Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) mengumumkan tahun baru, 1 Muharram 1448 H mulai lusa, Rabu (17/6/2026).

Hal tersebut disampaikan melalui Surat Penjelasan Rukyah Muharram 1448 H nomor 146/PB.08/A.II.11.13/13/06/2026 yang ditandatangani Ketua LF PBNU KH Sirril Wafa dan Sekretaris LF PBNU H Asmui Mansur pada Senin (14/6/2026).

Keputusan tersebut didasari hilal yang tak teramati di seluruh Indonesia pada Senin Pon, 29 Dzulhijjah 1447 H atau bertepatan dengan 15 Juni 2026 M. Baca Juga 5 Keutamaan Puasa Muharram: dari Puasa Paling Utama hingga Pelebur Dosa

"Telah dilaporkan penyelenggaraan rukyatul hilal pada Senin Pon 29 Dzulhijjah 1447 H/15 Juni 2026 M pada titik di seluruh Indonesia. Semua lokasi tidak melihat hilal," tulis pengumuman tersebut dilansir dari laman resmi NU.

"Sebagai tindak lanjutnya maka awal bulan Muharram 1448 H bertepatan dengan Rabu Kliwon 17 Juni 2026 M (mulai malam Rabu) atas dasar istikmal," lanjut poin pengumuman itu.

LF PBNU mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan partisipasi Nahdliyin dalam rukyatul hilal ini.

LF PBNU juga mengharapkan jajaran Lembaga Falakiyah PWNU dan PCNU se–Indonesia bertindak aktif untuk menyebarluaskan pengumuman awal bulan Muharram 1448 H ini kepada warga Nahdlatul Ulama khususnya jajaran pengurus di wilayah / cabangnya masing–masing.

Sebagai informasi, hilal awal Muharram 1448 H saat ini sudah berada di atas ufuk, yakni tepatnya 2 derajat 01 menit 24 detik, dengan markaz Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, koordinat 6º 11’ 25” LS 106º 50’ 50” BT. Sementara konjungsi atau ijtimak bulan terjadi pada Senin Pon 15 Juni 2026 M pukul 09:55:14 WIB.

Sementara itu, letak matahari terbenam berada pada posisi 23 derajat 21 menit 58 detik selatan titik barat, sedangkan letak hilal pada posisi 28 derajat 30 menit 15 detik selatan titik barat. Adapun kedudukan hilal berada pada 1 derajat 50 menit 15 detik selatan matahari dalam keadaan miring ke selatan dengan elongasi 9 derajat 31 menit 33 detik.

Sementara lama hilal 37 menit 06 detik. Berdasarkan metode falak yang sama pula, maka diketahui parameter hilal terkecil terjadi di Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan dengan tinggi hilal mar’i mar’i 0 derajat 42 menit, elongasi hilal hakiki 5 derajat 37 menit, dan lama hilal di atas ufuk 5 menit 19 detik.

Sementara parameter hilal terbesar terjadi di Kota Lhoknga Provinsi Aceh dengan tinggi hilal mar’i 3 derajat 37 menit, elongasi hilal hakiki 6 derajat 57 menit, dan lama hilal di atas ufuk 18 menit 30+0_ detik.

Karena di seluruh Indonesia tinggi hilal adalah positif, maka pada saat matahari terbenam hilal sudah di atas ufuk. Sementara wilayah yang sudah memenuhi kriteria imkanur rukyah dengan tinggi hilal 3 derajat dan sudur elongasi 6,4 derajat hanya di Indonesia bagian barat, seperti Aceh.

___
Download NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap! https://nu.or.id/superapp (Android/iOS)

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menggunakan 88 titik rukyat atau pemantauan hilal di seluruh Indonesia dalam proses penentuan awal Zulhijah 1447 Hijriah. Pemantauan dilakukan pada Minggu (17/5/2026) sebagai bagian dari rangkaian sidang isbat penetapan awal bulan Hijriah tersebut.

Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, Cecep Nurwendaya mengatakan seluruh titik rukyat di Indonesia menggunakan alat bantu optik berupa teleskop untuk membantu pengamatan hilal.

“Alhamdulillah dari 88 titik rukyat yang teman-teman rukyat di Indonesia semuanya menggunakan teleskop ya alat bantu optik,” kata Cecep dalam Seminar Posisi Hilal Sidang Isbat Penentuan Awal Zulhijah 1447 H di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Minggu, (17/5/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan hisab, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat.

Cecep menyebut, tinggi hilal di Indonesia saat rukyat berkisar antara 3,29 derajat hingga 6,95 derajat. Sementara elongasinya berada di rentang 8,91 derajat sampai 10,62 derajat.

“Posisi hilal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memenuhi kriteria tinggi hilal minimal 3 dan elongasi minimum 6,4,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat hilal awal Zulhijah 1447 H sangat memungkinkan untuk diamati.

“Oleh karenanya posisi hilal awal Zulhijah 1447 Hijriah pada hari rukyat ini secara kualitatif hilal sangat memungkinkan dapat diamati,” katanya.

Dalam paparannya, Cecep juga menegaskan bahwa metode penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah di Indonesia dilakukan melalui kombinasi hisab dan rukyat.

“Hisab sifatnya informatif dan kedudukan rukyat sebagai konfirmasi atau verifikasi dari hisab,” ucapnya.

Secara hisab, Kemenag memperkirakan 1 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada Senin, 18 Mei 2026. Namun kepastian penetapan menunggu hasil sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada Minggu petang ini.

