Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengungkap selisih atau gap signifikan antara data ekspor China ke Indonesia dan data impor Indonesia dari China pada sejumlah komoditas tekstil dan alas kaki.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan terdapat kondisi di mana data impor yang tercatat di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan angka ekspor dari China.

Menurutnya, perbedaan tersebut diduga berkaitan dengan praktikunder invoicingyang sebelumnya juga disinggung Presiden Prabowo Subianto. Praktik ini menyebabkan sebagian barang impor masuk tanpa tercatat secara utuh dalam sistem kepabeanan nasional.

“Yang jadi masalah ini adalah barang-barang ilegal impor yang masuk yang tidak terdata, itu yang disebut oleh Pak Presiden under invoicing. Data impor di tempat kita masuk barang-barang impor ini itu 100, tetapi dari China yang tercatat barang ekspornya itu 900, berarti ada 800gapyang tidak tercatat itu membanjiri produk domestik kita,” kata Maman dalam Diskusi Media di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Imbasnya, lanjut dia, tidak hanya menggerus potensi penerimaan negara dari sektor impor, melainkan juga berkembang menjadi persoalan sosial karena menekan daya saing pelaku usaha dalam negeri.

Berdasarkan data UNTrade 2025 yang diolah Kementerian UMKM, tercatat adanya kesenjangan signifikan antara pencatatan ekspor China ke Indonesia dan impor Indonesia pada sejumlah komoditas tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki.

Pada komoditas hijab, misalnya, sejak 2013–2024 nilai ekspor China selalu berada di atas angka impor Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya selisih pencatatan. Dengan kode HS 6214, hijab dan syal pada 2024 menunjukkan ekspor China sekitar US$9 juta, sedangkan impor Indonesia hanya sekitar US$0,6 juta.

Maman juga menyoroti produk pakaian bayi yang banyak diproduksi pelaku UMKM dalam negeri. Pakaian bayi (HS 6111) tercatat ekspor China pada 2024 sekitar US$4,2 juta, sementara impor Indonesia sekitar US$2,7 juta.

“Pakaian bayi ini kan yang dibuat-buat oleh UMKM-UMKM kita nih, ini yang tercatat impor di kita ini, ini yang tercatat ekspor di China berarti ada berapa banyakgap-nya ini,” ujarnya.

Hal serupa terjadi pada komoditas korset dan bra dengan HS 6212. Pada 2024, ekspor China mencapai sekitar US$83,2 juta, sedangkan impor Indonesia sekitar US$28,8 juta.

Pada produk pakaian dalam dan sneakers, Maman menyebut polanya relatif sama. Namun, khusus sepatu, selisih dinilai lebih tipis dibanding komoditas tekstil lainnya karena industri sneakers lokal mulai mampu bersaing.

Rincian Selisih Pencatatan

Jika dirinci, untuk HS 6108 (pakaian dalam wanita), ekspor China pada 2024 tercatat sekitar US$48,5 juta, sementara impor Indonesia sekitar US$13,9 juta. Kemudian pada HS 6107 (celana dalam pria), ekspor China sekitar US$16,2 juta, sedangkan impor Indonesia sekitar US$4,6 juta.

Adapun diskrepansi terbesar pada 2024 terlihat di HS 6404, yakni sepatu kain. Ekspor China tercatat sekitar US$157,2 juta, sementara impor Indonesia hanya sekitar US$112,4 juta, menyisakan selisih lebih dari US$40 juta.

“Kalau sepatu relatif tetap ada gap, tapi dia agak tipis tidak separah yang produk-produk lainnya, karena tadi perkembangan sneakers kita lokal-lokal bagi-bagi distro sudah mulai mampu melawan,” ujarnya.

Begitu pula pada kaus (T-shirt) dengan HS 6109 yang nilai ekspor China ke Indonesia pada 2024 tercatat sekitar US$61,7 juta, sementara impor Indonesia hanya sekitar US$20,4 juta. Selisih lebih dari US$40 juta ini menegaskan gap yang masih lebar pada produk fesyen dasar tersebut.

