Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia setop impor bawang putih. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp400 miliar untuk mengejar target swasembada bawang putih dalam 3 hingga 4 tahun.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembibitan bawang putih seluas 5.000 hektare (ha) pada tahun ini.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan program itu menjadi langkah awal pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor bawang putih, yang saat ini masih mencapai lebih dari 90 persen kebutuhan nasional.

"Keinginan Presiden (Prabowo Subianto) adalah bagaimana bawang putih sebagai barang pokok penting ini bisa swasembada," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Menurutnya, target swasembada bawang putih dinilai lebih realistis dibanding swasembada beras. Sebab, kebutuhan lahan untuk budi daya bawang putih relatif lebih kecil.

Pemerintah memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar 100 ribu ha lahan tanam bawang putih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kendati demikian, tantangan utama bukan terletak pada ketersediaan lahan maupun minat petani, melainkan penyediaan bibit dalam jumlah besar, serta sesuai dengan kondisi iklim Indonesia.

Sudaryono menjelaskan bawang putih tak bisa ditanam di sembarang wilayah. Komoditas tersebut membutuhkan kawasan dataran tinggi seperti Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara yang selama ini menjadi sentra pengembangan bawang putih nasional.

"Tantangannya adalah bagaimana kita menyediakan bibit yang cukup. Jadi tiga tempat itu lebih diarahkan untuk pembibitan secara massal," ujarnya.

Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin mengandalkan impor bibit untuk memenuhi kebutuhan penanaman hingga 100 ribu ha. Selain jumlahnya terbatas, bibit impor juga perlu melalui proses adaptasi agar sesuai dengan kondisi agroklimat di dalam negeri.

Karena itu, pemerintah memilih memperkuat sistem penangkaran bibit oleh petani dengan pendampingan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan.

Dalam skema tersebut, petani akan menerima bantuan bibit dari pemerintah untuk dikembangkan menjadi bibit baru. Setelah panen, petani diwajibkan mengembalikan bibit sebanyak 1,5 kali dari jumlah yang diterima, sementara sisanya dapat dijual secara bebas.

"Pemerintah memberikan bridging bibitnya. Jadi petani dikasih bibit, kemudian setelah panen dikembalikan satu setengah kali dan sisanya boleh dijual," kata Sudaryono.

Ia menjelaskan biaya pembibitan bawang putih tergolong tinggi. Untuk satu hektare lahan, kebutuhan biaya produksi mencapai sekitar Rp120 juta, dengan komponen bibit mencapai sekitar Rp75 juta.

Karena itu, pemerintah akan menanggung kebutuhan bibit tersebut melalui dukungan APBN. Berdasarkan perhitungan Kementan, kebutuhan anggaran untuk program pembibitan 5.000 ha mencapai sekitar Rp375 miliar atau mendekati Rp400 miliar.

Sudaryono mengatakan program pembibitan itu mulai dijalankan tahun ini. Selain target 5.000 ha yang didukung APBN, pemerintah juga berharap BUMN dan sektor swasta ikut mengembangkan pembibitan hingga 20 ribu ha.

"Mulai dari tahun ini. APBN untuk 5.000 hektare. BUMN dan swasta diharapkan 20 ribu hektare karena kita mengarah ke 100 ribu hektare," ujar Sudaryono.

Pemerintah memperkirakan itu tersebut mulai menunjukkan hasil dalam 3-4 tahun ke depan. Pada periode itu, impor bawang putih diharapkan mulai berkurang secara bertahap seiring meningkatnya produksi dalam negeri.

"Kita harapkan dalam 3-4 tahun konsumsi yang selama ini dipenuhi impor akan berangsur-angsur berkurang. Syukur-syukur sudah nol dan kita bisa swasembada," ujar Sudaryono.

Upaya mengejar swasembada bawang putih dilakukan di tengah tren penurunan impor dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor bawang putih Indonesia selama lima tahun terakhir memang cenderung menurun. Pada 2021, volume impor tercatat mencapai 602.745 ton, lalu turun menjadi 566.175 ton pada 2022.

Penurunan berlanjut pada 2023 menjadi 564.027 ton dan kembali menyusut menjadi 555.886 ton pada 2024. Tren penurunan paling tajam terjadi pada 2025 ketika impor bawang putih turun menjadi 450.339 ton atau merosot sekitar 18,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, pasokan bawang putih Indonesia masih didominasi impor. BPS mencatat China tetap menjadi negara asal utama impor bawang putih Indonesia sepanjang periode 2021-2025.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp400 miliar untuk mempercepat penyediaan bibit bawang putih sebagai bagian dari program swasembada komoditas tersebut.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembibitan bawang putih seluas 5.000 hektare (ha) pada tahun ini.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan program itu menjadi langkah awal pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor bawang putih yang saat ini masih mencapai lebih dari 90 persen kebutuhan nasional.

"Keinginan Presiden (Prabowo Subianto) adalah bagaimana bawang putih sebagai barang pokok penting ini bisa swasembada,"  ujar  Sudaryono dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Menurut dia, target swasembada bawang putih dinilai lebih realistis dibanding swasembada beras karena kebutuhan lahan yang relatif lebih kecil.

Pemerintah memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar 100 ribu ha lahan tanam bawang putih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kendati demikian, tantangan utama bukan terletak pada ketersediaan lahan maupun minat petani, melainkan penyediaan bibit dalam jumlah besar dan sesuai dengan kondisi iklim Indonesia.