JAKARTA - Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama (Kemenag), Cecep Nurwendaya menyampaikan bahwa secara hisab, 1 Zulhijjah 1447 H jatuh pada Senin, 18 Mei 2026 Masehi. Dengan begitu, 10 Zulhijjah 1447 Hijriah yang merupakan Hari Raya Iduladha jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026.

“Secara hisab menunjukkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin Kliwon, 18 Mei 2026 Masehi. Ini secara hisab,” ungkap Cecep dalam Seminar Sidang Isbat awal Zulhijjah 1447 H yang digelar, Minggu (17/5/2026).

Cecep pun menjelaskan bahwa berdasarkan peta visibilitas hilal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), posisi hilal telah memenuhi kriteria imkanur rukyat MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Diketahui, bahwa Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) yang disepakati bersama negara-negara anggota MABIMS. Dalam kriteria tersebut, hilal dinyatakan memenuhi syarat apabila memiliki ketinggian minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam dan elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat.

“Berdasarkan kriteria MABIMS tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, tanggal 29 Zulkaidah 1447 Hijriah bertepatan dengan 17 Mei 2026 Masehi, posisi hilal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memenuhi kriteria tinggi hilal minimal 3 dan elongasi minimal 6,4. Sehingga tanggal 1 Zulhijah 1447 Hijriah secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Senin Kliwon tanggal 18 Mei 2026 Masehi,” jelas Cecep.

Cecep pun menjelaskan bahwa kelaziman penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah di Indonesia menggunakan metode rukyat dan hisab. Hisab sifatnya informatif dan kedudukan rukyat sebagai konfirmasi atau verifikasi dari hisab.

“Pada hari rukyat ini tingginya di seluruh Indonesia antara 3,29 sampai 6,95 dan elongasinya antara 8,91 sampai 10,62 derajat. Di seluruh wilayah NKRI posisi hilal telah memenuhi kriteria imkanur rukyat atau visibilitas MABIMS. Oleh karenanya, posisi hilal awal Zulhijah 1447 Hijriah pada hari rukyat ini secara teoritis hilal sangat mungkin dapat dirukyat,” jelasnya.

Meski begitu, Cecep tetap meminta masyarakat untuk menunggu hasil keputusan dari Sidang Isbat yang akan dipimpin oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. “Nah, tanggal 29 Zulkaidah, besok. Nah, sengaja tidak dikatakan tanggal berapa karena kita menghargai sidang Isbat menentukan dulu baru saya kasih tanggalnya begitu. Tapi setidaknya inilah gambarannya.”

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) pada hari ini Minggu (17/5/2026), akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) awal Zulhijjah 1447 H. Pelaksanaan isbat bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1447 H.

Sidang isbat akan berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, kantor layanan Kementerian Agama, Jakarta. Sidang akan dibagi dalam tiga sessi. Pertama, seminar posisi hilal awal Zulhijjah 1447 H pada 16.30 WIB dan terbuka untuk umum. Kedua, sidang isbat awal Zulhijjah 1447 H pada 18.00 (setelah salat Magrib), dan bersifat tertutup. Ketiga, konferensi pers pengumuman hasil sidang isbat awal Zulhijjah 1447 H pada 19.00 WIB.

Persiapan sidang isbat awal Zulhijjah 1447 H ini dibahas bersama dalam Rapat Pemantapan dan Persiapan Rukyatulhilal oleh jajaran Bidang Urusan Agama Islam dan Bimas Islam Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia secara daring, pada 5 Mei 2026.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat mengatakan, koordinasi lintas lembaga menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan rukyatulhilal berjalan baik, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar’i maupun administratif.

“Pelaksanaan rukyatulhilal bukan hanya agenda rutin tahunan, tetapi bagian dari pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan BMKG, Pengadilan Agama, ormas Islam, dan seluruh pihak terkait perlu terus diperkuat,” ujar Arsad.

Ia menjelaskan, rukyatulhilal awal Zulhijah tahun ini berlangsung di 88 titik pemantauan di berbagai daerah Indonesia. Seluruh titik tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan sidang isbat yang akan digelar pada Minggu, 17 Mei 2026.

Menurut Arsad, pemerintah tetap mengedepankan mekanisme sidang isbat sebagai forum musyawarah bersama dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Pendekatan tersebut dinilai menjadi ciri khas Indonesia dalam mengelola keberagaman pandangan keagamaan secara dialogis dan moderat.

“Pemerintah memiliki dasar perhitungan astronomi dan kriteria imkanur rukyat MABIMS. Namun sebelum diumumkan kepada masyarakat, seluruh data dan masukan dibahas bersama dalam sidang isbat agar keputusan yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bersama,” katanya.

Arsad menambahkan, PMA Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat menjadi landasan penting dalam memperkuat tata kelola penetapan awal bulan Hijriah. Regulasi tersebut, kata dia, mempertegas sidang isbat sebagai forum resmi pemerintah yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari ormas Islam, pakar falak, akademisi, hingga lembaga negara terkait.

Ia juga mengapresiasi semangat jajaran daerah yang tetap mempersiapkan pelaksanaan rukyatulhilal secara profesional di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya, semangat pelayanan kepada umat harus tetap dijaga melalui kolaborasi dan gotong royong lintas lembaga.

Dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah daerah melaporkan kesiapan pelaksanaan rukyatulhilal. Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan, misalnya, menyampaikan bahwa rukyatulhilal akan dipusatkan di observatorium Universitas Muslim Indonesia Makassar dengan melibatkan BMKG, Pengadilan Agama, serta unsur ormas Islam.

Sementara itu, Kanwil Kemenag Kalimantan Utara melaporkan pelaksanaan rukyatulhilal akan dilakukan di Kota Tarakan dengan melibatkan BMKG, Pengadilan Agama, Ormas Islam, dan berbagai unsur masyarakat. Sementara itu, Kanwil Kemenag Sulawesi Barat memastikan pemantauan hilal tetap dilaksanakan di Kabupaten Mamuju meski dilakukan secara sederhana.

Laporan kesiapan juga disampaikan dari sejumlah wilayah lain, antara lain Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan berbagai daerah di kawasan timur Indonesia. Mayoritas daerah telah berkoordinasi dengan BMKG dan Pengadilan Agama setempat untuk memastikan pelaksanaan rukyatulhilal berjalan lancar dan tertib.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Ismail Fahmi, jajaran Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Kabid Urais/Bimas Islam Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia, perwakilan BMKG, serta tim pelaksana rukyatulhilal di berbagai daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — MAARIF Institute mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan menghormati perbedaan dalam penetapan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Seruan ini disampaikan menyusul dinamika pelaksanaan salat Idulfitri di sejumlah daerah. Maarif Institute menyampaikan pernyataan sikap lembaga terkait pentingnya menjaga kerukunan di tengah perbedaan.

Dalam pernyataannya, Direktur Eksekutif MAARIF Institute Andar Nubowo menegaskan bahwa perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah antara metode hisab wujudul hilal yang digunakan Muhammadiyah dan metode rukyatul hilal yang diacu pemerintah merupakan perbedaan furuiyyah (cabang) dalam fikih yang telah diakui keabsahannya oleh para ulama lintas mazhab selama berabad-abad.

“Kemajemukan ijtihad seharusnya dirayakan sebagai rahmat, bukan diperlakukan sebagai penyimpangan,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/3/2026).

Dalam perspektif kebangsaan, Andar menegaskan negara Pancasila adalah negara yang netral dan non-sektarian atau bukan negara agama dan bukan pula negara yang anti-agama.

Selain itu, pihaknya mengingatkan pentingnya perlindungan hak dasar warga negara. “Hak beribadah adalah hak asasi manusia yang paling mendasar dan tidak dapat diganggu gugat,” jelasnya.

Andar juga menekankan pentingnya menjaga ruang publik yang inklusif dan tidak diskriminatif, serta menghindari narasi yang dapat memperuncing perbedaan di tengah masyarakat.

“Indonesia yang berkeadaban adalah Indonesia di mana setiap orang, baik dari kelompok mayoritas maupun minoritas, dapat menunaikan ibadah tanpa rasa takut, tanpa penghadangan, dan tanpa diskriminasi,” ujarnya.

Berikut 6 Poin pernyataan sikap MAARIF Institute:

1. Mengutuk keras setiap bentuk pelarangan, penghadangan, dan persekusi terhadap pelaksanaan salat Idulfitri warga Muhammadiyah (maupun pemeluk agama dan keyakinan lain) sebagai tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, prinsip kemanusiaan, dan nilai-nilai keadaban bangsa.

2. Mendesak seluruh aparatur pemerintah, dari pusat hingga desa, untuk memahami dan menjalankan kewajibannya sebagai penegak keadilan: tidak hanya tidak menghalangi, tetapi juga secara aktif memastikan setiap warga dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan bermartabat.

3. Menegaskan bahwa fasilitas publik (lapangan, alun-alun, dan ruang terbuka) adalah milik seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk terkait perbedaan penetapan hari raya. Penolakan akses atas dasar perbedaan tersebut merupakan tindakan diskriminatif dan inkonstitusional.

4. Mengingatkan para pejabat publik bahwa kebijakan atau pernyataan yang secara de facto menjadikan satu pandangan mazhab sebagai standar hukum positif adalah pelanggaran terhadap prinsip netralitas negara Pancasila serta berpotensi merusak kohesi sosial dan kepercayaan publik.

5. Mengajak masyarakat sipil, lembaga keagamaan, akademisi, dan media untuk bersikap tegas: perbedaan metode ijtihad dalam penentuan hari raya adalah keragaman yang sah dan harus dilindungi, bukan dijadikan legitimasi persekusi.

6. Mendorong pemerintah, swasta dan masyarakat umum untuk membangun mekanisme peribadatan yang jelas, dan adil terutama memfasilitasi pelaksanaan hari raya ketika terjadi perbedaan penetapan, agar konflik serupa tidak terus berulang dan merusak kerukunan.

Bisnis.com, JAKARTA - Muhammadiyah sudah menetapkan jika hari raya Idulfitri jatuh besok 20 Maret 2026.

Sedangkan pemerintah masih akan menggelar sidang isbat penentuan awal 1 syawal 1447 H.

Lantas kapankah sebenarnya hari raya Idulfitri 2026? Berikut prediksi BMKG dan BRIN berdasarkan perhitungan

Analisis Data Hilal Menurut BMKG

Berdasarkan data hisab yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), konjungsi atau ijtima’ (posisi saat bulan dan matahari berada di bujur astronomi yang sama) terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026.

Namun, yang menjadi poin krusial adalah ketinggian hilal pada saat matahari terbenam di hari tersebut. BMKG memprediksi bahwa di sebagian besar wilayah Indonesia, tinggi hilal masih berada di bawah angka 3 derajat.