Pada HS 6203 (celana dan jas pria), ekspor China pada 2024 mencapai sekitar US$30 juta, sedangkan impor Indonesia tercatat sekitar US$8,2 juta. Pola serupa juga terjadi pada HS 6204 (gamis dan rok wanita), di mana ekspor China menyentuh sekitar US$74,2 juta, sementara impor Indonesia hanya sekitar US$16,8 juta, atau lebih dari empat kali lebih rendah.

Kemudian, pada HS 6205 (kemeja pria), selisihnya relatif lebih kecil. Ekspor China tercatat sekitar US$3,4 juta, sedangkan impor Indonesia sekitar US$3,8 juta, sehingga gap di kategori ini jauh lebih sempit dibandingkan kelompok produk lainnya. Sementara itu, untuk HS 6206 (blus wanita), ekspor China mencapai sekitar US$10,6 juta, sedangkan impor Indonesia sebesar US$5,2 juta.

Secara keseluruhan, data 2024 menunjukkan nilai ekspor China pada hampir seluruh kode HS tersebut masih lebih tinggi dibandingkan angka impor yang dicatat Indonesia, dengan selisih pada beberapa komoditas mencapai puluhan juta dolar AS.

Kendati demikian, Maman menegaskan, pembukaan data tersebut bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk mengidentifikasi persoalan bersama. Menurut Maman, yang terpenting adalah mengidentifikasi masalah secara objektif agar solusi dapat dirumuskan bersama.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengungkap selisih atau gap signifikan antara data ekspor China ke Indonesia dan data impor Indonesia dari China pada sejumlah komoditas tekstil dan alas kaki.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan terdapat kondisi di mana data impor yang tercatat di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan angka ekspor dari China.

Menurutnya, perbedaan tersebut diduga berkaitan dengan praktikunder invoicingyang sebelumnya juga disinggung Presiden Prabowo Subianto. Praktik ini menyebabkan sebagian barang impor masuk tanpa tercatat secara utuh dalam sistem kepabeanan nasional.

“Yang jadi masalah ini adalah barang-barang ilegal impor yang masuk yang tidak terdata, itu yang disebut oleh Pak Presiden under invoicing. Data impor di tempat kita masuk barang-barang impor ini itu 100, tetapi dari China yang tercatat barang ekspornya itu 900, berarti ada 800gapyang tidak tercatat itu membanjiri produk domestik kita,” kata Maman dalam Diskusi Media di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Imbasnya, lanjut dia, tidak hanya menggerus potensi penerimaan negara dari sektor impor, melainkan juga berkembang menjadi persoalan sosial karena menekan daya saing pelaku usaha dalam negeri.

Berdasarkan data UNTrade 2025 yang diolah Kementerian UMKM, tercatat adanya kesenjangan signifikan antara pencatatan ekspor China ke Indonesia dan impor Indonesia pada sejumlah komoditas tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki.

Pada komoditas hijab, misalnya, sejak 2013–2024 nilai ekspor China selalu berada di atas angka impor Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya selisih pencatatan. Dengan kode HS 6214, hijab dan syal pada 2024 menunjukkan ekspor China sekitar US$9 juta, sedangkan impor Indonesia hanya sekitar US$0,6 juta.

Maman juga menyoroti produk pakaian bayi yang banyak diproduksi pelaku UMKM dalam negeri. Pakaian bayi (HS 6111) tercatat ekspor China pada 2024 sekitar US$4,2 juta, sementara impor Indonesia sekitar US$2,7 juta.

“Pakaian bayi ini kan yang dibuat-buat oleh UMKM-UMKM kita nih, ini yang tercatat impor di kita ini, ini yang tercatat ekspor di China berarti ada berapa banyakgap-nya ini,” ujarnya.

