Bisnis.com, JAKARTA — Menjalani hobi sering kali menjadi cara untuk melepas penat di tengah rutinitas yang padat. Namun, tanpa pengelolaan keuangan yang tepat, aktivitas yang awalnya menyenangkan justru dapat berubah menjadi sumber pengeluaran berlebih hingga membuat kondisi finansial tekor.

Mulai dari berburu barang koleksi, mengikuti konser, berolahraga, traveling, hingga nongkrong di kafe kini menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang, khususnya anak muda. Karena itu, diperlukan strategi pengelolaan keuangan agar hobi tetap dapat dijalani tanpa mengganggu kebutuhan utama maupun kestabilan arus kas bulanan.

Perencana Keuangan Mitra Rencana Edukasi, Mike Rini Sutikno, mengatakan pengeluaran untuk hobi pada dasarnya bergantung pada kemampuan finansial masing-masing individu. Ia menekankan bahwa dalam mengatur keuangan, kebutuhan utama tetap harus menjadi prioritas, sementara pengeluaran yang bersifat keinginan, termasuk hobi, ditempatkan setelahnya.

Menurutnya, menyalurkan hobi tidak menjadi masalah selama seluruh kewajiban finansial telah terpenuhi terlebih dahulu. Setelah alokasi dana untuk tabungan, investasi, cicilan, asuransi, serta kebutuhan harian terpenuhi, barulah sisa anggaran dapat digunakan untuk mendukung aktivitas hobi.

“Hobi bukan prioritas, tetapi tetap bisa dialokasikan apabila kebutuhan utama sudah terpenuhi,” ujarnya.

Terkait sumber pendanaannya, Mike mengatakan biaya untuk menjalankan hobi sebaiknya berasal dari pos living cost atau kebutuhan konsumtif bulanan. Selama pengeluaran tersebut masih berada dalam batas yang wajar, hobi tetap dapat dinikmati tanpa mengganggu kondisi finansial.

Ia mencontohkan, apabila alokasi living cost per bulan mencapai 70% dari total penghasilan, maka dana untuk hobi idealnya berkisar 5% hingga 10% dari pos tersebut. Dengan pembagian yang terukur, kebutuhan hiburan tetap terpenuhi tanpa membuat pengeluaran menjadi berlebihan.

“Meski untuk kesenangan, dana tersebut tetap perlu diatur secara jelas. Jika hobi tidak dimasukkan ke dalam anggaran, pengeluarannya akan sulit dikendalikan dan berpotensi menjadi konsumtif,” katanya.

Menurut Mike, pengeluaran untuk kesenangan pribadi tidak seharusnya dibiarkan berjalan tanpa kendali karena tetap berpotensi mengganggu kondisi keuangan apabila tidak direncanakan. Setiap aktivitas hobi, terutama yang dilakukan secara rutin, sebaiknya memiliki pos anggaran tersendiri.

Ia menambahkan, seseorang tetap dapat menikmati hobi tanpa mengganggu kondisi keuangan selama pengeluarannya masih berada dalam batas yang wajar. Salah satu indikator penting adalah adanya perencanaan anggaran. Tanpa batas yang jelas, pengeluaran untuk hobi cenderung dilakukan secara impulsif dan hanya mengikuti keinginan sesaat.

Selain itu, Mike juga menekankan pentingnya menetapkan kuota pengeluaran, baik dari sisi nominal maupun frekuensi. Ia mengingatkan agar hobi tidak dibiayai dengan utang karena pengeluaran seharusnya disesuaikan dengan kemampuan finansial. Jika seseorang sampai harus berutang demi memenuhi hobi, kondisi tersebut menunjukkan pola pengeluaran yang sudah tidak sehat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan utama di balik keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Purbaya tidak menampik adanya perdebatan klasik di kalangan ekonom mengenai kebijakan subsidi energi. Dia menyadari banyak pihak yang kerap mempertanyakan mengapa pemerintah tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar beban belanja subsidi energi di APBN berkurang.

Bendahara Negara itu menjelaskan dua alasan fundamental. Pertama, kenaikan harga BBM akan secara langsung mengganggu daya beli dan menambah beban hidup masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

Kedua, dari kacamata ekonomi makro, Purbaya meyakini menaikkan harga BBM hanyalah proses pemindahan likuiditas dari kantong masyarakat ke kas negara. Kebijakan ini berisiko memperlambat laju pertumbuhan ekonomi karena masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam untuk kebutuhan energi mereka.