Sudaryono menjelaskan bawang putih tak bisa ditanam di sembarang wilayah. Komoditas tersebut membutuhkan kawasan dataran tinggi seperti Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara yang selama ini menjadi sentra pengembangan bawang putih nasional.

"Tantangannya adalah bagaimana kita menyediakan bibit yang cukup. Jadi tiga tempat itu lebih diarahkan untuk pembibitan secara massal," ujarnya.

Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin mengandalkan impor bibit untuk memenuhi kebutuhan penanaman hingga 100 ribu ha. Selain jumlahnya terbatas, bibit impor juga perlu melalui proses adaptasi agar sesuai dengan kondisi agroklimat di dalam negeri.

Karena itu, pemerintah memilih memperkuat sistem penangkaran bibit oleh petani dengan pendampingan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan.

Dalam skema tersebut, petani akan menerima bantuan bibit dari pemerintah untuk dikembangkan menjadi bibit baru. Setelah panen, petani diwajibkan mengembalikan bibit sebanyak 1,5 kali dari jumlah yang diterima, sementara sisanya dapat dijual secara bebas.

"Pemerintah memberikan bridging bibitnya. Jadi petani dikasih bibit, kemudian setelah panen dikembalikan satu setengah kali dan sisanya boleh dijual," kata Sudaryono.

Ia menjelaskan biaya pembibitan bawang putih tergolong tinggi. Untuk satu hektare lahan, kebutuhan biaya produksi mencapai sekitar Rp120 juta, dengan komponen bibit mencapai sekitar Rp75 juta.

Karena itu, pemerintah akan menanggung kebutuhan bibit tersebut melalui dukungan APBN. Berdasarkan perhitungan Kementan, kebutuhan anggaran untuk program pembibitan 5.000 ha mencapai sekitar Rp375 miliar atau mendekati Rp400 miliar.

Sudaryono mengatakan program pembibitan itu mulai dijalankan tahun ini. Selain target 5.000 ha yang didukung APBN, pemerintah juga berharap BUMN dan sektor swasta ikut mengembangkan pembibitan hingga 20 ribu ha.

"Mulai dari tahun ini. APBN untuk 5.000 hektare. BUMN dan swasta diharapkan 20 ribu hektare karena kita mengarah ke 100 ribu hektare," ujar Sudaryono.

Pemerintah memperkirakan itu tersebut mulai menunjukkan hasil dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Pada periode itu, impor bawang putih diharapkan mulai berkurang secara bertahap seiring meningkatnya produksi dalam negeri.

"Kita harapkan dalam tiga-empat tahun konsumsi yang selama ini dipenuhi impor akan berangsur-angsur berkurang. Syukur-syukur sudah nol dan kita bisa swasembada," ujar Sudaryono.

Upaya mengejar swasembada bawang putih dilakukan di tengah tren penurunan impor dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Adapun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor bawang putih Indonesia selama lima tahun terakhir memang cenderung menurun. Pada 2021, volume impor tercatat mencapai 602.745 ton, lalu turun menjadi 566.175 ton pada 2022.

Penurunan berlanjut pada 2023 menjadi 564.027 ton dan kembali menyusut menjadi 555.886 ton pada 2024. Tren penurunan paling tajam terjadi pada 2025 ketika impor bawang putih turun menjadi 450.339 ton atau merosot sekitar 18,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, pasokan bawang putih Indonesia masih didominasi impor. BPS mencatat China tetap menjadi negara asal utama impor bawang putih Indonesia sepanjang periode 2021-2025.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono membeberkan kronologi diskusi antara sejumlah pejabat pemerintah dan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berujung ricuh beberapa waktu lalu.

Menurut Sudaryono, kegiatan tersebut pada awalnya dirancang sebagai forum dialog antara pemerintah dan mahasiswa untuk saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang berkembang di masyarakat.

Ia menjelaskan forum serupa sebenarnya bukan kali pertama dilakukan. Sebelum di UGM, dirinya bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko telah beberapa kali berdiskusi dengan mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya.

"Tujuannya dua, simpel saja. Kita memberi tahu dan mencari tahu. Kita memberi tahu apa yang pemerintah lakukan, dan kita mencari tahu aspirasi, pertanyaan, komplain, kesedihan, kekecewaan, maupun kemarahan masyarakat," kata Sudaryono dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Rabu (17/6).

Ia mengatakan rombongan pemerintah datang ke UGM dengan tujuan mendengarkan sekaligus menjelaskan berbagai program yang sedang dijalankan pemerintah kepada sivitas akademika dan mahasiswa di Yogyakarta.

Menurut Sudaryono, acara sempat berlangsung normal selama sekitar 30 hingga 40 menit. Ia mengaku sudah menyampaikan paparan awal bersama Nusron dan Budiman sebelum sesi diskusi dibuka.

[Gambas:Youtube]

"Kami sampaikan juga, tanya apa saja. Bahkan kadang kami bilang, adili kami di sini. Secara demokratis kita adu argumen. Tanya, kami jawab. Kalau kurang puas, tanya lagi," ujarnya.

Namun situasi berubah ketika sekelompok peserta disebut memasuki area panggung sambil berteriak-teriak saat acara berlangsung.

Sudaryono mengaku tak terlalu terkejut dengan aksi tersebut karena menurutnya kejadian serupa pernah terjadi dalam forum diskusi lain. Biasanya, kata dia, peserta yang melakukan interupsi tetap diberikan kesempatan berbicara menggunakan mikrofon.

"Orang masuk panggung teriak-teriak, enggak ada masalah, kita kasih mikrofon. Kamu mau apa? Biasanya kemudian menjadi diskusi," katanya.