Hal serupa terjadi pada komoditas korset dan bra dengan HS 6212. Pada 2024, ekspor China mencapai sekitar US$83,2 juta, sedangkan impor Indonesia sekitar US$28,8 juta.

Pada produk pakaian dalam dan sneakers, Maman menyebut polanya relatif sama. Namun, khusus sepatu, selisih dinilai lebih tipis dibanding komoditas tekstil lainnya karena industri sneakers lokal mulai mampu bersaing.

Rincian Selisih Pencatatan

Jika dirinci, untuk HS 6108 (pakaian dalam wanita), ekspor China pada 2024 tercatat sekitar US$48,5 juta, sementara impor Indonesia sekitar US$13,9 juta. Kemudian pada HS 6107 (celana dalam pria), ekspor China sekitar US$16,2 juta, sedangkan impor Indonesia sekitar US$4,6 juta.

Adapun diskrepansi terbesar pada 2024 terlihat di HS 6404, yakni sepatu kain. Ekspor China tercatat sekitar US$157,2 juta, sementara impor Indonesia hanya sekitar US$112,4 juta, menyisakan selisih lebih dari US$40 juta.

“Kalau sepatu relatif tetap ada gap, tapi dia agak tipis tidak separah yang produk-produk lainnya, karena tadi perkembangan sneakers kita lokal-lokal bagi-bagi distro sudah mulai mampu melawan,” ujarnya.

Begitu pula pada kaus (T-shirt) dengan HS 6109 yang nilai ekspor China ke Indonesia pada 2024 tercatat sekitar US$61,7 juta, sementara impor Indonesia hanya sekitar US$20,4 juta. Selisih lebih dari US$40 juta ini menegaskan gap yang masih lebar pada produk fesyen dasar tersebut.

Pada HS 6203 (celana dan jas pria), ekspor China pada 2024 mencapai sekitar US$30 juta, sedangkan impor Indonesia tercatat sekitar US$8,2 juta. Pola serupa juga terjadi pada HS 6204 (gamis dan rok wanita), di mana ekspor China menyentuh sekitar US$74,2 juta, sementara impor Indonesia hanya sekitar US$16,8 juta, atau lebih dari empat kali lebih rendah.

Kemudian, pada HS 6205 (kemeja pria), selisihnya relatif lebih kecil. Ekspor China tercatat sekitar US$3,4 juta, sedangkan impor Indonesia sekitar US$3,8 juta, sehingga gap di kategori ini jauh lebih sempit dibandingkan kelompok produk lainnya. Sementara itu, untuk HS 6206 (blus wanita), ekspor China mencapai sekitar US$10,6 juta, sedangkan impor Indonesia sebesar US$5,2 juta.

Secara keseluruhan, data 2024 menunjukkan nilai ekspor China pada hampir seluruh kode HS tersebut masih lebih tinggi dibandingkan angka impor yang dicatat Indonesia, dengan selisih pada beberapa komoditas mencapai puluhan juta dolar AS.

Kendati demikian, Maman menegaskan, pembukaan data tersebut bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk mengidentifikasi persoalan bersama. Menurut Maman, yang terpenting adalah mengidentifikasi masalah secara objektif agar solusi dapat dirumuskan bersama.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengungkap selisih atau gap signifikan antara data ekspor China ke Indonesia dan data impor Indonesia dari China pada sejumlah komoditas tekstil dan alas kaki.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan terdapat kondisi di mana data impor yang tercatat di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan angka ekspor dari China.

Menurutnya, perbedaan tersebut diduga berkaitan dengan praktikunder invoicingyang sebelumnya juga disinggung Presiden Prabowo Subianto. Praktik ini menyebabkan sebagian barang impor masuk tanpa tercatat secara utuh dalam sistem kepabeanan nasional.

