Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa masih bisa membawa nilai tukar rupiah kembali ke rata-rata sepanjang tahun Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS) atau kisaran Rp16.200 sampai Rp16.800 per dolar Amerika Serikat (AS). Bank sentral memprakirakan rupiah akan mulai menguat pada sekitar Juli-Agustus 2026.

Pada rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (18/5/2026), Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa rupiah yang saat ini di level melampaui Rp17.600 masih di bawah nilai fundamentalnya (undervalue) yaitu Rp16.500 sebagaimana asumsi makro APBN. Pada UU APBN, rupiah ditargetkan pada level Rp16.500 atau bergerak di kisaran Rp16.200 sampai Rp16.800 per dolar AS.

Nilai fundamental rupiah tersebut ditentukan sejalan dengan berapa tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia saja tumbuh 5,61% (yoy) pada kuartal I/2026.

"Karena sesuai makronya rata-rata Rp16.500, batasannya Rp16.800, kami bisa bawa ke sana. Seasonality-nya April, Mei, Juni karena [dolar] demand-nya lagi tinggi. Seperti itu, dan nanti Juli, Agustus akan menguat, sehingga secara keseluruhan kami masih ke sana," terangnya di hadapan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Menurut Perry, kendati rupiah sudah berada di level Rp17.600 hari ini, rata-rata secara tahun berjalan atau year to date (YtD) masih sebesar Rp16.900. Dia tidak menampik bahwa nilai rata-rata ini juga masih melampaui kisaran fundamental rupiah seharusnya.

Berdasarkan perhitungan BI, deviasi nilai tukar rupiah saat ini masih 5,4%. Bagi bank sentral, ini adalah level yang masih dianggap stabil.

"Stabilitas bukan level, tetapi adalah bagaimana naik turunnya, yang kami dekati adalah standar deviasi yang rolling selama 20 hari," jelasnya.

Oleh sebab itu, Perry meyakini rupiah masih berpotensi kembali ke level rata-rata potensialnya yaitu dalam rentang Rp16.200 sampai Rp16.800. Dia memperkirakanrupiah akan mulai menguat pada Juli-Agustus, seiring dengan selesainya musim haji, repatriasi dividen korporasi serta pembayaran utang luar negeri.

Perry lalu berkaca pada momen Februari 2025 ketika Presiden AS Donald Trump pertama kali mengumumkan tarif impor resiprokal. Saat itu, rupiah sempat mengalami tekanan lalu berhasil menguat.

Kemudian, pada 2026, serangan AS-Israel ke Iran yang memulai gejolak perang di kawasan negara Teluk kini meningkatkan risiko geopolitik. Oleh karena itu, credit default swap (CDS) atau persepsi investor atas risiko gagal bayar utang suatu negara meningkat.

"Itu risiko. Itu memang globalnya, saya tidak ingin menyalahkan global, ini semua negara menghadapi," ujar Gubernur BI dua periode itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memprediksi nilai tukar rupiah akan mulai menguat pada Juli 2026, setelah selesainya musim haji, repatriasi dividen korporasi serta pembayaran utang luar negeri.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang saat ini memicu depresiasi rupiah ke level melampaui Rp17.600 per dolar AS. Selain faktor eksternal yakni dampak perang, faktor domestik yaitu musiman turut menjadi pendorong pelemahan rupiah.

Secara historis, Perry menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah mengalami tekanan pada periode April, Mei dan Juni karena naiknya kebutuhan dolar di domestik untuk jemaah haji, repatriasi dividen korporasi serta pembayaran utang luar negeri.

"Pengalaman kami kalau April, Mei, Juni memang lagi tinggi. Nanti kalau Juli, Agustus akan menguat, sehingga the whole year kami masih meyakini nilai tukar akan di dalam kisaran [rata-rata] Rp16.200 sampai Rp16.800," terangnya pada rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Di sisi lain, Perry tidak menampik bahwa kini rupiah mengalami deviasi cukup jauh dari asumsi APBN yakni Rp16.500. Namun, dia tetap meyakini nilai tukar rupiah tetap undervalue sebab mengacu pada nilai rata-rata kurs rupiah yang ditetapkan rata-rata Rp16.500, kisaran Rp16.200 sampai Rp16.800.

Saat ini, Perry menyebut rata-rata nilai tukar rupiah secara tahun berjalan atau year-to-date (ytd) adalah Rp16.900. Berbagai upaya dilakukan termasuk tujuh langkah yang sudah dikenalkan BI sebelumnya untuk mengembalikan rupiah di rata-rata kisaran Rp16.200 ke Rp16.800.

