Bisnis.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau para pemilik rumah kos dan kontrakan untuk lebih cermat dalam memeriksa identitas calon penghuni. Imbauan tersebut disampaikan menyusul terungkapnya kasus penyekapan seorang perempuan berinisial YTR (29) di sebuah rumah kos di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Pernyataan itu disampaikan setelah aparat Polda Jawa Barat berhasil menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan, di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, pada Selasa (23/6/2026) malam.

Menurut KDM, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan tempat tinggalnya, termasuk keberadaan penghuni kos dan kontrakan di sekitar mereka.

Ia menilai pemilik kos tidak seharusnya menerima penyewa begitu saja tanpa melakukan pemeriksaan identitas maupun status hubungan para penghuni yang tinggal bersama.

"Kepada seluruh warga Jawa Barat, khususnya pemilik kos, setiap tamu atau penghuni yang datang sebaiknya diperiksa identitasnya. Jika datang berpasangan, lihat KTP-nya, cek alamatnya, dan apabila mengaku sebagai suami istri sebaiknya dapat menunjukkan surat nikah," ujar KDM, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan karena masih ditemukan tempat kos yang menerima penghuni tanpa verifikasi identitas maupun dokumen pendukung lainnya.

KDM juga meminta agar data penghuni kos dan kontrakan secara rutin dilaporkan kepada pengurus RT dan RW setempat. Pendataan tersebut dinilai penting untuk mempermudah pengawasan lingkungan sekaligus mencegah potensi tindak pelanggaran hukum.

"Nama-nama penghuni sebaiknya didaftarkan kepada RT dan RW agar keberadaan mereka diketahui lingkungan. Ini penting untuk mengantisipasi apabila di kemudian hari terjadi persoalan hukum atau gangguan keamanan," katanya.

Selain peran pemilik kos, KDM menekankan pentingnya keterlibatan aparat kewilayahan dalam melakukan pengawasan. Ia meminta kepala desa, lurah, ketua RT, dan RW lebih aktif memantau rumah kos maupun tempat tinggal sementara yang berada di wilayah masing-masing.

Menurutnya, pengawasan lingkungan yang baik dapat menjadi langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di Jawa Barat. KDM berharap terungkapnya kasus penyekapan di Cileunyi menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta bersama-sama menjaga keamanan keluarga dan warga di lingkungannya.

"Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih peduli dan saling menjaga. Dengan begitu, kejadian serupa tidak terulang kembali," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan properti di Jawa Timur, Lumbung Coin Eco-resort mengincar pengembangan kawasan rumah kos alias rukos.

Direktur Utama Lumbung Coin Eco-resort, Rosantika mengatakan rukos dengan konsep living dan learning yakni sebagai ekosistem yang mengintegrasikan hunian komunal dengan pusat pelatihan berbasis industri, khususnya di bidang digital.

Pihaknya telah bekerja sama dengan Indonesia Construction Architecture Network (ICAN) yang akan menggabungkan hunian dengan fasilitas pembelajaran bagi penghuninya.

"Konsepnya pengembangan kawasan rumah kos atau rukos yang memadukan konsep hunian atau living dengan pembelajaran atau learning bagi penghuninya," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Dengan demikian, ke depan, akan dibangun program bootcamp untuk mencetak talenta digital yang siap bersaing, baik di tingkat lokal maupun global.

Chairman ICAN, Dian Putra, menilai keberadaan fasilitas pelatihan di dalam lingkungan hunian dapat memberikan nilai tambah bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Selain tempat tinggal, penghuni diharapkan memiliki akses untuk mengembangkan keterampilan dan ide bisnis.

“Konsep ini tidak hanya mendukung kegiatan akademik, tetapi juga mendorong lahirnya peluang usaha baru,” ujarnya.

Secara fisik, kawasan ini direncanakan terdiri atas 67 unit rumah dengan masing-masing 12 kamar. Fasilitas penunjang seperti area kerja bersama (co-working space), amfiteater, area olahraga, hingga ruang terbuka hijau juga disiapkan untuk mendukung aktivitas penghuni.

