Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng mendukung transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pengembangan berbagai layanan transaksi nontunai. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap program digitalisasi sistem pembayaran dan tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Di sektor pengeluaran daerah, Bank Jateng telah mengintegrasikan layanan perbankan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Integrasi tersebut memungkinkan proses pencairan dana daerah dilakukan secara daring melalui sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) digital.

Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jateng Mas Waris mengatakan bahwa digitalisasi juga diperkuat melalui penyediaan layanan pembayaran berbasis QRIS guna mempermudah transaksi masyarakat maupun pemerintah daerah secara lebih cepat dan efisien.

Selain itu, Bank Jateng menghadirkan layanan Kartu Kredit Indonesia (KKI) bagi pemerintah daerah untuk mendukung transaksi pengeluaran secara online yang lebih transparan dan akuntabel. Digitalisasi layanan turut diperluas hingga tingkat desa melalui implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terintegrasi dengan layanan Cash Management System (CMS) Bank Jateng. Hingga kini, implementasi Siskeudes telah berjalan di 22 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Meski demikian, Waris mengakui percepatan transaksi nontunai masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait resistensi masyarakat terhadap perubahan pola transaksi dari tunai ke digital.

“Tantangan terbesar masih pada resistensi terhadap transaksi nontunai. Generasi muda relatif sudah terbiasa menggunakan sistem cashless, sementara kelompok usia yang lebih senior masih cenderung memilih transaksi tunai,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (20/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Dunia tengah memasuki arsitektur keuangan baru yang membuat batas kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial semakin kabur.

Kondisi itu pun dinilai memperbesar risiko guncangan sistem keuangan dan menuntut penguatan koordinasi antarlembaga serta otonomi regulator.

Hal itu diungkapkan Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono saat membuka International Conference and Call for Papers Journal of Central Banking Law and Institutions (ICFP-JCLI) ke-4 di Bali, Kamis (8/5/2026).

Menurutnya, digitalisasi sektor keuangan dan keterhubungan lintas-negara mempercepat transmisi risiko global, sehingga setiap kebijakan kini memiliki dampak yang saling terkait dan multidimensi.

Kondisi tersebut, sambung dia, menuntut adanya kerangka kebijakan yang lebih terintegrasi berikut mandat hukum yang jelas di antara otoritas terkait. Dalam situasi seperti ini, independensi kelembagaan dinilai menjadi semakin penting, tidak hanya bagi bank sentral, tetapi juga regulator dan otoritas pengawas sektor keuangan lainnya.

“Dibutuhkan kerangka kebijakan yang terintegrasi, koordinasi antarlembaga yang erat, serta mandat hukum yang jelas di antara masing-masing lembaga,” ujarnya sebagaimana terungkap dalam keterangan resmi BI.

Adapun, konferensi ICFP-JCLI tahun ini mengangkat tema “Central Banking in Transition: Navigating Interconnected Risks and Institutional Governance and Autonomy in the New Financial Architecture.”

Forum tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara untuk membahas isu hukum, kelembagaan, ekonomi, dan kebanksentralan.

Besarnya perhatian terhadap isu tata kelola bank sentral dan stabilitas sistem keuangan tercermin dari tingginya partisipasi dalamcall for paperskonferensi tersebut. Tahun ini, BI menerima 291 paper dari penulis di 34 negara.

Dalam forum diskusi tersebut, para otoritas dan akademisi menilai percepatan transformasi digital di sektor keuangan memang membuka ruang inovasi yang lebih luas.

Namun, kondisi itu juga meningkatkan kebutuhan terhadap penguatan tata kelola, kesiapan menghadapi krisis, dan sistem pengawasan yang lebih adaptif guna menjaga stabilitas sektor keuangan.

