IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan perkembangan pembangunan rumah susun bersubsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang sudah sesuai lini waktu proyek.

Jika tidak ada halangan teknis dan pendanaan, sebagian unit rusun tersebut bisa mulai akad pada 2026 ini.

"Ya sudah cukup banyak progresnya, karena kami berencana di tahun ini sudah dimulai ada akad. Akad itu artinya rakyat sudah bisa memesan, sudah bisa mulai membeli rumah susun subsidi yang ada di Meikarta," kata Ara dalam jumpa pers di kantor pusat Bank Syariah Indonesia (BSI) Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Adapun progres proyek rusun ini sudah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara mengetahui bahwa akan berdiri rusun berkapasitas 141 ribu unit di atas tanah 30 ribu hektare, hasil hibah dari Lippo Group.

"Harapannya nanti banyak sekali masyarakat yang mungkin bisa berbahagia memanfaatkan rumah susun subsidi di sana. Apalagi itu kawasan industri, dan pasti banyak sekali buruhnya," kata dia.

Kementerian PKP memulai tahapan land clearing pembangunan rusun subsidi untuk rakyat di kawasan Meikarta pada akhir Januari 2026. Proyek ini digadang-gadang solusi atas keterbatasan lahan hunian di kawasan industri dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.

Adapun lokasi pertama dibangun di atas lahan seluas 10 hektare, yang akan didirikan 18 tower setinggi 32 lantai. Setiap tower direncanakan memiliki sekitar 2.300 unit, sehingga pada tahap awal akan tersedia sekitar 47.000 unit, dan secara keseluruhan ditargetkan mencapai 141.000 unit rusun subsidi.

Pembangunan rusun subsidi Meikarta akan dilakukan dalam sejumlah tahapan, dimulai dengan land clearing, dilanjutkan pemasangan tiang pancang pada 8 Maret 2026, pembangunan struktur ke atas pada 17 Agustus 2026, hingga serah terima kunci yang dilakukan setelahnya secara keseluruhan dalam dua tahun mendatang atau 2028.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengarahkan pembangunan perumahan vertikal atau rumah susun bersubsidi sebagai solusi menjaga keberlanjutan lahan pertanian di tengah keterbatasan ruang kawasan perkotaan, khususnya di Pulau Lombok.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan pembangunan rumah tapak di kawasan perkotaan semakin sulit dilakukan karena sebagian besar wilayah telah masuk dalam kawasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang harus dilindungi.

Menurutnya, pembangunan perumahan ke depan tidak bisa lagi mengorbankan lahan produktif pertanian yang menjadi penopang ketahanan pangan daerah.

"Pulau Lombok ini kecil. Karena itu, NTB harus mulai menjadi model pembangunan rumah susun bersubsidi agar lahan pertanian tetap terjaga," kata Lalu Muhamad Iqbal, Rabu (20/5/2026).

Ia menjelaskan, setiap pembangunan kawasan perumahan baru otomatis mengurangi luasan KP2B di suatu daerah. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi kawasan perkotaan seperti Kota Mataram dan Kota Bima yang memiliki keterbatasan ruang pengembangan.

"Nah setiap lahan yang dipakai untuk perumahan otomatis mengurangi kawasan KP2B. Sementara kota-kota seperti Mataram dan Kota Bima cukup sulit memenuhi target luasan KP2B," kata Iqbal.

Selain mengarahkan pembangunan hunian vertikal, Pemprov NTB juga mulai mempercepat sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kabupaten/kota.

Menurut gubernur, langkah tersebut penting karena sebagian besar RTRW daerah masih belum selesai sehingga pengembangan kawasan perumahan kerap terkendala kepastian tata ruang.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov NTB menyiapkan skema subsidi silang kawasan KP2B antarwilayah. Kekurangan luasan KP2B di wilayah perkotaan nantinya dapat ditopang daerah lain yang masih memiliki potensi pengembangan lahan pertanian, seperti Kabupaten Sumbawa.

"Kalau di tingkat provinsi kita bisa melakukan subsidi silang kawasan. Daerah yang kekurangan KP2B bisa ditopang wilayah lain yang masih memiliki potensi lahan pertanian," jelasnya.

Pemerintah Provinsi NTB bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga telah bersepakat mempercepat penyelesaian RTRW dan RDTR di daerah agar pengembangan kawasan perumahan memiliki kepastian hukum dan arah pembangunan yang jelas.

