Jakarta: SD Tunas Muda Jhonlin mencatat tonggak penting dalam perjalanan pendidikannya dengan melepas angkatan pertama siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dasar.

Momen yang berlangsung pada 23 Juni 2026 itu menjadi simbol keberhasilan sekolah dalam mencetak lulusan sekaligus menegaskan komitmen perusahaan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sebanyak delapan siswa dinyatakan lulus dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Suasana pelepasan berlangsung khidmat dengan suasana hangat yang dihadiri keluarga besar sekolah.

Acara semakin semarak melalui berbagai penampilan dari siswa kelas bawah. Paduan suara, tarian, hingga pertunjukan pantomim menjadi persembahan bagi kakak-kakak kelas setelah menuntaskan pendidikan mereka di SD Tunas Muda Jhonlin.

Keberadaan SD Tunas Muda Jhonlin merupakan bagian dari komitmen PT Jhonlin Agro Raya Tbk bersama Yayasan Jhonlin Pertiwi dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Sekolah tersebut diharapkan mampu menjadi tempat lahirnya generasi muda yang tidak hanya
memiliki kemampuan akademik, tetapi juga karakter yang kuat serta kesiapan menghadapi tantangan pada masa mendatang.

Saat ini SD Tunas Muda Jhonlin memiliki 72 siswa yang tersebar mulai dari kelas I hingga kelas VI. Sejak berdiri, sekolah terus berkembang dengan menghadirkan lingkungan belajar yang kondusif, didukung tenaga pendidik yang berkompeten untuk menunjang proses pembelajaran.
Pelepasan angkatan pertama menjadi pencapaian penting bagi sekolah sekaligus awal dari perjalanan panjang dalam mencetak generasi penerus yang unggul.

Bagi PT Jhonlin Agro Raya Tbk dan Yayasan Jhonlin Pertiwi, momentum ini juga menjadi wujud nyata kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui penyediaan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat sekitar.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim hilirisasi komoditas unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil/ CPO), kelapa, hingga gambir berpotensi menghasilkan nilai tambah hingga Rp35.000 triliun atau setara sekitar 10 tahun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Itu baru sawit, kelapa dengan gambir, Rp35.000 triliun. Itu sama dengan 10 tahun APBN. Itu mimpi besar Bapak Presiden," ujar Amran dalam acara Pemilihan Ketua Umum Persatuan Wredatama (PWRI) Pertanian Masa Bhakti 2026-2931 di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Amran mengatakan potensi tersebut berasal dari pengolahan komoditas di dalam negeri sehingga Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, melainkan produk bernilai tambah tinggi.

Menurutnya, hilirisasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat perekonomian nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Komoditas yang pertama disorot Amran adalah CPO. Ia menyebut nilai ekspor CPO saat ini mencapai sekitar Rp1.000 triliun. Namun, melalui pengembangan industri hilir, nilai tersebut dinilai bisa meningkat berkali-kali lipat.

"Kali 10 saja kita hilirisasi CPO semua, itu bisa menghasilkan kali 10, Rp10.000 triliun CPO saja. Belum termasuk dalam negeri, hanya ekspor," ujarnya.

Amran menilai pengembangan industri hilir sawit tidak hanya memberikan nilai tambah bagi Indonesia, tetapi juga dapat memengaruhi industri negara lain yang selama ini mengolah bahan baku tersebut.

Ia bahkan menyebut komoditas sawit merupakan salah satu kekuatan ekonomi Indonesia karena negara ini masih menjadi produsen CPO terbesar di dunia.

"Ini senjata yang paling bagus untuk ekonomi untuk dunia. Baru CPO kita pegang dan kita nomor satu dunia," ujarnya.

Selain sawit, Amran juga menilai hilirisasi kelapa menyimpan potensi besar. Ia mengatakan tren konsumsi global mulai bergeser dari susu sapi menuju produk berbasis kelapa, seperti coconut milk dan virgin coconut oil (VCO).

Menurutnya, pengolahan kelapa di dalam negeri dapat meningkatkan nilai produk hingga berkali-kali lipat dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah.

"Kalau kita olah naik 100 kali lipat. Ini baru satu belum yang lain di bawah. Kalau Rp24 triliun dikali 100 itu Rp2.400 triliun," ujarnya.

Amran juga menyinggung produk turunan air kelapa yang menurutnya masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan di dalam negeri.

Ia mengaku Indonesia seharusnya mampu menjadi pemain utama mengingat merupakan salah satu produsen kelapa terbesar di dunia.