Akan tetapi, menurut Sudaryono, situasi di UGM berbeda. Ia menilai kelompok tersebut tidak menyampaikan pertanyaan atau aspirasi secara langsung, melainkan mengajak peserta lain untuk ikut naik ke panggung.

"Yang kami dapat bukan pertanyaan, bukan aspirasi, tetapi ada keinginan agar diskusi ini tidak terjadi," ujarnya.

Meski demikian, Sudaryono mengaku tetap berusaha mempertahankan jalannya dialog. Ia mengatakan pemerintah siap menerima kritik maupun ekspresi kemarahan mahasiswa selama disampaikan dalam bentuk diskusi.

"Kami ingin tahu sebenarnya yang membuat marah itu apa. Kalau tidak disampaikan, kami juga tidak mengerti apa yang menjadi persoalannya," katanya.

Ia menyebut situasi kemudian semakin memanas setelah terjadi pelemparan air dan adanya upaya pemukulan. Tim pengamanan akhirnya menyarankan dirinya dan Nusron meninggalkan lokasi.

Sudaryono membantah adanya aksi kejar-kejaran saat dirinya meninggalkan area acara.

"Kami keluar, masuk mobil, lalu menunggu di sana. Setelah itu ada yang mencari-cari dan meminta diskusi. Akhirnya kami keluar lagi dari mobil," ujarnya.

Menurut dia, dialog kemudian berlanjut secara informal di area luar kampus dengan peserta duduk bersama di atas aspal.

Dalam diskusi lanjutan tersebut, kata Sudaryono, mahasiswa menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait kemiskinan, program food estate, hingga isu Pesta Babi di Papua.

Ia mengaku seluruh pertanyaan tersebut dijawab secara langsung oleh perwakilan pemerintah yang hadir.

Sudaryono mengatakan dirinya sebenarnya menyayangkan diskusi formal di dalam ruangan tidak dapat berjalan hingga selesai. Menurut dia, forum resmi akan lebih baik karena seluruh pertanyaan dan jawaban dapat terdokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Meski demikian, ia menegaskan tidak menyesali peristiwa yang terjadi di UGM. Sebaliknya, ia menilai kejadian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa.

"Saya tidak marah dan tidak menyesal dengan kejadian yang ada di UGM. Saya merasa ini menjadi momentum bagaimana mahasiswa yang pintar-pintar ini bisa terkanalisasi dalam sebuah gerakan yang baik," ujarnya.

Sudaryono juga mengaku tetap optimistis terhadap peran mahasiswa dalam mengawal berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, kegelisahan dan kritik yang disampaikan mahasiswa menunjukkan adanya kepedulian terhadap kondisi masyarakat.

"Kegalauan mereka, kegundahan mereka, kemarahan mereka itu adalah sikap yang baik karena mereka peduli pada bangsa ini. Tugas pemerintah adalah menjawab kepedulian itu dengan penjelasan, kinerja, dan solusi," kata Sudaryono.

YOGYAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan insiden dialog bertajuk "Kopdar Bareng Mas Dar" yang berakhir ricuh di Universitas Gadjah Mada (UGM), pada Senin (15/6/2026) malam. Dalam dialog itu juga menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Sudaryono menegaskan kehadiran dirinya bersama dua pejabat lainnya di UGM bertujuan untuk membuka ruang dialog dengan kalangan kampus secara demokratis.

"Kita mencoba untuk bisa berdialog dengan semua pihak, khususnya pihak kampus, dan kami datang ke UGM dan sudah direncanakan nama, kemudian juga kita sudah izin dengan pihak UGM-nya, pihak berwenangnya. Dan ini bukan event yang pertama," kata Sudaryono dalam keterangannya, dikutip Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, forum tersebut sejak awal dirancang sebagai ruang diskusi terbuka yang memungkinkan peserta menyampaikan berbagai pertanyaan maupun kritik kepada pemerintah.

"Kemudian ya kita jelaskan, intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi. Ditanya apa aja gak ada masalah. Kita ditanya apa aja gak ada masalah. Diadili kayak apa aja, kita oke, gak ada masalah," ujarnya.

Namun, di tengah jalannya dialog, Sudaryono mengaku ada sekelompok orang yang berusaha menghentikan forum tersebut dan tidak menginginkan diskusi berlangsung.

"Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Kami ingin menjelaskan hal-hal yang barangkali belum terjelaskan, dan barangkali kalau memang ada koreksi, ada masukan, juga kita ingin perbaikan," kata Sudaryono.

Sudaryono menilai insiden tersebut tidak mencerminkan semangat demokrasi yang menjunjung kebebasan berpendapat dan saling menghormati pandangan yang berbeda.

"Jadi intinya kan ini menegaskan bahwa kami di bawah kemimpinan Presiden Prabowo ini, kami ini demokratis. Kami menghargai semua pendapat. Kalau kita punya pendapat, tentu saja kan harus menghargai pendapat orang lain," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa situasi mulai memanas ketika terjadi pelemparan air dan dugaan tindakan fisik terhadap dirinya.

"Kalau tidak salah ada yang lemar air, terus ada yang mukul pundak saya gini ya, mungkin saya nggak tahu. Saya merasa sudah ada yang mukul, ada orang yang lari. Kemudian, udah nggak bener nih, akhirnya kami keluar," katanya.

Menurut Sudaryono, setelah meninggalkan lokasi diskusi, rombongan sempat mengalami hambatan saat hendak pulang. "Pada saat pulang, di mobil dicegat. Kemudian kami dicari-cari. Karena dicari-cari ya kami keluar."