“Yang jadi masalah ini adalah barang-barang ilegal impor yang masuk yang tidak terdata, itu yang disebut oleh Pak Presiden under invoicing. Data impor di tempat kita masuk barang-barang impor ini itu 100, tetapi dari China yang tercatat barang ekspornya itu 900, berarti ada 800gapyang tidak tercatat itu membanjiri produk domestik kita,” kata Maman dalam Diskusi Media di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Imbasnya, lanjut dia, tidak hanya menggerus potensi penerimaan negara dari sektor impor, melainkan juga berkembang menjadi persoalan sosial karena menekan daya saing pelaku usaha dalam negeri.

Berdasarkan data UNTrade 2025 yang diolah Kementerian UMKM, tercatat adanya kesenjangan signifikan antara pencatatan ekspor China ke Indonesia dan impor Indonesia pada sejumlah komoditas tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki.

Pada komoditas hijab, misalnya, sejak 2013–2024 nilai ekspor China selalu berada di atas angka impor Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya selisih pencatatan. Dengan kode HS 6214, hijab dan syal pada 2024 menunjukkan ekspor China sekitar US$9 juta, sedangkan impor Indonesia hanya sekitar US$0,6 juta.

Maman juga menyoroti produk pakaian bayi yang banyak diproduksi pelaku UMKM dalam negeri. Pakaian bayi (HS 6111) tercatat ekspor China pada 2024 sekitar US$4,2 juta, sementara impor Indonesia sekitar US$2,7 juta.

“Pakaian bayi ini kan yang dibuat-buat oleh UMKM-UMKM kita nih, ini yang tercatat impor di kita ini, ini yang tercatat ekspor di China berarti ada berapa banyakgap-nya ini,” ujarnya.

Hal serupa terjadi pada komoditas korset dan bra dengan HS 6212. Pada 2024, ekspor China mencapai sekitar US$83,2 juta, sedangkan impor Indonesia sekitar US$28,8 juta.

Pada produk pakaian dalam dan sneakers, Maman menyebut polanya relatif sama. Namun, khusus sepatu, selisih dinilai lebih tipis dibanding komoditas tekstil lainnya karena industri sneakers lokal mulai mampu bersaing.

Rincian Selisih Pencatatan

Jika dirinci, untuk HS 6108 (pakaian dalam wanita), ekspor China pada 2024 tercatat sekitar US$48,5 juta, sementara impor Indonesia sekitar US$13,9 juta. Kemudian pada HS 6107 (celana dalam pria), ekspor China sekitar US$16,2 juta, sedangkan impor Indonesia sekitar US$4,6 juta.

Adapun diskrepansi terbesar pada 2024 terlihat di HS 6404, yakni sepatu kain. Ekspor China tercatat sekitar US$157,2 juta, sementara impor Indonesia hanya sekitar US$112,4 juta, menyisakan selisih lebih dari US$40 juta.

“Kalau sepatu relatif tetap ada gap, tapi dia agak tipis tidak separah yang produk-produk lainnya, karena tadi perkembangan sneakers kita lokal-lokal bagi-bagi distro sudah mulai mampu melawan,” ujarnya.

Begitu pula pada kaus (T-shirt) dengan HS 6109 yang nilai ekspor China ke Indonesia pada 2024 tercatat sekitar US$61,7 juta, sementara impor Indonesia hanya sekitar US$20,4 juta. Selisih lebih dari US$40 juta ini menegaskan gap yang masih lebar pada produk fesyen dasar tersebut.

Pada HS 6203 (celana dan jas pria), ekspor China pada 2024 mencapai sekitar US$30 juta, sedangkan impor Indonesia tercatat sekitar US$8,2 juta. Pola serupa juga terjadi pada HS 6204 (gamis dan rok wanita), di mana ekspor China menyentuh sekitar US$74,2 juta, sementara impor Indonesia hanya sekitar US$16,8 juta, atau lebih dari empat kali lebih rendah.