Secara teknis, pada 19 Maret, posisi bulan memang sudah berada di atas ufuk, namun sangat rendah.

Kriteria MABIMS dan Pandangan BRIN

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga memberikan pandangan senada terkait kriteria baru MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Kriteria ini menetapkan bahwa hilal dinyatakan terlihat jika:

Tinggi Hilal: Minimal 3 derajat.
Elongasi (Jarak sudut bulan-matahari): Minimal 6,4 derajat.

Pakar astronomi BRIN menyebutkan bahwa pada Kamis petang, 19 Maret 2026, kondisi hilal di Indonesia belum memenuhi syarat visibilitas MABIMS.

Oleh karena itu, secara ilmiah bagi yang menggunakan metode rukyatul hilal (pengamatan), kemungkinan besar hilal tidak akan tertangkap oleh teleskop maupun mata telanjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekitar dua miliar umat Muslim di seluruh dunia menantikan kepastian hari raya Idulfitri 2026 yang menandai berakhirnya bulan suci Ramadan, dengan sebagian komunitas merujuk pada hasil pemantauan hilal di Arab Saudi.

Mengutip Arab News, banyak negara mengikuti keputusan otoritas di Arab Saudi yang mengandalkan pengamatan hilal oleh tim terlatih untuk menentukan awal bulan Syawal.

Mahkamah Agung Arab Saudi mengumumkan bahwa hilal Syawal tidak terlihat pada Rabu malam, sehingga Idulfitri 1447 Hijriah resmi ditetapkan jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Dengan demikian, umat Muslim di Kerajaan menjalankan puasa Ramadan selama 30 hari pada tahun ini.

Penetapan tersebut sebelumnya diawali dengan seruan resmi Mahkamah Agung yang meminta masyarakat untuk melakukan rukyatul hilal pada Rabu, 29 Ramadan atau bertepatan dengan 18 Maret 2026.

Seiring keputusan tersebut, salat Idulfitri dijadwalkan berlangsung sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Momen ini sekaligus menjadi penanda dimulainya rangkaian perayaan Idulfitri di Arab Saudi yang biasanya berlangsung selama beberapa hari.

Menjelang Hari Raya Idulfitri, suasana persiapan juga semakin terasa, dengan masyarakat memadati pusat perbelanjaan untuk membeli kebutuhan Lebaran, mulai dari pakaian baru hingga berbagai perlengkapan perayaan.

Namun, dengan ketegangan yang sedang berlangsung belakangan ini, salat Idulfitri di Arab Saudi tahun ini disebut akan dilaksanakan sepenuhnya di dalam masjid, sementara tempat salat di luar ruangan ditangguhkan di seluruh negeri.

Pengumuman yang disampaikan oleh Otoritas Umum Urusan Islam, Wakaf, dan Zakat ini datang di tengah meningkatnya sensitivitas regional dan mencerminkan pergeseran yang lebih luas dalam pengelolaan pertemuan keagamaan publik di seluruh Teluk.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah pada Kementerian Agama, Arsad Hidayat, bahwa menjelaskan Sidang Isbat (penetapan) 1 Syawal 1447 H akan digelar pada 19 Marer 2026, bertepatan 29 Ramadan 1447 H.

Sidang Isbat berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta. Menurut Arsad, sidang ini merupakan mekanisme resmi pemerintah dalam menetapkan awal bulan hijriah, termasuk awal Syawal yang menandai Hari Raya Idulfitri. Proses penetapan dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan data hisab (perhitungan astronomi) serta hasil rukyatul hilal (pengamatan hilal) dari berbagai wilayah di Indonesia.

Arsad Hidayat menjelaskan bahwa sidang isbat menjadi forum penting yang mempertemukan unsur pemerintah, ulama, pakar astronomi, serta organisasi kemasyarakatan Islam dalam rangka menghasilkan keputusan yang komprehensif dan dapat menjadi pedoman bersama bagi umat Islam di Indonesia.

“Sidang isbat merupakan ruang musyawarah yang mempertemukan data hisab dan laporan rukyat dari berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap keputusan yang dihasilkan dapat menjadi pedoman bersama bagi masyarakat,” ujar Arsad di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Berdasarkan data hisab yang dihimpun Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, ijtimak menjelang Syawal 1447 H terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026 sekitar pukul 08.23 WIB. Pada saat rukyatul hilal dilakukan pada hari yang sama, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia diperkirakan berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 0 derajat 54 menit 27 detik hingga 3 derajat 7 menit 52 detik, serta sudut elongasi berkisar antara 4 derajat 32 menit 40 detik hingga 6 derajat 6 menit 11 detik.

Untuk memverifikasi data tersebut, Kementerian Agama bersama berbagai pihak akan melaksanakan rukyatul hilal di berbagai titik pemantauan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Pelaksanaan rukyat melibatkan kantor wilayah Kementerian Agama, Kementerian Agama kabupaten/kota, peradilan agama, organisasi kemasyarakatan Islam, serta instansi terkait di daerah.

Hasil rukyatul hilal dari seluruh wilayah Indonesia bersama data hisab posisi hilal akan dimusyawarahkan dalam Sidang Isbat untuk ditetapkan awal Syawal 1447 H. Keputusan tersebut akan diumumkan kepada masyarakat sebagai pedoman bagi umat Islam di Indonesia dalam merayakan Hari Raya Idulfitri.

