REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para ekonom mengkritisi pergerakan nilai tukar rupiah yang terus mengalami koreksi meski langkah intervensi bank sentral terus digulirkan. Fenomena tren pelemahan rupiah dinilai menjadi sinyal tekanan mendalam bagi Indonesia dan mengingatkan pada kasus “Baht 1997”.

Ekonom Yanuar Rizky mengungkapkan kondisi terseok-seoknya pasar obligasi Indonesia di tengah mata uang Garuda yang terus melemah. Menurut dia, kondisi tersebut tidak terlihat di permukaan sehingga pemerintah kerap mengklaim rupiah tetap stabil.

“Tabungan valas (valuta asing) di bank sudah ‘perang bunga’ karena bank mencegah crowding out nasabah. Sejak Februari ada kenaikan bunga valas, terutama dana-dana besar nasabah prioritas,” ujar Yanuar dalam keterangannya saat dikonfirmasi Republika, Jumat (29/5/2026).

Ia menyebut, Bank Indonesia (BI) kemudian membuat kebijakan threshold pembelian dolar dari 100 ribu dolar AS per orang per bulan menjadi 50 ribu dolar AS per orang per bulan mulai April 2026, dan akan turun lagi menjadi 25 ribu dolar AS per orang per bulan mulai Juni 2026.

“Bank juga banyak menawarkan SBN valas (Indon). Ini sebenarnya tidak tampak di permukaan, tekanan rupiah. Jadi, di permukaan yield SBN (Surat Berharga Negara) stabil, BI Rate akomodatif, tetapi realita rupiah tertekan secara persepsi di dalam negeri sendiri sejak Januari,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yanuar menerangkan sinyal residen atau penduduk yang mentransfer dana ke luar negeri di neraca pembayaran mengalami kenaikan. Menurut data yang dihimpun Bright Institute, modal asing yang masuk ke Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 4,2 juta dolar AS, sedangkan modal keluar oleh penduduk Indonesia (capital outflow) mencapai 9,14 juta dolar AS. Artinya, terdapat arus modal keluar sekitar 4,93 juta dolar AS.

“Jadi, ini sinyal seperti tekanan baht 1997 menarik DHE (Devisa Hasil Ekspor) pada saat kepercayaan terhadap baht sudah outflow. Ini menarik diamati, apakah akan menjadi shock therapy atau malah menjadi guncangan sendiri,” tuturnya.

Sekilas sebagai gambaran, kasus “Baht 1997” merupakan krisis nilai tukar mata uang baht di Thailand yang menjadi awal krisis keuangan Asia 1997 (1997 Asian Financial Crisis). Sebelum terjadi krisis, ekonomi Thailand terlihat sangat kuat. Pada awal 1990-an, Thailand mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, banyak investor masuk dan menanamkan modal.

Pemerintah Thailand saat itu mempertahankan nilai tukar baht terhadap dolar AS dalam kisaran relatif tetap sehingga investor merasa aman meminjam dolar AS. Bank dan perusahaan Thailand kemudian banyak berutang dalam dolar AS, sektor properti dan saham mengalami booming, sementara defisit transaksi berjalan melebar akibat impor dan investasi yang besar. Di permukaan, semuanya tampak baik-baik saja.

Masalah mulai muncul pada medio 1996-1997. Ekspor Thailand melambat, sektor properti melesu, utang luar negeri swasta sangat besar, dan banyak proyek tidak menghasilkan keuntungan setimpal. Investor kemudian mulai mempertanyakan kemampuan Thailand mempertahankan nilai tukar baht.

Saat kepercayaan terhadap baht mulai goyah, para spekulan menjauhi baht dan membeli dolar AS. Bank Sentral Thailand berusaha mempertahankan kurs dengan menjual cadangan devisa dan membeli baht. Namun, pasar jauh lebih besar dibanding kemampuan bank sentral sehingga cadangan devisa terkuras. Akhirnya, pada Juni 1997, Thailand menyerah dan membiarkan baht anjlok.

Sebelum krisis terjadi, posisi 1 baht sekitar 25 per dolar AS. Setelah krisis, nilainya mencapai 50 baht per dolar AS atau melemah hampir separuh. Kejatuhan baht menjadi berbahaya karena banyak perusahaan Thailand memiliki utang dalam dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meyakini kepercayaan investor terhadap instrumen Surat Berharga Negara (SBN) tetap solid di tengah eskalasi geopolitik global. Bank Indonesia (BI) turut bantu menjaga imbal hasil obligasi pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa kuatnya kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, tercermin dari pergerakan imbal hasil (yield) SBN yang tidak mengalami lonjakan ekstrem.

Meskipun pasar sempat diguncang oleh gejolak geopolitik di Timur Tengah pasca-serangan rudal yang melibatkan Israel-Amerika Serikat dan Iran pada akhir Februari 2026, pemerintah menilai dampak rembesannya ke pasar obligasi domestik masih dalam batas wajar.

"Pembiayaan fiskal kita masih sangat dipercaya oleh investor, baik domestik maupun asing. Kelihatan dari yield-nya [imbal hasilnya]. Kalau investor tidak percaya pada yield kita, pada fiskal kita, maka yield-nya akan melonjak," jelas Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,01% pada akhir 2025. Terkini, berdasarkan hasil lelang terakhir per 12 Mei 2026, yield rata-rata tertimbang SBN 10 tahun yang dimenangkan berada di posisi 6,73% atau naik 0,72 poin persentase.

"Sekarang ini di sekitar 6,5% hingga 6,7%, tidak jauh beda dengan sebelum terjadinya [gejolak geopolitik]. Ya, ada peningkatan, tapi tidak signifikan. Jadi krisis yang bersumber dari fiskal tidak ada tanda-tandanya," kata Juda.

