Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong pembuatan regulasi yang utuh dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis.

Sekretaris Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Puspita Suryaningtyas mengatakan hal ini sangat diperlukan untuk menjawab tiga tantangan utama dari komoditas strategis nasional saat ini.

"Beberapa permasalahan atau isu yang dihadapi oleh komoditas saat ini cukup bervariasi di sepanjang rantai nilai, mulai dari sisi produktivitas, kemudian industri, dan juga investasi," kata Puspita dalam rapat dengar pendapat (RDP) Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Dari sisi produktivitas, Puspita menyebut Indonesia menghadapi tantangan rendahnya produktivitas, tingginya harga pupuk dan benih, sumber daya manusia (SDM) pertanian yang menua, perubahan iklim, manajemen pakan, teknologi yang belum optimal, dan kurangnya program pelatihan.

"Sehingga, ini berdampak pada rendahnya output yang dihasilkan, biaya produksi tinggi, dan ketergantungan terhadap impor," ujar dia.

Lebih lanjut, di sisi industri, Puspita menilai beberapa permasalahan yang dihadapi meliputi industrialisasi yang masih terbatas, penanganan pascapanen dan logistik yang masih mahal, nilai tambah yang rendah, dan persaingan impor.

Sementara itu, tantangan dari sisi investasi antara lain akses terhadap pembiayaan yang masih terbatas, kurangnya kapasitas lahan, regulasi yang masih tumpang-tindih, dan adanya resiko usaha.

"Ini mungkin yang menjadi tantangan besar di sana, karena berbagai komoditas yang ada tadi, juga sepertinya nampaknya saat ini belum ada regulasi yang utuh, atau rangka regulasi yang utuh yang mengatur dari hulu hingga hilir," kata Puspita.

Ia menilai beberapa regulasi masih bersifat kebijakan sektoral, sehingga diperlukan adanya sejumlah kriteria yang dapat dipertimbangkan di dalam menentukan komoditas strategis, salah satunya dilihat dari kontribusi nyata komoditas tersebut terhadap ketahanan atau kemandirian pangan.

"Kemudian, nanti mungkin bisa dilihat juga dari dampak komoditas tersebut terhadap ekonomi nasional, lalu dampaknya terhadap ekspor dan devisa, inflasi, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, dan juga ketahanan dan kemandirian energi," ujar Puspita.

Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga mendukung transparansi data yang aktual berbasis digital untuk memudahkan pemetaan dan implementasi dari aturan komoditas strategis ini.

"Seperti disampaikan rekan-rekan dari Kementerian ATR/BPN, untuk dapat menerapkan sistem digitalisasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan proses pertukaran data yang lebih akuntabel dengan dengan kerangka Satu Data Indonesia," kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya penguatan data dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis.

“Kami dari Kementerian ATR/BPN sangat mendukung RUU Komoditas Strategis ini. Namun, kalau diminta masukkan tadi, yang pertama kami usulkan adalah kita mulai dari penguatan data,” kata Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Virgo Eresta Jaya dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Virgo menilai, kementerian/lembaga terkait harus diberikan kewajiban transparansi dan akurasi data yang aktual dan faktual, sehingga regulasi yang digodok saat ini dapat keluar sesuai dengan kepentingan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

“Kalau menurut pendapat kami, setiap instansi harusnya dikasih kewajiban untuk mem-publish datanya. Kami sendiri, kami sendiri sebetulnya sudah publish data ini, yang bisa akses sendiri di bhumi.atrbpn.go.id,” ujar dia.

Ia pun mendorong penguatan penyelenggaraan data dan informasi lahan berbasis spasial yang terintegrasi sebagai dasar perencanaan, penetapan lokasi, dan pengembangan komoditas strategis.

Untuk itu, Virgo mengusulkan model kebijakan atau instrumen RUU dapat difokuskan ke digitalisasi data pertanahan (land availability and land sustainability); identifikasi potensi lahan komoditas strategis; serta integrasi data pertanahan, tata ruang dan tematik komoditas strategis.