"Jadi kalau ditanya kapan Hari Raya Idulfitri, kita imbau masyarakat menunggu hasil Sidang Isbat pada 19 Maret 2026," ujar Arsad.

Terkait ada sebagian masyarakat yang sudah lebih dahulu menyampaikan penetapan awal Syawal 1447 H jatuh pada 20 Maret 2026, Arsad mengatakan bahwa perbedaan pendekatan dalam menentukan awal bulan hijriah merupakan bagian dari dinamika yang telah lama dikenal dalam praktik keilmuan Islam. Pemerintah menghormati metode yang digunakan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan Islam dalam menetapkan kalender ibadah.

Meski demikian, Kementerian Agama mengimbau masyarakat untuk tetap menunggu hasil Sidang Isbat.

“Pemerintah mengajak masyarakat untuk menunggu keputusan Sidang Isbat sebagai rujukan bersama dalam penetapan awal Syawal," papar Arsad.

"Jika ada perbedaan, kedepankan sikap saling menghormati dan menjaga persatuan. Itu hal penting dalam menyikapi dinamika penentuan hari raya,” tandasnya.

Berikut link live streaming hasil sidang isbat lebaran 2026

https://youtube.com/@kementerianagamapusat?si=oc0lMkAwHtXfPzza

https://youtube.com/@bimasislamtv?si=65c1TzdSXbkihl_V

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah pada Kementerian Agama, Arsad Hidayat, bahwa menjelaskan Sidang Isbat (penetapan) 1 Syawal 1447 H akan digelar pada 19 Marer 2026, bertepatan 29 Ramadan 1447 H.

Sidang Isbat berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta. Menurut Arsad, sidang ini merupakan mekanisme resmi pemerintah dalam menetapkan awal bulan hijriah, termasuk awal Syawal yang menandai Hari Raya Idulfitri. Proses penetapan dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan data hisab (perhitungan astronomi) serta hasil rukyatul hilal (pengamatan hilal) dari berbagai wilayah di Indonesia.

Arsad Hidayat menjelaskan bahwa sidang isbat menjadi forum penting yang mempertemukan unsur pemerintah, ulama, pakar astronomi, serta organisasi kemasyarakatan Islam dalam rangka menghasilkan keputusan yang komprehensif dan dapat menjadi pedoman bersama bagi umat Islam di Indonesia.

“Sidang isbat merupakan ruang musyawarah yang mempertemukan data hisab dan laporan rukyat dari berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap keputusan yang dihasilkan dapat menjadi pedoman bersama bagi masyarakat,” ujar Arsad di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Berdasarkan data hisab yang dihimpun Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, ijtimak menjelang Syawal 1447 H terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026 sekitar pukul 08.23 WIB. Pada saat rukyatul hilal dilakukan pada hari yang sama, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia diperkirakan berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 0 derajat 54 menit 27 detik hingga 3 derajat 7 menit 52 detik, serta sudut elongasi berkisar antara 4 derajat 32 menit 40 detik hingga 6 derajat 6 menit 11 detik.

Untuk memverifikasi data tersebut, Kementerian Agama bersama berbagai pihak akan melaksanakan rukyatul hilal di berbagai titik pemantauan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Pelaksanaan rukyat melibatkan kantor wilayah Kementerian Agama, Kementerian Agama kabupaten/kota, peradilan agama, organisasi kemasyarakatan Islam, serta instansi terkait di daerah.

Hasil rukyatul hilal dari seluruh wilayah Indonesia bersama data hisab posisi hilal akan dimusyawarahkan dalam Sidang Isbat untuk ditetapkan awal Syawal 1447 H. Keputusan tersebut akan diumumkan kepada masyarakat sebagai pedoman bagi umat Islam di Indonesia dalam merayakan Hari Raya Idulfitri.

"Jadi kalau ditanya kapan Hari Raya Idulfitri, kita imbau masyarakat menunggu hasil Sidang Isbat pada 19 Maret 2026," ujar Arsad.

Terkait ada sebagian masyarakat yang sudah lebih dahulu menyampaikan penetapan awal Syawal 1447 H jatuh pada 20 Maret 2026, Arsad mengatakan bahwa perbedaan pendekatan dalam menentukan awal bulan hijriah merupakan bagian dari dinamika yang telah lama dikenal dalam praktik keilmuan Islam. Pemerintah menghormati metode yang digunakan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan Islam dalam menetapkan kalender ibadah.

Meski demikian, Kementerian Agama mengimbau masyarakat untuk tetap menunggu hasil Sidang Isbat.

“Pemerintah mengajak masyarakat untuk menunggu keputusan Sidang Isbat sebagai rujukan bersama dalam penetapan awal Syawal," papar Arsad.

"Jika ada perbedaan, kedepankan sikap saling menghormati dan menjaga persatuan. Itu hal penting dalam menyikapi dinamika penentuan hari raya,” tandasnya.

Berikut link live streaming hasil sidang isbat lebaran 2026

https://youtube.com/@kementerianagamapusat?si=oc0lMkAwHtXfPzza

https://youtube.com/@bimasislamtv?si=65c1TzdSXbkihl_V

Bisnis.com, JAKARTA - Banyak pihak bertanya kapan Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Versi Muhammadiyah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idulfitri atau 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.

Penetapan tersebut tertuang dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah. Maklumat tersebut menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan ibadah Ramadan hingga perayaan Lebaran 2026.

