan, contohnya mengurangi konsumsi kertas, menggunakan kendaraan listrik untuk operasional, memasang panel surya, dan mendorong digitalisasi baik untuk internal operation maupun untuk nasabah.

"Apa yang kita lakukan terhadap bumi, akan kita tuai kemudian hari. Ini yang saya tularkan ke generasi muda, bahwa kita harus melihat bumi dengan cara berbeda. Sebab itu, sistem pembiayaan di BTN pun kami ubah," tutur Nixon.

Pada kesempatan tersebut, BTN secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Udayana dalam rangka mendukung penyediaan fasilitas jasa dan layanan perbankan serta dukungan untuk pengembangan sivitas akademika di kampus Unud.

Melalui kerja sama tersebut, BTN memberikan solusi pengelolaan keuangan untuk operasional kampus Unud dan memenuhi berbagai kebutuhan institusi pendidikan melalui produk dan layanan BTN.

Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, mengatakan kerja sama antara Unud dan BTN tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan perbankan, tetapi juga mendukung aktivitas pembelajaran di seluruh civitas akademika, mulai dari kolaborasi riset, magang, hingga seminar dan kuliah umum.

"Kami mengundang kerja sama yang lebih luas untuk seluruh ruang lingkup sesuai visi Universitas Udayana, karena kami memandang BTN sebagai mitra strategis dalam konteks layanan keuangan dan juga pembelajaran. Diharapkan kerja sama ini dapat mendukung literasi keuangan dan pembelajaran praktek perbankan, sehingga mahasiswa Unud unggul secara akademik dan berkontribusi secara nyata di masyarakat," ujar Sudarsana.

Bisnis.com, JAKARTA - Konsistensi bank bjb dalam membangun bisnis yang selaras dengan prinsip keberlanjutan kembali mendapatkan apresiasi. Dalam ajang Investing on Climate by Editor’s Choice Awards 2025, bank bjb berhasil meraih tiga penghargaan yang menegaskan posisi perseroan sebagai institusi keuangan yang proaktif menghadapi tantangan perubahan iklim.

Ajang Investing on Climate yang diinisiasi para editor senior dan pegiat lingkungan ini merupakan bentuk penghargaan bagi institusi yang menunjukkan dedikasi tinggi terhadap investasi ramah lingkungan. bank bjb meyakini keberlanjutan merupakan fondasi utama pertumbuhan bisnis.

Adapun tiga penghargaan tersebut meliputi kategori Best Emission Reduction, Best Literacy for Climate Resilience, dan Best Climate Financing. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa komitmen bank bjb dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam strategi bisnis bukan sekadar wacana, melainkan praktik nyata yang memberikan dampak luas.

Penghargaan Best Emission Reduction diberikan atas langkah konkret bank bjb dalam mengurangi jejak karbon operasional melalui program efisiensi energi dan digitalisasi layanan. Upaya ini menunjukkan keseriusan perusahaan dalam mendukung agenda transisi menuju ekonomi rendah emisi.

Penghargaan Best Literacy for Climate Resilience diraih berkat kontribusi bank bjb dalam memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya ketahanan iklim. Program literasi yang dijalankan tidak hanya fokus pada edukasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif mengenai risiko perubahan iklim dan peluang investasi hijau.

Sementara itu, penghargaan Best Climate Financing menjadi pengakuan atas peran bank bjb dalam menyalurkan pendanaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Pendekatan pembiayaan yang didorong prinsip hijau ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem.

Prinsip keberlanjutan juga telah menjadi bagian integral dari misi bank bjb yaitu memberikan manfaat terbaik dan berkelanjutan kepada stakeholders. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program dan inisiatif yang mengedepankan harmoni antara pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan ekosistem.

Konsistensi bank bjb dalam menjalankan bisnis berkelanjutan tercermin dari kebijakan internal yang terus diperbarui sejalan dengan dinamika lingkungan global. Perseroan memahami bahwa industri keuangan memiliki peran strategis dalam mengarahkan arus modal menuju sektor-sektor yang rendah emisi dan berketahanan iklim.