Selain itu, konsep ramah lingkungan turut diusung melalui penyediaan kendaraan internal berbasis energi bersih serta pembatasan kendaraan berbahan bakar fosil di dalam kawasan.

Sementara itu, Chairman VOCASIA, Farid Subkhan, menyatakan bahwa program pelatihan yang disiapkan berfokus pada praktik langsung agar peserta dapat memahami proses bisnis digital secara aplikatif.

Materi pelatihan mencakup strategi pemasaran, pengelolaan keuangan, analisis pasar, hingga optimalisasi platform digital. Program ini dirancang dalam beberapa durasi, mulai dari satu minggu hingga enam bulan, tergantung kebutuhan peserta.

“Pendekatannya tidak hanya teori, tetapi juga praktik bisnis agar peserta memiliki pengalaman langsung,” kata Farid.

Ia menambahkan, pengembangan keterampilan digital dinilai penting untuk membuka peluang kerja baru, terutama di tengah peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi.

Dengan dukungan pelatihan yang relevan, diharapkan peserta dapat membangun usaha mandiri maupun berkontribusi dalam ekosistem ekonomi digital.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempertegas komitmennya untuk terus memperketat pengawasan di kawasan eks lokalisasi Gang Dolly dan Moroseneng guna mengantisipasi praktik prostitusi terselubung.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa penindakan praktik asusila yang baru-baru ini terjadi bukan berada pada area inti eks lokalisasi Dolly, melainkan di rumah kos yang terletak di sekitar kawasan tersebut.

"Gang Dolly-nya clear, aman karena di sana sudah ada tempat-tempat usaha yang berjalan, seperti sentra sepatu. Ini [penindakan praktik asusila] adanya di kos-kosan," tegas Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Senin (24/11/2025).

Dirinya juga mengungkapkan bahwa terduga pelaku prostitusi yang terjaring razia sebagian besar bukan merupakan warga Surabaya. Mereka yang terbukti terlibat dan tidak mengantongi KTP Surabaya akan segera dipulangkan usai menjalani pembinaan di shelter milik Pemkot.

"Apabila terbukti sebagai warga Surabaya akan dilakukan pembinaan supaya tidak melalukannya kembali, tapi kalau bukan orang Surabaya maka akan kami koordinasikan dengan daerah asal,” tegasnya.

Guna mengantisipasi aktivitas berbau negatif, Eri menyatakan pihaknya DPRD Kota Surabaya tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Rumah Kos dan Kos-kosan.

Aturan baru tersebut, sebut Eri, nantinya akan berisi larangan untuk menyewakan kamar kos campur antara penghuni laki-laki dan perempuan di wilayah pemukiman agar moral dan ketertiban lingkungan tetap terjaga.

"Kalau di permukiman, kos-kosannya tidak boleh bercampur. Kalau campur, itu nanti bisa ditiru anak-anak kecil. Ini yang tidak boleh. Jadi, kos laki-laki harus laki-laki semua, perempuan harus perempuan, kalau rumah tangga harus beda lagi areanya,” jelasnya.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini juga menekankan pentingnya partisipasi dari segenap warga untuk menjaga lingkungannya masing-masing. Pemilik rumah kos diimbaunya untuk tidak menyewakan kamar kepada orang yang dicurigai dan segera melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwajib.

“Jadi, kami meminta warga juga aktif menjaga kampungnya dan melaporkan pada petugas apabila ada gelagat mencurigakan [praktik prostitusi terselubung],” ucapnya.

Selain melakukan pengawasan, Pemkot Surabaya saat ini juga tengah melakukan kajian dan evaluasi agar sentra UMKM dan wisata edukasi di eks lokalisasi Dolly dapat hidup kembali, sehingga warga sekitar dapat mendapat ruang untuk dapat melakoni kegiatan yang positif serta produktif.

“Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag), saya perintahkan untuk mengevaluasi semua Sentra Wisata Kuliner (SWK) dan UMKM. Jika tempatnya sepi, maka jenis dagangan [komoditas] harus diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar,” pungkas Eri.