Dalam agenda yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa ketidakpastian global telah mendorong kenaikan yield obligasi AS (US Treasury), hingga penguatan indeks dolar AS (DXY). Perkembangan tersebut mendorong arus modal keluar dari pasar keuangan negara berkembang seperti Indonesia.

Oleh sebab itu, Destry mengungkapkan bahwa bank sentral turut melakukan intervensi di pasar utang negara agar menjaga stabil yield-nya sehingga mencegah arus modal keluar lenih lanjut.

"Kita juga sudah melakukan pembelian SBN juga, dalam mereka mendorong likuditas dan juga menjaga yield pembelian supaya tidak terlalu meningkat tajam," katanya.

Adapun, dari awal tahun hingga 19 Mei 2026, bank sentral telah menyerap SBN sebesar Rp140,57 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp73,28 triliun di antara dilakukan lewat pembelian di pasar sekunder.

Lebih lanjut, demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, BI juga melakukan intervensi di pasar spot, non-deliverable forward (NDF), hingga Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Dari sisi pasokan valuta asing, otoritas moneter memperketat pengawasan untuk memastikan setiap permintaan dolar AS memiliki underlying transaksi yang riil, seperti kebutuhan impor atau kewajiban pembayaran utang.

Langkah pamungkas adalah pengetatan moneter melalui jalur suku bunga. Seperti diketahui, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi Mei 2026, bank sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) ke level 5,25%.

"Kita harus membuat instrumen rupiah kita itu menjadi menarik lagi, sehingga itu bisa mendorong inflow [aliran modal] kembali masuk, paling tidak ke pasar keuangan kita dulu," jelas Destry.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertama kali dalam dua tahun terakhir, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan alias BI Rate. Tak tanggung-tanggung, bank sentral langsung menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25% dalam rapat dewan gubernur (RDG) edisi Mei 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan keputusan tersebut tak terlepas dari gejolak ketidakpastian global. Dia menjelaskan, eskalasi perang di Timur Tengah yang menyebabkan naiknya harga minyak dunia, tren suku bunga tinggi di Amerika Serikat (AS), dan mengerek imbal hasil US Treasury.

Akibatnya, dolar AS semakin perkasa. Sebaliknya, terjadi arus modal keluar asing dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang melemahkan rupiah.

Sementara dari sisi domestik, sambungnya, kuartal kedua (April-Juni) secara historis merupakan periode dengan permintaan valuta asing (valas) tertinggi untuk keperluan ibadah haji, umrah, pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri, hingga pembagian dividen.

Perry juga menegaskan keputusan menaikkan BI Rate 50 bps pada bulan ini demi memitigasi ancaman imported inflation. Pelemahan kurs ditambah dengan tren kenaikan harga minyak dan komoditas global berisiko merembet pada lonjakan harga barang impor di dalam negeri, baik bahan baku maupun harga energi non-subsidi.

Di samping itu, Perry menyadari adanya kekhawatiran bahwa pengetatan kebijakan moneter ini akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan seperti yang tercermin dari teori kurva Phillips. Hanya saja, dia meyakini bahwa target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Bank Indonesia di tentang 4,9% hingga 5,7% masih aman tercapai.

"Jangan diartikan bahwa kalau moneternya pro-stabilitas, Bank Indonesia tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Enggak, Bank Indonesia tetap mendukung pertumbuhan ekonomi," tegas Perry dalam pengumuman hasil RDG Mei 2026, Rabu (20/5/2026).

Oleh sebab itu, demi memitigasi dampak negatid pengetatan suku bunga terhadap sektor riil, BI ingin memastikan ketersediaan likuiditas di perbankan.

Perry mengungkapkan, BI akan memberikan insentif likuiditas besar-besaran bagi bank yang rajin menyalurkan kredit dan mampu menekan suku bunganya. Untuk memaksimalkan itu, otoritas moneter melakukan relaksasi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) mulai 1 Juli 2026.

BI memperluas cakupan perhitungan RIM yang dipatok pada batas 84% hingga 94%. Komponen kewajiban (funding) kini tak hanya dihitung dari Dana Pihak Ketiga (giro, tabungan) tetapi juga dari penerbitan surat berharga konvensional dan syariah.

Begitu pula dari sisi penyaluran dana yang kini mencakup kredit dan pembelian surat berharga oleh bank. Bank yang memenuhi target ini akan diganjar tambahan insentif likuiditas sebesar 0,5% dari DPK.

Perry menjelaskan bank sentral juga telah meluncurkan pogram Percepatan Intermediasi Nasional (Pinisi) yang akan menjadi wadah bertemu pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perbankan, dunia usaha, hingga akademisi.

Lewat Pinisi, otoritas akan membedah tantangan supply dan demand kredit secara sektoral guna mencari solusi hambatan intermediasi di lapangan.

Stabilitas vs Pertumbuhan

Kalangan ekonom merespons positif keputusan BI menaikkan suku bunga acuan. Catatannya, terdapat risik perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek akibat keputusan tersebut.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai menyebut langkah BI sudah sangat tepat dan presisi untuk mengembalikan jangkar stabilitas rupiah.

"Ini bukan sekadar kenaikan suku bunga, ini adalah pernyataan bahwa policy anchor Indonesia masih dijaga," menurut Fakhrul dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, pasar kini memiliki jangkar baru. Rupiah diproyeksi akan menguat bertahap ke level Rp17.300 per dolar AS sebelum mencari titik keseimbangan baru di kisaran Rp16.800 per dolar AS.