Tak hanya itu, ia turut menyoroti potensi hilirisasi gambir. Menurut Amran, Indonesia menguasai sekitar 80 persen produksi gambir dunia, sementara berbagai produk turunannya seperti tinta, sabun, hingga sampo memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi.

Ia mengatakan teknologi pengolahan sebenarnya sudah tersedia di dalam negeri. Pemerintah pun mulai membangun sejumlah fasilitas hilirisasi di beberapa daerah, termasuk Maluku Utara, Morowali, dan Riau.

Amran mengaku saat ini minat investor terhadap proyek hilirisasi juga terus meningkat. Menurutnya, banyak pihak mulai datang untuk menjajaki peluang investasi di sektor tersebut.

"Kalau itu terjadi, itu kita goyangkan, kita getarkan dunia. Bukan Asia Tenggara, dunia akan bergetar karena kita berada di garis khatulistiwa," ujar Amran.

Bisnis.com, PEKANBARU - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCoc sub Holding PTPN III (Persero) membukukan laba bersih sebesar Rp7,08 triliun pada tahun buku 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit. Nilai tersebut meningkat 90,3% dibandingkan laba bersih tahun 2024 yang sebesar Rp3,72 triliun.

Kinerja keuangan ini disampaikan kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025. Perseroan menyebut peningkatan laba ditopang oleh kenaikan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), efisiensi operasional, serta dampak penguatan fundamental bisnis yang mampu memberikan nilai tambah di tengah tantangan ekonomi global, volatilitas pasar energi, dan anomali iklim sepanjang 2025.

“Alhamdulillah, laba bersih setelah pajak (Net Profit) tahun 2025 mencapai angka Rp7,08 triliun atau 90,3% lebih tinggi jika dibandingkan perolehan tahun lalu yang berada di angka Rp3,72 Triliun,” kata Jatmiko Santosa, Direktur Utama PalmCo, dalam paparannya di Kantor BP BUMN Jakarta, Selasa (30/06/2026).

Di samping penguatan harga jual rata-rata CPO di 2025 yang menyentuh Rp14.223,-/Kg atau 10,4% di atas 2024, Perusahaan dapat memaksimalkan momentum tersebut melalui peningkatan volume penjualan CPO dan efisiensi biaya.

“Pengendalian biaya dan peningkatan produksi menjadi tulang punggung perusahaan. Fundamental inilah yang membuat kenaikan harga CPO sebesar 10% di tahun 2025 mampu membuahkan lonjakan laba hingga 90% di tengah berbagai tantangan,” bebernya.

Sejak didirikan dalam tiga tahun terakhir, laba bersih PalmCo terus menunjukkan pertumbuhan eksponensial. Setelah mencatat laba Rp2,53 triliun pada 2023, kinerja perusahaan naik menjadi Rp3,72 triliun pada 2024, dan kemudian melonjak hingga Rp7,08 triliun pada 2025. Perseroan menyebut capaian tersebut sebagai tingkat profitabilitas tertinggi selama periode transformasi perusahaan.

Selain laba bersih, indikator keuangan perusahaan juga menunjukkan perbaikan. EBITDA meningkat menjadi Rp 13,27 triliun atau naik 46% dibandingkan Rp 9,09 triliun pada 2024. Sementara itu, tingkat pengembalian aset (return on assets/ROA) mencapai 9,2%.

Secara operasional, PalmCo memproduksi 2,70 juta ton CPO sepanjang 2025. Volume tersebut meningkat 7,87% dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang mencapai 2,49 juta ton.

Meski demikian, manajemen menilai hasil tersebut bukan merupakan akhir dari proses transformasi. Perusahaan menyatakan akan terus melakukan evaluasi terhadap aspek operasional, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan efisiensi guna menjaga keberlanjutan kinerja.

"Capaian ini menjadi milestone, tapi bukan garis akhir. Masih banyak ruang untuk terus tumbuh mengoptimalkan kinerja operasi dan finansial agar terus memberikan manfaat maksimal" ujar Jatmiko.

Tidak hanya mencatat rekor dari sisi internal perusahaan, PalmCo juga memastikan pertumbuhan Perusahaan sejalan dengan produktifitas dan kesejahteraan petani mitra. Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), pada tahun 2025 PTPN IV PalmCo tercatat sebagai perusahaan paling aktif secara nasional dengan 6.672 hektare pendampingan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Petani plasma binaan juga mampu meraih produktifitas mumpuni di atas standar nasional mencapai rata-rata 20,18 ton TBS perhektar pertahun yang berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan petani.