"Saya pikir kan tadi kita diskusi di dalam, di tempat yang bagus, dengan sosial sistem yang baik, direkam, jadi kita ada pertanggung jawaban rekaman tadinya, berharap ada dialektika yang bagus, tapi kan ternyata tidak diinginkan oleh sekelompok orang ini," tambah Sudaryono.

Meski demikian, Sudaryono menegaskan dirinya tetap membuka ruang dialog dengan mahasiswa maupun kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan kritik dan masukan.

"Karena intinya adalah, kita ingin diskusi. Jadi mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus direvolusi, kata mereka, itu yang mana. Kita siap," ujar Sudaryono.

"Kalau memang ada hal yang keliru yang kita laksanakan, kita perbaiki. Itu kan cerminan dari demokrasi. Kalau menurut saya, mohon maaf, orang boleh punya pendapat, tapi orang berpendapat, sama bolehnya dengan orang lain punya pendapat lain," tambahnya.

Ia bahkan menyatakan siap kembali hadir apabila diundang untuk berdiskusi di kemudian hari.

"Barangkali adik-adik tadi yang masih belum puas, kita mau diskusi lagi, saya siap diundang. Mau di Jakarta boleh, mau diundang ke Yogyakarta, tapi yang penting kita diskusi," tegas Sudaryono.

Sudaryono juga menyampaikan apresiasi kepada peserta yang tetap ingin mengikuti dialog dan menyampaikan pandangan mereka secara terbuka.

"Jadi sebetulnya sebagian besar juga pengen dengar, pengen bertanya, dan pengen menghakimi kami. Dan itu baik, tapi karena ada sekelompok tadi, akhirnya jadi tidak jalan," katanya.

"Kami intinya siap, walaupun nanti ada agenda lain, kita diundang lagi misalnya, kami nggak ada masalah. Atas dasar kita cinta sama negara, apapun kita kerjakan," tambah Sudaryono.

Menutup pernyataannya, Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat.

"Ini adalah bukti bahwa kami, saya khususnya, Pak Nusron, Pak Budiman, dan saya kira secara umum Presiden Prabowo dan seluruh perangkat pemerintahan ini adalah kita demokratis dan siap berdiskusi dan berdialog dengan siapapun," pungkasnya.

YOGYAKARTA - Acara diskusi bertajuk "Kopdar Bareng Mas Dar" yang menghadirkan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (15/6/2026) malam, berakhir ricuh setelah sekelompok massa merangsek ke atas panggung.

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB itu awalnya berjalan tertib. Mahasiswa yang hadir mengikuti jalannya diskusi dengan tenang dan duduk di area dekat panggung.

Dalam pemaparannya, Sudaryono menjelaskan alasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Subianto menyiapkan skema ekspor melalui satu pintu. Menurutnya, Indonesia mengalami kebocoran besar akibat perbedaan laporan ekspor antara dalam negeri dan luar negeri.

"Kalau kita jual nikel atau sawit ke luar negeri, banyak kasus yang laporannya di dalam negeri dan laporannya di luar negeri berbeda. Jadi, di Indonesia mereka bisa berbohong, di luar negeri mereka tidak. Itulah alasan Pak Prabowo ingin semuanya menjadi satu pintu. Rp15 ribu triliun lebih selisih laporan impor yang menjadi kehilangan bangsa ini," jelas Wamentan.

Setelah itu, Nusron Wahid yang menjadi penanggap berikutnya menyampaikan keyakinannya terhadap berbagai program pemerintahan Prabowo yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyebut Indonesia masih memiliki peluang untuk berkembang meski menghadapi tekanan kondisi global.

Situasi mulai berubah ketika Budiman Sudjatmiko mendapat giliran berbicara. Pada saat itu, sejumlah massa dari luar gedung mulai masuk dan menempati area tribun.

Dalam paparannya, Budiman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membungkam masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Pernyataan itu disampaikan terkait kasus yang menimpa Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM UGM, yang sebelumnya viral setelah mengunggah kondisi mobilnya yang disebut dipasangi alat detektor oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Namun, sesaat setelah menyampaikan pernyataan tersebut, sekelompok massa yang berada di tribun belakang bergerak menuju panggung. Awalnya, Budiman masih menunggu dan bersedia berdialog langsung dengan mereka.

Situasi kemudian semakin sulit dikendalikan karena jumlah massa yang naik ke atas panggung terus bertambah. Aksi saling dorong dan caci maki pun terjadi. Massa yang datang belakangan ikut merangsek ke depan dan mendorong petugas keamanan yang mengawal Budiman Sudjatmiko.

Melihat kondisi yang semakin tidak kondusif, petugas keamanan memutuskan mengevakuasi Budiman melalui pintu samping gedung demi menjaga keselamatannya. Meski demikian, Budiman disebut masih ingin tetap berada di lokasi untuk berdialog dengan mahasiswa.

Usai kejadian tersebut, Budiman menyampaikan penyesalannya atas kericuhan yang terjadi.

"Seharusnya kita bisa berdialog dengan sehat dan lancar. Saya mau kok berdiskusi dengan mahasiswa. Tapi tadi sayangnya kondisinya sudah tidak kondusif," ujarnya.

"Petugas keamanan menghawatirkan kondisi yang semakin tidak kondusif apabila saat itu kita semua masih berada di dalam gedung. Saya sendiri sebenarnya tidak keberatan untuk tetap menemui mahasiswa di dalam gedung," tambah Budiman.