Pendekatan hijau juga diterapkan dalam berbagai proses internal, mulai dari optimalisasi penggunaan energi, pengurangan sampah, hingga pemanfaatan teknologi digital sebagai langkah efisiensi. Digitalisasi bukan hanya meningkatkan kenyamanan nasabah, tetapi juga menekan penggunaan sumber daya secara signifikan.

Pencapaian ini memperkuat posisi bank bjb sebagai salah satu pelopor implementasi prinsip Environment, Social, and Governance (ESG) di sektor perbankan daerah. Dengan strategi yang terintegrasi, perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan lingkungan.

Penghargaan dari Investing on Climate Editor’s Choice Awards 2025 menjadi dorongan bagi bank bjb untuk terus memperluas kontribusi dalam menjaga lingkungan hidup. Bagi bank bjb, keberlanjutan tidak hanya menjadi tuntutan zaman, tetapi juga peluang untuk menciptakan nilai jangka panjang.

Transformasi yang dilakukan bank bjb turut memperkuat fondasi perusahaan dalam menghadapi risiko perubahan iklim yang semakin kompleks. Dengan langkah mitigasi dan adaptasi yang tepat, perusahaan mampu menjaga ketahanan operasional sekaligus membantu masyarakat melakukan perubahan yang lebih sadar lingkungan.

Selain itu, bank bjb secara aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat ekosistem investasi hijau. Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam mendorong inovasi yang mendukung pencapaian target nasional menuju net zero emission.

Di tengah tantangan perubahan iklim global, bank bjb menyadari bahwa sektor keuangan memiliki peranan penting dalam mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau. Melalui pendanaan hijau, literasi, dan pengurangan emisi, perseroan berupaya memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan luas oleh masyarakat.

Melalui konsistensi implementasi prinsip keberlanjutan, bank bjb bertekad mempertahankan momentum positif ini. Dengan fondasi kebijakan yang kuat dan komitmen yang menyeluruh, bank bjb siap melanjutkan transformasi menuju institusi keuangan yang adaptif, tangguh, dan berwawasan lingkungan. bank bjb percaya bahwa keberlanjutan akan menjadi pendorong utama daya saing di masa depan.

Komitmen ini memastikan bahwa setiap langkah bisnis yang diambil akan selalu selaras dengan upaya menjaga lingkungan dan menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi masyarakat. Keberhasilan meraih tiga penghargaan ini menjadi bukti bahwa strategi tersebut memberikan hasil nyata.

bank bjb akan terus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui inovasi, kolaborasi, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Sehingga dapat memberi manfaat bagi lingkungan dan perekonomian sekaligus menjaga ketahanan generasi mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA - Komitmen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam memperkuat agenda keberlanjutan kembali memperoleh pengakuan publik. Bank berlogo 46 ini meraih penghargaan Environment & Sustainability pada ajang Apresiasi ESG 2025 yang diselenggarakan B-Universe di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Penghargaan tersebut diterima langsung Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo. Dia menegaskan apresiasi ini mencerminkan konsistensi BNI dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) pada seluruh lini bisnis.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BNI untuk terus meningkatkan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kami percaya penerapan ESG merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih baik,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Ajang Apresiasi ESG 2025 diberikan kepada perusahaan yang dinilai memiliki kinerja unggul dalam implementasi prinsip keberlanjutan. BNI menjadi salah satu institusi keuangan yang menunjukkan inisiatif kuat, baik dari sisi pembiayaan hijau maupun operasional perusahaan yang semakin rendah karbon.

BNI mencatat portofolio berkelanjutan mencapai Rp192,4 triliun atau sekitar 24% dari total kredit per September 2025. Portofolio tersebut meliputi pembiayaan sosial-ekonomi dan pembiayaan hijau, termasuk transportasi ramah lingkungan, pengelolaan lahan berkelanjutan, pembangunan fasilitas kesehatan dan akses disabilitas, ketahanan pangan, serta pembiayaan perumahan subsidi.