“Jadi identifikasi perlu. Dan, data kita tadi baru terbatas ke hak atas tanah, nilai tanah, tata ruangnya, dan development-nya. Jika ditambahkan dengan data aliran sungai, data curah hujan, data rawan bencana, data macam-macam, itu akan lebih bagus,” kata Virgo.

Lebih lanjut, ia juga merekomendasikan instrumen RUU berupa penguatan perlindungan lahan komoditas strategis (seperti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B); Zonasi Berbasis Komoditas Strategis; dan Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan perizinan.

Hal ini, kata Virgo, diharapkan mampu memperkuat perlindungan dan penetapan peruntukan lahan untuk menjamin keberlanjutan komoditas strategis.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan model kebijakan lainnya berupa optimasi pemanfaatan tanah terlantar; konsolidasi pemanfaatan lahan; minimum luas kepemilikan dengan skema kepemilikan bersama; peninjauan kepemilikan absentee vs licensing; serta insentif dan disinsentif fiskal pertanahan.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat pemanfaatan lahan sesuai potensi dan daya dukung wilayah untuk mendukung pengembangan komoditas strategis.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan ini akan mencakup hilirisasi, ekspor dan impor. Dengan begitu, kita memiliki pedoman yang jelas bagi kementerian teknis terkait

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis yang akan menjadi acuan kuat, komprehensif dan terintegrasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait komoditas itu.

Menurut Mendag, RUU Komoditas Strategis menjadi sebuah acuan atau pegangan bagi kementerian dan lembaga untuk merumuskan kebijakan yang terintegrasi mengenai komoditas strategis.

"Kebijakan ini akan mencakup hilirisasi, ekspor dan impor. Dengan begitu, kita akan memiliki pedoman yang jelas bagi kementerian teknis terkait," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan meskipun definisi komoditas strategis masih bersifat sektoral, namun tata kelola lintas kementerian selama ini sudah berjalan saling terhubung.

Salah satu contoh ialah pengelolaan impor pada komoditas yang masuk dalam Neraca Komoditas. Untuk komoditas seperti beras, jagung, ikan, atau bawang putih, setiap keputusan impor harus melalui penetapan Neraca Komoditas.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak dapat mengeluarkan izin sebelum ada kesepakatan angka kebutuhan dan proyeksi produksi dari kementerian pembina.

Budi menambahkan seluruh produk yang memiliki potensi ekspor, termasuk komoditas strategis, akan terus dipromosikan oleh perwakilan perdagangan RI di berbagai negara. Hal itu akan dilakukan sebagai upaya pemerintah memperluas pasar ekspor.

Koordinasi antarkementerian dan lembaga juga dilakukan saat Pemerintah Indonesia berupaya menjalin perjanjian dagang dengan negara lain.

Dalam hal ini, posisi nasional yang akan dibawa dalam perundingan merupakan merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antarkementerian dan lembaga terkait.

"Setiap negosiasi dagang dengan negara mitra selalu dilandasi posisi nasional yang disepakati bersama seluruh kementerian pembina. Substansi negosiasi adalah hasil koordinasi lintas kementerian," jelasnya.

Budi menegaskan penyusunan RUU ini bermanfaat sebagai pedoman nasional kebijakan komoditas strategis.

Namun, ia menekankan bahwa pembentukan badan baru khusus komoditas strategis tidak diperlukan. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan dengan memperjelas mandat teknis masing-masing instansi.

"Tidak perlu badan baru, namun perlu memperkuat tugas dan fungsi unit kerja yang sudah ada pada kementerian terkait agar tidak terjadi tumpang tindih kelembagaan," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis akan menjadi fondasi baru yang mampu mengubah peta ketahanan pangan Indonesia melalui penguatan regulasi, perlindungan petani, serta peningkatan produktivitas komoditas nasional.