"Kami meyakini nanti Juli-Agustus akan menguat sehingga the whole year rata tahunannya masih dalam kisaran kesepakatan nasional yang tadi Rp16.200 sampai Rp16.800," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekanakan komitmen serius Bank Sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, di tengah berbagai tantangan ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global. Ia menegaskan, tujuh langkah strategis yang digalakkan atas instruksi Presiden RI Prabowo Subianto merupakan upaya yang all out alias habis-habisan.

“Ini bukan bisnis as usual. Tujuh langkah itu adalah langkah-langkah yang all out!” ujar Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II Tahun 2026 di Kompleks BI, Jakarta, Kamis (7/6/2026).

Contohnya, ia menyebutkan langkah intervensi, baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestik Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, dilakukan dalam jumlah yang besar. Walhasil, upaya jor-joran tersebut menurunkan angka cadangan devisa (cadev) Indonesia per Maret 2026.

“Cadangan devisa kan turun bulan lalu (Maret 2026) menjadi 148,2 miliar dolar AS, tapi 148,2 miliar itu lebih dari cukup. Kami ukur kebutuhan-kebutuhan untuk intervensi. Ingat! cadangan devisa itu kita kumpulkan pada saat panen inflow besar, makanya kita gunakan pada saat paceklik, pada saat outflow jumlahnya besar,” terangnya.

Intervensinya pun, lanjutnya, tidak hanya di dalam negeri dan tidak hanya tunai. Perry menyebut langkah intervensi tersebut around the world dan around the clock. Di pasar luar negeri/off-shore NDF dilakukan di Hongkong, Singapura, London, dan New York.

“Itu namanya bukan business as usual. Itu all out,” tegasnya.

Kemudian mengenai kebijakan pemanfaatan instrumen SRBI untuk menarik dana asing masuk (capital inflow), Perry menjelaskan, langkah itu sebagai siasat menyeimbangkan kondisi capital outflow yang terjadi pada SBN dan saham.

Menurut catatannya, inflow SRBI secara year to date (ytd) mencapai Rp 78,1 triliun. Sementara itu, saham mencatatkan outflow sebesar Rp 38,6 triliun, dan SBN –meskipun dalam minggu-minggu terakhir sudah inflow- secara ytd tercatat outflow sebesar Rp 11,7 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa nilai tukar rupiah saat ini berada di bawah nilai wajarnya (undervalue) dan diyakini akan kembali stabil serta menguat ke depan.

Hal tersebut disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026).

“Tadi dibahas dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden mengenai nilai tukar. Berkaitan dengan dua hal penting mengenai nilai tukar,” katanya dalam forum itu

Menurut Perry, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang kuat menjadi dasar keyakinan tersebut

Dia menyebut pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang terkendali, pertumbuhan kredit, serta cadangan devisa yang solid menjadi faktor penopang utama.

“Bahwa yang pertama nilai tukar sekarang itu undervalue. Undervalue dan ke depan kita yakini akan stabil dan menguat. Kenapa undervalue? Tadi disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, fundamental kita itu kuat,” ucapnya.

Kendati demikian, tekanan terhadap rupiah dalam jangka pendek masih terjadi akibat faktor eksternal dan musiman. Dari sisi global, kenaikan harga minyak, suku bunga Amerika Serikat, serta penguatan dolar menjadi pemicu utama. Selain itu, arus modal keluar dari negara berkembang turut memberi tekanan.

“Nah, kenapa dalam jangka pendek ini ada tekanan-tekanan nilai tukar? Sebabnya ada dua yaitu ada faktor global dan kemudian pada faktor-faktor musiman,” imbuhnya.

Perry juga menjelaskan bahwa secara musiman, permintaan dolar meningkat pada periode April hingga Juni, seiring kebutuhan pembayaran dividen, utang luar negeri, serta aktivitas terkait ibadah haji.

Untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia telah menyiapkan tujuh langkah strategis yang mendapat dukungan Presiden.

Langkah pertama adalah intervensi pasar valas, baik di dalam negeri maupun luar negeri, termasuk melalui skema Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan Offshore NDF di berbagai pusat keuangan global.