"Anggarannya sudah disiapkan tahun ini untuk membantu percepatan penyusunan RDTR. Kami ingin kabupaten/kota segera menyelesaikan tata ruangnya sehingga arah pengembangan perumahan menjadi lebih jelas," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni, termasuk melalui pembangunan rumah bersubsidi.

Ia mengapresiasi langkah Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota yang dinilai mendukung percepatan pembangunan perumahan melalui kemudahan perizinan bagi pengembang.

Menurut Maruarar, pembangunan perumahan ke depan harus tetap memperhatikan tata ruang dan keberlanjutan lingkungan agar kebutuhan hunian masyarakat dapat berjalan seimbang dengan perlindungan kawasan produktif.

IDXChannel - Pembangunan rumah susun bersubsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), selain membantu menekan backlog perumahan di kawasan industri, juga dapat mengakselerasi mesin pertumbuhan ekonomi.

Pakar kebijakan publik dan ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan proyek konstruksi berskala besar memberi dorongan permintaan jangka pendek melalui penyerapan tenaga kerja dan rantai pasok material.

"Ekonomi lokal di sekitar hunian juga bergerak, usaha kecil, jasa, dan layanan harian tumbuh karena ada kepastian populasi tinggal," ujarnya saat dihubungi IDXChannel, Sabtu (31/1/2026).

Adapun estimasi pembiayaan proyek rusun bersubsidi Meikarta tembus Rp39 triliun. Sejauh ini pengembang besar seperti Lippo Group yang terdepan berinvestasi.

Achmad mewanti-wanti tata kelola pendanaan dan pembiayaan mesti ketat dan transparan. Sehingga, dampak ekonominya bisa dirasakan secara holistik.

"Jika kualitas desain, utilitas, dan pengelolaan pasca huni buruk, maka rusun bisa berubah menjadi kantong masalah baru yang biayanya lebih mahal di masa depan, baik sosial maupun fiskal," kata dia.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memulai tahapan land clearing pembangunan rusun subsidi untuk rakyat di kawasan Meikarta pada akhir Januari ini. Proyek ini digadang-gadang solusi atas keterbatasan lahan hunian di kawasan industri dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.

Di kawasan ini disiapkan tiga lahan seluas total 30 hektare, dengan lokasi pertama seluas 10 hektare yang akan dibangun 18 tower setinggi 32 lantai. Setiap tower direncanakan memiliki sekitar 2.300 unit, sehingga pada tahap awal akan tersedia sekitar 47.000 unit, dan secara keseluruhan ditargetkan mencapai 141.000 unit rusun subsidi.

Pembangunan rusun subsidi Meikarta akan dilakukan dalam empat tahapan, dimulai dengan land clearing, dilanjutkan pemasangan tiang pancang pada 8 Maret 2026, pembangunan struktur ke atas pada 17 Agustus 2026, hingga serah terima kunci yang ditargetkan pada 8 Agustus 2028.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada perkara hukum di kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat. Sebab kawasan ini akan dibangun rumah susun bersubsidi.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat konferensi pers bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

Budi menjelaskan bahwa kawasan di Meikarta dapat digunakan sebagai rumah susun bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Artinya dalam kaitan dalam penindakan yang KPK lakukan Bahwa status dari Meikarta adalah clear and clean Sehingga tentu KPK juga mendukung penuh upaya-upaya pemerintah melalui Kementerian PKP untuk mengoptimalisasikan aset-aset,'" kata Budi.

Budi menyampaikan pihaknya mendukung upaya pembangunan rumah susun melalui monitoring dan pencegahan korupsi.

"Pencegahan dan monitoring maupun dalam basis pendekatan wilayah," jelas Budi.

Dalam kesempatan itu, Maruarar mengatakan pembangunan rumah susun itu untuk menjalankan program 3 juta rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah

Menurutnya ada lebih dari 20 juta penduduk Indonesia yang memiliki rumah tidak layak huni. Targetnya di 2026 akan disediakan 400 ribu rumah.

"Tahun ini, 2026 menjadi 400 ribu rumah kenaikannya 800 persen. Ini untuk menjawab betul-betul negara hadir," katanya.

Dia menjelaskan pihaknya akan bekerja sama dengan KPK untuk mencegah tindak pidana korupsi selama proses pembangunan rumah susun bersubsidi.