Dasar Penetapan Kalender Hijriah Muhammadiyah Penentuan awal bulan Hijriah oleh Muhammadiyah menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal, yakni sistem perhitungan astronomi untuk menentukan awal bulan berdasarkan posisi bulan setelah terjadi konjungsi atau ijtimak.

Dalam metode ini, awal bulan ditetapkan ketika ijtimak telah terjadi dan posisi bulan berada di atas ufuk saat matahari terbenam. Dengan pendekatan tersebut, awal bulan dalam kalender Islam dapat dihitung jauh hari tanpa menunggu pengamatan hilal secara langsung.

Berdasarkan maklumat, ijtimak menjelang Syawal 1447 H terjadi pada 19 Maret 2026 pukul 01.23 UTC. Setelah peristiwa tersebut, terdapat wilayah di bumi yang memenuhi parameter kalender hijriah global dengan tinggi bulan lebih dari 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat.

Parameter astronomi tersebut menjadi dasar bagi Muhammadiyah untuk menetapkan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada 20 Maret 2026.

Selain itu, sistem kalender Muhammadiyah juga merujuk pada konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang menggunakan parameter astronomi tertentu, antara lain tinggi hilal minimal lima derajat dan elongasi atau jarak sudut bulan terhadap matahari minimal delapan derajat.

Berdasarkan pemerintah

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah pada Kementerian Agama, Arsad Hidayat, bahwa menjelaskan Sidang Isbat (penetapan) 1 Syawal 1447 H akan digelar pada 19 Marer 2026, bertepatan 29 Ramadan 1447 H.

Sidang Isbat berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta. Menurut Arsad, sidang ini merupakan mekanisme resmi pemerintah dalam menetapkan awal bulan hijriah, termasuk awal Syawal yang menandai Hari Raya Idulfitri. Proses penetapan dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan data hisab (perhitungan astronomi) serta hasil rukyatul hilal (pengamatan hilal) dari berbagai wilayah di Indonesia.

Arsad Hidayat menjelaskan bahwa sidang isbat menjadi forum penting yang mempertemukan unsur pemerintah, ulama, pakar astronomi, serta organisasi kemasyarakatan Islam dalam rangka menghasilkan keputusan yang komprehensif dan dapat menjadi pedoman bersama bagi umat Islam di Indonesia.

“Sidang isbat merupakan ruang musyawarah yang mempertemukan data hisab dan laporan rukyat dari berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap keputusan yang dihasilkan dapat menjadi pedoman bersama bagi masyarakat,” ujar Arsad di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Berdasarkan data hisab yang dihimpun Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, ijtimak menjelang Syawal 1447 H terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026 sekitar pukul 08.23 WIB. Pada saat rukyatul hilal dilakukan pada hari yang sama, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia diperkirakan berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 0 derajat 54 menit 27 detik hingga 3 derajat 7 menit 52 detik, serta sudut elongasi berkisar antara 4 derajat 32 menit 40 detik hingga 6 derajat 6 menit 11 detik.

Untuk memverifikasi data tersebut, Kementerian Agama bersama berbagai pihak akan melaksanakan rukyatul hilal di berbagai titik pemantauan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Pelaksanaan rukyat melibatkan kantor wilayah Kementerian Agama, Kementerian Agama kabupaten/kota, peradilan agama, organisasi kemasyarakatan Islam, serta instansi terkait di daerah.

Hasil rukyatul hilal dari seluruh wilayah Indonesia bersama data hisab posisi hilal akan dimusyawarahkan dalam Sidang Isbat untuk ditetapkan awal Syawal 1447 H. Keputusan tersebut akan diumumkan kepada masyarakat sebagai pedoman bagi umat Islam di Indonesia dalam merayakan Hari Raya Idulfitri.

"Jadi kalau ditanya kapan Hari Raya Idulfitri, kita imbau masyarakat menunggu hasil Sidang Isbat pada 19 Maret 2026," ujar Arsad.

Terkait ada sebagian masyarakat yang sudah lebih dahulu menyampaikan penetapan awal Syawal 1447 H jatuh pada 20 Maret 2026, Arsad mengatakan bahwa perbedaan pendekatan dalam menentukan awal bulan hijriah merupakan bagian dari dinamika yang telah lama dikenal dalam praktik keilmuan Islam. Pemerintah menghormati metode yang digunakan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan Islam dalam menetapkan kalender ibadah.

Meski demikian, Kementerian Agama mengimbau masyarakat untuk tetap menunggu hasil Sidang Isbat.

“Pemerintah mengajak masyarakat untuk menunggu keputusan Sidang Isbat sebagai rujukan bersama dalam penetapan awal Syawal," papar Arsad.

"Jika ada perbedaan, kedepankan sikap saling menghormati dan menjaga persatuan. Itu hal penting dalam menyikapi dinamika penentuan hari raya,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Penentuan awal bulan kamariah di kawasan Asia Tenggara terus mengalami penguatan seiring perkembangan ilmu falak dan astronomi modern.

Salah satu tonggaknya adalah kesepakatan negara-negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang menjadi rujukan bersama dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah secara lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, menjelaskan, kerja sama regional melalui forum MABIMS telah berlangsung sejak lama sebagai upaya menyatukan pendekatan penentuan awal bulan hijriah di kawasan.