Bisnis.com, SEMARANG - Bank Jateng terus mendorong upaya digitalisasi keuangan daerah di Jawa Tengah. Langkah tersebut dilakukan salah satunya dengan menggelar program undian pembayaran pajak menggunakan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) seperti yang dilakukan di Kabupaten Wonogiri pada Rabu (24/12/2025) pekan lalu.
Program undian itu adalah buah kerja sama antara Bank Jateng dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri, serta Bank Indonesia. Apresiasi diberikan kepada masyarakat yang telah mendukung upaya transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah dengan ikut menggunakan transaksi nontunai.
Mulyanto, Pemimpin Bank Jateng Cabang Wonogiri, menjelaskan bahwa program itu menjadi bukti nyata dukungan Bank Jateng dalam mendorong sistem pembayaran pajak yang lebih modern. "Dukungan kami dalam program ini bukan sekadar soal inovasi teknologi, melainkan wujud nyata peran Bank Jateng dalam memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.
Masyarakat sebagai wajib pajak dapat merasakan kemudahan serta keamanan yang maksimal dengan melakukan transaksi nontunai menggunakan QRIS. Mulyanto menyebut, langkah itu juga ikut membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem keuangan yang lebih terbuka.
Kepala BPKD Wonogiri Moch. Chozinudin Holil menekankan betapa pentingnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah melalui teknologi. "Program undian ini sangat efektif dalam memotivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Lebih dari itu, digitalisasi pembayaran melalui QRIS mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas kita dalam mengelola keuangan daerah. Ini adalah langkah besar menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan modern," imbuhnya.
Sementara itu, Ita Purnamasari Ekonom Kantor Perwakilan Bank Indonesia Surakarta, memberikan apresiasi atas sinergi yang dilakukan antara Bank Jateng dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Ita menyebut, kolaborasi itu menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekonomi digital di daerah. "Diharapkan, penggunaan QRIS menjadi budaya baru dalam tata kelola keuangan yang efisien dan berkelanjutan di Kabupaten Wonogiri," pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng mendukung langkah Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk memperkuat akses permodalan dan digitalisasi keuangan di tingkat desa.

Kerja sama tersebut secara resmi dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua belah pihak, yang dilaksanakan di Kantor Bupati Boyolali pada Senin (29/12/2025).

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan bahwa Bank Jateng memiliki peran vital sebagai "Bapak Asuh" bagi kemandirian desa. Yandri meminta perbankan tidak hanya menjadi penyedia modal, tetapi juga menjadi mentor bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Kita harus keroyokan, kita harus gempur kemiskinan dan ketertinggalan di desa melalui dukungan akses permodalan yang nyata. Saya ingin Bank Jateng tidak hanya menjadi pemberi kredit, tetapi juga menjadi mentor bagi desa dalam mengelola arus kas serta membina pengelola usaha desa agar melek literasi keuangan," ujarnya dalam siaran pers.

Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro menyatakan kesiapannya dalam menghadirkan sistem keuangan desa yang modern dan transparan melalui dukungan teknologi perbankan terkini.

Selain aspek digitalisasi, Bank Jateng juga telah menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui program Samsat Budiman yang melibatkan 839 BUMDes, penguatan Koperasi Desa Merah Putih melalui QRIS, serta pendampingan literasi keuangan oleh Agen Duta Bank Jateng.

"Dengan aplikasi Siskeudes TNT (Transaksi Non Tunai) yang saat ini digunakan, proses pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa di Jawa Tengah akan semakin efisien, aman, dan memberikan manfaat besar, terutama dalam hal monitoring penggunaan dana desa secara akuntabel," ujar Irianto.

Bupati Boyolali Agus Irawan menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Boyolali sebagai pusat sinergi ini, sekaligus menjadi persiapan menuju Hari Desa Nasional 2026.

"Ini adalah langkah konkret untuk memastikan kemudahan ke depannya. Kerja sama ini sangat strategis karena menyentuh aspek akselerasi ekonomi agar BUMDes kita mampu berdaya saing secara profesional, serta mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel," ujar Bupati.