Kendati demikian, Fakhrul mengingatkan bahwa pekerjaan rumah belum usai. BI dinilai perlu mulai menurunkan suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) secara bertahap agar instrumen ini tidak terus-menerus menyedot likuiditas pasar obligasi negara yang pada akhirnya dapat menekan transmisi kebijakan.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menggarisbawahi bahwa kenaikan 50 bps ini adalah sinyal tegas bahwa tekanan pasar sudah tak lagi mempan dijawab hanya dengan instrumen intervensi valas.

Apalagi, rupiah sempat terperosok menyentuh rekor terlemahnya di level Rp17.760 per dolar AS seiring melonjaknya imbal hasil SBN 10 tahun dan meroketnya harga minyak dunia Brent di atas level USD100 per barel.

Meski efektif menahan ruang spekulasi terhadap depresiasi lebih lanjut, Josua mengingatkan ada ongkos riil yang harus dibayar dari sisi sektor riil.

"Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat menahan, terutama melalui kredit, konsumsi, investasi, properti, otomotif, dan UMKM. Namun, biaya tersebut lebih kecil dibandingkan risiko jika rupiah dibiarkan melemah tidak terkendali. Stabilitas adalah prasyarat pertumbuhan, bukan lawan dari pertumbuhan," ungkap Josua kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Dia pun merekomendasikan agar langkah pengetatan moneter ini dibarengi dengan disiplin fiskal dari pemerintah, percepatan belanja produktif, serta langkah mitigasi atas risiko lonjakan subsidi energi. Dengan demikian, sambungnya, pertumbuhan ekonomi dinilai masih mampu dijaga di atas level 5%.

Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menilai kebijakan BI yang ahead of the curve (mendahului kurva) dan antisipatif ini sangat krusial di tengah ekspektasi inflasi yang kian mendaki.

Menurutnya, respons sigap ini jelas memberikan sentimen positif bagi mata uang rupiah ke depan. Masalahnya, pekerjaan rumah terkait masalah struktural ekonomi domestik harus segera dibereskan agar daya tahan fundamental ekonomi semakin solid.

"Isu-isu lain terkait masalah struktural juga harus segera dibereskan," kata David kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Tekanan terhadap rupiah kembali menjadi sorotan di tengah kombinasi risiko global dan persoalan domestik yang belum sepenuhnya terurai. Nilai tukar rupiah bahkan sempat menembus Rp17.597 per dolar Amerika Serikat (AS) pada pekan lalu. Strategi bank sentral dalam menjaga nilai tukar pun diuji.

Faktor global menjadi salah satu pemicu utama pelemahan rupiah. Ketegangan geopolitik, mulai dari dinamika hubungan AS-China hingga isu pembukaan Selat Hormuz, mendorong lonjakan harga emas dan penguatan dolar AS sebagai aset aman. Kondisi tersebut memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga tekanan terhadap rupiah semakin besar.

Di saat yang sama, persoalan domestik memperumit ruang stabilisasi. Tingginya ketergantungan industri terhadap bahan baku impor membuat pelemahan rupiah cepat menjalar ke sektor riil. Biaya impor bahan baku meningkat, ongkos distribusi membengkak, dan pelaku usaha menghadapi dilema antara menaikkan harga jual atau menahan margin keuntungan demi menjaga daya beli masyarakat yang masih rapuh.

Bank Indonesia (BI) pun mengerahkan berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan rupiah. Salah satunya melalui optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang outstanding-nya mencapai sekitar Rp957,9 triliun per April 2026. Instrumen ini dinilai efektif menarik aliran modal asing, dengan arus masuk mencapai sekitar US$3,3 miliar hingga akhir April 2026.

Meski begitu, strategi tersebut juga memunculkan konsekuensi tersendiri. Tingginya imbal hasil SRBI berpotensi memicu perebutan likuiditas antara bank sentral dan sektor perbankan. Dana yang seharusnya mengalir ke kredit produktif atau pasar uang justru terkonsentrasi di instrumen moneter BI, sehingga risiko perlambatan pembiayaan ke sektor riil ikut meningkat.

Kalangan pelaku usaha pun meminta agar kebijakan fiskal dan moneter bergerak lebih sinkron dalam menjaga rupiah. Stabilitas nilai tukar dinilai tidak cukup hanya melalui intervensi pasar keuangan, tetapi juga membutuhkan penguatan kredibilitas fiskal, insentif bagi industri, hingga percepatan substitusi impor untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kerja sama pertukaran mata uang antarnegara (swap currency) dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka pendek di tengah tekanan dinamika global.

“Menurut saya, swap currency ada positifnya, namun ini bukan solusi jangka panjang," kata Esther di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, salah satu dampak positif kebijakan tersebut ialah membantu menahan pelemahan rupiah terhadap mata uang asing melalui penguatan akses likuiditas valuta asing. Selain itu, kerja sama pembiayaan non-dolar dinilai dapat memperkuat cadangan devisa dan mendukung kebutuhan transaksi maupun pembayaran utang luar negeri.

“Penguatan likuiditas memperkuat cadangan devisa dan memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran utang luar negeri,” ujar Esther.

Menurut dia, diversifikasi pembiayaan juga penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional. Ia menambahkan, skema cross currency swap juga dapat membantu pelaku usaha memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar dan suku bunga.

Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar 148,4 miliar dolar AS, yang dinilai cukup untuk mendukung stabilitas sektor eksternal dan sistem keuangan nasional. Sementara itu, nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu (6/5/2026) ditutup menguat ke kisaran Rp 17.387 per dolar AS setelah penutupan sebelumnya di level Rp 17.424 per dolar AS.