Dalam insiden itu, mahasiswa juga sempat menahan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wamentan Sudaryono untuk mempertanyakan kondisi Indonesia saat ini. Namun, ketika situasi semakin memanas, keduanya akhirnya turut dievakuasi oleh pihak keamanan UGM.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono membantah dirinya meninggalkan lokasi atau kabur saat forum dialog bersama mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tidak kondusif.

Sudaryono menegaskan dirinya bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko datang ke UGM dengan niat berdialog secara terbuka dan demokratis dengan mahasiswa.

"Kami datang ke UGM memang untuk berdiskusi. Acara ini sudah direncanakan sejak lama dan telah mendapat izin dari pihak kampus. Ini juga bukan kegiatan pertama semacam ini," kata Sudaryono dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Selasa.

Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam agenda diskusi yang digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Senin (15/6).

Menurut Sudaryono, sejak awal dirinya dan para narasumber membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bertanya maupun mengkritik kebijakan pemerintah.

"Ditanya apa saja tidak masalah. Diadili seperti apa saja juga tidak masalah. Kami hadir untuk berdialog secara demokratis," katanya.

Namun, di tengah jalannya forum, Sudaryono menyebut terdapat sekelompok peserta yang tidak menginginkan diskusi dilanjutkan sehingga situasi menjadi tidak kondusif.

"Kami sempat berdiskusi sekitar 30-40 menit. Tetapi kemudian ada sekelompok orang yang menginginkan forum dihentikan. Padahal sebagian besar mahasiswa justru ingin mendengar dan berdialog," ungkapnya.

Ia mengaku tetap bertahan di lokasi bersama Menteri Nusron karena meyakini dialog merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pandangan.

Namun, situasi disebut semakin memanas setelah terjadi pelemparan botol air dan dugaan tindakan fisik.

"Saya merasa ada yang memukul saya. Ada pelemparan air juga. Karena situasi sudah tidak kondusif, pihak keamanan menyarankan kami keluar," ujarnya.

Sudaryono membantah anggapan dirinya dan rombongan meninggalkan lokasi karena menghindari dialog.

"Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi. Bahkan saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog," tegasnya.

Dalam diskusi spontan tersebut, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terkait isu pertanahan dan dugaan penggusuran. Menurut Sudaryono, dirinya terbuka untuk memverifikasi langsung setiap persoalan yang disampaikan.

Ia menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik dan menjunjung tinggi demokrasi.

"Kalau ada yang keliru, kita perbaiki. Itu cerminan demokrasi. Orang boleh punya pendapat, tetapi juga harus menghargai pendapat orang lain," ujarnya.

Sudaryono juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang telah hadir dengan niat berdiskusi namun tidak dapat mengikuti forum secara optimal akibat situasi yang terjadi.

"Saya minta maaf kepada adik-adik mahasiswa yang sebetulnya ingin berdialog secara baik. Kami siap jika diundang kembali, baik di Yogyakarta maupun Jakarta. Yang penting kita berdiskusi," katanya.

Menutup keterangannya, Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

KementerianPertanian terus memperkuat sektor persusuan nasional melalui peningkatan populasi sapi perah, produksi susu dalam negeri serta konsumsi susu masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan pemerintah terus memperkuat sektor persusuan nasional melalui peningkatan produksi susu dalam negeri, memperkuat populasi sapi perah, guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia.

"Kementerian Pertanian terus memperkuat sektor persusuan nasional melalui peningkatan populasi sapi perah, produksi susu dalam negeri serta konsumsi susu masyarakat," kata Sudaryono dalam peringatan Hari Susu Nusantara (HSN) 2026 di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Sudaryono, susu merupakan salah satu sumber protein hewani terbaik yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak-anak Indonesia.

Wamentan Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar ini menegaskan pembangunan sektor persusuan bukan hanya berbicara soal produksi dan ekonomi, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, menjadi prioritas strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Hal tersebut juga menjadi momentum penting untuk membangkitkan sektor persusuan nasional seiring pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

Wamentan Sudaryono sekaligus Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengatakan, pemerintah saat ini fokus memperkuat sektor persusuan nasional melalui peningkatan produksi dan konsumsi susu masyarakat.

Menurut dia, peningkatan produksi dilakukan dengan memperbanyak populasi sapi perah guna memenuhi kebutuhan susu dalam negeri yang saat ini masih sebagian dipenuhi melalui impor.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan konsumsi susu per kapita, terutama bagi anak-anak, sejalan dengan pelaksanaan program MBG untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

"Tentu saja sekarang ada MBG. Produksi susu kita memang masih ada sebagian yang impor. Nah kita ingin tingkatkan dua hal," bebernya.

Sebagai anak petani, Sudaryono mengaku merasakan langsung manfaat konsumsi susu sejak usia muda sehingga meyakini pentingnya memperkuat budaya minum susu di masyarakat.

Sebagai anak petani, ia mengatakan susu menjadi bagian dari pola konsumsi sehari-hari sejak remaja dan dinilai berkontribusi terhadap pertumbuhan fisik serta pemenuhan kebutuhan gizi yang lebih baik.

"Kalau saya ini orang produk susu, sampai sekarang saya minum susu. Dari kecil saya nggak pernah nggak minum susu. Mulai SMA saya minum susu sampai sekarang. Saya bahkan dalam tiga tahun naik 14 sentimeter karena minum susu dan makan bergizi," Terangnya

Pengalaman tersebut membuat Sudaryono mendukung penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan gerakan minum susu sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi serta mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia.

