Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengamankan 41 aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana perbankan syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) GP, Medan, Sumatra Utara.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank (asset recovery) dalam proses penyidikan yang saat ini sedang berlangsung.

Penyitaan aset yang berlangsung pada 17—18 Juni 2026 itu dilaksanakan setelah penyidik OJK mengantongi penetapan resmi dari Pengadilan Negeri setempat. Tindakan tersebut merupakan hasil penelusuran aset secara intensif guna mengamankan barang bukti dan mengoptimalkan pemulihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

“Aset yang berhasil disita meliputi 41 aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Sumatra Utara,” ungkap OJK dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/6/2026).

Rinciannya, 8 bangunan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, 29 bidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, 2 aset di Kota Binjai, serta 2 aset di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.

Dalam proses penyidikan, OJK menemukan indikasi bahwa sebagian agunan pembiayaan tidak diikat secara sempurna sesuai ketentuan hukum dan hanya menggunakan instrumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Karena itu, OJK menilai langkah penelusuran dan penyitaan aset menjadi penting untuk memastikan efektivitas proses penegakan hukum dan pemulihan aset.

Adapun, penyidikan perkara ini dilakukan terhadap dugaan tindak pidana perbankan syariah yang terjadi di PT BPRS GP. OJK sebelumnya telah mencabut izin usaha BPRS GP pada 17 April 2025.

“Perkara tersebut melibatkan Sdri. IP selaku Direktur Utama dan Sdr. MIL selaku pengguna dana akhir (end user),” jelas OJK.

Berdasarkan hasil penyidikan, pada periode Oktober 2019 sampai dengan Maret 2024, para terlapor diduga melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan dan dokumen transaksi perbankan.

Tindakan tersebut dilakukan melalui pemberian 35 fasilitas pembiayaan atas nama 34 nasabah nominee (pinjam nama) dengan total plafon mencapai Rp15,47 miliar.

Pembiayaan tersebut diduga diberikan menggunakan dokumen identitas dan dokumen pendukung yang tidak sah serta tidak melalui prosedur pembiayaan yang berlaku.

Sementara itu, dana hasil pencairan pembiayaan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk menutupi pembiayaan bermasalah lainnya sehingga memengaruhi kualitas pembiayaan bank.

Atas perbuatannya, OJK mengungkapkan bahwa para terlapor diduga melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta ketentuan pidana terkait lainnya.

OJK menegaskan akan terus mengoptimalkan upaya penelusuran aset dan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

“Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan terhadap industri jasa keuangan nasional,” tegas OJK.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara terkait rencana revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menggeser posisi penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan dari bawah kewenangannya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan perubahan ini tidak akan memengaruhi independensi OJK dalam penegakan hukum.

“Saya kira perubahan ini tidak akan berpengaruh terhadap independensi OJK dalam penegakan hukum,” kata Dian kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Dian menambahkan, pemberantasan tindak pidana ekonomi pada hakikatnya memerlukan kerja sama antar lembaga penegak hukum.

Dalam pelaksanaannya nanti, dia memastikan bahwa OJK akan terus berkoordinasi untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana ekonomi, termasuk tindak pidana di sektor perbankan dan keuangan.

Dia mengharapkan, lembaga manapun yang mendapat mandat menangani tindak pidana ekonomi, termasuk tindak pidana perbankan dan keuangan, harus konsisten, berkelanjutan, dan saling mendukung dalam melakukan penegakan hukum yang sangat penting untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas sistem keuangan Indonesia.

Untuk diketahui, UU P2SK saat ini mengatur bahwa OJK memiliki wewenang menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya, atau dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan, usai melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan.

Dalam pasal 49 ayat (5) beleid itu menyebut bahwa penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK.

Sementara itu, dalam draf RUU P2SK hasil harmonisasi pada September 2025, terdapat tambahan ayat lain pada Pasal 49, tepatnya ayat (11) yang mengatur bahwa dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya, penyidik OJK berada di bawah koordinasi dan pengawasan Polri.

“Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penyidik OJK berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia,” demikian bunyi Pasal 49 ayat (11) draf tersebut.

Mengenai perubahan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan bahwa perubahan tersebut mengikuti poin-poin yang tercantum dalam Undang-undang No.20/2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang ditetapkan pada Januari 2026.

“Soal isi revisi UU P2SK terkait penyidikan, Panja akan mengikuti prinsip di KUHAP yang baru,” kata Misbakhun kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (12/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bareskrim Polri berhasil mengamankan tersangka kasus dugaan tindak pidana perbankan di PT BPR DCN, Malang, Jawa Timur, setelah yang bersangkutan mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik.

Pengamanan dilakukan pada 9—10 Maret 2026, melalui tim gabungan yang terdiri dari Penyidik OJK, Korwas PPNS Bareskrim Polri, dan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur.