Di sisi lain, PalmCo juga menyatakan akan melanjutkan pengembangan hilirisasi industri sawit, termasuk optimalisasi produk turunan sawit sebagai bahan baku renewable biogasoline untuk mendukung ketahanan energi nasional.

“Semoga PalmCo dapat menjalankan dengan baik seluruh amanat yang diembankan pemerintah, berkontribusi maksimal dalam kemandirian pangan dan energi negeri,” tutupnya.

Bisnis.com, PEKANBARU — Dinas Perkebunan Provinsi Riau menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun mitra swadaya untuk periode 1–7 Juli 2026 naik dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tanaman umur 9 tahun sebesar Rp73,77 per kilogram atau 1,99%.

Berdasarkan hasil rapat Tim Penetapan Harga yang digelar Selasa (30/6/2026), harga TBS untuk tanaman umur 9 tahun ditetapkan sebesar Rp3.781,37 per kilogram dan berlaku selama sepekan ke depan.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau Defris Hatmaja mengatakan penetapan harga masih mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra serta Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025 tentang Pedoman Umum Pembelian TBS Produksi Pekebun Mitra.

"Hasil rapat tim penetapan harga menetapkan bahwa harga TBS mitra swadaya periode 1–7 Juli 2026 mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok umur 9 tahun sebesar Rp73,77 per kilogram atau 1,99 persen, sehingga harga pembelian TBS menjadi Rp3.781,37 per kilogram," kata Defris di Pekanbaru, Selasa (30/6/2026).

Menurut Defris, kenaikan harga TBS didorong oleh menguatnya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan inti sawit (kernel) pada periode ini.

"Kenaikan harga minggu ini lebih disebabkan oleh naiknya harga CPO dan harga kernel. Pada periode ini harga penjualan CPO naik sebesar Rp277,49 per kilogram dan harga kernel naik sebesar Rp373 per kilogram dibandingkan minggu sebelumnya," ujarnya.

Dalam penetapan kali ini, indeks K ditetapkan sebesar 92,45% dengan harga cangkang Rp23,11 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata CPO tercatat Rp15.541,13 per kilogram dan harga kernel Rp13.319 per kilogram.

Defris menjelaskan apabila terdapat pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak melakukan penjualan, penetapan harga tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024. Dalam kondisi tersebut, harga yang digunakan merupakan harga rata-rata tim atau harga rata-rata KPBN setelah melalui proses validasi.

"Harga rata-rata CPO KPBN periode ini sebesar Rp15.525,00 per kilogram dan harga kernel KPBN sebesar Rp12.795,00 per kilogram. Mekanisme ini dilakukan agar penetapan harga tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku," jelasnya.

Dia menambahkan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama Tim Penetapan Harga terus membenahi tata kelola penetapan harga TBS agar lebih transparan, adil, dan memberikan kepastian bagi pekebun maupun perusahaan mitra.

"Kami terus berupaya memperbaiki tata kelola penetapan harga agar sesuai regulasi dan berkeadilan bagi kedua belah pihak yang bermitra. Upaya ini didukung Pemerintah Provinsi Riau bersama Kejaksaan Tinggi Riau sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat," tutupnya.

Rincian harga TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra swadaya Provinsi Riau periode 1–7 Juli 2026:

• Umur 3 tahun: Rp2.923,85/kg
• Umur 4 tahun: Rp3.263,53/kg
• Umur 5 tahun: Rp3.504,91/kg
• Umur 6 tahun: Rp3.640,78/kg
• Umur 7 tahun: Rp3.722,68/kg
• Umur 8 tahun: Rp3.768,04/kg
• Umur 9 tahun: Rp3.781,37/kg
• Umur 10–20 tahun: Rp3.740,94/kg
• Umur 21 tahun: Rp3.676,90/kg
• Umur 22 tahun: Rp3.603,42/kg
• Umur 23 tahun: Rp3.519,88/kg
• Umur 24 tahun: Rp3.456,66/kg
• Umur 25 tahun: Rp3.404,73/kg
• Umur 26 tahun: Rp3.386,06/kg
• Umur 27 tahun: Rp3.357,12/kg
• Umur 28 tahun: Rp3.302,31/kg
• Umur 29 tahun: Rp3.262,08/kg
• Umur 30 tahun: Rp3.170,13/kg.

IDXChannel - Harga minyak sawit mentah (CPO) menguat pada perdagangan Rabu (1/7/2026), membalikkan pelemahan di awal sesi.