Dalam dua tahun terakhir, BNI juga memperkuat posisinya sebagai pelopor keuangan berkelanjutan melalui penerbitan Sustainability Bond, dengan alokasi dana yang diarahkan untuk proyek-proyek berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat.

Penerapan strategi ESG tidak hanya berdampak positif pada lingkungan dan sosial, tetapi juga memperkuat fundamental bisnis BNI. Hingga akhir kuartal III/2025, BNI mencatat laba bersih konsolidasi Rp15,12 triliun, ditopang tata kelola yang prudent dan transformasi berkelanjutan yang dilakukan perusahaan.

“Kami ingin memastikan bahwa kinerja bisnis berjalan beriringan dengan keberlanjutan ekosistem sosial dan lingkungan. Tujuan kami bukan hanya tumbuh lebih besar, tetapi tumbuh lebih bertanggung jawab,” tambah Okki.

BNI menegaskan akan terus memperluas dukungan terhadap pembiayaan hijau pada sektor prioritas serta mempercepat transisi operasional menuju emisi rendah. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan juga akan diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan capaian serta strategi yang semakin terarah, BNI memperkuat posisinya sebagai salah satu penggerak utama keuangan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus menjaga kontribusi positif terhadap perekonomian nasional di tengah dinamika global yang menuntut praktik bisnis bertanggung jawab. (*)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Founder Bobibos (Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos) M Iklas Thamrin menegaskan keyakinannya produk bahan bakar hasil inovasinya akan digunakan secara luas di Indonesia. Ia menyebut, Bobibos lahir dari proses biokimia melalui lima tahap ekstraksi tanaman yang dirancang dengan mesin sendiri, sehingga menghasilkan bahan bakar nabati berkinerja tinggi.

Menurut Iklas, Bobibos dikembangkan dengan visi menghadirkan energi rendah emisi, berkualitas, dan terjangkau agar dapat menjadi identitas energi baru terbarukan Indonesia. Ia menjelaskan, konsep energi hijau tersebut diharapkan mampu mendukung target dekarbonisasi nasional dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

“Kami percaya pada kualitas, harga ekonomis, rendah emisi, aman bagi kendaraan, dan Bobibos memiliki semua itu. Karena itu kami yakin Bobibos bisa bersaing di pasar,” ujar Iklas kepada Republika, pekan ini, dikutip Ahad (9/11/2025).

Ia menerangkan, pengembangan bahan bakar Bobibos dilakukan melalui serangkaian penelitian panjang. Ada tiga tahap utama yang menjadi dasar riset mereka. Tahap pertama adalah penelitian teknologi yang mencakup pemilihan tanaman bahan baku, proses produksi, hingga uji fungsi pada beragam kendaraan roda dua, mobil, dan genset.

Tahap kedua adalah penelitian aspek komersialisasi untuk memastikan harga pokok produksi tetap rendah tanpa mengurangi kualitas. “Visi kami adalah ekonomis. Buat apa kualitas bagus tapi HPP mahal, pasti tidak akan diterima pasar,” kata Iklas.

Tahap ketiga mencakup penelitian keterterimaan secara politik, di mana tim Bobibos membuka komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan regulator agar produk ini dapat memperoleh legalitas sebagai energi alternatif nasional. Menurut Iklas, upaya tersebut terus dilakukan agar Bobibos segera menjadi solusi bahan bakar yang sah secara hukum dan diakui secara nasional.

“Kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapatkan arahan. Intinya kami ingin segera legal agar bisa menjadi energi merah putih yang berkualitas dan ekonomis,” ujarnya menegaskan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Founder BOBIBOS (Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos) M Iklas Thamrin menegaskan keyakinannya produk bahan bakar hasil inovasinya akan digunakan secara luas di Indonesia. Ia menyebut, BOBIBOS lahir dari proses biokimia melalui lima tahap ekstraksi tanaman yang dirancang dengan mesin sendiri, sehingga menghasilkan bahan bakar nabati berkinerja tinggi.