“Berdasarkan hasil pemantauan, tersangka yang semula dijadwalkan memenuhi panggilan pemeriksaan di Surabaya terdeteksi bergerak menuju Jakarta,” ujar OJK dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).

Setibanya di Stasiun Gambir, Jakarta, tersangka segera diamankan oleh Tim Korwas PPNS Bareskrim Polri untuk selanjutnya dibawa kembali ke Surabaya guna menjalani pemeriksaan oleh Penyidik OJK. Tersangka kemudian ditahan di Polda Jawa Timur sesuai ketentuan yang berlaku.

Tim gabungan juga melakukan upaya membawa saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dalam rangka proses penyidikan.

OJK menyebut, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan melalui koordinasi antara Penyidik OJK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan upaya paksa oleh Korwas PPNS Bareskrim Polri atas permintaan Penyidik OJK merupakan bentuk implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mencerminkan penguatan koordinasi antarlembaga dalam mendukung proses penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Adapun, OJK mengapresiasi atas dukungan dan kerja sama Polri, khususnya Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur, dalam kegiatan membawa, menangkap, dan menahan tersangka.

Otoritas mengharapkan sinergi dan koordinasi yang kuat antara OJK dan aparat penegak hukum membuat proses penegakan hukum di sektor jasa keuangan dapat berjalan efektif, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih melakukan pendalaman atas kasus dugaan pelanggaran pasar modal yang dilakukan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi, menerangkan bahwa kasus yang menyeret nama Mirae Asset saat ini tengah masuk dalam proses pemeriksaan terhadap potensi pelanggaran pada aspek pidana.

”Nah kalau perdatanya tentu di tempat kami dan sejauh ini untuk kasus yang serupa, sebetulnya sudah pernah kami lakukan. Jadi unsur pidana-nya yang sekarang sedang ditindaklanjuti dalam pemeriksaan,” katanya kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (13/3/2026).

Ihwal potensi pencabutan izin maupun pemberian sanksi terhadap Mirae Asset atau pihak terkait, Hasan hanya menegaskan bahwa pihaknya akan menanti hasil penyidikan oleh Penyidik Jasa Keuangan. Keputusan baru akan diambil selepas penyidikan rampung.

Hasan menerangkan, upaya penggeledahan terhadap kantor Mirae Asset belakangan dilakukan regulator dalam rangka pengumpulan bukti dan informasi terhadap kasus tersebut. Nantinya, bukti tersebut akan digunakan regulator sebagai bahan penyidikan.

”Jadi ini proses biasa sebetulnya untuk penyidikan dalam rangka pembuktian apakah unsur pelanggaran pidana itu terpenuhi, tercukupi, atau tidak,” katanya.

Sebelumnya, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penggeledahan di kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menyampaikan bahwa penggeledahan dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material.

"Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas," tulis OJK dalam keterangan resminya, Rabu (4/3/2026).

Praktik ini diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal. Kasus ini berkaitan dengan tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima jatah pasti dalam initial public offering (IPO) serta laporan penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai fakta.

Selain manipulasi informasi, penyidik OJK menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee.

Rangkaian transaksi ini dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka, yang menyebabkan harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) melonjak signifikan hingga 7.150% di pasar reguler.

Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022. OJK turut menengarai adanya keterlibatan ASS selaku beneficial owner BEBS, MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI dengan modus insider trading hingga transaksi semu.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) membantah keras kabar yang menyebutkan angka sekitar Rp14,5 triliun sebagai bagian dari aset, keuntungan, maupun pendapatan perusahaan.

Klarifikasi ini muncul menyusul langkah penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang didampingi Bareskrim Polri ke kantor perseroan, Rabu (4/3/2026).

Direktur Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Tomi Taufan, menyatakan bahwa informasi mengenai angka Rp14,5 triliun bukanlah keuntungan perusahaan.

“Terkait angka sekitar Rp14,5 triliun yang disebutkan dalam sejumlah pemberitaan, kami perlu menegaskan bahwa nilai tersebut bukan merupakan keuntungan, aset, maupun pendapatan Mirae Asset Sekuritas,” pungkas Tomi dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3/2026).

Manajemen juga menjamin seluruh aset nasabah di bawah naungan Mirae Asset dalam kondisi aman. Seluruh efek dan dana nasabah tercatat dan tersimpan secara resmi dalam sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Sesuai regulasi pasar modal, dana serta portofolio investasi nasabah disimpan secara terpisah dari aset perusahaan di bawah pengawasan ketat otoritas terkait. Hal ini guna memastikan perlindungan maksimal bagi para investor.

Tomi menambahkan bahwa Mirae Asset berkomitmen untuk tetap kooperatif dan menghormati proses yang saat ini tengah dilakukan oleh pihak berwenang.