Meski demikian, Esther mengingatkan kebijakan tersebut bukan solusi jangka panjang untuk memperkuat fundamental ekonomi domestik. “Swap adalah alat stabilisasi sementara, bukan 'obat' utama untuk memperkuat fundamental ekonomi domestik,” ucapnya.

Ia menilai penguatan fundamental ekonomi tetap perlu dilakukan melalui penguatan likuiditas dan diversifikasi pembiayaan agar tidak terlalu bergantung pada dolar AS. Esther memandang Bank Indonesia tetap perlu menjaga stabilitas nilai tukar melalui operasi pasar apabila cadangan devisa dinilai memadai.

“Bank Indonesia juga harus melakukan operasi pasar agar nilai tukar stabil dengan catatan cadangan devisa dolar AS cukup,” tuturnya.

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap fenomena arus modal keluar (capital outflow) yang dipicu oleh aksi jual investor asing di pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN) selama kuartal I-2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, meskipun tekanan di pasar modal dan SBN cukup besar, dampaknya masih dapat dinetralisasi oleh aliran modal masuk ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Menanggapi situasi tersebut, Presiden menginstruksikan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) untuk mempererat kerja sama guna membendung derasnya aliran modal keluar ke depannya.

“Beberapa hal yang menjadi perhatian tentu terkait dengan Bapak Presiden melihat terkait dengan capital outflow, dan capital outflow tadi didalami bahwa disebabkan oleh satu, pasar modal; dua, SBN; dan tiga dinetralisasi oleh SRBI. Dan tadi disepakati, dilaporkan ke Bapak Presiden, kesepakatan kerja sama antara BI dan Menteri Keuangan,” ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026) malam.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengakui secara tahun berjalan (year-to-date), pasar keuangan domestik memang masih mencatatkan outflow.

Namun, koordinasi intensif antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan BI mulai menunjukkan hasil positif dengan kembalinya aliran modal masuk (inflow) ke pasar saham dalam beberapa pekan terakhir.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan minat investor asing, pemerintah dan BI sepakat untuk mengoptimalkan SRBI sebagai instrumen penyeimbang. Strategi ini diharapkan mampu memastikan total portofolio asing di Indonesia tetap mencatatkan inflow bersih.

“Karena sementara ini SBN itu keluar, terus kemudian saham meskipun dalam minggu-minggu terakhir hasil koordinasi dengan Pak Menteri Keuangan sudah mulai inflow. Tapi year to date (secara tahun berjalan) masih outflow, sementara saham terjadi outflow,” kata Perry.

Perry menambahkan, sinkronisasi kebijakan antara fiskal dan moneter menjadi kunci utama agar daya tarik pasar keuangan domestik tetap terjaga.

“Sehingga, inflow-nya SRBI bisa menutupi outflow-nya SBN dan saham. Itu koordinasi kami dengan Pak Menteri Keuangan. Sehingga, betul-betuk menjaga inflow-nya dari portofolio asing itu masih year to date-nya masih terjadi inflow dan itu memperkuat nilai tukar rupiah,” ujar Perry.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memberi perhatian khusus terhadap arus modal keluar (capital outflow) yang terjadi belakangan ini, dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa fenomena capital outflow telah dibahas secara mendalam dalam rapat tersebut. Pemerintah mengidentifikasi sejumlah sumber tekanan yang memicu keluarnya dana asing dari pasar keuangan domestik.

“Dan kemudian tentu beberapa hal yang menjadi perhatian tentu terkait dengan Bapak Presiden melihat terkait dengan capital outflow. Dan capital outflow tadi didalami bahwa disebabkan oleh satu oleh pasar modal, kedua SBN, dan ketiga dinetralisasi oleh SRBI,” kata Airlangga

Menurut Airlangga, tekanan dari pasar modal dan Surat Berharga Negara (SBN) menjadi faktor utama, meskipun sebagian telah diimbangi melalui instrumen moneter seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menyepakati penguatan koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas arus modal ke depan.

Selain isu arus modal, Presiden juga menaruh perhatian pada dinamika nilai tukar rupiah, khususnya terkait transaksi mata uang Indonesia di pasar forward luar negeri. Hal ini dinilai penting untuk memastikan stabilitas nilai tukar di tengah tekanan global.

Pemerintah memastikan akan terus memperkuat sinergi antara otoritas fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk mengantisipasi dampak dari volatilitas pasar global terhadap perekonomian domestik.

“Dan tadi disepakati, dilaporkan ke Bapak Presiden, kesepakatan kerja sama antara BI dan Menteri Keuangan sehingga ke depan ini bisa dijaga terkait dengan capital outflow,” tandas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa nilai tukar rupiah saat ini berada di bawah nilai wajarnya (undervalue) dan diyakini akan kembali stabil serta menguat ke depan.

Hal tersebut disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026).

“Tadi dibahas dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden mengenai nilai tukar. Berkaitan dengan dua hal penting mengenai nilai tukar,” katanya dalam forum itu

Menurut Perry, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang kuat menjadi dasar keyakinan tersebut

Dia menyebut pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang terkendali, pertumbuhan kredit, serta cadangan devisa yang solid menjadi faktor penopang utama.

“Bahwa yang pertama nilai tukar sekarang itu undervalue. Undervalue dan ke depan kita yakini akan stabil dan menguat. Kenapa undervalue? Tadi disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, fundamental kita itu kuat,” ucapnya.

Kendati demikian, tekanan terhadap rupiah dalam jangka pendek masih terjadi akibat faktor eksternal dan musiman. Dari sisi global, kenaikan harga minyak, suku bunga Amerika Serikat, serta penguatan dolar menjadi pemicu utama. Selain itu, arus modal keluar dari negara berkembang turut memberi tekanan.