Jakarta: Transformasi digital kini menjadi pintu masuk bagi toko kelontong untuk naik kelas.
Hal itu terlihat dari langkah Catalyst Technology Solutions (CTS) yang menggandeng jaringan Sampoerna Retail Community (SRC) dalam mempercepat digitalisasi keuangan di ribuan toko kelontong di Indonesia.

Di tengah dominasi UMKM yang menyumbang lebih dari 60 persen terhadap PDB nasional, akses keuangan formal masih menjadi tantangan klasik bagi banyak pelaku usaha kecil.
Keterbatasan literasi digital dan minimnya teknologi pendukung membuat sebagian toko kelontong tertinggal dari perubahan perilaku belanja masyarakat.

Kolaborasi CTS dan SRC mencoba menjembatani kesenjangan tersebut. Direktur PT Catalyst Technology Solutions, Theodorus Aji, menegaskan digitalisasi keuangan merupakan fondasi penting agar toko kelontong bisa lebih kompetitif.

“Digitalisasi bukan hanya tren, tapi kebutuhan. Kami ingin toko-toko SRC lebih efisien, dan lebih mandiri lewat pemanfaatan teknologi finansial,” ujar Theo.

Melalui kerja sama ini, pemilik toko tidak hanya difasilitasi untuk menerima transaksi digital seperti QRIS, tetapi juga dibekali edukasi literasi finansial dan pelatihan pengelolaan usaha. Pendekatan tersebut dirancang agar transformasi digital benar-benar berdampak pada peningkatan kapasitas usaha.

Dia mengungkapkan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam memperluas penggunaan pembayaran digital di kalangan UMKM adalah masalah kepercayaan pelaku usaha terhadap keamanan transaksi.

Menurut Aji, sebagian pemilik toko masih merasa ragu apakah uang dari transaksi QRIS benar-benar masuk ke rekening mereka. Keraguan itu diperkuat oleh beberapa kasus viral, seperti stiker QRIS yang diganti atau dipalsukan sehingga menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan pemilik usaha kecil.

“Kendalanya utama memang UMKM belum terbiasa, dan mereka sempat bertanya-tanya ‘uangnya ini masuk atau tidak?’,” ujar Aji.

Untuk menjawab persoalan tersebut, CTS menghadirkan speaker toko (soundbox) yang memberikan notifikasi real time setiap kali transaksi QRIS berhasil dilakukan. Inovasi ini dinilai mampu meningkatkan rasa aman dan transparansi bagi pedagang maupun pembeli.

Aji menegaskan bahwa teknologi ini secara efektif mengatasi kekhawatiran yang selama ini menjadi “major problem” dalam adopsi pembayaran digital di segmen UMKM. Dengan lebih dari 70 persen mitra toko yang sudah terbiasa menggunakan pembayaran cashless, ia optimistis penggunaan speaker toko akan semakin mendorong kenaikan transaksi ke depan.

“Permasalahan utamanya sudah bisa kami jawab lewat teknologi speaker toko. Kami yakin traction transaksi cashless akan meningkat jauh lebih cepat,” kata Aji.

Direktur PT SRC Indonesia Sembilan, Romulus Sutanto, turut menegaskan digitalisasi keuangan menjadi pilar modernisasi toko kelontong. Salah satu terobosan yang dihadirkan adalah Speaker Toko, bisa meningkatkan rasa aman pemilik toko, mengurangi potensi kesalahan transaksi, sekaligus memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap layanan toko kelontong modern.

Ia menambahkan, solusi seperti Speaker Toko tidak hanya mempermudah operasional, tetapi juga membuka akses pelaku usaha terhadap layanan permodalan dan sistem finansial digital yang selama ini belum banyak tersentuh.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya saat ini belum memiliki data lengkap mengenai jumlah transaksi yang terjadi di seluruh jaringan toko SRC yang menggunakan pembayaran nontunai.
Menurut Romulus, data yang tersedia baru mencakup tingkat adopsi pembayaran digital di jaringan SRC. “Secara kuantitatif, kita memang belum bisa melihat jumlah transaksi secara keseluruhan karena datanya belum tersedia,” ujarnya.

