JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut telah menyetujui secara pemanfaatan wilayah Ciangir, Tanggerang sebagai lokasi penampungan kompos. Langkah tersebut merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menangani sekitar 9.000 ton sampah yang dihasilkan Ibu Kota setiap harinya.

"Saya sudah menyetujui secara prinsip untuk Ciangir yang ada di Provinsi Banten digunakan untuk menampung kompos ya, anorganik kompos kita yang ada. Kalau itu bisa dilakukan secara menyeluruh, maka kurang lebih 9.000 ton sampah yang ada di Jakarta insyaallah akan tertangani," kata Pramono di Jakarta Timur, Minggu (7/6/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penanganan sampah Jakarta tidak hanya mengandalkan wilayah Ciangir. Sampah Jakarta akan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) yang berada di Bantargebang, Kota Bekasi.

"Sebagian besar kita gunakan untuk pembangkit listrik tenaga sampah yang ada di Bantargebang, Ujungan, dan juga di Sunter. Sebagian untuk Rorotan, untuk RDF (Refuse Derived Fuel) ada dua di Rorotan dan juga di Bantargebang," ucap Pramono.

Dengan berbagai skema pengolahan sampah seperti kompos, PLTSa dan RDF, Pramono berharap seluruh sampah harian Jakarta bisa dimanfaatkan dengan baik. Hal ini juga bisa mengurangi beban sampah di Ibu Kota.

"Mudah-mudahan dengan penanganan ini maka neraca sampah di Jakarta yang kurang lebih 9.000 ton akan semuanya terpakai," tuturnya.

Ia berharap persoalan sampah di Ibu Kota dapat terselesaikan secara menyeluruh selama masa kepemimpinannya. Sebab, hal ini akan mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan modern.

"Kalau itu bisa dijalankan maka sebagai kota global, sebagai kota modern, Jakarta betul-betul untuk urusan sampahnya mudah-mudahan di era kepemimpinan saya bisa tertangani secara keseluruhan," pungkasnya.

BALI - Perluasan lubang penampungan bahan kompos di kawasan zona penyangga Pusat Kebudayaan Bali (PKB), Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung menuai sorotan. Di tengah pengerjaan lubang keempat, material yang ditimbun ternyata bercampur sampah plastik.

“Saat kami observasi menunjukkan ada yang tidak beres dalam proses pemilahan di lokasi pencacahan. Pengawasan di hilir juga lemah karena material yang masih mengandung plastik langsung ditimbun,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Klungkung Putu Tika Winawan, Selasa (12/5/2026).

Temuan tersebut muncul saat inspeksi mendadak Komisi I DPRD Klungkung di kawasan zona penyangga PKB, Jumat lalu. Plastik utuh maupun serpihan plastik tercacah ditemukan bercampur dalam material kompos.

Persoalan itu, kata Tika, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan sejak proses pencacahan hingga penimbunan material. Dia mendorong Pemprov Bali memperketat pengawasan baik di hulu maupun hilir agar material yang masuk benar-benar berbahan organik.

Legislator Partai Perindo ini juga mengingatkan agar Pemprov Bali, Pemkot Denpasar dan Pemkab Klungkung konsisten terhadap komitmen awal agar material yang dikirim ke kawasan zona penyangga PKB benar-benar berbahan organik murni.

Lihat video: Polemik Proyek Lift Kaca, Bupati Klungkung Serahkan Kaji Ulang ke Tim Gubernur

Sementara di lapangan, alat berat masih terus mengerjakan lubang penampungan baru meski sebagian lubang sebelumnya belum terisi penuh. Lubang-lubang tersebut dibuat berukuran sekitar 40 meter x 25 meter dan kedalaman mencapai 3-4 meter.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Klungkung Dewa Komang Aswin mengatakan, pembuatan lubang penampungan akan terus dilakukan selama pengiriman material dari Denpasar masih berlangsung.

“Selama masih ada kiriman bahan kompos, tentu lubang penampungan akan terus dibuat. Karena lahannya sekitar lima hektare, kami juga belum bisa memperkirakan nanti total ada berapa lubang,” tuturnya.

