Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kedatangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu malam (28/1/2026), beberapa menit menjelang dini hari. Pertemuan tersebut membahas perkembangan terkini pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh.

Informasi tersebut disampaikan Seskab Teddy melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Kamis (29/1/2026).

Dalam pertemuan itu, dibahas kemajuan konkret pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana. Hingga saat ini, jumlah rumah hunian yang telah rampung di Aceh mendekati 4.000 unit, di luar program perbaikan rumah bagi warga yang memilih tetap menempati hunian lamanya.

“Dibahas perkembangan konkret pemulihan pascabencana di Aceh, termasuk pembangunan rumah hunian yang sudah jadi mendekati 4.000 unit, serta perbaikan rumah warga yang masih ingin tetap ditinggali,” ujar Teddy.

Selain sektor perumahan, pembahasan juga mencakup peruntukan pencairan anggaran daerah yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto, serta progres rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur umum yang secara bertahap mulai pulih.

“Selanjutnya dibahas pula peruntukan pencairan anggaran daerah yang telah disetujui Bapak Presiden, serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur umum yang terus berjalan dan berangsur pulih,” kata Teddy.

Teddy menegaskan pemerintah pusat terus memantau pelaksanaan pemulihan pascabencana di Aceh agar berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) bakal menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait rumah terdampak bencana banjir dan longsor untuk mempercepat penyaluran bantuan ke masyarakat terdampak.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam Rakor Pendataan Pascabencana dengan Kemendagri yang digelar secara virtual, Selasa (6/1/2026).

"Kami akan menerbitkan SK Gubernur hari ini untuk mempercepat penyaluran bantuan ke masyarakat, sisanya akan disempurnakan. Karena menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) data boleh diperbaiki ke depannya,” ucap Bobby.

Bobby mengatakan penerbitan SK tentang rumah terdampak bencana merupakan upaya untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Sumut.

Masyarakat yang ingin kembali ke rumah dan membersihkan tempat tinggal mereka membutuhkan bantuan. Bobby menyebut bantuan itu yang tengah dipersiapkan oleh Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dengan begitu, jumlah masyarakat yang tinggal di pengungsian akan berkurang, terutama bagi mereka dengan kondisi rumah rusak ringan dan sedang.

Dilansir dari akun resmi Kemensos RI, Pemerintah menyiapkan bantuan pascabencana sebesar Rp3 juta/keluarga untuk kebutuhan perabotan dan peralatan rumah tangga.

Selain itu, ada dukungan Jaminan Hidup Sementara sebesar Rp15.000 per orang per hari selama 90 hari atau setara Rp450.000 per bulan selama 3 bulan. Serta, bantuan modal Rp5 juta/keluarga untuk rintisan usaha.

Disiapkan pula santunan bagi korban luka berat sebesar Rp5 juta per orang dan korban meninggal dunia Rp15 juta per orang.

Seluruh penyaluran bantuan dilakukan bertahap sesuai asesmen pemerintah daerah dan BNPB. Hal ini ditekankan Mensos Saifullah Yusuf dalam rapat tersebut.

Saifullah mengatakan Pemerintah melalui BNPB akan menyalurkan bantuan sesuai dengan data by name by address yang diberikan daerah.

"Jadi, daerah yang meng-asesmen masyarakat yang terdampak. Semakin cepat datanya terkumpul semakin cepat penyalurannya," kata Mensos Saifullah Yusuf.

Sementara bantuan untuk perbaikan hunian, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan stimulan diberikan sesuai tingkat kerusakan rumah.

Mengacu BNPB, rumah terdampak bencana yang mengalami rusak ringan diberikan bantuan sebesar Rp15 juta; rusak sedang Rp30 juta; dan rusak berat Rp60 juta.

Mendagri Tito menegaskan agar pendataan dan penetapan SK bagi provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor segera dilakukan sehingga warga yang rumahnya rusak ringan dan sedang bisa pulang untuk beraktivitas.

"Semua ini kuncinya kecepatan data, kalau cepat masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang cepat mendapat bantuan, mereka bisa pulang, membersihkan rumah, mulai aktivitas," ucap Tito.

Adapun hingga saat ini, Gubernur Sumut melaporkan baru 15 daerah yang telah menerbitkan SK Rumah Terdampak Bencana di Sumut.

Dua daerah lain masih dalam proses yaitu Kota Tebing Tinggi dan Kota Medan. Sedangkan 2 daerah lain yakni Kabupaten Asahan dan Batubara dikabarkan tidak mengajukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkap Yayasan Buddha Tzu Chi yang terafiliasi dengan konglomerat Sugianto Kusuma atau Aguan, bakal membangun sebanyak 2.500 unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra.

Ara menjelaskan, nantinya hunian tetap yang akan dibangun oleh Aguan tersebut akan tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

"Waktu di Hambalang hari Minggu, saya melaporkan 2.000 unit rumah akan dibangun dari swasta, dari Yayasan Buddha Tzu Chi Pak Aguan. Malamnya ada tambahan 500 unit dari Pak Aguan, jadi 2.500 unit ya dari Pak Aguan," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Selasa (16/12/2025) malam.

Mendukung langkah tersebut, Ara juga mengaku akan mengalokasikan dana pribadinya untuk mendukung pembangunan 103 unit hunian tetap. Sehingga, total rumah yang bakal dibangun untuk masyarakat terdampak bencana Sumatra mencapai 2.603 unit.

Dalam paparannya, sebanyak 1.000 unit rumah akan dibangun di Provinsi Aceh, 1.003 unit dibangun di Provinsi Sumatra Utara, dan sisanya sebanyak 600 unit dibangun di Provinsi Sumatra Barat.

"Presiden meminta kita bekerja cepat, dan ini non-APBN. Kalau ada masalah aturan-aturan, jangan sampai menghalangi negara yang hendak membantu rakyat," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian PKP mengungkap terdapat 139.485 unit rumah masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat. Di mana ratusan ribu rumah rusak tersebut tergolong ke dalam empat kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga hanyut.

"Jadi total yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut adalah 139.485 unit. Data per hari Minggu, 14 Desember 2025, jam 5.00 sore," kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dalam perinciannya, wilayah Aceh menjadi yang paling besar mengalami kerusakan. Berdasarkan catatannya, terdapat 38.553 unit rumah rusak ringan, 22.204 unit rusak sedang, 35.517 unit rusak berat, dan 4.295 unit rumah hanyut.

Dengan demikian, total rumah masyarakat wilayah Aceh yang terdampak bencana banjir hingga longsor menembus 100.569 unit rumah.

Kemudian, terdapat 29.766 unit rumah terdampak bencana di Sumatra Utara. Perinciannya: 19.936 unit rusak ringan, 4.304 unit rusak sedang, 4.351 unit rusak berat, dan 1.135 unit hanyut.

Terakhir, total rumah terdampak di wilayah Sumatra Barat mencapai 9.150 unit. Di antaranya 5.634 unit rusak ringan, 1.174 unit rusak sedang, 1.577 unit rusak berat, dan 765 unit dinyatakan hanyut.