Kantongi Volume Transaksi Digital

Ia menjelaskan saat ini lebih dari 70 persen dari total 250 ribu toko SRC sudah mengadopsi pembayaran cashless. Namun, SRCIS belum mengantongi detail volume transaksi yang terjadi di masing-masing toko.

Karena itu, Romulus menilai kehadiran perangkat speaker toko atau soundbox menjadi sangat relevan. Perangkat tersebut nantinya akan membantu SRCIS mendapatkan data yang lebih akurat mengenai jumlah transaksi yang dilakukan melalui QRIS di toko-toko SRC.

“Nanti, ketika SRC yang menggunakan speaker toko ini sudah berjalan, barulah kita bisa mengetahui jumlah transaksinya secara lebih jelas,” kata Romulus.

Ia menambahkan bahwa data transaksi yang akan diperoleh melalui perangkat tersebut akan menjadi basis penting untuk memetakan perkembangan pembayaran digital di jaringan SRC.
“Sinergi antara teknologi finansial dan komunitas lokal membuka potensi besar untuk transformasi digital UMKM. Inilah langkah nyata untuk mendorong ekonomi komunitas agar lebih kuat dan berkelanjutan,” tutupnya.

Dengan hadirnya berbagai inovasi digital, toko kelontong kini tidak lagi sekadar tempat belanja kebutuhan harian. Mereka semakin berperan sebagai pusat ekonomi lokal yang terhubung dengan ekosistem digital nasional sebuah langkah penting agar UMKM Indonesia benar-benar naik kelas.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut telah meminta alokasi insentif fiskal bagi pemerintah daerah (pemda) kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Nilainya direncanakan sebesar Rp786 miliar.

Insentif fiskal itu rencananya diberikan kepada pemda yang diberikan penghargaan oleh Bank Indonesia (BI) pada Pertemuan Tahunan BI atau PTBI, Jumat (28/11/2025).

Penghargaan itu terkait dengan prestasi pemda dalam mengendalikan inflasi di masing-masing daerahnya, sekaligus dalam hal digitalisasi keuangan daerah.

"Daerah yang mendapatkan award ini mohon dapat diberikan insentif fiskal, Pak Presiden. Jadi mohon arahan Pak Presiden," terang Airlangga yang melaporkan kondisi perekonomian nasional kepada Presiden Prabowo Subianto pada PTBI 2025, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Menko Perekonomian sejak 2019 itu menyebut telah bertanya ihwal ketersediaan alokasi dana tersebut kepada Menkeu Purbaya. Dia meminta agar Presiden memberikan restu untuk pemberian insentif dimaksud.

"Jumlahnya enggak terlalu besar Bapak Presiden, kira-kira Rp786 miliar yang dibagi. Jadi insentif ini merupakan apresiasi atau dukungan terhadap pemerintah daerah," ucap Airlangga.

Usai acara tersebut, Menkeu Purbaya menyebut bahwa dana insentif Rp786 miliar itu merupakan tambahan dari alokasi serupa yang sudah disiapkan tahun ini.

Purbaya mengaku juga telah bertanya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian apabila pemerintah pusat memiliki alokasi dana sebagaimana yang dijanjiikan Airlangga. Namun, dia menyebut alokasi Rp786 miliar tersebut adalah untuk tahun depan karena alokasi tahun ini sudah habis.

"Sudah ada dana Rp1 triliun disediakan untuk reward-reward seperti itu katanya sudah ada. Jadi pak Airlangga itu mau ngasih reward tambahan mungkin untuk pertumbuhan ekonomi nanti atau penciptaan lapangan kerja, jadi daerah yang bisa menciptakan lapangan kerja akan dikasih insentif kata pak Airlangga, tetapi saya enggak tahu detailnya," terangnya kepada wartawan saat dimintai konfirmasi.