Kenaikan tersebut didorong oleh penguatan harga minyak kedelai di Chicago serta pelemahan mata uang ringgit.

Kontrak acuan CPO untuk pengiriman September di Bursa Malaysia Derivatives Exchange naik 0,13 persen menjadi 4.552 ringgit per ton hingga 15.00 WIB.

Seorang trader berbasis di Kuala Lumpur mengatakan pasar mendapat dukungan dari pemulihan harga minyak kedelai di sesi pagi Asia serta pelemahan tipis ringgit.

"Pasar didukung oleh rebound minyak kedelai dan ringgit yang sedikit melemah," ujar trader tersebut, dikutip Reuters.

Ringgit, mata uang transaksi utama untuk perdagangan CPO, melemah 0,2 persen terhadap dolar AS. Kondisi ini membuat harga minyak sawit lebih murah bagi pembeli yang menggunakan mata uang asing.

Harga minyak kedelai di Chicago Board of Trade menguat 0,29 persen. Sementara itu, kontrak soyoil paling aktif di Dalian turun 0,3 persen dan kontrak minyak sawit Dalian melemah 0,45 persen.

Pergerakan harga minyak sawit kerap mengikuti minyak nabati pesaingnya karena komoditas ini bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar global minyak nabati.

Di sisi lain, harga minyak mentah menguat seiring kekhawatiran bahwa kegagalan pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) untuk mencapai kesepakatan akhir guna mengakhiri perang dapat memperpanjang gangguan pasokan di kawasan Timur Tengah, salah satu wilayah utama penghasil minyak dunia.

Kenaikan harga minyak mentah berjangka membuat minyak sawit menjadi pilihan yang lebih menarik sebagai bahan baku biodiesel.

Sementara itu, Indonesia menetapkan harga referensi CPO untuk Juli sebesar USD1.000,90 per ton berdasarkan aturan Kementerian Perdagangan.

Indonesia juga mulai menerapkan mandat biodiesel B50 pada Rabu, yaitu campuran 50 persen diesel berbasis minyak sawit dan 50 persen diesel konvensional, sebagai bagian dari upaya mencapai kemandirian energi.

Namun, analis memperingatkan penurunan harga minyak mentah serta biaya minyak sawit yang lebih tinggi dapat mengancam keberlanjutan program tersebut. (Aldo Fernando)

IDXChannel - Pemerintah Indonesia membuka peluang ekspor minyak sawit atau crude palm oil (CPO) dan 120 ribu ton kakao per tahun ke Belarus seiring upaya memperkuat kerja sama pangan antara kedua negara.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Belarus merupakan mitra potensial sekaligus pintu masuk bagi produk pertanian Indonesia ke kawasan Eropa Timur.

“Kami ingin memperluas pasar ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Belarus. Hubungan yang semakin erat antara kedua negara harus memberikan manfaat nyata melalui peningkatan perdagangan yang saling menguntungkan,” katanya saat menerima kunjungan Putra Presiden Belarus Dmitry Lukashenko di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, dikutip Rabu (1/7/2026).

Amran menyebut, pemerintah Belarus menyampaikan, negaranya memiliki industri pengolahan cokelat yang memasok kebutuhan pasar domestik, Eropa Timur, hingga Rusia. Untuk mendukung industri tersebut, Belarus membutuhkan sekitar 120 ribu ton kakao per tahun, sehingga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor sekaligus memperluas akses pasar bagi komoditas kakao nasional.

Selain kakao, Amran juga mendorong peningkatan ekspor minyak sawit (CPO) Indonesia ke Belarus. Menurutnya, Belarus memiliki potensi menjadi pintu masuk strategis bagi produk pertanian Indonesia ke kawasan Eropa Timur. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Belarus juga menyampaikan kebutuhan minyak sawit yang dapat dipenuhi oleh Indonesia.

“Kami juga mendorong ekspor CPO ke Belarus. Selama ini produk tersebut belum masuk ke pasar Belarus, padahal mereka telah menyampaikan kebutuhannya sekitar 14 ribu ton. Ini menjadi peluang yang harus segera kita tindak lanjuti agar perdagangan kedua negara semakin meningkat,” kata Amran.

Selain membuka peluang perdagangan, Indonesia dan Belarus juga sepakat memperkuat kerja sama di bidang teknologi pertanian. Kolaborasi akan difokuskan pada pengembangan mekanisasi pertanian, modernisasi sistem irigasi, pengelolaan sumber daya air, serta pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian.

