Bisnis.com, JAKARTA — Indeks High Dividend 20 bergerak menguat sejak awal tahun dan telah menguat 4,93%. Saham-saham dalam indeks ini disebut menarik untuk diakumulasi saat ini.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menjelaskan saham-saham yang berada pada indeks ini memiliki volatilitas yang cukup rendah dan stabil.

“Selain itu, kalau diperhatikan, saham-saham tersebut memang memiliki fundamental yang baik serta potensi valuasi di masa yang akan datang,” ucap Nico, Kamis (26/2/2026).

Dia melanjutkan saat ini saham-saham di indeks royal dividen yang sebaiknya diakumulasi adalah saham-saham yang memiliki fundamental dan valuasi yang baik.

Selain itu, kata dia, investor dapat memilih saham-saham yang memang sejalan dengan bisnis dari pemerintah, sehingga memberikan prospek dan sentimen yang lebih baik terhadap kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Adapun sejauh ini, Pilarmas Investindo Sekuritas menyukai saham-saham seperti ANTM, ASII, BBCA, INDF, dan JPFA di indeks ini. Menurut Nico, saham-saham ini memiliki kinerja yang cukup baik di tahun ini, di tengah berbagai program populis yang hadir tahun ini.

Dengan sentimen dividen tersebut, Nico menjelaskan saat ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih mencoba untuk melakukan penguatan di tengah tingginya volatilitas pasar yang terjadi saat ini.

“Terutama ketika Trump mengenakan tarif kepada Indonesia yang membuat tekanan meningkat,” tutur Nico.

Adapun Nico memperkirakan IHSG berpotensi untuk mengalami kenaikan apabila tidak mengalami penurunan melewati 8.170. Dia juga memperkirakan IHSG akan bermain di rentang 8.170–8.480 saat ini.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) melaporkan adanya pengalihan 154,77 juta saham Seri B milik PT Danantara Asset Management (Persero) kepada negara melalui Badan Pengaturan BUMN.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Rabu (7/1/2026), emiten baja pelat merah ini menyatakan telah menerima pemberitahuan mengenai penandatanganan perjanjian pengalihan saham yang dilakukan pada 5 Januari 2026.

Corporate Secretary Krakatau Steel, Fedaus, mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-undang No. 16/2025 tentang Perubahan Keempat atas UU BUMN.

Adapun pengalihan bertujuan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU 16/2025, yang mengatur bahwa Negara Republik Indonesia harus memiliki porsi saham minimal 1% pada BUMN dalam bentuk saham Seri A Dwiwarna.

“BP BUMN selaku pemegang saham perseroan menyetujui untuk menerima pengalihan dan DAM [Danantara Asset Management] selaku pemegang saham perseroan menyetujui untuk mengalihkan atas sebagian saham Seri B milik DAM di perseroan yang terdiri dari 154.771.174 lembar saham,” ucap Fedaus.

Setelah transaksi, saham Seri B yang dialihkan ke BP BUMN akan direklasifikasi menjadi saham Seri A Dwiwarna. Alhasil, kepemilikan saham pemerintah di KRAS genap menjadi 1% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Meskipun volume saham yang dialihkan telah disepakati, manajemen KRAS menyebutkan bahwa nilai definitif dari pengalihan saham tersebut masih menunggu penetapan lebih lanjut dari Kepala BP BUMN.

Dalam perkembangan sebelumnya, KRAS diketahui telah menerima suntikan dana hingga Rp4,93 triliun dari DAM melalui skema pinjaman pemegang saham untuk restrukturisasi dan upaya penyehatan perseroan.

Manajemen KRAS mengungkapkan bahwa dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha, perseroan telah mengajukan permohonan restrukturisasi kepada BP BUMN pada 20 November 2025.

Permohonan itu kemudian meraih persetujuan BP BUMN selaku wakil pemerintah pusat melalui Surat No. S-101/BPU/12/2025 tanggal 2 Desember 2025.

“Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham dengan Danantara Asset Management [DAM] pada tanggal 19 Desember 2025,” ungkap manajemen dalam keterbukaan informasi, Selasa (23/12/2025).

Disclaimer:Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih mengantongi saham PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) setidaknya hingga 2003. Awal reformasi, tepatnya pada 2000, wacana penjualan seluruh saham pemerintah di Indocement, digulirkan.

Kala itu, pemerintah berharap suntikan dana segar Rp1,7 triliun dari penjualan sahamnya di Indocement. Menteri Keuangan RI ketika itu, Bambang Sudibyo mengatakan ada usulan dari Komisi VII DPR agar pemerintah menjual saham di Indocement.