Sebagai informasi, terdapat enam kategori penghargaan yang diberikan meliputi prestasi untuk pengendalian inflasi, maupun digitalisasi keuangan daerah. Setiap kategori diberikan untuk lima subkategori kewilayahan yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimatan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara-Maluku-Papua.

Secara terperinci, kategori prestasi pengendalian inflasi meliputi TPID kabupaten/kota berprestasi, TPID kabupaten/kota berkinerja terbaik, serta TPID provinsi berkinerja terbaik.

Kemudian, untuk digitalisasi keuangan daerah meliputi TP2DD kabupaten terbaik, TP2DD kota terbaik, serta TP2DD provinsi terbaik.

PT Dupoin Futures Indonesia kembali menorehkan prestasi gemilang setelah meraih penghargaan "Most Trusted Broker" dalam ajang CNN Indonesia Awards 2025.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Dupoin dalam mendukung digitalisasi sektor keuangan nasional melalui inovasi teknologi, keamanan informasi, dan tata kelola yang transparan.

Komitmen terhadap Digitalisasi dan Inovasi

Sebagai bagian dari pelaku utama di industri perdagangan berjangka, Dupoin terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan memperkuat infrastruktur teknologinya melalui penerapan MetaTrader 5 dan ActsTrade, menghadirkan analisis pasar harian, serta meningkatkan kecepatan dan efisiensi transaksi.

Langkah-langkah tersebut bertujuan menghadirkan pengalaman trading modern, aman, dan mudah diakses bagi nasabah di seluruh Indonesia.

ActsTrade, misalnya, memungkinkan transaksi langsung melalui browser dengan fitur manajemen posisi real-time dan analisis grafik komprehensif tanpa perlu instalasi tambahan.

Menjawab Tantangan Keamanan Digital

Dalam era percepatan digital, isu keamanan siber dan perlindungan data menjadi perhatian utama bagi pelaku industri keuangan.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Dupoin berhasil memperoleh sertifikasi ISO 27001:2022 dari TÜV Rheinland, sebuah standar global untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

Sertifikasi ini menegaskan komitmen Dupoin dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data nasabah, sejalan dengan praktik terbaik keamanan informasi internasional.

Selain aspek teknologi, Dupoin juga berkomitmen pada kepatuhan dan tata kelola yang baik. Seluruh kegiatan operasionalnya berada di bawah pengawasan Bappebti, serta didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Dupoin juga menjadi anggota resmi Jakarta Futures Exchange (JFX), Kliring Berjangka Indonesia (KBI), dan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO), menjadikannya pialang berjangka terpercaya yang beroperasi sesuai regulasi nasional.

Penghargaan dari CNN dan CNBC Indonesia Awards 2025

Prestasi Dupoin di ajang CNN Indonesia Awards 2025 dengan kategori "Most Trusted Broker" diserahkan langsung oleh Direktur Transmedia, Latif Harnoko, dalam acara bertema "Kolaborasi dan Harmoni Menggapai Asta Cita untuk Negeri" yang digelar di The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta (31/10).

Sebelumnya, Dupoin juga meraih penghargaan "Highest Trading Volume Broker" pada Road to CNBC Indonesia Awards 2025: Best Financial Services, setelah mencatat 832.800 transaksi sepanjang tahun 2025, tertinggi di Indonesia berdasarkan data Jakarta Futures Exchange (JFX).

Direktur Utama PT Dupoin Futures Indonesia, Gunawan Herman, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan penghargaan yang diterima.

"Kami berterima kasih atas kepercayaan dan apresiasi yang diberikan," kata Gunawan dalam keterangannya dikutip Rabu (12/11).

Penghargaan ini, kata Gunawan, merupakan wujud nyata dari komitmen pihaknya untuk menjaga integritas, keamanan, dan transparansi di industri perdagangan berjangka.