Kemudian, pada HS 6205 (kemeja pria), selisihnya relatif lebih kecil. Ekspor China tercatat sekitar US$3,4 juta, sedangkan impor Indonesia sekitar US$3,8 juta, sehingga gap di kategori ini jauh lebih sempit dibandingkan kelompok produk lainnya. Sementara itu, untuk HS 6206 (blus wanita), ekspor China mencapai sekitar US$10,6 juta, sedangkan impor Indonesia sebesar US$5,2 juta.

Secara keseluruhan, data 2024 menunjukkan nilai ekspor China pada hampir seluruh kode HS tersebut masih lebih tinggi dibandingkan angka impor yang dicatat Indonesia, dengan selisih pada beberapa komoditas mencapai puluhan juta dolar AS.

Kendati demikian, Maman menegaskan, pembukaan data tersebut bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk mengidentifikasi persoalan bersama. Menurut Maman, yang terpenting adalah mengidentifikasi masalah secara objektif agar solusi dapat dirumuskan bersama.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melalui riset BRI Research Institute bertajuk "Survei Efektivitas KUR dan Beban Biaya UMKM" menyatakan bahwa pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan dampak positif terhadap peningkatan omzet usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga ke level dobel digit.

Hasil riset terhadap 2.928 responden penerima pinjaman BRI menunjukkan bahwa mayoritas atau 66,2 persen debitur mengalami peningkatan omzet usaha setelah memperoleh pembiayaan. Dari kelompok tersebut, 45,9 persen responden melaporkan kenaikan omzet di kisaran 5-15 persen.

Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya menjelaskan bahwa penyaluran KUR merupakan wujud komitmen nyata dalam mewujudkan Asta Cita, khususnya pada pilar meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas serta mendorong kewirausahaan.

"Sebagai bank penyalur KUR terbesar di Indonesia, selain berperan dalam memperluas akses pembiayaan, BRI juga membantu UMKM tumbuh lebih tangguh, naik kelas dan berdaya saing di pasar. Peningkatan omzet yang dicapai para debitur menjadi bukti bahwa inklusi keuangan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi grassroot," ujar Akhmad.

Selain itu, akses KUR BRI yang mudah dan cepat juga memberikan rasa aman bagi pelaku usaha mikro untuk terus mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbunga rendah.

Hasil survei juga mengindikasikan bahwa aktivitas usaha pelaku UMKM terus menunjukkan tren perbaikan seiring peningkatan akses terhadap pembiayaan produktif. Dilihat berdasarkan jenis pinjaman, porsi terbesar peningkatan omzet usaha terjadi pada debitur segmen Komersial Kecil dan KUR Kecil.

Secara umum, lebih banyak debitur KUR (69,7 persen) yang menyatakan omzet usahanya meningkat setelah menerima pinjaman dibandingkan dengan debitur kredit komersial (59,1 persen).

Rset juga menunjukkan bahwa dampak positif pembiayaan terhadap pinjaman sebelumnya. Sebanyak 65,3 persen debitur melaporkan peningkatan omzet setelah menerima pinjaman pertama, dan 64,1 persen menyatakan hal serupa pada pinjaman kedua.

Konsistensi peningkatan omzet pada setiap periode pembiayaan ini memperlihatkan bahwa program KUR masih efektif dalam mendorong pertumbuhan usaha dan memperkuat sektor produktif rakyat.

Kinerja positif ini semakin menegaskan peran BRI sebagai agent of development yang konsisten mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan nasional melalui sektor UMKM.

Untuk diketahui, hingga Oktober 2025, BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp147,2 triliun kepada 3,2 juta debitur. Realisasi tersebut setara dengan 83,2 persen dari total alokasi KUR BRI pada 2025 sebesar Rp177 triliun, meningkat dari alokasi awal sebesar Rp175 triliun sejalan tingginya permintaan pembiayaan produktif dari pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia.

KUR adalah program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM. Sumber dana KUR 100 persen berasal dari sumber dana bank, sedangkan sebagian porsi bunga yang harus dibayar oleh nasabah mendapat subsidi dari pemerintah.