“Kami akan terus melakukan intervensi secara tunai dan Domestic Non-Deliverable Forward di dalam negeri dan juga Non-Deliverable Forward NDF di pasar luar negeri di Hong Kong, di Singapura, di London, di New York, kami terus akan melakukan intervensi untuk menstabilkan rupiah baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu,” tuturnya.

Langkah kedua dilakukan melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik aliran modal masuk, guna mengimbangi tekanan outflow di pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN).

Selain itu, BI juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah, termasuk pembelian SBN di pasar sekunder yang hingga saat ini telah mencapai Rp123,1 triliun.

“BI akan terus membeli SBN dari pasar sekunder. Ini koordinasi sudah awal tahun koordinasikan dan kita lakukan.”

Upaya lainnya mencakup menjaga likuiditas perbankan, yang tercermin dari pertumbuhan uang primer yang mencapai dua digit, serta memperketat aturan pembelian valuta asing di dalam negeri.

“Yang dulunya US$100.000 dolar per orang per bulan kita turunkan US$50.000 dolar per orang per bulan,” katanya

Tak hanya itu, dia pun menekankan bahwa batas tersebut bahkan akan kembali diturunkan menjadi US$25.000 per bulan, dengan syarat adanya underlying transaksi untuk pembelian di atas batas tersebut.

Selain itu, BI juga mendorong diversifikasi penggunaan mata uang melalui penguatan transaksi lokal, termasuk penggunaan yuan dalam perdagangan dengan China, guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Langkah berikutnya adalah memperkuat intervensi di pasar offshore serta memberikan ruang bagi perbankan domestik untuk turut berpartisipasi dalam transaksi NDF di luar negeri.

Terakhir, BI meningkatkan pengawasan terhadap perbankan dan korporasi yang memiliki aktivitas pembelian dolar tinggi, bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Nomor tujuh adalah peningkatan pengawasan kepada bank-bank dan korporasi yang terutama kami lihat bank-bank korporasi yang aktivitas pembelian dolarnya tinggi kami kirim pengawas ke sana, koordinasi dengan Bu Frederica Widyasari dari Ketua OJK untuk memastikan bagaimana stabilitas sistem keuangan terjaga,” tandas Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) habis-habisan menggunakan bauran kebijakan moneternya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang dianggap di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Otoritas moneter melakukan sederet intervensi hingga memanfaatkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna memastikan kembali masuknya aliran modal asing.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pihaknya memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Intensitas intervensi bank sentral ditingkatkan di pasar non-delivery forward (NDF), spot maupun domestic NDF atau DNDF.

Di sisi lain, BI turut menaikkan suku bunga instrumen moneter, yakni SRBI, guna menarik aliran masuk investasi portofolio asing. Di tengah berbagai upaya itu, Perry tetap menegaskan bahwa nilai tukar rupiah saat ini di bawah nilai fundamentalnya, alias undervalued.

"Kami tegaskan bahwa nilai tukar rupiah sekarang ini telah undervalued dibandingkan dengan fundamental," jelasnya pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI April 2026, Rabu (22/4/2026).

Kendati demikian, Perry memprakirakan nilai tukar rupiah ke depannya akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh fundamental ekonomi. Apalagi, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini masih tumbuh di kisaran 4,9% sampai dengan 5,7% di tengah perlambatan ekonomi global.

Perry menyebut sinyal perbaikan kurs rupiah sudah mulai terlihat. Menurutnya, berkat upaya stabilisasi BI, nilai tukar relatif stabil di Rp17.140 per dolar AS meskipun depresiasinya sudah sebesar 0,87% per April 2021 dibandingkan dengan akhir Maret 2026.

Mengenai upaya stabilisasi, upaya intervensi di pasar bukan satu-satunya upaya yang dilakukan oleh otoritas moneter. Sejak April 2026, BI telah memperketat persyaratan transaksi valuta asing (valas) melalui, di antaranya, penyesuaian ambang batas (threshold) tunai beli valas terhadap rupiah.

Selain itu, BI turut meningkatkan threshold jual DNDF atau forward serta beli dan jual swap.

Di sisi lain, guna menarik kembali aliran modal asing, BI juga menaikkan suku bunga SRBI sebagai instrumen moneter promarket. Dengan itu, posisi instrumen moneter per 21 April 2026 tercatat mencapai Rp885,41 triliun.

Porsi kepemilikan investor asing di SRBI mencapai Rp165,98 triliun atau 18,75% dari total outstanding. Perry menyebut langkah ini mendukung upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, posisi instrumen SRBI memang naik dari posisi per 13 Maret 2026 yaitu Rp831,55 triliun.