“Nah, kenapa dalam jangka pendek ini ada tekanan-tekanan nilai tukar? Sebabnya ada dua yaitu ada faktor global dan kemudian pada faktor-faktor musiman,” imbuhnya.

Perry juga menjelaskan bahwa secara musiman, permintaan dolar meningkat pada periode April hingga Juni, seiring kebutuhan pembayaran dividen, utang luar negeri, serta aktivitas terkait ibadah haji.

Untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia telah menyiapkan tujuh langkah strategis yang mendapat dukungan Presiden.

Langkah pertama adalah intervensi pasar valas, baik di dalam negeri maupun luar negeri, termasuk melalui skema Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan Offshore NDF di berbagai pusat keuangan global.

“Kami akan terus melakukan intervensi secara tunai dan Domestic Non-Deliverable Forward di dalam negeri dan juga Non-Deliverable Forward NDF di pasar luar negeri di Hong Kong, di Singapura, di London, di New York, kami terus akan melakukan intervensi untuk menstabilkan rupiah baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu,” tuturnya.

Langkah kedua dilakukan melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik aliran modal masuk, guna mengimbangi tekanan outflow di pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN).

Selain itu, BI juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah, termasuk pembelian SBN di pasar sekunder yang hingga saat ini telah mencapai Rp123,1 triliun.

“BI akan terus membeli SBN dari pasar sekunder. Ini koordinasi sudah awal tahun koordinasikan dan kita lakukan.”

Upaya lainnya mencakup menjaga likuiditas perbankan, yang tercermin dari pertumbuhan uang primer yang mencapai dua digit, serta memperketat aturan pembelian valuta asing di dalam negeri.

“Yang dulunya US$100.000 dolar per orang per bulan kita turunkan US$50.000 dolar per orang per bulan,” katanya

Tak hanya itu, dia pun menekankan bahwa batas tersebut bahkan akan kembali diturunkan menjadi US$25.000 per bulan, dengan syarat adanya underlying transaksi untuk pembelian di atas batas tersebut.

Selain itu, BI juga mendorong diversifikasi penggunaan mata uang melalui penguatan transaksi lokal, termasuk penggunaan yuan dalam perdagangan dengan China, guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Langkah berikutnya adalah memperkuat intervensi di pasar offshore serta memberikan ruang bagi perbankan domestik untuk turut berpartisipasi dalam transaksi NDF di luar negeri.

Terakhir, BI meningkatkan pengawasan terhadap perbankan dan korporasi yang memiliki aktivitas pembelian dolar tinggi, bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Nomor tujuh adalah peningkatan pengawasan kepada bank-bank dan korporasi yang terutama kami lihat bank-bank korporasi yang aktivitas pembelian dolarnya tinggi kami kirim pengawas ke sana, koordinasi dengan Bu Frederica Widyasari dari Ketua OJK untuk memastikan bagaimana stabilitas sistem keuangan terjaga,” tandas Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi jual bersih atau net sell yang dilakukan investor asing terpantau masih deras hingga memasuki pertengahan kuartal II/2026. Adapun, pelaku pasar meyakini arus modal asing bisa kembali pada semester II/2026.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), arus modal keluar asing atau foreign capital outflow tercatat senilai Rp2,34 triliun pada Selasa (28/4/2026).

Sejak awal tahun (year-to-date/ytd), akumulasi net sell investor asing di pasar saham Indonesia mencapai Rp47,19 triliun.

Sementara itu, IHSG ditutup melemah 0,48% menuju level 7.072,39 pada perdagangan Selasa (28/4/2026). Sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD), IHSG ambrol 18,21%.

Adapun tekanan terhadap pasar saham Indonesia hingga akhir bulan ini dipicu oleh kombinasi sentimen global dan domestik yang terjadi secara bersamaan. Salah satu faktor utama adalah keputusan MSCI yang berisiko memicu arus keluar dana asing atau outflow dalam jangka pendek.

Di sisi lain, pelaku pasar tampaknya juga tengah mengantisipasi pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) yang dijadwalkan Rabu (29/4/2026) waktu AS. Adapun rapat kali ini menjadi sorotan karena menjadi momentum terakhir bagi Jerome Powell menjabat sebagai Ketua The Fed.

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Abida Massi Armand, menyatakan koreksi tajam IHSG telah membawa rasio harga terhadap laba (price-to-earnings/PE) IHSG ke kisaran 11x–12 kali. Posisi tersebut mendekati level terendah dalam lima tahun terakhir dan berada di bawah rata-rata historis 14x–15 kali.

“Hal tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar risiko, tekanan MSCI, pelemahan rupiah, dan ketidakpastian FOMC, sudah cukup banyak terdiskon oleh pasar,” pungkas Abida saat dihubungi Bisnis pada Selasa (28/4/2026).

Bagi investor jangka menengah, dia menuturkan bahwa level indeks komposit saat ini menawarkanmargin of safety yang memadai untuk akumulasi bertahap.

Meski valuasi sudah undervalued, Abida mengingatkan pasar masih menanti katalis pemulihan, terutama stabilitas nilai tukar rupiah dan kepastian arah kebijakan The Fed. Tekanan jangka pendek juga dibayangi oleh risiko arus keluar dana asing akibat keputusan MSCI yang diperkirakan mencapai Rp15 triliun.

Akan tetapi, optimisme jangka menengah berpotensi didorong oleh serangkaian perbaikan di internal bursa. Penerapan high shareholding concentration (HSC), perbaikan aturan free float, hingga pengetatan kriteria indeks dipandang sebagai langkah tepat untuk memperkuat struktur pasar modal Indonesia.