“Belarus memiliki pengalaman dan teknologi yang dapat menjadi mitra strategis bagi Indonesia. Sementara Indonesia memiliki potensi besar di sektor pertanian. Kolaborasi ini harus mampu mempercepat modernisasi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan kedua negara,” ujar Amran.

Pada sektor peternakan, kedua negara juga membahas peluang peningkatan kerja sama perdagangan produk susu. Mentan Amran menilai kerja sama tersebut diharapkan mampu menghadirkan produk berkualitas dengan harga yang semakin kompetitif bagi masyarakat Indonesia.

“Kami ingin setiap kerja sama yang dibangun memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui peningkatan kualitas produk, harga yang lebih kompetitif, maupun terbukanya peluang ekonomi baru bagi kedua negara,” katanya.

Dia menegaskan seluruh hasil pembahasan harus segera ditindaklanjuti agar kerja sama yang telah disepakati dapat segera direalisasikan.

“Yang terpenting adalah implementasi. Semua hasil pertemuan ini harus segera ditindaklanjuti agar manfaatnya dapat dirasakan oleh kedua negara, khususnya para pelaku usaha dan petani,” ujar Amran.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hanya ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya yang mampu mencatatkan pertumbuhan hingga Mei 2026, sementara ekspor batu bara serta besi baja masih mengalami penurunan, baik dari sisi nilai maupun volume.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, ketiga komoditas unggulan memberikan andil terhadap total nilai ekspor 27,92% terhadap total ekspor nonmigas Indonesia sepanjang Januari—Mei 2026.

“Yangpertama, nilai ekspor besi dan baja, turun 1,61% secara kumulatifnya. Yangkedua, nilai ekspor CPO dan turunannya, ini naik secara ctc 7,71% atau secara kumulatifnya. Yangketiga, yaitu nilai ekspor batu bara, turun 4,95% secara kumulatifnya,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (1/7/2026).

Secara terperinci, nilai ekspor besi dan baja sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$11,42 miliar atau turun 1,61% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$11,61 miliar. Penurunan tersebut sejalan dengan volume ekspor yang menyusut 5,58% secara tahunan menjadi 8,89 juta ton dari sebelumnya 9,42 juta ton.

Namun demikian, komoditas besi dan baja masih menjadi penyumbang terbesar dengan pangsa 10,37% terhadap total ekspor nonmigas nasional.

Sementara itu, ekspor batu bara juga masih menunjukkan tren pelemahan. Nilai ekspor komoditas tersebut turun 4,95% menjadi US$9,75 miliar dibandingkan Januari—Mei 2025 yang mencapai US$10,26 miliar.

Volume ekspor batu bara juga terkoreksi lebih dalam, yakni 8,19% secara tahunan menjadi 143,56 juta ton dari sebelumnya 156,37 juta ton. Meski begitu, batu bara masih menjadi salah satu penyumbang utama ekspor nonmigas dengan pangsa sebesar 8,85%.

Di tengah pelemahan ekspor sejumlah komoditas unggulan, CPO dan turunannya menjadi satu-satunya yang mencatatkan pertumbuhan positif. Nilai ekspor komoditas tersebut naik 7,71% secara tahunan menjadi US$9,59 miliar dari US$8,90 miliar pada Januari—Mei 2025.

Peningkatan nilai ekspor itu ditopang oleh kenaikan volume pengiriman sebesar 7,41% menjadi 8,92 juta ton dari 8,30 juta ton pada periode yang sama tahun lalu. Adapun, kontribusi CPO dan turunannya terhadap total ekspor nonmigas mencapai 8,70%.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut melemahnya permintaan global menyebabkan turunnya harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada Juli 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengatakan HR CPO untuk penetapan bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) periode Juli 2026 sebesar 1.000,90 dolar AS per metrik ton (MT), turun 28,61 dolar AS atau 2,78 persen dibandingkan HR CPO periode Juni 2026 sebesar 1.029,51 dolar AS per MT.

"Penurunan HR CPO dipengaruhi melemahnya permintaan global, terutama dari India sebagai salah satu negara importir utama, serta penurunan harga minyak mentah dunia yang turut menekan harga minyak nabati di pasar internasional," ujar Tommy dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Tommy menyebut penurunan HR CPO mencerminkan perkembangan harga di pasar global yang menjadi acuan penetapan BK dan PE.

Penetapan BK CPO periode Juli 2026 merujuk pada Kolom Angka 8 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 38 Tahun 2024 jo PMK Nomor 68 Tahun 2025 sebesar 148 dolar AS per MT.