"Jadi kalau orang ngomong apapun negatif tentang MBG, tentang susu, saya adalah orang produk dari makan bergizi dan produk dari minum susu. Jadi pasti saya bela itu MBG dan gerakan minum susu," tambah Sudaryono.

Wamentan Sudaryono menekankan manfaat susu memang tidak bisa dirasakan secara instan, tetapi memberikan dampak besar dalam jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

"Minum susu hari ini pinternya nggak langsung besok. Tapi pinternya itu nanti bertahap, lama-lama jadi tambah pintar, orangnya tambah kuat dan seterusnya. Jadi memang protein, protein, protein," katanya.

Ia juga mengingatkan gagasan memperkuat konsumsi susu sebenarnya telah lama menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Jauh sebelum menjabat Presiden maupun Menteri Pertahanan, Prabowo telah menggagas Gerakan Revolusi Putih yang mendorong pemenuhan gizi masyarakat melalui konsumsi susu.

"Bahkan dulu Pak Presiden kita Pak Prabowo sebelum menjadi Presiden, waktu masih mengelola Gerindra, kita bikin Gerakan Revolusi Putih. Jadi memang sudah lama perhatian terhadap susu dan gizi masyarakat ini," jelas Sudaryono.

Di sisi produksi, Wamentan Sudaryono mengakui bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah masih terbatasnya jumlah sapi indukan, khususnya sapi perah.

Menurutnya, teknologi reproduksi dan ketersediaan bibit sudah cukup memadai, namun jumlah ternak hidup masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

"Kita ini kurang sapi induknya. Kalau sperma kemudian bank spermanya kita sudah punya banyak. Baik daging maupun susu, yang kurang itu adalah sapi hidupnya. Memang mesti kita datangkan," bebernya.

Karena itu pemerintah terus mendorong investasi swasta dan BUMN untuk mendatangkan sapi perah dari berbagai negara. Sejumlah komitmen investasi bahkan sudah mulai berjalan dengan skala ribuan hingga puluhan ribu ekor.

"Sudah beberapa ada komitmen, ada yang 10 ribu ekor, ada yang 5 ribu ekor. Dan saya sebagai Wakil Menteri dan Ketua Umum HKTI ingin HKTI itu nggak cuma omong-omong, tapi ingin kasih contoh. Mungkin 100, 200 atau 150 ekor, kita mulai dari diri kita sendiri," katanya.

Wamentan menjelaskan pengembangan sapi perah harus dilakukan di wilayah yang memiliki iklim sesuai, terutama daerah dataran tinggi dengan suhu yang relatif sejuk seperti Lembang, Boyolali, Baturaden, Pasuruan dan Blitar.

Selain itu, pemerintah juga tengah menjajaki pengembangan sapi perah tropis dari Brasil yang dinilai lebih adaptif terhadap iklim Indonesia.

"Kita lagi uji coba juga, katanya ada sapi perah tropis dari Brasil. Kita juga lagi jajaki itu semua. Intinya adalah bagaimana sapinya tambah banyak, susunya diproduksi tambah banyak, dan diminum lebih banyak. Itu saja," ujarnya.

Untuk mempercepat peningkatan produksi susu nasional, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi investor dalam dan luar negeri untuk mengembangkan usaha persusuan di Indonesia.

Berbagai kemudahan perizinan dan insentif terus diberikan guna menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem persusuan nasional yang tangguh, modern, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendorong telur ayam menjadi salah satu komoditas dalam program bantuan pangan pemerintah untuk membantu menyerap produksi peternak saat harga mengalami penurunan.

Menurut Sudaryono, langkah tersebut menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasar sekaligus melindungi peternak dari tekanan harga yang terlalu rendah.

"Antisipasinya sebetulnya enggak susah. Yang pertama adalah bantuan pangan itu nanti kan tidak hanya beras sama minyak goreng. Salah satunya misalnya daging ayam atau mungkin telur yang lagi jatuh," kata Sudaryono di Jakarta, Jumat.

Dia menekankan hal itu ketika awak media mengkonfirmasi mengenai harga telur ayam yang anjlok di tingkat peternak di wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Akibatnya para peternak melakukan aksi unjuk rasa hingga membagikan secara gratis 1 juta butir telur ke masyarakat secara gratis. Aksi itu dilakukan dalam unjuk rasa pada Senin (1/6).

Atas kondisi itu, Wamentan mendorong agar bantuan pangan ke depan tidak hanya berisi beras dan minyak goreng, tetapi dapat mencakup komoditas pangan lain sesuai kebutuhan stabilisasi pasar salah satunya telur ayam ras.

Telur ayam menjadi salah satu komoditas yang dinilai layak masuk dalam program tersebut mengingat perannya sebagai sumber protein sekaligus produk yang rentan mengalami fluktuasi harga.

Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah saat ini juga terus menyelesaikan berbagai aspek regulasi agar skema penyerapan komoditas melalui bantuan pangan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Selain bantuan pangan, Wamentan menuturkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memiliki peran strategis sebagai instrumen negara dalam mendukung stabilisasi harga berbagai komoditas pangan nasional.

Menurut Sudaryono, program pemenuhan gizi yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) dapat menjadi sarana penyerapan hasil produksi peternak ketika harga suatu komoditas mengalami penurunan.

Ia mencontohkan telur yang sedang mengalami harga rendah dapat diserap melalui program makanan bergizi sehingga kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi sekaligus membantu menjaga harga produsen.

Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan manfaat ganda karena mendukung program peningkatan gizi sekaligus menjadi instrumen stabilisasi pasar di sentra produksi telur nasional.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengawal agar produksi telur peternak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, terserap optimal melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan harga yang baik sehingga menjaga stabilitas harga di tingkat peternak.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono mengatakan pihaknya mendapat arahan dari Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk turun langsung ke Blitar guna memantau perkembangan kondisi peternak telur.

"Kami hadir di Blitar mendengar sekaligus bersama-sama pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah solusi," kata Maino dalam keterangan sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan kehadiran pihaknya di Blitar untuk mendengar langsung aspirasi para peternak telur terkait kondisi kurang idealnya harga telur di tingkat produsen.

Sebelumnya peternak telur di Kabupaten Blitar sudah menyuarakan keluhan mengenai depresiasi harga telur ayam ras yang dialami dalam beberapa waktu terakhir. Mereka membutuhkan intervensi pemerintah supaya surplus panennya dapat bernilai ekonomis yang wajar.

"Harga telur hari ini di peternak Blitar Rp21.000 per kg. Tadi kita sepakat untuk sementara dibeli Rp24.000 per kg. Jadi peternak mengantar ke SPPG. Harapannya ini akan menaikkan harga di pasar," tutur Maino.

"Paling tidak, ini secara psikologis nanti akan menular ke pasar. Mudah-mudahan harga telur di Blitar khususnya dan secara Jawa Timur umumnya ini bisa mulai membaik," tambah Maino.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kami telah mengidentifikasi dua hari yang lalu 139 pabrik kelapa sawit yang melakukan pembelian di bawah harga yang ditetapkan di daerah masing-masing

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pemerintah segera mencabut izin pabrik kelapa sawit yang membeli tandan buah segar (TBS) petani di bawah ketentuan guna melindungi kesejahteraan petani sawit nasional.

Dalam jumpa pers usai Rapat Hilirisasi Perkebunan di Jakarta, Jumat, Sudaryono mengatakan pemerintah menindaklanjuti keluhan petani sawit terkait turunnya harga pembelian tandan buah segar di berbagai daerah Indonesia.

"Kami telah mengidentifikasi dua hari yang lalu 139 pabrik kelapa sawit yang melakukan pembelian di bawah harga yang ditetapkan di daerah masing-masing," kata Sudaryono.

Setelah pengumuman dan rapat sebelumnya dilaksanakan, tercatat sebanyak 16 pabrik kelapa sawit mulai melakukan penyesuaian dengan menaikkan harga pembelian tandan buah segar petani di daerah.

Meski demikian, pemerintah menilai masih banyak pabrik kelapa sawit yang belum menyesuaikan harga pembelian sesuai ketentuan sehingga pihaknya kembali melakukan rapat lanjutan dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan industri sawit.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Menteri Pertanian Sudaryono bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian serta dihadiri Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan BUMN sektor perkebunan.

Selain itu, pemerintah juga mengundang Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), asosiasi petani sawit, perusahaan eksportir, hingga perusahaan refinery guna membahas stabilisasi harga tandan buah segar tingkat petani.

Pemerintah menilai persoalan turunnya harga tandan buah segar merupakan masalah yang dapat diselesaikan karena harga dan permintaan minyak sawit dunia justru mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut pemerintah, gejolak harga terjadi pada rantai tengah perdagangan sawit karena harga di tingkat hilir dan pasar global relatif stabil tanpa penurunan harga maupun volume permintaan ekspor.

Karena itu, pemerintah meminta pelaku usaha hilir seperti refinery dan eksportir tetap melakukan transaksi perdagangan mengacu pada harga yang dibentuk melalui lelang PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) serta menghindari praktik penarikan harga atau withdraw.

"Jadi ada pembentukan harga lelang di KPBN mengacu pada harga CPO (crude palm oil) dunia dan lain-lain, dan kita menginginkan dan kami meminta kepada pelaku usaha sawit di hilir itu acuan KPBN itu jadi acuan dan kemudian hindarkan withdraw," tegasnya.

Pemerintah berharap pembelian besar dengan harga yang baik di tingkat hilir dapat memberikan efek domino kepada pabrik kelapa sawit sehingga harga pembelian tandan buah segar petani ikut meningkat.

Kementerian Pertanian juga meminta kepala daerah menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 terkait tata kelola penetapan harga tandan buah segar sawit tingkat provinsi.

Menurutnya hingga saat ini baru beberapa provinsi yang aktif menetapkan harga pembelian tandan buah segar dengan melibatkan pemerintah daerah, pabrik kelapa sawit, asosiasi, dan mengacu harga sawit global.

Oleh karena itu, Kementerian Pertanian meminta seluruh kepala daerah aktif melakukan pemantauan harga pembelian tandan buah segar serta memastikan pabrik kelapa sawit membeli hasil petani sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan, tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin, dan jika ada pelanggaran hukum tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan," kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono alias Mas Dar, mengancam pihaknya akan mencabut pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli tandan buah segar (TBS) di bawah harga ketentuan.

Pernyataan itu Mas Dar sampaikan usai menggelar rapat kedua bersama asosiasi petani, pabrik kelapa sawit, dan eksportir produk kelapa sawit.

Rapat digelar lantaran masih terdapat ratusan pabrik kelapa sawit yang membeli produk sawit di bawah harga acuan.

Mas Dar mengatakan, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 tahun 2024 mengatur pembelian TBS.

“Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin,” ujar Mas Dar dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Adapun harga sawit bergejolak setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas kelapa sawit.

Pasar disebut mengalami kepanikan sehingga harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan TBS anjlok.