Abida menyatakan, dalam 6–12 bulan ke depan, terdapat peluang kembalinya dana asing secara struktural seiring reformasi pasar modal. Langkah strategis seperti pemenuhan free float 15% dan klasifikasi investor yang lebih transparan diyakini mampu meningkatkan kepercayaan investor institusional global.

“Dalam skenario base case, Indonesia berpotensi kembali menjadi net buy asing pada kuartal III atau kuartal IV/2026, asalkan rupiah stabil di bawah Rp17.000 dan reformasi berjalan sesuai dengan jadwal,” pungkas Abida.

Di sisi lain, kebijakan suku bunga tinggi dalam waktu lama juga disebut masih menjadi tantangan bagi pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan masih berada dalam tekanan pada perdagangan hari ini, Kamis (16/4/2026).

Berdasarkan data tradingview, pada perdagangan Rabu (15/4/20260, nilai tukar rupiah ditutup melemah sebesar 0,03% atau 5 poin menuju level Rp17.135 pada akhir sesi perdagangan.

Pelemahan mata uang Garuda terhadap dolar AS juga diikuti depresiasi mata uang yen Jepang terhadap dolar AS, yuan China, dolar Singapura, dan dolar Hong Kong. Keempat mata uang ini kompak turun sebesar 0,03%.

Mayoritas mata uang Asia lainnya juga terpantau terdepresiasi terhadap dolar AS. Pelemahan terdalam terhadap dolar AS dialami oleh Peso Filipina sebesar 0,42%, diikuti dolar Taiwan turun 0,36%, rupee India turun 0,22%, won Korea turun 0,21%, baht Thailand melemah 0,17%.

Namun demikian ringgit Malaysia menjadi satu-satunya mata uang Asia yang terapresiasi sebesar 0,04%.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong menurutkan, nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS), meskipun indeks dolar AS tengah berada di level terendah dalam enam minggu terakhir. Kondisi ini mencerminkan bahwa tekanan terhadap mata uang domestik belum mereda, terutama akibat arus modal keluar atau outflow yang masih berlangsung.

Pelemahan rupiah terjadi di tengah sentimen global yang relatif membaik, seiring meningkatnya harapan akan meredanya konflik di kawasan Timur Tengah. Namun, faktor eksternal tersebut belum cukup kuat untuk menopang rupiah, yang justru masih dibayangi oleh lemahnya fundamental domestik.

Pelaku pasar menilai, tekanan terhadap rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi internal, termasuk persepsi investor terhadap prospek ekonomi dalam negeri. Aliran dana asing yang terus keluar dari pasar keuangan domestik menjadi salah satu indikator utama yang membebani pergerakan rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

Untuk perdagangan selanjutnya, rupiah diperkirakan masih bergerak dalam tren melemah. Minimnya rilis data ekonomi penting dalam waktu dekat membuat pasar cenderung menahan posisi sambil menunggu arah kebijakan moneter dari Bank Indonesia pada pertemuan pekan depan.

Menjelang rapat dewan gubernur tersebut, investor diperkirakan akan tetap bersikap hati-hati.

“Rupiah diproyeksikan bergerak dalam kisaran Rp17.100 hingga Rp17.200 per dolar AS untuk perdagangan besok Kamis [16/4/2026], dengan potensi volatilitas yang masih cukup tinggi,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Dengan kombinasi tekanan eksternal dan domestik, pergerakan rupiah dalam waktu dekat akan sangat bergantung pada sentimen pasar serta sinyal kebijakan dari otoritas moneter.

---------------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini, Rabu (15/4/2026) ditutup melemah pada level Rp17.135 di tengah tekanan arus modal keluar atau outflow yang masih berlangsung.

Berdasarkan data tradingview nilai tukar rupiah ditutup melemah sebesar 0,03% atau 5 poin menuju level Rp17.135 pada akhir sesi perdagangan.

Pelemahan mata uang Garuda terhadap dolar AS juga diikuti depresiasi mata uang yen Jepang terhadap dolar AS, yuan China, dolar Singapura, dan dolar Hong Kong. Keempat mata uang ini kompak turun sebesar 0,03%.

Mayoritas mata uang Asia lainnya juga terpantau terdepresiasi terhadap dolar AS. Pelemahan terdalam terhadap dolar AS dialami oleh Peso Filipina sebesar 0,42%, diikuti dolar Taiwan turun 0,36%, rupee India turun 0,22%, won Korea turun 0,21%, baht Thailand melemah 0,17%.

Namun demikian ringgit Malaysia menjadi satu-satunya mata uang Asia yang terapresiasi sebesar 0,04%.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong menurutkan, nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS), meskipun indeks dolar AS tengah berada di level terendah dalam enam minggu terakhir. Kondisi ini mencerminkan bahwa tekanan terhadap mata uang domestik belum mereda, terutama akibat arus modal keluar atau outflow yang masih berlangsung.

Pelemahan rupiah terjadi di tengah sentimen global yang relatif membaik, seiring meningkatnya harapan akan meredanya konflik di kawasan Timur Tengah. Namun, faktor eksternal tersebut belum cukup kuat untuk menopang rupiah, yang justru masih dibayangi oleh lemahnya fundamental domestik.

Pelaku pasar menilai, tekanan terhadap rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi internal, termasuk persepsi investor terhadap prospek ekonomi dalam negeri. Aliran dana asing yang terus keluar dari pasar keuangan domestik menjadi salah satu indikator utama yang membebani pergerakan rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

Untuk perdagangan selanjutnya, rupiah diperkirakan masih bergerak dalam tren melemah. Minimnya rilis data ekonomi penting dalam waktu dekat membuat pasar cenderung menahan posisi sambil menunggu arah kebijakan moneter dari Bank Indonesia pada pertemuan pekan depan.