Adapun tarif layanan BLU BPDP atau PE CPO ditetapkan sebesar 12,5 persen dari HR CPO, atau setara 125,11 dolar AS per MT, merujuk pada Lampiran Huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo PMK Nomor 9 Tahun 2026.

Penetapan HR CPO didasarkan pada rata-rata harga periode 20 Mei-19 Juni 2026 yang bersumber dari Bursa CPO Indonesia sebesar 890,84 dolar AS per MT, Bursa CPO Malaysia sebesar 1.110,97 dolar AS per MT, dan harga CPO Rotterdam sebesar 1.468,28 dolar AS per MT.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, apabila selisih rata-rata harga dari tiga sumber melebihi 40 dolar AS,penetapan HR menggunakan dua sumber harga yang menjadi median dan yang terdekat dengan median.

Berdasarkan ketentuan tersebut, HR CPO Juli 2026 dihitung menggunakan harga Bursa CPO Malaysia dan Bursa CPO Indonesia sehingga ditetapkan sebesar 1.000,90 dolar AS per MT.

Di sisi lain, produk minyak goreng berupa refined, bleached, and deodorized (RBD) palm olein dalam kemasan bermerek dengan berat bersih paling banyak 25 kilogram dikenakan BK sebesar 33 dolar AS per MT.

Daftar merek yang dikenakan tarif tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1503 Tahun 2026 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto Kurang Dari dan atau Sama Dengan 25 Kg.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang mulai berlaku pada Rabu (1/7/2026). IESR menilai kebijakan tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi impor solar, tetapi tidak seharusnya menjadi strategi utama transisi energi nasional.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan, setiap kebijakan memiliki manfaat sekaligus konsekuensi yang perlu dihitung secara menyeluruh. Menurut dia, percepatan penerapan B50 dilakukan ketika Indonesia menghadapi krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz pada akhir Februari lalu yang memicu kenaikan harga minyak dunia dan mengganggu impor minyak.

“Pemerintah perlu melihat penerapan B50 secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pengurangan impor solar, tetapi juga dari dampaknya terhadap biaya, pasokan bahan baku, harga pangan, petani kecil, dan lingkungan,” kata Fabby, Rabu (1/7/2026).

Menurut IESR, perluasan mandatori biodiesel memiliki konsekuensi lintas sektor. Peningkatan kebutuhan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk memenuhi kebutuhan B50 berpotensi memengaruhi pasokan bahan baku pangan, mendorong kenaikan harga minyak goreng, meningkatkan tekanan inflasi, serta berdampak pada kesejahteraan petani kecil.

Selain itu, peningkatan permintaan CPO juga dinilai perlu diantisipasi agar tidak memicu tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan tata kelola lahan.

IESR menilai dasar ekonomi penerapan B50 juga perlu dihitung kembali karena kondisi yang melatarbelakanginya telah berubah. Harga minyak dunia mulai menurun, risiko gangguan impor berkurang, diversifikasi sumber impor terus dilakukan, serta produksi solar dari kilang dalam negeri, termasuk Kilang Balikpapan, mulai meningkat.

Di sisi lain, harga CPO masih berada pada level tinggi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya implementasi B50 apabila selisih harga biodiesel dan solar semakin lebar.

Karena itu, IESR meminta pemerintah menghitung ulang beban biaya kebijakan tersebut serta menyiapkan langkah mitigasi sebelum memperluas penerapan mandatori biodiesel.

IESR menilai elektrifikasi sektor transportasi dan penerapan standar efisiensi bahan bakar merupakan strategi yang lebih efektif untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menurunkan emisi.

Berdasarkan pemodelan IESR, adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) diproyeksikan mampu mengurangi emisi hingga 46 juta ton karbon dioksida pada 2060.

Apabila dikombinasikan dengan kebijakan pembatasan usia kendaraan, jumlah kendaraan listrik diperkirakan mencapai sekitar 66 juta mobil dan 143 juta sepeda motor pada 2060, dengan potensi penurunan emisi hingga 210 juta ton karbon dioksida.

Selain itu, peningkatan penggunaan transportasi umum dari 16 persen menjadi 40 persen pangsa perjalanan diproyeksikan dapat mengurangi emisi hingga 101 juta ton karbon dioksida pada 2060.