Mas Dar mengatakan, harga CPO di pasar dunia sebenarnya sedang tinggi. Permintaan bahkan meningkat.

Namun, harga sawit di pasar lokal justru anjlok karena ratusan pabrik kelapa sawit membeli di bawah harga acuan.

“Harga sawit-sawit di tingkat dunia, di tingkat konsumen itu kemudian harganya tidak ada penurunan, baik penurunan harga maupun penurunan kuantitas,” tutur Mas Dar.

Dia pun meminta kepala daerah ikut mengawasi penerapan Permentan Nomor 13 Tahun 2024.

Menurutnya, masih terdapat banyak daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut.

“Bila ditemukan adanya Pabrik Kelapa Sawit yang membeli tandan buah segar yang tidak sesuai dengan ketentuan agar diidentifikasi PKS-nya,” ucap Mas Dar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengancam akan mencabut izin pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli tandan buah segar (TBS) petani di bawah harga ketentuan pemerintah.

Ancaman itu disampaikan menyusul anjloknya harga TBS usai pengumuman kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Sudaryono mengatakan Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi 139 PKS yang membeli TBS dengan harga murah. Namun, baru 16 PKS yang menyesuaikan harga usai pemerintah menggelar rapat dengan pelaku usaha sawit beberapa hari lalu.

"Setelah dilaksanakan pengumuman dan rapat dua hari yang lalu, ada 16 di antaranya melakukan penyesuaian dengan menaikkan harga pembelian. Namun dirasa masih banyak yang masih belum menyesuaikan harga yang kita tetapkan, sehingga perlu dilakukan rapat lanjutan," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (29/5).

Menurut Sudaryono, rapat lanjutan tersebut turut dihadiri asosiasi petani sawit, BUMN pangan, perusahaan refinery, hingga eksportir sawit.

Ia menegaskan harga crude palm oil (CPO) global sejatinya tidak turun. Bahkan, permintaan dan volume perdagangan CPO justru meningkat.

"Karena harga sawit di tingkat dunia, di tingkat konsumen, itu kemudian harganya tidak ada penurunan, baik penurunan harga maupun penurunan kuantitas. Bahkan cenderung permintaannya bertambah dan harganya bertambah," katanya.

Karena itu, Sudaryono meminta pelaku usaha di sektor hilir tetap melakukan transaksi perdagangan seperti biasa dengan mengacu pada harga yang dibentuk melalui lelang PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).

"Jadi ada pembentukan harga lelang di KPBN, mengacu pada harga CPO dunia dan lain-lain dan kita menginginkan dan kami meminta kepada pelaku usaha sawit di hilir itu acuan KPBN itu jadi acuan dan kemudian hindarkan withdraw," ujarnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah aktif memantau harga TBS di wilayah masing-masing dan memastikan PKS membeli TBS sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024.

Sudaryono mengatakan pemerintah tidak akan segan menjatuhkan sanksi bagi PKS yang melanggar aturan, termasuk pencabutan izin usaha.

"Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali. Jika ada pelanggaran hukum tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan," katanya.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pembentukan BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam tata kelola ekspor komoditas strategis, termasuk sawit, bukan untuk menambah rantai perdagangan ataupun mencari keuntungan.

Menurutnya, keberadaan DSI justru ditujukan menjadi 'pipa transparan' untuk memastikan praktik ekspor berjalan sesuai aturan dan terhindar dari pelanggaran seperti transfer pricing maupun under pricing.

"Saya kira itu enggak ada masalah. Ini ada semacam misleading di media khususnya di sosmed seolah-olah nambah rantai perdagangan. Enggak," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (29/5).

"Anggaplah ini semacam pipa transparan. Jadi kita ingin melihat transparansi di situ, disesuaikan dengan harganya, pakai AI pakai apa gitu," imbuhnya.

Ia menegaskan tujuan pembentukan DSI bukan untuk mencari keuntungan dari aktivitas ekspor sawit, melainkan memperbaiki tata kelola perdagangan sumber daya alam Indonesia.

"Objektifnya bukan untuk nyari untung di DSI, bukan. Tapi objektifnya adalah menertibkan yang belum tertib, praktik-praktik seperti under invoicing, under pricing, atau transfer pricing itu kemudian bisa kita berantas," katanya.

Menurut Sudaryono, pemerintah ingin memastikan pelaku usaha sawit di sektor hilir, khususnya perusahaan refinery dan eksportir, tetap menjalankan kegiatan perdagangan seperti biasa selama masa transisi kebijakan ekspor satu pintu berlangsung.

Ia menyebut implementasi DSI akan dilakukan secara bertahap. Masa transisi dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebelum pengelolaan ekspor dilakukan penuh pada 1 Januari 2027.

"Pelaku usaha yang selama ini baik-baik saja itu tidak akan ada imbas apa pun, tidak akan ada perubahan, tidak akan dirugikan," ujarnya.

Sudaryono mengatakan pemerintah juga meminta perusahaan refinery dan eksportir tetap mengacu pada harga yang terbentuk di PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) dalam melakukan transaksi perdagangan sawit agar tidak memicu penurunan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

Menurut dia, penurunan harga TBS yang terjadi belakangan lebih dipicu kekhawatiran pasar setelah pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI.

"Di hilirnya itu tidak ada perubahan, sementara di hulunya terjadi gejolak, yaitu pembelian TBS yang murah. Maka masalahnya ada di tengah, dan masalahnya ini harusnya mudah kita selesaikan," pungkas Sudaryono.