Dengan kenaikan posisi SRBI, aliran modal asing masuk kembali ke pasar keuangan Indonesia. Perry mencatat data hingga 20 April 2026 menunjukkan bahwa net inflow modal portofolio asing kembali masuk US$1,9 miliar. Masuknya investor asing ke SRBI turut memicu kembalinya kepemilikan nonresiden ke pasar SBN pemerintah juga.

"Aliran modal kembali mencatat net inflow US$1,9 miliar terutama ditopang oleh aliran masuk modal asing ke SRBI dan SBN didorong oleh peningkatan imbal hasil di kedua instrumen tersebut," jelasnya.

Kendati demikian, BI menyatakan tetap memastikan kecukupan likuiditas di pasar keuangan. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan pembelian SBN pemerintah yang jumlahnya mencapai Rp111,54 triliun per 21 April 2026.

"Termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp56,53 triliun. Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar yang terukur dan transparan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) habis-habisan menggunakan bauran kebijakan moneternya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang dianggap di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Otoritas moneter melakukan sederet intervensi hingga memanfaatkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna memastikan kembali masuknya aliran modal asing.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pihaknya memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Intensitas intervensi bank sentral ditingkatkan di pasar non-delivery forward (NDF), spot maupun domestic NDF atau DNDF.

Di sisi lain, BI turut menaikkan suku bunga instrumen moneter, yakni SRBI, guna menarik aliran masuk investasi portofolio asing. Di tengah berbagai upaya itu, Perry tetap menegaskan bahwa nilai tukar rupiah saat ini di bawah nilai fundamentalnya, alias undervalued.

"Kami tegaskan bahwa nilai tukar rupiah sekarang ini telah undervalued dibandingkan dengan fundamental," jelasnya pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI April 2026, Rabu (22/4/2026).

Kendati demikian, Perry memprakirakan nilai tukar rupiah ke depannya akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh fundamental ekonomi. Apalagi, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini masih tumbuh di kisaran 4,9% sampai dengan 5,7% di tengah perlambatan ekonomi global.

Perry menyebut sinyal perbaikan kurs rupiah sudah mulai terlihat. Menurutnya, berkat upaya stabilisasi BI, nilai tukar relatif stabil di Rp17.140 per dolar AS meskipun depresiasinya sudah sebesar 0,87% per April 2021 dibandingkan dengan akhir Maret 2026.

Mengenai upaya stabilisasi, upaya intervensi di pasar bukan satu-satunya upaya yang dilakukan oleh otoritas moneter. Sejak April 2026, BI telah memperketat persyaratan transaksi valuta asing (valas) melalui, di antaranya, penyesuaian ambang batas (threshold) tunai beli valas terhadap rupiah.

Selain itu, BI turut meningkatkan threshold jual DNDF atau forward serta beli dan jual swap.

Di sisi lain, guna menarik kembali aliran modal asing, BI juga menaikkan suku bunga SRBI sebagai instrumen moneter promarket. Dengan itu, posisi instrumen moneter per 21 April 2026 tercatat mencapai Rp885,41 triliun.

Porsi kepemilikan investor asing di SRBI mencapai Rp165,98 triliun atau 18,75% dari total outstanding. Perry menyebut langkah ini mendukung upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, posisi instrumen SRBI memang naik dari posisi per 13 Maret 2026 yaitu Rp831,55 triliun.

Dengan kenaikan posisi SRBI, aliran modal asing masuk kembali ke pasar keuangan Indonesia. Perry mencatat data hingga 20 April 2026 menunjukkan bahwa net inflow modal portofolio asing kembali masuk US$1,9 miliar. Masuknya investor asing ke SRBI turut memicu kembalinya kepemilikan nonresiden ke pasar SBN pemerintah juga.

"Aliran modal kembali mencatat net inflow US$1,9 miliar terutama ditopang oleh aliran masuk modal asing ke SRBI dan SBN didorong oleh peningkatan imbal hasil di kedua instrumen tersebut," jelasnya.

Kendati demikian, BI menyatakan tetap memastikan kecukupan likuiditas di pasar keuangan. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan pembelian SBN pemerintah yang jumlahnya mencapai Rp111,54 triliun per 21 April 2026.

"Termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp56,53 triliun. Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar yang terukur dan transparan," tuturnya.