Sebaliknya, analisis IESR menunjukkan peningkatan mandatori biodiesel hingga B60 diperkirakan hanya mampu menurunkan emisi sekitar 88 juta ton karbon dioksida pada 2060. Estimasi tersebut juga belum memperhitungkan emisi akibat perubahan penggunaan lahan.

IESR menilai hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan biodiesel saja belum cukup untuk mendukung target dekarbonisasi sektor transportasi.

Menurut IESR, pemerintah perlu memastikan kebijakan biodiesel tidak mengalihkan fokus dari agenda transisi energi yang lebih menyeluruh. Dalam jangka panjang, dekarbonisasi transportasi membutuhkan percepatan kendaraan listrik, penguatan transportasi publik, penerapan standar efisiensi kendaraan, pengembangan energi terbarukan, serta pembangunan infrastruktur pengisian daya.

IESR mendorong pemerintah melakukan evaluasi terbuka terhadap manfaat, biaya, dan risiko penerapan B50 agar kebijakan energi tetap selaras dengan target dekarbonisasi, ketahanan energi, stabilitas harga, dan perlindungan masyarakat.

“Kebijakan energi harus dirancang agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat maupun sektor lain,” tegas Fabby.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berharap implementasi program biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 dapat berjalan selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani sawit rakyat. Organisasi petani sawit tersebut menilai program ketahanan energi nasional akan semakin kuat apabila tata kelolanya memastikan petani sebagai pemasok utama bahan baku biodiesel ikut memperoleh manfaat secara adil.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit di dalam negeri. Menurut dia, program B50 merupakan bagian penting dari strategi energi nasional yang perlu didukung dengan tata kelola yang inklusif.

“SPKS mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit. Namun, tata kelola implementasi B50 perlu terus diperkuat agar manfaatnya juga dirasakan petani sawit rakyat,” kata Sabarudin di Jakarta, Selasa (30/6).

Sabarudin menjelaskan, selama hampir satu dekade pemerintah telah meningkatkan mandatori biodiesel secara bertahap, mulai dari B15, B20, B30, B35, B40, hingga kini memasuki tahap B50. Karena itu, ia menilai momentum penerapan B50 dapat menjadi kesempatan penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan biodiesel bagi petani sawit rakyat.

Menurut dia, evaluasi tersebut diperlukan agar tujuan besar ketahanan energi nasional dapat berjalan beriringan dengan perlindungan pendapatan petani. Dengan demikian, petani tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga menjadi bagian dari keberhasilan program biodiesel nasional.

“Kami mendukung B50 sebagai agenda strategis nasional. Harapan kami, biaya implementasi kebijakan ini tidak menimbulkan tekanan baru terhadap harga TBS petani. Ketahanan energi akan lebih kuat apabila petani sebagai produsen bahan baku juga ikut sejahtera,” ujar Sabarudin.

Harga TBS Petani Perlu Dijaga

Sabarudin mengatakan, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi B50 adalah dampak pungutan ekspor CPO terhadap harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Berdasarkan perhitungan SPKS, kenaikan pungutan ekspor dari 10 persen menjadi 12,5 persen berpotensi menekan harga TBS sekitar Rp833 per kilogram.

Menurut Sabarudin, apabila tekanan harga tersebut terjadi, petani dengan kebun seluas dua hektare berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp1.666.000 setiap bulan. Petani dengan lahan tiga hektare dapat kehilangan sekitar Rp2,5 juta per bulan, empat hektare sekitar Rp3,3 juta, lima hektare sekitar Rp4,1 juta, dan enam hektare hampir Rp5 juta per bulan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan implementasi mandatori biodiesel B50 siap diberlakukan mulai 1 Juli 2026.

Ia menyatakan pasokan untuk program tersebut dalam kondisi aman dan implementasinya merupakan kelanjutan dari program B40 yang telah berjalan.

"Oh (pasokan B50) aman, lebih. Sudah aman, kan bukan uji coba sudah jalan kan. Sudah jalan B40 sudah. Tinggal naik B50, ini sudah jalan, sudah running," kata Amran di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Amran menegaskan kesiapan B50 tak hanya dari sisi implementasi, tetapi juga ketersediaan pasokannya. Menurut dia, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok untuk mendukung program tersebut telah tersedia.

"Aman, pokoknya (kesiapannya) aman," tambahnya.

Amran juga mengaitkan penerapan B50 dengan peningkatan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) nasional. Menurutnya, produksi CPO Indonesia meningkat dari sekitar 26 juta ton menjadi 32 juta ton atau bertambah sekitar 6 juta ton.