"Kami percaya, kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan perlindungan data dan kepercayaan publik untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat," ujar Gunawan.

Gunawan juga menegaskan bahwa edukasi dan kolaborasi menjadi fondasi penting bagi kemajuan industri.

"Melalui edukasi dan kerja sama dengan regulator serta media nasional, kami berupaya meningkatkan literasi publik mengenai perdagangan berjangka dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri ini," tambahnya.

Menatap Masa Depan dengan Optimisme

Menutup 2025 dengan capaian positif, Dupoin berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mendukung digitalisasi dan transformasi keuangan nasional.

Melalui inovasi teknologi, peningkatan keamanan siber, dan program edukasi berkelanjutan, Dupoin akan terus memperkuat posisinya sebagai broker berjangka paling inovatif dan terpercaya di Indonesia.

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat generasi muda kini menjadi motor utama adopsi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Gen Z menyumbang hampir 28 persen dari total pengguna, dan milenial sekitar 26 persen.

Per Juli 2025, data BI mencatat pertumbuhan transaksi QRIS sebesar 162,7 persen YoY, yang menegaskan QRIS bukan lagi hanya metode pembayaran alternatif, melainkan sudah jadi gaya hidup bagi anak muda untuk transportasi, pesan makanan, belanja online, hingga pembayaran.

Hal itu mengemuka pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2025 bertema Sinergi dan Inovasi untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia, yang menghadirkan regulator, pelaku industri, dan pegiat ekosistem digital.

Pada sesi diskusi, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan dalam lima tahun terakhir, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat dalam bidang ekonomi keuangan digital.

"Sekarang, QRIS digunakan hampir 60 juta pengguna, dengan lebih dari 40 juta merchant, yang sebagian besar UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). QRIS bisa disebut sebagai simbol kedaulatan negara," kata Perry, dikutip Sabtu, 1 November 2025.

Untuk transaksi digital, mencakup online banking dan mobile banking, termasuk penggunaan QRIS, sudah mencapai 13 miliar transaksi dengan nilai hampir Rp60 ribu triliun.

"Karena itu, mari kita bersinergi, pemerintah, swasta, dan masyarakat terus memajukan sistem pembayaran digital dan digitalisasi keuangan di Indonesia,” ungkap Perry.

Chief Operating Officer OVO Eddie Martono mengatakan OVO selaku pelaku industri bersama Grab Indonesia menegaskan dukungan pada inisiatif BI memperluas adopsi QRIS pada berbagai layanan on-demand.

Menurut dia, integrasi QRIS pada aplikasi Grab berdampak nyata yakni pengguna cukup memindai kode QRIS yang ditampilkan mitra pengemudi sehingga mempermudah akses lebih luas terhadap opsi pembayaran digital.

Sejak diluncurkan pada 2025, terang Eddie, jutaan pengguna per bulan bertransaksi menggunakan QRIS pada seluruh ekosistem Grab mulai dari layanan GrabBike, GrabCar, GrabFood, hingga GrabMart.

Selain QRIS, semua layanan Grab menerima alat pembayaran lainnya agar pengguna bisa memilih preferensi alat pembayaran mereka sehari-hari.

"Salah satu alat pembayaran yang gemar digunakan yakni rek-wallet (rekening e-wallet) OVO Nabung by Superbank, layanan inovatif kami yang menggabungkan fungsi rekening tabungan dengan fleksibilitas dompet digital. Saldo tersimpan bisa untuk bertransaksi sehari-hari dan otomatis menerima bunga tabungan seperti rekening bank," katanya.

Ia menambahkan dengan bunga kompetitif 5 persen per tahun, tanpa batas saldo dan biaya administrasi, rek-wallet OVO Nabung by Superbank memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk menggunakan saldo mereka sebagai alat pembayaran sekaligus sarana menabung.