"Kalau saya naikin BBM-nya, uangnya kan jadi punya saya [Bendahara Umum Negara], tapi rakyat, kan, harus bayar lebih. Melambat kan ekonominya. Uang saya punya, saya akan belanjakan. Kalau saya sama jago dengan masyarakat membelanjakan uang, pertumbuhan enggak hilang," terangnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Akan tetapi, Purbaya menekankan bahwa inti dari pertimbangan keputusan ekonomi tersebut adalah efisiensi alokasi dana. Dia mengakui bahwa dalam jangka pendek, masyarakat terbukti lebih efisien dalam melakukan konsumsi dibandingkan dengan instrumen belanja pemerintah.

Purbaya menganalogikan kenaikan harga BBM ibarat pemotongan gaji dari masyarakat ke kas negara. Jika negara mengambil porsi yang terlalu besar maka sisa uang yang bisa dibelanjakan masyarakat akan menyusut, dan negara belum tentu bisa membelanjakan selisih dana tersebut sebaik masyarakat.

"Anda gaji seribu, saya ambil 500, saya belanjain, Anda belanja semua aja 500. Dibanding Anda gaji seribu, saya ambil 900 perak, Anda punya 100. Anda belanja 100, saya ambil 400 lebih kan. Yang 400 lebih ini, saya belanjain lebih baik enggak dengan Anda belanja? Hampir pasti enggak, karena dia [masyarakat] belanja sesuai dengan kebutuhannya, sehingga pas," paparnya.

Lebih lanjut, Purbaya membandingkan akurasi konsumsi masyarakat tersebut dengan pola belanja negara. Jika tambahan dana dari kenaikan BBM itu ditarik ke APBN maka dia hanya akan mengalokasikan ke kementerian/lembaga yang pada akhirnya justru mereduksi nilai efisiensi dari uang tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut telah meminta alokasi insentif fiskal bagi pemerintah daerah (pemda) kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Nilainya direncanakan sebesar Rp786 miliar.

Insentif fiskal itu rencananya diberikan kepada pemda yang diberikan penghargaan oleh Bank Indonesia (BI) pada Pertemuan Tahunan BI atau PTBI, Jumat (28/11/2025).

Penghargaan itu terkait dengan prestasi pemda dalam mengendalikan inflasi di masing-masing daerahnya, sekaligus dalam hal digitalisasi keuangan daerah.

"Daerah yang mendapatkan award ini mohon dapat diberikan insentif fiskal, Pak Presiden. Jadi mohon arahan Pak Presiden," terang Airlangga yang melaporkan kondisi perekonomian nasional kepada Presiden Prabowo Subianto pada PTBI 2025, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Menko Perekonomian sejak 2019 itu menyebut telah bertanya ihwal ketersediaan alokasi dana tersebut kepada Menkeu Purbaya. Dia meminta agar Presiden memberikan restu untuk pemberian insentif dimaksud.

"Jumlahnya enggak terlalu besar Bapak Presiden, kira-kira Rp786 miliar yang dibagi. Jadi insentif ini merupakan apresiasi atau dukungan terhadap pemerintah daerah," ucap Airlangga.

Usai acara tersebut, Menkeu Purbaya menyebut bahwa dana insentif Rp786 miliar itu merupakan tambahan dari alokasi serupa yang sudah disiapkan tahun ini.

Purbaya mengaku juga telah bertanya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian apabila pemerintah pusat memiliki alokasi dana sebagaimana yang dijanjiikan Airlangga. Namun, dia menyebut alokasi Rp786 miliar tersebut adalah untuk tahun depan karena alokasi tahun ini sudah habis.

"Sudah ada dana Rp1 triliun disediakan untuk reward-reward seperti itu katanya sudah ada. Jadi pak Airlangga itu mau ngasih reward tambahan mungkin untuk pertumbuhan ekonomi nanti atau penciptaan lapangan kerja, jadi daerah yang bisa menciptakan lapangan kerja akan dikasih insentif kata pak Airlangga, tetapi saya enggak tahu detailnya," terangnya kepada wartawan saat dimintai konfirmasi.

Sebagai informasi, terdapat enam kategori penghargaan yang diberikan meliputi prestasi untuk pengendalian inflasi, maupun digitalisasi keuangan daerah. Setiap kategori diberikan untuk lima subkategori kewilayahan yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimatan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara-Maluku-Papua.

Secara terperinci, kategori prestasi pengendalian inflasi meliputi TPID kabupaten/kota berprestasi, TPID kabupaten/kota berkinerja terbaik, serta TPID provinsi berkinerja terbaik.

Kemudian, untuk digitalisasi keuangan daerah meliputi TP2DD kabupaten terbaik, TP2DD kota terbaik, serta TP2DD provinsi terbaik.