[Gambas:Youtube]

"Naik dulu 26 (juta ton), sekarang 32 juta ton. 6 juta ton naik (ekspor CPO)," katanya.

Ia menambahkan pemanfaatan CPO sebagai bahan baku energi memberi fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengelola pasokan domestik maupun ekspor sesuai perkembangan harga di pasar global.

"Kami pernah ditanya, 'Pak Mentan, gimana itu B50, B30, macam-macam dan seterusnya?' Sekarang B50. Pak, kalau bisa B50, B70, B100 enggak masalah. Tapi kalau saya, di saat harga naik tinggi, kita lepas. Jadi kita mempermainkan dunia, jangan dunia permainkan kita. Begitu harga dunia turun, kita tarik jadikan solar," ujarnya.

Selain biodiesel, Amran juga menyinggung pengembangan bioetanol sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Ia mengklaim mulai hari itu Indonesia tidak lagi mengimpor sekitar 5 juta ton solar, yang disebutnya sebagai tonggak baru bagi sektor pertanian dan energi.

"Hari ini adalah tonggak sejarah. Tidak impor solar lagi, 5 juta ton," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan mandatori B50 mulai berlaku secara nasional pada 1 Juli 2026. B50 merupakan bahan bakar diesel yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dan 50 persen solar, sebagai kelanjutan dari program B20, B30, hingga B40.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan berbagai pengujian teknis terhadap B50 telah selesai dilakukan sebelum implementasi.

Pengujian mencakup kendaraan angkutan, alat berat pertambangan, ekskavator, kapal, kereta api, hingga mesin dan kendaraan sektor pertanian. Pemerintah menyebut hasil pengujian menunjukkan performa B50 lebih baik dibandingkan B40, antara lain karena memiliki kadar air yang lebih rendah.

Pemerintah juga menetapkan masa transisi selama tiga bulan dalam penerapan B50 secara nasional. Masa tersebut digunakan untuk menghabiskan stok B40 yang masih tersedia di lapangan sekaligus menyesuaikan proses pencampuran (blending) hingga implementasi B50 berjalan penuh.

Program B50 diproyeksikan mampu menekan impor solar, meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit nasional, serta mendukung transisi energi melalui pengurangan emisi gas rumah kaca.

Selain itu, pemerintah memperkirakan implementasi B50 dapat menghasilkan penghematan devisa dari berkurangnya impor bahan bakar fosil.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Belarus meminta Indonesia memasok 120 ribu ton kakao dan 14 ribu ton minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) setiap tahun.

Permintaan itu disampaikan usai pertemuan Amran dengan Menteri Pertanian dan Pangan Belarus Yuri Nikolaevich Gorlov serta Putra Kedua Presiden Belarus Dmitry Lukashenko.

"Kami minta, CPO kita kan belum masuk sana. Kita kirim dan dia bilang, 'kebutuhan kita 14 ribu ton', diprioritaskan (dari) kita (Indonesia). Yang kedua adalah yang paling banyak diminta adalah kakao, itu 10 ribu ton per bulan, 120 ribu ton per tahun," ujar Amran kepada Gorlov dan Lukashenko usai pertemuan di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Amran mengatakan permintaan tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor komoditas pertanian. Khusus untuk kakao, ia menyebut pemerintah saat ini tengah mendorong penanaman secara besar-besaran agar mampu memenuhi kebutuhan pasar luar negeri.

Selain perdagangan komoditas, Indonesia dan Belarus juga menyepakati penguatan kerja sama di bidang mekanisasi pertanian.

Menurut Amran, Belarus memiliki keunggulan dalam pengembangan alat dan mesin pertanian sehingga kedua negara dapat saling melengkapi melalui kolaborasi, termasuk transfer teknologi.

"Kemudian banyak hal lain yang diminta. Kita nanti kerja sama dalam mekanisasi pertanian, dalam peralatan alat mesin pertanian. Itu kan dia ahli, jadi kita kolaborasi saling menguntungkan," terang Amran.

Kerja sama yang dibahas dalam pertemuan tersebut untuk sementara difokuskan pada komoditas kakao dan CPO.

Amran mengatakan pembahasan mengenai ekspor beras belum menjadi agenda utama dalam pertemuan dengan delegasi Belarus.

Realisasi kerja sama perdagangan itu, lanjut Amran, nantinya dilakukan melalui mekanisme antarpemerintah (government-to-government/G2G) maupun antarpelaku usaha (business-to-business/ B2B).

"Nanti dua-duanya. Bisa B2B, G2G," ujar Amran.