Dengan dukungan PT Super Bank Indonesia yang berizin OJK dan peserta penjaminan LPS, rek wallet OVO Nabung dipercaya lebih dari satu juta pengguna hanya dalam lima bulan sejak peluncuran pada Mei 2025. Ini jadi bukti bahwa masyarakat terutama generasi muda, makin menginginkan solusi keuangan yang praktis, aman, dan memberi nilai tambah.

“Kami percaya pembayaran digital harus inklusif, mudah, dan bermanfaat nyata. Integrasi pembayaran lewat QRIS di Grab, juga rek-wallet OVO Nabung by Superbank mempermudah transaksi sehari-hari dan membantu masyarakat membangun kebiasaan keuangan lebih sehat,” ujar Eddie.

Seiring dengan itu, pihaknya berkomitmen menjaga keamanan ekosistem. Lewat program Gebuk Judol (Gerakan Bareng Ungkap Judi Online) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, pihaknya berhasil menekan transaksi judi online hingga 90 persen dan memblokir lebih dari 7.000 akun yang disalahgunakan.

Pada kesempatan sama, Raditya Dika, seorang kreator konten di bidang finansial, menambahkan kehadiran QRIS membuat hidup lebih mudah.

"Dari pesan makanan sampai naik ojek, bisa selesai dengan sekali scan. Integrasi QRIS di Grab ini sangat relevan dengan gaya hidup anak muda yang serba cepat dan praktis. Terlebih, ada inovasi rek-wallet OVO Nabung by Superbank sebagai sarana menabung," ucap Raditya Dika.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi keuangan di tingkat daerah guna meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan serta memperkuat penerimaan asli daerah (PAD).

Perry mengungkapkan, hingga kini sebanyak 590 pemerintah daerah (pemda) dari sekitar 640 daerah di Indonesia telah menerapkan sistem digital dalam pengelolaan keuangannya.

"Pemerintah daerah sekarang berlomba-lomba melakukan elektronifikasi digitalisasi," ujar Perry saat acara FEKDI x IFSE 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Penerapan sistem keuangan digital di daerah berlaku untuk sisi penerimaan, seperti pajak daerah, retribusi, maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Selain itu, penggunaannya juga akan diperluas untuk sisi pengeluaran, misalnya menerapkan manajemen kas dari perbankan untuk mengelola pengeluaran secara digital.

"Apakah untuk perjalanan daerah, untuk berbagai pengeluaran-pengeluaran daerah sehingga ini secara efisien di dalam pengelolaan keuangan daerah," ucapnya.

Perry menambahkan, digitalisasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.

Untuk mencapainya, BI meluncurkan program Katalis Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Mengingat pemda memegang peranan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di seluruh Indonesia.

Melalui program ini, BI, melalui 46 kantor perwakilannya bersama kementerian dan pemda, akan memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) daerah untuk mempercepat elektronisasi transaksi pemda.

Program ini dirancang sebagai wadah pembelajaran, kolaborasi, dan berbagi praktik terbaik dalam mengimplementasikan digitalisasi keuangan daerah secara terarah dan adaptif. "Dengan Katalis P2DD ini tidak hanya layanan publik, tidak hanya pertumbuhan ekonomi daerah, tapi juga kesatuan bangsa itu menjadi satu dengan digitalisasi daerah katalis ini," tuturnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bank sentrak akan terus mendukung digitalisasi keuangan daerah. Upaya ini akan dilakukan dengan melakukan sinergi dengan banyak pihak, termasuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang turut mengandeng OJK, PPATK dan Kementerian Dalam Negeri.

Perry menuturkan upaya percepatan digitalisasi keuangan daerah terbukti menorehkan hasil positif. Pada tahun ini, sebanyak 590 pemerintah daerah dari 640-an daerah.

"Kita bersyukur Pak Menko, Pak Mendagri, terima kasih dari tim P2DD, tim Percepatan dan Perluasan Digitasi Daerah. Sekarang sekitar 590 Pemda dari 640-an sekian sudah didigitalisasi," kata Perry, dalam Kickoff KATALIS P2DD, di FEKDI X IFSE 2025, Jumat (31/10/2025).