Bisnis.com, JAKARTA - Berbagai elemen masyarakat sipil Indonesia yang turut hadir pada Konferensi Para Pihak ke-30 (COP30) di Belém, Brasil terus mendesak transparansi dan keberpihakan dalam skema pembiayaan iklim global.

Penekanan utama pada pentingnya alokasi dana yang berkeadilan serta memastikan komunitas adat dan para pihak yang paling rentan sekaligus garda terdepan mendapatkan akses dan manfaat ekonomi secara langsung.

Penasehat Utama Menteri untuk Menteri Kehutanan, Edo Mahendra berbicara dalam sesi “Scaling Landscape Restoration”. Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia kembali menegaskan posisinya untuk mengoptimalkan pembiayaan iklim yang transparan, akuntabel, dan sejalan dengan target global.

“Terbitnya Peraturan Nomor 110 Tahun 2025 adalah komitmen Indonesia membangun pasar karbon berintegritas tinggi untuk menguatkan daya saing Indonesia baik dari aspek lingkungan, ekonomi, serta sosial,” jelasnya, Sabtu (22/11/2025).

Menurut Edo, prinsip pasar karbon berintegritas adalah membuka aliran pembiayaan untuk pertumbuhan ekonomi hijau dengan memprioritaskan transisi yang adil dan inklusif bagi masyarakat.

“Salah satu bentuk komitmennya adalah dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Kementerian Kehutanan Indonesia dan Integrity Council for the Voluntary Carbon Market untuk peningkatan transparansi dan kredibilitas mekanisme pasar karbon,” jelas Edo.

Kepala Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia Paul Butarbutar menekankan bahwa aspek akuntabilitas adalah kriteria wajib bagi setiap pembiayaan proyek.

“Akuntabilitas merupakan fondasi dalam kerangka transisi berkeadilan selain hak asasi manusia serta kesetaraan gender dan pemberdayaan,” jelasnya.

Paul juga menerangkan bahwa JETP Indonesia merupakan upaya pembiayaan transisi energi individu terbesar di dunia hingga saat ini.

“Target bersama Joint Statement JETP adalah memobilisasi total US$20 miliar yang terbagi rata antara pembiayaan publik dan swasta dengan perincian US$10 miliar dolar dimobilisasi oleh anggota International Partners Group dan sisanya difasilitasi oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero, ” ujar Paul.

Dia menyatakan elemen penting lainnya, yakni memastikan bahwa transisi ini bersifat adil, inklusif, dan merata melalui pilar leave no one behind atau tidak ada yang tertinggal serta keberlanjutan dan ketahanan.

Sementara itu, Marsya M. Handayani, Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan Hidup & Pengendalian Pencemaran Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyatakan bahwa transparansi dan keberpihakan dalam pendanaan iklim masih jauh, baik dari pendanaan

dalam negeri maupun internasional. Menurutnya, pemerintah Indonesia telah melakukan inisiatif yang cukup baik dengan adanya pengelolaan pembiayaan iklim oleh trust fund seperti Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF).

Namun, dia mengungkapkan tantangannya adalah di aspek transparansi pemanfaatan dana.

“Data penerimaan dan penggunaan dana iklim seharusnya dapat diakses dengan mudah dan di-update secara berkala, paling tidak annually,” jelas Marsya.

Menanggapi kemajuan negosiasi delegasi Pemerintah Indonesia selama COP30 berlangsung, Associate Campaign Director Purpose sekaligus inisiator indonesiadicop.id Elok F. Mutia mengungkapkan bahwa secara keseluruhan diplomasi dan negosiasi Indonesia di COP30 masih belum menunjukkan keberpihakan kuat pada kepentingan masyarakat dan belum transparan.

“Indonesia memang aktif selama COP, terutama mengenai perdagangan karbon dan pendanaan iklim, tetapi dua keputusan besar yang sudah diteken di COP30 justru memperlihatkan minimnya keterbukaan,” katanya.

Menurut Mutia, penandatanganan perjanjian perdagangan karbon melalui mekanisme Article 6.2 dengan Norwegia adalah langkah besar namun berisiko tinggi karena sampai sekarang tidak ada penjelasan publik mengenai ruang lingkup kerja sama, safeguard, mekanisme pembagian

manfaat hingga bagaimana perlindungan terhadap masyarakat adat dan masyarakat terdampak. Sedangkan dalam keputusan komitmen US$1 miliar untuk Tropical Forests Forever Facility (TFFF) belum ada kejelasan bagaimana governance, alokasi dan akses pendanaannya, serta apakah hak masyarakat adat menjadi bagian utama dari desain mekanisme.

Banyak organisasi masyarakat sipil global sudah menyampaikan kritik bahwa TFFF terlalu berorientasi pada finansialisasi hutan dan tidak cukup menjamin perlindungan hak masyarakat.