"Indonesia membutuhkan RUU Komoditas Strategis yang dapat memberi landasan hukum kuat agar negara mampu bertindak cepat ketika terjadi kelangkaan atau gejolak pasar, tanpa bergantung pada pihak lain," kata Wamentan dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dengan Agenda Penyusunan RUU tentang Komoditas Strategis di Jakarta, Rabu.

Wamentan Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menegaskan pentingnya peran negara dalam mengendalikan komoditas strategis yang terkait langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Ia menilai ke depan komoditas penting bagi masyarakat Indonesia perlu dikendalikan negara secara fisik, bukan untuk dikuasai seluruhnya, tetapi agar bangsa memiliki stok dan kekuatan yang cukup dalam menjaga stabilitas pangan.

"Ketika terjadi kelangkaan atau situasi genting, negara bisa langsung mengeksekusi tanpa memohon kepada pihak lain,” ujarnya.

Menurutnya berbagai komoditas strategis perlu didata dan ditetapkan secara jelas dalam RUU tersebut agar pengelolaannya lebih terarah, berkelanjutan, serta memastikan perlindungan terhadap petani.

Ia menilai RUU itu sangat relevan untuk menjawab tantangan global seperti perubahan iklim, gangguan logistik, perang tarif, dan fluktuasi harga pangan dunia.

“Dengan landasan hukum yang kuat, Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangan dan memastikan stabilitas ekonomi nasional,” beber Wamentan.

Selain itu, ia menekankan Indonesia tidak boleh lagi mengekspor komoditas pertanian dalam bentuk mentah. Hilirisasi komoditas menjadi kunci agar nilai tambah bisa kembali kepada petani dan mendorong pertumbuhan industri nasional.

“Komoditas penting harus diolah dari hulu ke hilir. Kita harus memastikan ada industri yang menyerap, mengolah, dan memberikan nilai ekonomi yang lebih besar untuk petani,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sudaryono mengatakan hilirisasi diyakini mampu membuka lapangan kerja baru, memperpanjang rantai nilai, serta mendorong pertumbuhan industri nasional. Ia mencontohkan komoditas Gambir, di mana Indonesia merupakan produsen terbesar dunia.

Lebih lanjut Sudaryoni mengatakan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah meninjau langsung potensi besar komoditas tersebut, dan pemerintah berkomitmen untuk tidak lagi menjual Gambir dalam bentuk mentah.

“Karena kita penguasa dunia dalam Gambir, seharusnya kita yang menentukan harga, arah hilirisasi, dan standar pasar global,” tuturnya.

Sudaryono menambahkan fokus dari pembangunan pertanian adalah peningkatan produktivitas. Dengan peningkatan produktivitas per hectare, akan mendorong produksi nasional yang lebih tinggi.

Dengan meningkatnya produktivitas tersebut, dampaknya akan terasa langsung pada pertumbuhan ekonomi, penguatan Produk Domestik Bruto (PDB), serta peningkatan kesejahteraan petani.

“Ketika produktivitas naik, maka petani sejahtera. Sektor ini tidak hanya menyediakan pangan, tetapi juga menyerap tenaga kerja, menjaga stabilitas ekonomi, dan menjadi sumber devisa negara dan ini yang harus kita dorong bersama - sama,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan penyusunan RUU Komoditas Strategis menjadi sangat penting untuk memperbaiki tata niaga nasional.

Ia menyebutkan selama ini banyak kebocoran terjadi karena komoditas belum masuk dalam kerangka penataan strategis.

“Ini sesuai visi Presiden Prabowo. Ketika tata kelola dan tata niaga tidak sesuai ketentuan, kebocoran pasti terjadi. Karena itu sangat penting mendata komoditas-komoditas strategis seperti jagung, kakao, dan lainnya. Hasil raker ini akan menjadi dasar penyusunan RUU Komoditas Strategis,” kata Bob.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025