Menurut Iklas, BOBIBOS dikembangkan dengan visi menghadirkan energi rendah emisi, berkualitas, dan terjangkau agar dapat menjadi identitas energi baru terbarukan Indonesia. Ia menjelaskan, konsep energi hijau tersebut diharapkan mampu mendukung target dekarbonisasi nasional dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

“Kami percaya pada kualitas, harga ekonomis, rendah emisi, aman bagi kendaraan, dan BOBIBOS memiliki semua itu. Karena itu kami yakin BOBIBOS bisa bersaing di pasar,” ujar Iklas kepada Republika, pekan ini, dikutip Ahad (9/11/2025).

Ia menerangkan, pengembangan bahan bakar BOBIBOS dilakukan melalui serangkaian penelitian panjang. Ada tiga tahap utama yang menjadi dasar riset mereka. Tahap pertama adalah penelitian teknologi yang mencakup pemilihan tanaman bahan baku, proses produksi, hingga uji fungsi pada beragam kendaraan roda dua, mobil, dan genset.

Tahap kedua adalah penelitian aspek komersialisasi untuk memastikan harga pokok produksi tetap rendah tanpa mengurangi kualitas. “Visi kami adalah ekonomis. Buat apa kualitas bagus tapi HPP mahal, pasti tidak akan diterima pasar,” kata Iklas.

Tahap ketiga mencakup penelitian keterterimaan secara politik, di mana tim BOBIBOS membuka komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan regulator agar produk ini dapat memperoleh legalitas sebagai energi alternatif nasional. Menurut Iklas, upaya tersebut terus dilakukan agar BOBIBOS segera menjadi solusi bahan bakar yang sah secara hukum dan diakui secara nasional.

“Kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapatkan arahan. Intinya kami ingin segera legal agar bisa menjadi energi merah putih yang berkualitas dan ekonomis,” ujarnya menegaskan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (PUSKEP UI), Ali Ahmudi, membenarkan bahan baku nabati dapat diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini disampaikan menanggapi kehadiran Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos! (Bobibos) yang disebut memiliki kadar RON 98.

“Saya memang belum meneliti hal tersebut di laboratorium. Tapi saya mengikuti informasi itu, dan saya ingin bilang, hal itu dimungkinkan,” ujar Ali usai diskusi publik bertajuk “Dampak Etanol terhadap Kualitas BBM” di Kampus UI Salemba, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Ali menjelaskan bahan-bahan nabati, termasuk hasil ekstraksi biomaterial seperti tanaman, mengandung hidrokarbon yang dapat dimanfaatkan sebagai energi, serupa dengan bahan bakar minyak. “Kalau kemudian itu dikonversi menjadi energi, sudah sangat pasti bisa,” kata Ali.

Namun, Ali menyoroti klaim Bobibos yang disebut memiliki kadar RON 98. Menurutnya, klaim tersebut perlu dibuktikan secara ilmiah melalui hasil uji resmi oleh lembaga pemerintah yang berwenang.

Ia mengaku cukup terkejut dengan klaim tersebut. Pasalnya, kata Ali, kilang crude oil yang langsung memproduksi bahan bakar dari perut bumi saja umumnya menghasilkan RON 92 sebagai mayoritas.

“Dari kilang itu RON-nya 92, 95, 98. Itu sudah melalui proses panjang dan banyak zat aditif yang ditambahkan. Kalau mau ditingkatkan, makanya ditambah etanol, kan, untuk menaikkan RON,” jelasnya.

Ali menambahkan, pengembangan BBM berbasis bahan nonfosil memang sangat dimungkinkan dan memiliki dampak positif terhadap ketahanan energi nasional. Ia mencontohkan negara seperti Brasil yang telah menerapkan penggunaan E-100, yakni bahan bakar tanpa kandungan fosil.

“Dari RON yang dihasilkan Bobibos itu jangan dirahasiakan oleh pembuatnya. Itu ditambahkan apa? Dugaan saya ditambahkan hidrogen, karena dia tidak terbuka. Harusnya transparan,” ujar Ali.