Menjelang rapat dewan gubernur tersebut, investor diperkirakan akan tetap bersikap hati-hati.

“Rupiah diproyeksikan bergerak dalam kisaran Rp17.100 hingga Rp17.200 per dolar AS untuk perdagangan besok Kamis [16/4/2026], dengan potensi volatilitas yang masih cukup tinggi,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Dengan kombinasi tekanan eksternal dan domestik, pergerakan rupiah dalam waktu dekat akan sangat bergantung pada sentimen pasar serta sinyal kebijakan dari otoritas moneter.

Bisnis.com, JAKARTA — Cadangan devisa Indonesia kembali menjadi sorotan setelah terus tergerus dalam beberapa bulan terakhir.

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa (cadev) pada akhir Maret 2026 sebesar US$148,2 miliar, turun dari posisi Februari yang mencapai US$151,9 miliar.

Level tersebut menjadi yang terendah setidaknya dalam satu tahun terakhir, sekaligus menandakan tekanan eksternal yang belum mereda terhadap stabilitas sektor eksternal Indonesia.

Penurunan cadangan devisa tidak terjadi tanpa sebab. Gejolak nilai tukar rupiah yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah memaksa BI melakukan intervensi intensif di pasar valas, baik di pasar domestik maupun offshore.

Intervensi ini dilakukan melalui berbagai instrumen, mulai dari pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga Non-Deliverable Forward (NDF).

Di sisi lain, arus modal keluar serta pembayaran utang luar negeri turut menyerap devisa, sehingga tekanan terhadap cadangan devisa semakin terasa.

Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menegaskan bahwa secara historis posisi cadangan devisa Indonesia masih terjaga dengan baik. Dia menyebut pada akhir 2025 cadangan devisa berada di kisaran US$156,5 miliar, meningkat dibandingkan akhir 2024 sebesar US$155,7 miliar.

“Di tengah gejolak global kita bersyukur pertumbuhan ekonomi masih cukup bagus, inflasi terkendali, nilai tukar relatif stabil, dan ketahanan cadangan devisa masih cukup baik,” ujarnya dalam paparan kinerja BI di Komisi XI DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menegaskan bahwa BI tetap menjaga cadangan devisa di atas standar kecukupan internasional, yakni minimal setara tiga bulan impor.

Saat ini, posisi cadev Indonesia masih berada di kisaran enam bulan impor, sehingga dinilai masih aman dari sisi ketahanan eksternal.

“Berapapun cadangan devisa yang dipergunakan untuk intervensi selalu mempertimbangkan posisi yang memadai dan sehat untuk Indonesia,” katanya ketika ditemui usai pertemuan dengan Komisi XI DPR RI.

Ramdan juga menekankan bahwa intervensi dilakukan secara terukur, baik di pasar domestik maupun offshore, guna menjaga stabilitas nilai tukar tanpa mengorbankan ketahanan eksternal.

Selain intervensi langsung di pasar valas, BI juga mengandalkan instrumen lain untuk menopang rupiah. Salah satunya adalah pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder yang bertujuan menjaga likuiditas dan stabilitas yield.

BI juga mengoptimalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik aliran modal asing (capital inflow) agar masuk ke pasar keuangan domestik.

Langkah tersebut dinilai penting di tengah meningkatnya tekanan pasar. Data menunjukkan investor asing mencatatkan aksi jual bersih signifikan pada Maret 2026, baik di pasar saham maupun SBN. Kondisi ini mempersempit ruang penguatan rupiah sekaligus menambah tekanan terhadap cadangan devisa.

Geopolitik dan Risiko Defisit Kembar

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai bahwa prospek cadangan devisa ke depan masih akan berada dalam tekanan, meskipun belum memasuki fase yang mengkhawatirkan.

Menurutnya, masalah utama saat ini bukan pada kecukupan cadangan devisa, melainkan pada laju penggerusannya yang semakin cepat.

“Cadangan devisa masih jauh di atas standar internasional, tetapi terkikis lebih cepat akibat tekanan eksternal,” ujarnya kepada Bisnis.

Dia menjelaskan bahwa arah cadangan devisa ke depan sangat bergantung pada perkembangan geopolitik dan risiko defisit kembar.Defisit kembar adalah kondisi di mana negara mengalami defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan secara bersamaan.

Dalam skenario dasar, defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar menjadi sekitar 0,59% dari PDB pada 2026, dibandingkan 0,10% pada 2025.Namun, dalam skenario yang lebih pesimistis, defisit tersebut bisa menembus 1% PDB dan menekan cadangan devisa ke kisaran US$140 miliar—145 miliar.

Dari sisi nilai tukar, Josua memperkirakan rupiah akan tetap bergerak volatil sepanjang tahun ini. Meskipun asumsi APBN 2026 berada di level Rp16.500 per dolar AS, realisasi saat ini sudah berada di kisaran Rp16.800—16.900 per dolar AS.

Bahkan, dalam kondisi tertentu, rupiah berpotensi kembali menembus level Rp17.000 per dolar AS.

“Sepanjang tahun ini rupiah lebih realistis bergerak di kisaran atas Rp16.500 hingga awal Rp17.000, dengan risiko menembus Rp17.000 jika konflik memanjang,” jelasnya.

Dia menekankan bahwa respons kebijakan tidak cukup hanya mengandalkan intervensi besar-besaran. Menurutnya, BI perlu melakukan strategi intervensi yang lebih cerdas dan berlapis, termasuk menahan suku bunga acuan lebih lama, mengoptimalkan SRBI, serta memperkuat insentif likuiditas makroprudensial.