Sebagai salah satu perwakilan masyarakat sipil yang turut mengamati COP30 hingga hari terakhir, Mutia menyampaikan bahwa harapan terbesar masyarakat kepada pemerintah Indonesia adalah keterbukaan dan keberpihakan.

Dia menilai pemerintah perlu membuka seluruh proses, menjelaskan perjanjian yang ditandatangani, dan memastikan bahwa pendanaan iklim benar-benar berpihak pada masyarakat.

“Dan yang paling penting memastikan suara masyarakat adat dan komunitas lokal mendapat ruang yang layak dalam proses transisi energi dan perlindungan hutan,” tegas Mutia.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) memproyeksikan iuran program pensiun sukarela di industri dana pensiun akan tumbuh sekitar 8,5%—9,5% hingga akhir 2025.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai iuran program pensiun sukarela secara keseluruhan tumbuh sebesar 8,56% (year on year/YoY) menjadi Rp28,40 triliun pada September 2025.

“Tren ini akan konsisten hingga akhir 2025.Untuk proyeksi pertumbuhannya akan berada di kisaran 8,5%—9,5% YoY, menyesuaikan dengan realisasi makro ekonomi dan keputusan alokasi dana oleh korporasi,” kata Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

Adapun, menurut dia asosiasi DPLK melihat tren pertumbuhan pada September 2025 ini sebagai hal yang baik dan memberikan sinyal pemulihan yang kuat. Baginya, faktor yang paling memengaruhi pemulihan ini adalah kondisi makro ekonomi yang lebih stabil.

Oleh sebab itu, lanjutnya, hal tersebut memungkinkan para pemberi kerja ataupun individu mengalokasikan dana pensiun yang lebih besar. Di sisi lain, dia optimistis literasi pensiun semakin meningkat.

“Perlu dicatat bahwa pertumbuhan ini didominasi oleh segmen korporasi. Partisipasi iuran dari pekerja informal terhadap DPLK secara proporsional masih belum signifikan,” ungkapnya.

Meski demikian, dia tetap menganggap tren kenaikan iuran ini sebagai sinyal positif bahwa masyarakat percaya dengan dunia dana pensiun, terlebih apabila DPLK secata kolektif mampu membukukan hasil investasi yang kompetitif.

Sebagai informasi, berdasarkan data OJK nilai iuran program pensiun sukarela ini juga konsisten tumbuh secara bulanan. Per September 2025 iuran naik 12,43% (month to month/MtM) dari Rp25,26 triliun.

Kemudian, apabila dibandingkan dengan posisi tahun lalu pada periode yang sama, nilai iuran program pensiun sukarela sempat terkontraksi 3,23% (YoY) pada September 2024.

Adapun, nilai manfaat program pensiun sukarela per September 2025 tercatat senilai Rp31,54 triliun atau tumbuh 7,08% (YoY). Sementara itu, jumlah pesertanya mencapai 5,36 juta orang.

“Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,47% [YoY] dengan nilai mencapai Rp397,83 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers daring RDK Oktober 2025, Jumat (7/11/2025).

Jakarta CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan hasil pertemuannya dengan Plt. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto tadi pagi, di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (28/10/2025).

Purbaya mengungkapkan dirinya dan LPDP membahas mengenai dana Rp 13,2 triliun yang dihibahkan dari kerugian atas kasus minyak kelapa sawit. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginginkan agar dana pada LPDP ditambah. Salah satunya bersumber dari Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya yang senilai Rp13,2 triliun.

Purbaya tidak menegaskan kepastian soal penempatan dana Rp 13,2 triliun tersebut. Namun, dia menuturkan LPDP telah mendapatkan alokasi Rp 25 triliun tahun ini.

"Kita sudah siapkan Rp 25 triliun tahun ini. Tidak ada masalah itu," kata Purbaya di kantornya, Selasa (28/10/2025).

Sebelumnya, Purbaya mengatakan akan melihat terlebih dahulu kebutuhan dari LPDP. Menurutnya, dana yang dikelola LPDP hingga saat ini masih cukup besar.

"LPDP kan uangnya masih banyak sekali. Kita lihat perlu berapa dia dari Rp 13 triliun itu," ungkap Purbaya.

Dari data LPDP, total dana abadi pendidikan per awal Oktober 2025 mencapai Rp154,11 triliun. Adapun, dana ini terdiri dari Dana Abadi Pendidikan (DAP) Rp126,12 triliun, Dana Abadi Penelitian (DAPL) Rp12,99 triliun, Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) Rp10 triliun, dan Dana Abadi Kebudayaan (DAKB) Rp5 triliun.