Perry pun mengakui saat ini, banyak pemerintah daerah yang berlomba-lomba mulai melakukan elektronifikasi digital. Elektronifikasi ini mencakup penerimaan daerah, restitusi dan pembayaran pajak, termasuk PBB dan pajak kendaraan hingga pajak hotel dan restoran.

Dia berharap dengan adanya semua pemerintah daerah bisa meningkatkan penerimaan daerahnya melalui digitalisasi ini. Tidak hanya pengeluaran, BI sudah mendorong perluasan di sisi pengeluaran pemerintah.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai bank digital bagian dari BRI Group, Bank Raya (AGRO) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan literasi finansial masyarakat, terutama generasi muda yang akrab dengan perkembangan teknologi. Dengan kemudahan digitalisasi keuangan, Bank Raya menghadirkan fitur “Uang Saku” yang dapat digunakan oleh anak dengan pengawasan orang tua sehingga mendorong terciptanya kebiasaan finansial sehat sejak usia dini. Fitur Uang Saku juga dapat mempermudah orang tua untuk memantau, menganalisis, dan mengevaluasi kebiasaan finansial anak melalui Aplikasi Raya.

Uang Sakusemakin melengkapi fitur Saku diAplikasi Raya, fitur Uang Saku merupakan fitur tabungan yang dibuat oleh orang tua untuk anak dengan rentang usia 10 sampai 16 tahun yang terdaftar pada Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Identitas Anak. Pembukaan rekening wajib dilakukan oleh orang tua dan anak dengan melakukan foto selfie orang tua dan anak serta video call bersama tim Raya, selanjutnya orang tua dapat membuka hingga 5 saku yang dapat digunakan untuk bertransaksi oleh anak. Management fitur Uang Saku dapat dilakukan oleh nasabah atau orang tua seperti menonaktifkan Saku, mengaktifkan kembali Saku, hapus Saku, penambahan saldo, dan pemindahan saldo. Dengan demikian memantau tabungan anak menjadi lebih praktis dan nyaman.

Kicky Andrie Davetra selaku Direktur Bisnis Bank Raya mengatakan, “Bank Raya menegaskan pentingnya membangun pemahaman dasar tentang pengelolaan uang sejak dini sebagai fondasi menuju kemandirian finansial. Hadirnya fitur Uang Saku menjadi bentuk komitmen kami dalam menyediakan layanan keuangan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga edukatif dan sesuai dengan gaya hidup digital nasabah saat ini. Kami berharap fitur ini dapat mendorong kesadaran finansial bagi orang tua untuk memahami pola transaksi anak, serta membangun kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih terencana.”

Kicky menambahkan, “Kami menilai literasi keuangan merupakan fondasi penting dalam membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Tantangan bagi orang tua saat ini adalah bagaimana mengedukasi anak untuk dapat mengelola keuangan dengan bijak dan mengetahui transparansi dari pengelolaan keuangan anak, sehingga dengan adanya kemudahan fitur Uang Saku tujuan finansial orang tua dan anak dapat tercapai.”

Hingga Juni 2025 pengguna Raya App tercatat lebih dari 1,05 juta nasabah. Penggunaan transaksi Raya App meningkat 42,7% (yoy) dan mencapai 2,1 juta transaksi, dengan pertumbuhan digital saving sebesar Rp1,5 triliun atau tumbuh 66,6% (yoy). Pertumbuhan ini terus menunjukkan tren positif seiring dengan pengembangan fitur dan inovasi di Aplikasi Raya, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan digital sehari-hari.

“Ke depan, kami berharap berbagai inovasi produk digital di Bank Raya dapat semakin disambut baik oleh masyarakat dan berdampak positif terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia, untuk mendukung langkah kami menjadi bank digital pilihan bagi masyarakat.” tutup Kicky.