Seluruh aktivitas di kawasan zona penyangga tersebut, lanjut Aswin, berada di bawah kewenangan Pemprov Bali sehingga pihaknya belum memperoleh informasi detail terkait teknis pengawasan maupun jumlah armada pengangkut yang masuk setiap hari.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyebut kebijakan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran daerah, khususnya pada pengelolaan dan pengangkutan sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya Dedik Irianto mengungkapkan, keberadaan 27 rumah kompos di berbagai wilayah kota mampu menghemat biaya pengangkutan sampah hingga Rp6,73 miliar per tahun.

Dedik menjelaskan, timbulan sampah di Surabaya, baik organik maupun anorganik, mencapai sekitar 1.800 ton per hari. Besarnya volume tersebut mendorong Pemkot Surabaya untuk tidak hanya mengandalkan pengelolaan di hilir, tetapi juga memperkuat penanganan dari hulu melalui program rumah kompos dan bank sampah. Adapun residu yang tidak dapat dikelola diarahkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo.

Khusus sampah organik, DLH Surabaya mengoperasikan 27 rumah kompos dengan kapasitas pengolahan total mencapai 95,17 ton per hari.

“Jadi untuk sampah organik di Kota Surabaya, kita memiliki kurang lebih 27 rumah kompos yang memiliki kapasitas total pengolahan mencapai 95,17 ton sampah per hari,” ujar Dedik, Rabu (14/1/2026).

Menurutnya, bahan baku rumah kompos mayoritas berasal dari limbah hasil perantingan pohon serta sampah sayuran dari pasar. “Ini yang kemudian kita kelola menjadi kompos, sehingga mengurangi jumlah sampah,” tambahnya.

Dedik menilai pengolahan sampah organik memberikan manfaat ganda. Selain menekan volume sampah yang masuk ke TPA Benowo, kebijakan ini juga berkontribusi langsung terhadap efisiensi belanja daerah.

“Jadi, pengolahan kompos yang berjalan mengurangi sektor belanja pupuk Dinas Lingkungan Hidup Surabaya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan kebutuhan pupuk untuk pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) di Surabaya cukup besar. Dengan memanfaatkan kompos hasil olahan sendiri, DLH dapat mengurangi ketergantungan pada pembelian pupuk dari pihak luar.

“Jadi, kita bisa manfaatkan kompos kita sendiri. Selain mengurangi sampah yang masuk ke TPA, juga bisa mengurangi belanja dari DLH untuk belanja komposnya,” tuturnya.

Selain penghematan biaya pengangkutan, pengolahan sampah organik melalui rumah kompos juga mampu menekan biaya pengolahan sampah di TPA Benowo hingga Rp7,36 miliar per tahun.

Dedik merinci, volume bahan yang masuk ke rumah kompos setiap hari mencapai lebih dari 100 ton. “Rinciannya, bahan dari hasil perantingan pohon, pohon tumbang, dan sejenisnya mencapai 90,41 ton per hari. Sementara bahan dari sampah pasar mencapai 10,14 ton per hari,” ujarnya.

Di sisi lain, DLH Surabaya juga mengelola sampah anorganik melalui 12 Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang tersebar di sejumlah wilayah.

“Dari 12 TPS ini kapasitasnya bermacam-macam. Ada yang kapasitasnya 10 ton, ada yang 20 ton,” jelas Dedik.

Menurutnya, keberadaan TPS 3R mampu mengurangi hingga 50% volume sampah yang masuk ke TPA Benowo. “Jadi kalau kapasitas TPS 10 ton, maka residunya tinggal 5 ton. Ini adalah untuk upaya mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA Benowo,” ujarnya.

Dedik menambahkan, sampah yang dikelola di TPS 3R didominasi sampah anorganik seperti botol, logam, plastik, kaca, kayu, kertas, dan karton. Selain itu, TPS 3R juga menangani sampah spesifik.

“Jadi seperti baterai yang sudah tidak dipakai, lampu, kemudian kaleng aerosol dan sebagainya itu adalah sampah spesifik. Ini yang dilakukan di TPS 3R,” pungkasnya.