Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp17,73 triliun pada 2027 untuk memperkuat program stabilisasi pasokan dan harga pangan, memperluas bantuan pangan, serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun 2027 berdasarkan surat bersama Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027, Bapanas memperoleh pagu indikatif sebesar Rp110 miliar.

"Pagu indikatif tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan program prioritas nasional yang menjadi mandat Badan Pangan Nasional," kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu.

Dia menyebutkan pagu indikatif tersebut dialokasikan untuk program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp7,65 miliar dan program dukungan manajemen Rp102,69 miliar yang terdiri dari Rp72,32 miliar untuk gaji tunjangan pegawai, Rp18 miliar untuk operasional perkantoran, Rp12,35 miliar untuk dukungan manajemen teknis lainnya di tingkat pusat dan daerah.

Oleh karena itu, Bapanas mengusulkan tambahan anggaran pertama sebesar Rp4,13 triliun sebagaimana yang disepakati pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya tertanggal 21 Mei 2026.

Tambahan anggaran itu akan difokuskan untuk kegiatan yang mendukung pelaksanaan program prioritas nasional sebesar Rp41,25 miliar, prioritas nasional sebesar Rp4,04 triliun, tugas serta fungsi Badan Pangan Nasional 2027 sebesar Rp49,07 miliar.

Selain kebutuhan anggaran untuk mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027, Bapanas juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp13,6 triliun untuk pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) berupa bantuan pangan beras dan bantuan stunting.

"Berupa daging ayam, telur ayam sesuai risalah rakortas (rapat koordinasi terbatas) pangan (pada) 5 Juni 2026," ujarnya.

Ia menuturkan bantuan pangan beras pada tahun anggaran 2027 direncanakan diberikan kepada sekitar 18,37 juta keluarga penerima manfaat (KPM) berasal dari masyarakat desil 1 sampai 3.

Sedangkan bantuan pengentasan stunting direncanakan diberikan kepada 1,45 juta keluarga risiko stunting berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional Kementerian Sosial.

Dengan demikian, lanjut Amran, total kebutuhan anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2027 menjadi sebesar Rp17,84 triliun yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan nasional dan pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Apabila usulan kebutuhan anggaran tersebut dapat diakomodir, tambah Amran, maka tahun 2027 Badan Pangan Nasional melaksanakan kegiatan pertama penyaluran bantuan pangan beras 735 ribu ton, bantuan pangan pengentasan stunting daging ayam 5,7 ribu ton dan telur ayam 8,6 ribu ton.

Penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sebanyak 600 ribu ton, SPHP jagung 200 ribu ton, SPHP kedelai 50 ribu ton, bantuan beras bencana alam 3.300 ton, Gerakan Pangan Murah (GPM) 1.560 kali di seluruh Indonesia, pengembangan kios pangan di 38 provinsi.

Selanjutnya pembinaan di 50 lumbung pangan masyarakat, pengembangan Rumah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) pada 1.320 kelompok, penguatan keamanan pangan segar, intervensi pengendalian daerah rawan pangan, aksi penyelamatan pangan, penyusunan regulasi kebijakan serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Pusat dan Daerah.

Amran berharap dukungan dan masukan dari Komisi IV DPR RI agar program kegiatan Badan Pangan Nasional dapat berjalan optimal dalam rangka menjaga ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta penguatan ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - BUMN PTPN IV PalmCo meraup 10,5 juta dolar Amerika Serikat atau Rp174 miliar dari penjualan 760 ribu ton minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO) sepanjang 2025.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa mengatakan tambahan penghasilan itu dari produk sawit yang bersertifikasi Roundtable of Sustainable Palm Oil model Identity Preserved (RSPO IP) maupun Mass Balance (RSPO MB).

“Sertifikasi RSPO IP dan MB telah menempatkan PalmCo pada segmen pasar dengan standar tinggi berkelanjutan. Skema ini memastikan mampu telusur dari hulu ke hilir dan memberikan nilai tambah secara komersial,” kata Jatmiko dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia menyebutkan sepanjang 2025, perusahaan itu telah memproduksi dan menjual sebanyak 201 ribu ton CPO bersertifikasi RSPO IP dari tiga entitasnya di Sumatera Utara dan Riau.

Ketiga entitas tersebut masing-masing adalah PTPN IV Regional I dan II yang berlokasi di Sumatera Utara dengan masing-masing telah menjual sebanyak 57,5 ribu ton dan 60,4 ribu ton CPO RSPO IP.

Selanjutnya, PTPN IV Regional III dengan wilayah operasionalnya di Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau dengan jumlah penjualan CPO bersertifikasi RSPO IP mencapai 82 ribu ton.

Selain RSPO IP, PTPN IV PalmCo yang kini menginjak usia ke-duanya turut memproduksi dan memasarkan 520 ribu ton CPO bersertifikasi RSPO Mass Balance.

"Berbeda dengan RSPO IP, hampir seluruh entitas di bawah PalmCo memproduksi CPO bersertifikasi RSPO MB yang turut diakui dunia internasional," ujar Jatmiko.

Begitu juga dengan minyak inti sawit (PKO) bersertifikasi RSPO MB, tercatat sebanyak 40,5 ribu ton telah diserap oleh pasar.

Diketahui, sertifikasi RSPO dengan skema Identity Preserved (IP) merupakan level tertinggi dalam sistem rantai pasok berkelanjutan RSPO.

Seluruh CPO yang diperdagangkan dipastikan berasal dari sumber tunggal yang terverifikasi dan terpisah dari produk non-sertifikasi, sehingga memiliki nilai premium di pasar internasional.

Begitu juga dengan model Mass Balance (MB) memungkinkan pencampuran minyak sawit bersertifikasi pada setiap tahap dalam rantai pasokan, termasuk pengontrolan lokasi produksi dan menjadi bagian penting dari volume CSPO (Certified Sustainable Palm Oil) yang dijual di pasar.

Jatmiko menambahkan, dari seluruh produksi tersebut, sebagian diantaranya guna memenuhi pasar domestik dan internasional.

Ia menegaskan konsistensi penerapan standar keberlanjutan menjadi faktor utama dalam menjaga akses, terutama pasar global di tengah meningkatnya hambatan non-tarif dan regulasi lingkungan di negara tujuan ekspor.

“Pasar global maupun lokal semakin selektif. Keberlanjutan, kepatuhan, dan transparansi menjadi parameter utama. PalmCo menempatkan ketiga aspek tersebut sebagai bagian dari strategi bisnis,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jatmiko menjelaskan penerapan sertifikasi RSPO IP dan MB turut mendorong peningkatan disiplin operasional di tingkat kebun dan pabrik, termasuk pengelolaan lingkungan, pengendalian emisi, serta perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi.

Secara korporasi, tambah Jatmiko, dalam beberapa tahun terakhir pihaknya terus mengakselerasi transformasi bisnis melalui penguatan tata kelola, integrasi rantai pasok, serta peningkatan volume produk bersertifikasi.

Di tengah tekanan isu lingkungan global dan dinamika kebijakan perdagangan internasional, sertifikasi internasional itu menjadi instrumen strategis PalmCo untuk menjaga daya saing sekaligus memitigasi risiko pasar.

“Keberlanjutan bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam menjaga akses pasar dan kinerja usaha,” kata Jatmiko.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026