Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sejak 2022 sampai Januari 2026 telah memberikan sanksi administratif di sektor pasar modal dengan total denda sebesar Rp542,49 miliar kepada 3.418 pihak, termasuk kasus saham gorengan.

Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap mengatakan dari kasus tersebut di antaranya terdapat pelanggaran manipulasi perdagangan saham alias aksi menggoreng saham.

"Sebesar Rp240,65 miliar itu dikenakan karena terkait manipulasi perdagangan saham kepada 151 pihak," kata Eddy dalam konferensi pers di Kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Eddy melanjutkan, OJK juga mengenakan sanksi berupa pembekuan izin sebanyak 9 kasus, pencabutan izin 28 kasus, serta 116 perintah tertulis.

Berikutnya, OJK telah menyelesaikan 5 kasus pidana yang telah inkrah, dan ada 42 kasus yang sedang berproses hingga sekarang. Dari 42 itu, 32 kasus terindikasi manipulasi perdagangan saham.

"Dari sisi penyidikan dari periode 2022 sampai 2026 sejumlah perkara sudah masuk tahap penyidikan di mana 1 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan yaitu kasus manipulasi saham PT Sriwahana Adityakarta Tbk. (SWAT)," tandasnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi menegaskan komitmen OJK dalam menegakkan pengawasan pasar modal tak berhenti sampai di pengungkapan kasus yang melibatkan dua perusahaan terbuka, PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Hasan mengatakan saat ini OJK juga tengah melakukan pemeriksaan dan penanganan sejumlah kasus yang terindikasi melakukan pelanggaran ketentuan pasar modal. Meski tak mendetailkan jumlah dan kasus spesifiknya, Hasan memberikan sejumlah indikasi pelanggaran yang diperiksa.

"Sebetulnya macam-macam. Artinya bisa dari laporan publik, bisa dari katakan lah indikasi aliran dana yang tidak sesuai ketentuan, kemudian tentu ada benturan dengan norma-norma yang ada di pasal-pasal terutama di POJK. Nah dari situ lah kemudian dilakukan pengembangan. Tentu tidak semuanya menghasilkan kesimpulan bahwa betul terjadi pelanggaran," ujarnya.

Hasan menjelaskan, apabila dalam pemeriksaan menemukan bahwa indikasi pelanggaran memang terbukti, maka penegakan hukumnya akan tergantung pada kriteria pelanggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kami juga punya ketentuan yang membatasi bahwa setiap pelanggaran sudah ada kolom penegakan hukumnya berupa sanksi. Termasuk kalau ada indikasi pidana di pasar modal itu juga dengan kewenangan yang cukup di OJK akan kami tindak lanjutin indikasi dan pelanggaran pidana yang dimaksud," pungkas Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan berkas perkara kasus transaksi semu atau menyesatkan atas perdagangan saham PT Sriwahana Adityakarta Tbk (SWAT) kepada Jaksa Penuntut Umum alias P-21.

Perkara ini terjadi pada periode Juni hingga Juli 2018. Dalam penyidikan, OJK menduga para tersangka bersekongkol melakukan transaksi saham SWAT dengan menggunakan rekening efek pihak nominee melalui sembilan perusahaan efek. Pola tersebut menciptakan gambaran semu mengenai harga saham SWAT di Pasar Reguler.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi menyebut transaksi melalui rekening efek pihak nominee tersebut mengakibatkan pertemuan transaksi sebanyak 60.121 kali atau sekitar 10% dari total transaksi. Volume transaksi mencapai 639.778.200 saham atau sekitar 14,7%, dengan nilai transaksi sebesar Rp230,89 miliar atau 13,3%. OJK menilai pola transaksi dilakukan melalui dominasi transaksi, pertemuan transaksi, inisiator beli untuk menaikkan harga, serta pola buying market impact pada periode 8 Juni hingga 5 Juli 2018.

"Atas perbuatan tersebut, Penyidik OJK menyimpulkan telah terjadi tindak pidana pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan/atau Pasal 92 juncto Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 miliar," ulas Ismail dalam pernyataan tertulis, Kamis (15/1/2026).

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, pada Selasa (13/1), penyidik OJK melaksanakan Tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Boyolali. Selanjutnya, proses hukum akan dilanjutkan oleh penuntut umum.

OJK menyatakan dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, lembaga tersebut terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian. Kerja sama itu dilakukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

OJK juga menegaskan komitmennya untuk melakukan penegakan hukum secara tegas dan berkelanjutan terhadap setiap pelanggaran di sektor jasa keuangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas pasar modal serta memberikan perlindungan kepada investor dan masyarakat