Bisnis.com, JAKARTA — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut telah meminta alokasi insentif fiskal bagi pemerintah daerah (pemda) kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Nilainya direncanakan sebesar Rp786 miliar.

Insentif fiskal itu rencananya diberikan kepada pemda yang diberikan penghargaan oleh Bank Indonesia (BI) pada Pertemuan Tahunan BI atau PTBI, Jumat (28/11/2025).

Penghargaan itu terkait dengan prestasi pemda dalam mengendalikan inflasi di masing-masing daerahnya, sekaligus dalam hal digitalisasi keuangan daerah.

"Daerah yang mendapatkan award ini mohon dapat diberikan insentif fiskal, Pak Presiden. Jadi mohon arahan Pak Presiden," terang Airlangga yang melaporkan kondisi perekonomian nasional kepada Presiden Prabowo Subianto pada PTBI 2025, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Menko Perekonomian sejak 2019 itu menyebut telah bertanya ihwal ketersediaan alokasi dana tersebut kepada Menkeu Purbaya. Dia meminta agar Presiden memberikan restu untuk pemberian insentif dimaksud.

"Jumlahnya enggak terlalu besar Bapak Presiden, kira-kira Rp786 miliar yang dibagi. Jadi insentif ini merupakan apresiasi atau dukungan terhadap pemerintah daerah," ucap Airlangga.

Usai acara tersebut, Menkeu Purbaya menyebut bahwa dana insentif Rp786 miliar itu merupakan tambahan dari alokasi serupa yang sudah disiapkan tahun ini.

Purbaya mengaku juga telah bertanya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian apabila pemerintah pusat memiliki alokasi dana sebagaimana yang dijanjiikan Airlangga. Namun, dia menyebut alokasi Rp786 miliar tersebut adalah untuk tahun depan karena alokasi tahun ini sudah habis.

"Sudah ada dana Rp1 triliun disediakan untuk reward-reward seperti itu katanya sudah ada. Jadi pak Airlangga itu mau ngasih reward tambahan mungkin untuk pertumbuhan ekonomi nanti atau penciptaan lapangan kerja, jadi daerah yang bisa menciptakan lapangan kerja akan dikasih insentif kata pak Airlangga, tetapi saya enggak tahu detailnya," terangnya kepada wartawan saat dimintai konfirmasi.

Sebagai informasi, terdapat enam kategori penghargaan yang diberikan meliputi prestasi untuk pengendalian inflasi, maupun digitalisasi keuangan daerah. Setiap kategori diberikan untuk lima subkategori kewilayahan yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimatan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara-Maluku-Papua.

Secara terperinci, kategori prestasi pengendalian inflasi meliputi TPID kabupaten/kota berprestasi, TPID kabupaten/kota berkinerja terbaik, serta TPID provinsi berkinerja terbaik.

Kemudian, untuk digitalisasi keuangan daerah meliputi TP2DD kabupaten terbaik, TP2DD kota terbaik, serta TP2DD provinsi terbaik.