Selain itu, peningkatan pasokan devisa domestik menjadi kunci. Salah satunya melalui optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam agar tetap berada di dalam negeri.

Koordinasi antara BI dan pemerintah dalam pengelolaan pembiayaan APBN dan pasar SBN juga dinilai krusial untuk menjaga stabilitas tanpa membebani cadangan devisa secara berlebihan.

Pandangan lebih pesimistis disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara. Dia memperkirakan cadangan devisa bisa turun lebih dalam hingga di bawah US$130 miliar pada akhir 2026 apabila tekanan eksternal terus berlanjut.

Menurut Bhima, intervensi yang dilakukan BI saat ini menjadi faktor utama terkurasnya cadangan devisa. Namun, tanpa intervensi tersebut, nilai tukar rupiah berpotensi melemah hingga Rp18.000 per dolar AS.

“Kalau tidak diintervensi, rupiah bisa tembus Rp18.000. Jadi memang ada trade-off antara stabilitas rupiah dan cadangan devisa,” ujarnya.

Dia juga menyoroti dampak krisis energi global yang dinilai akan bersifat persisten. Kenaikan harga minyak tidak hanya membebani impor energi, tetapi juga berpotensi menekan kinerja ekspor akibat gangguan rantai pasok. Kondisi ini pada akhirnya akan memperburuk neraca transaksi berjalan dan menggerus cadangan devisa lebih lanjut.

Sebagai alternatif kebijakan, Bhima mengusulkan langkah yang tidak konvensional, seperti pemanfaatan cadangan emas untuk menambah likuiditas valas. Dia mencontohkan sejumlah bank sentral global yang telah melakukan hal serupa untuk menjaga stabilitas mata uangnya.

Di luar kebijakan moneter, Bhima menekankan pentingnya kredibilitas kebijakan fiskal. Menurutnya, kekhawatiran pasar terhadap pelebaran defisit fiskal dan tekanan inflasi turut memperburuk sentimen terhadap rupiah.

Dengan berbagai dinamika tersebut, outlook cadangan devisa dan nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dibayangi ketidakpastian tinggi.

Dalam skenario dasar, tekanan diperkirakan masih berlanjut pada paruh pertama tahun ini sebelum mulai mereda di paruh kedua. Namun dalam skenario yang lebih buruk, pelemahan rupiah dan penurunan cadangan devisa bisa berlangsung lebih lama.

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance, M Rizal Taufikurahmanmenilai, penurunan cadangan devisa ke level US$148,2 miliar memang masih tergolong aman secara nominal atau setara sekitar enam bulan impor.

Namun, menurut dia, yang perlu diwaspadai adalah laju penurunannya yang cukup cepat dari kisaran US$154–155 miliar dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya stabilisasi rupiah menjadi semakin mahal dan bergantung pada intervensi Bank Indonesia.

Dalam situasi tekanan global yang persisten, terutama akibat tingginya harga minyak dan ketidakpastian geopolitik, sementara sumber penguatan seperti penerimaan ekspor dan aliran modal masuk masih terbatas, Rizal memandang cadangan devisa berpotensi terus tergerus secara bertahap.

“Ini akan mempersempit ruang manuver kebijakan ke depan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pelemahan rupiah yang bergerak di atas Rp17.000 per dolar AS meskipun penguatan dolar global tidak dominan. Hal ini, kata dia, mencerminkan meningkatnya premi risiko Indonesia di mata pasar.

Tekanan struktural seperti kenaikan impor energi, pelebaran tekanan fiskal, serta kebutuhan pembiayaan yang tetap tinggi di tengah volatilitas global turut memperberat kondisi tersebut.

Menurut Rizal, dalam konteks ini stabilitas rupiah akan sulit dicapai tanpa perbaikan fundamental ekonomi.

Dia memperkirakan pergerakan rupiah masih akan volatil dengan kecenderungan melemah di kisaran Rp16.700—17.400 per dolar AS, serta berpotensi melemah lebih dalam apabila tekanan eksternal berlanjut.

Lebih lanjut, ia menilai langkah Bank Indonesia melalui intervensi di pasar spot, DNDF, serta pemanfaatan instrumen seperti SRBI sudah tepat secara teknis, tetapi masih bersifat defensif.

Intervensi, kata dia, hanya mampu meredam volatilitas dalam jangka pendek dan belum cukup untuk membalikkan tren pelemahan.

Karena itu, Rizal menekankan perlunya penguatan bauran kebijakan yang lebih kredibel, termasuk menjaga daya tarik imbal hasil domestik, membuka ruang pengetatan moneter jika diperlukan, serta meningkatkan retensi devisa hasil ekspor agar pasokan valas lebih stabil. Tanpa langkah tersebut, tekanan terhadap cadangan devisa dinilai akan terus berulang.

Ia menambahkan, stabilisasi rupiah memerlukan kebijakan yang lebih struktural, bukan sekadar instrumen jangka pendek.

Upaya seperti penguatan kewajiban repatriasi dan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam, pendalaman pasar valas domestik, serta pengembangan instrumen lindung nilai dinilai krusial untuk menekan permintaan dolar dan memperkuat sisi suplai.

Adapun outlook rupiah sepanjang 2026 diperkirakan masih berada dalam tekanan dengan volatilitas tinggi. Rizal memperkirakan kisaran Rp16.700—17.400 sebagai baseline, dengan risiko pelemahan ke Rp17.500—17.800 dalam skenario stres.

“Kuncinya bukan pada besarnya intervensi, tetapi pada kemampuan menurunkan premi risiko melalui koordinasi kebijakan yang kredibel dan penguatan fundamental eksternal,” ujarnya.