“Sejak 1992, negara-negara anggota MABIMS menggunakan kriteria imkanur rukyat dengan parameter 2–3–8 sebagai acuan dalam menilai visibilitas hilal,” ujarnya dilansir dari laman kemenag.

Ia menerangkan, parameter 2–3–8 mencakup tinggi hilal minimal 2 derajat, elongasi 3 derajat, serta umur bulan minimal 8 jam setelah ijtimak. Kriteria ini menjadi dasar dalam menilai validitas laporan rukyatul hilal yang disampaikan dari berbagai titik pengamatan di kawasan Asia Tenggara.

Namun demikian, Arsad menuturkan bahwa perkembangan data astronomi menunjukkan adanya keterbatasan pada kriteria tersebut. Pada posisi hilal yang masih rendah, dengan elongasi kecil, sabit bulan sangat tipis sehingga sulit diamati secara kasat mata. “Pada ketinggian sekitar 2 derajat dengan elongasi 3 derajat, hilal masih sangat tipis dan sering tertutup cahaya syafak, sehingga peluang terlihatnya sangat kecil,” jelasnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, mendorong para pakar falak dan astronom dari negara-negara anggota MABIMS untuk melakukan kajian ulang terhadap kriteria visibilitas hilal. Proses ini berlangsung melalui forum ilmiah, musyawarah rukyat, serta penelitian berbasis data pengamatan global yang terus berkembang.

“Kesepakatan mengenai kriteria baru ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses kajian ilmiah yang panjang dan melibatkan para pakar astronomi serta ahli falak dari negara-negara anggota MABIMS,” ujarnya.

Hasil kajian tersebut kemudian mengerucut pada kriteria baru yang dinilai lebih realistis secara astronomis, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Parameter ini didasarkan pada kompilasi data rukyat global yang menunjukkan bahwa ketebalan sabit bulan dan posisi hilal dari ufuk menjadi faktor utama dalam menentukan kemungkinan terlihatnya hilal.

Arsad menambahkan, kesepakatan kriteria baru tersebut kemudian diadopsi oleh negara-negara anggota MABIMS sebagai acuan bersama dalam penentuan awal bulan hijriah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat keselarasan penetapan kalender hijriah di kawasan Asia Tenggara.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Syawal 1447 Hijriah pada 19 Maret 2026. Sidang ini dilaksanakan bertepatan dengan 29 Ramadan 1447 H di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI, Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta.

Sidang isbat akan dihadiri berbagai pihak, antara lain perwakilan duta besar negara sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, para pakar falak dari organisasi kemasyarakatan Islam, serta anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menjelaskan, sidang isbat merupakan mekanisme pemerintah dalam menentukan awal bulan Hijriah, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

“Seperti biasa, sidang isbat diawali dengan seminar pemaparan posisi hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. Setelah itu dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk membahas hasil rukyatulhilal yang masuk dari berbagai daerah, sebelum akhirnya diumumkan kepada masyarakat,” ujar Abu Rokhmad dilansir dari laman resmi Kemenag.

Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan astronomi (hisab), pada hari rukyat atau 29 Ramadan 1447 H yang bertepatan dengan Kamis, 19 Maret 2026, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk dengan kisaran antara 0°54’27’’ hingga 3°7’52’’. Sementara itu, sudut elongasi hilal berkisar antara 4°32’40’’ hingga 6°06’11’’.

Menurutnya, seluruh sistem hisab juga menunjukkan bahwa ijtimak menjelang Syawal 1447 H terjadi pada 19 Maret 2026 sekitar pukul 08.23 WIB. Meski demikian, penentuan awal Syawal tetap menunggu hasil rukyatul hilal yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia.

“Penetapan awal Syawal 1447 H akan menunggu laporan hasil rukyatulhilal dari seluruh daerah yang kemudian dibahas dalam sidang isbat,” jelasnya.

Kementerian Agama melakukan pemantauan hilal di 117 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengamatan ini dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama bersama Kantor Kemenag kabupaten/kota, Pengadilan Agama, organisasi kemasyarakatan Islam, serta instansi terkait di daerah.

Berikut lokasi pemantauan hilal:

ACEH

1. Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang, Lhoknga

2. Tugu 0 Km Indonesia, Sabang

3. Bukit Blang Tiron, Perta Arun Gas, Lhokseumawe

4. Pantai Lhokgeulumpang, Aceh Jaya

5. POB Suak Geudubang, Aceh Barat

6. Pantai Nancala, Teupah Barat, Simeulue

SUMATERA UTARA

1. Lantai IX Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan

SUMATERA BARAT

1. Lantai 3 Gedung DPRD Pasaman Barat

2. Bukit Nganang, Lima Puluh Kota

3. Puncak Langkisau Carocok Painan

4. Balcone Hotel Bukittinggi–Medan KM 7, Agam

5. Panorama II Sitinjau Laut, Solok

6. Halaman Kantor Kemenag Solok Selatan

7. Nagari Pariangan, Tanah Datar

8. Pantai Gandoriah, Kota Pariaman

9. Dusun Simpang Desa Kolok Mudiak, Sawahlunto

10. Puncak Tonang, Pasaman

11. Pasir Tiku, Agam

12. Hotel Bukik Gadang Muaro Sijunjung

13. Pantai Ketaping, Padang Pariaman

14. Wisko Kuaro Taeh Bukik, Lima Puluh Kota

15. Masjid Al-Hakim, Kota Padang

RIAU

1. Rooftop Universitas Pahlawan, Kampar

KEPULAUAN RIAU

1. Pantai Tanjung Setumu, Tanjungpinang

2. Masjid Sultan Riayat Syah, Batam

3. Pantai Pelawan, Karimun

JAMBI

1. Rooftop Bank Jambi Lt.14, Telanaipura

SUMATERA SELATAN

1. Helipad Hotel Aryaduta, Palembang

BANGKA BELITUNG

1. Pantai Tanjung Raya Penagan, Bangka

2. Pantai Tanjung Tinggi, Belitung

BENGKULU

1. Pantai Pasir Putih, Kota Bengkulu

LAMPUNG

1. Observatorium Astronomi ITERA, Lampung Selatan

DKI JAKARTA

1. Kanwil Kemenag DKI Jakarta

2. Masjid Raya Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat

3. Masjid Musariin Pesantren Al-Hidayah Basmol

4. Pulau Pramuka (tentatif)

5. Rumah Falak

6. Monas

JAWA BARAT

1. Masjid Agung Nasional An-Nuur, Subang

2. Observatorium Albiruni Unisba Bandung

3. POB Sindangkerta, Tasikmalaya

4. Lapas Banjar, Kota Banjar

5. Observatorium Keusik Luhur, Pangandaran

6. POB Cibeas, Sukabumi

7. POB Pantai Baro Gebang, Cirebon

BANTEN

1. Pantai Anyer, Serang

JAWA TENGAH

1. Planetarium dan Observatorium KH Zubair Umar Al-Jailani, UIN Walisongo Semarang

2. Pasujudan Sunan Bonang, Rembang

3. Pantai Jetis, Purworejo

4. Laboratorium Asy-Syira, Surakarta

5. Pantai Padelan, Kebumen

6. Pantai Alam Indah, Tegal

7. Pantai Kartini, Jepara

8. Menara Masjid Agung Nurul Kalam, Pemalang

9. MAN 2 Kudus

10. MTs Abadiyah, Pati

11. Menara Pandang Teratai, Banyumas

12. Lantai 6 Kantor Pemerintahan Terpadu Brebes

13. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan

DI YOGYAKARTA

1. POB Syekh Belabelu, Bantul

JAWA TIMUR

1. Hotel Santika Blitar Lt.9

2. Pantai Srau, Pacitan

3. Pantai Pancur Alas Purwo, Banyuwangi

4. Pantai Duta

5. Desa Banyuurip, Tuban

6. Ponpes Al Basyariyyah, Madiun

7. Rooftop BPR Bank Jombang

8. Bukit Cindro Dipo, Gresik

9. AWR TNI AU Pandanwangi, Lumajang

10. RS Ngudi Waluyo Wlingi Blitar Lt.7

11. Bukit Banjarsari Blitar

12. Mercusuar Pantai Puger

13. Pelabuhan Taddan Camplong, Sampang

14. Bukit Kerek Indah, Ngawi

15. Kantor Bupati Malang Lt.9

16. Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso

17. Masjid Agung Darussalam Mojokerto

18. Pantai Taneros

19. Tanjung Kodok Lamongan

20. Balai Rukyah Ibnu Syatir Ponorogo

21. Ponpes Al-Amin Putri Mojokerto

22. Pantai Gebang Bangkalan

23. MAN 3 Kediri

24. Ponpes Dalwa

25. Pelabuhan Kalbut Situbondo

26. Pelabuhan Branta Pamekasan

27. RSI Siti Hajar Lt.10 Sidoarjo

28. Bukit Wonocolo Bojonegoro

KALIMANTAN BARAT

1. Pantai Indah Kakap, Kubu Raya

KALIMANTAN TENGAH

1. Menara Masjid Raya Darussalam, Palangka Raya

KALIMANTAN TIMUR

1. Rusun ASN Tower D, IKN

KALIMANTAN SELATAN

1. Rooftop Zuri Express Hotel, Banjarmasin

KALIMANTAN UTARA

1. Satuan Radar TNI AU 204, Tarakan

NTB

1. POB Desa Teniga, Lombok Utara

NTT

1. Gedung Pelayanan BMKG Kupang

SULAWESI SELATAN

1. Universitas Muhammadiyah Makassar

2. Kantor Kemenag Kota Parepare

SULAWESI BARAT

1. Pantai Soreang, Majene

2. Bukit Mercusuar Pasangkayu

3. Tanjung Mercusuar Sumare, Mamuju

SULAWESI TENGGARA

1. Pantai Bahari, Kolaka

SULAWESI UTARA

1. Area Parkir MTC Megamas Lt.R1, Manado

GORONTALO

1. Pantai Hiu Paus, Bone Bolango

SULAWESI TENGAH

1. POB Kemenag Desa Marana, Donggala

MALUKU

1. Desa Wakasihu, Leihitu

2. Hotel Tirta Amahusu, Ambon

3. Kantor BMKG Kepulauan Tanimbar

4. Desa Ngilngof, Maluku Tenggara

5. Puncak Kalipassa, Seram Barat

6. Dusun Misa Desa Haya, Maluku Tengah

7. Gunung Salabung, Buru

MALUKU UTARA

1. Pantai Ropu Tengah Balu, Halmahera Barat

2. Pantai Afe Taduma, Ternate

3. Masjid Quba Lt.II, Tidore

PAPUA

1. Pantai Lampu Satu, Merauke

PAPUA BARAT

1. Hotel Waigo, Sorong

2. Pantai Masni, Manokwari