Perusahaan sekuritas ini juga menjunjung tinggi prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

“Kami mengimbau semua pihak untuk menunggu hasil resmi dari proses yang sedang berlangsung dan tidak menarik kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya,” pungkas Tomi.

Sebagaimana diketahui, penyidik OJK telah menggeledah kantor Mirae Asset Sekuritas terkait pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material. Praktik tersebut diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal.

Adapun kasus ini berkaitan dengan tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima jatah pasti dalam initial public offering (initial public offering/IPO) serta laporan penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai fakta.

"Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas," tulis OJK dalam keterangan resminya.

Selain manipulasi informasi, penyidik OJK menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee.

Rangkaian transaksi ini dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka, yang menyebabkan harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) melonjak signifikan hingga 7.150% di pasar reguler. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

OJK turut menengarai adanya keterlibatan ASS selaku beneficial owner BEBS, MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi Mirae Asset Sekuritas dengan modus insider trading hingga transaksi semu.

Sampai dengan saat ini, Penyidik OJK telah memeriksa sebanyak 25 orang saksi yang berasal dari pihak Mirae Asset Sekuritas, Berkah Beton Sadaya (BEBS), perbankan, hingga pihak nominee yang terkait dengan perkara tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menduga PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia melakukan praktik manipulasi harga atau goreng saham emiten PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) hingga meraup keuntungan senilai Rp14,5 triliun.

"Nilainya total semua Rp14,5 triliun itu dari saham-saham yang kami freeze. Itu sekitar ada Rp2 miliar lembar saham dengan harga saham sekitar Rp7.000-an," ujar Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona kepada wartawan, Rabu (4/3).

Daniel menjelaskan praktik tersebut melibatkan sejumlah pihak yang melakukan transaksi saham dengan menyampaikan informasi material yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Hal itu diduga mendorong investor untuk membeli saham yang bersangkutan hingga harga naik secara signifikan sampai 7.150 persen.

"Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen," kata Daniel.

Mengenal Emiten BEBS

Mengutip prospektus dan laporan perusahaan di IDX, BEBS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia material konstruksi, khususnya produk beton dan material pendukung lainnya.

Perusahaan tersebut dimiliki Sultan Subang, Asep Sulaiman Sabanda yang kini menjadi tersangka dalam kasus manipulasi harga saham.

Perusahaan tercatat berdiri sejak 2019, dengan menyediakan produk beton untuk pekerjaan bangunan non-struktural, struktural, sampai ekstra struktural.

Adapun kegiatan usaha mencakupi kebutuhan konstruksi dengan tingkat spesifikasi dan beban berbeda, baik untuk proyek skala kecil maupun besar.

Selain beton, BEBS juga menyediakan material pendukung, seperti batu dan pasir sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk menghadirkan layanan yang lebih komprehensif dalam rantai pasok konstruksi.

Sebagai informasi, PT Berkah Beton Sadaya resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 10 Maret 2021 melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

Saat itu, harga IPO yang ditawarkan sebesar Rp100 per saham dan Mirae Asset Sekuritas bertindak sebagai underwriter dari IPO BEBS ini.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, saham BEBS sempat diperdagangkan pada rentang Rp2 hingga Rp860 per saham.

Namun, saham BEBS kini berada dalam papan pemantauan khusus dengan harga saham Rp5 per saham.

Selain itu, Asep Sulaeman Sabanda bersama Fina Nuryanti menjadi pemilik manfaat akhir dari BEBS. Adapun Asep memegang sebanyak 34,95 persen saham PT Berkah Global Investama yang merupakan pengendali BEBS.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Polri menggeledah kantor sekuritas berinisial MA terkait dugaan tindak pidana pasar modal.

Penggeledahan dilakukan di Gedung Treasury Tower di area SCBD, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/3).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, belasan penyidik OJK terlihat membawa sejumlah boks berisi barang bukti dari hasil penggeledahan.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona menjelaskan rangkaian transaksi semu dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali kedua tersangka yakni ASS selaku Beneficial Owner dari PT BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking Mirae Asset.

Daniel menerangkan mereka melakukan perdagangan efek atau saham yang dalam pelaksanaannya menyampaikan fakta material palsu sehingga memperdaya para investor untuk ikut membeli saham tersebut.

"Terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya," jelasnya.

Selain itu, kata dia, OJK juga menemukan transaksi semu terhadap saham-saham yang dikendalikan melalui jaringan afiliasi dan nominee.

Aksi insider trading sendiri merupakan praktik ilegal dalam investasi saham. Dimana investor mendapat informasi keuntungan dalam transaksi jual beli saham dari pihak perusahaan terkait.

"Berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidanaperbankan di PT Bank Perkreditan Rakyat Panca Dana yang beralamat di Ruko Depok Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P.21).

Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial AK selaku mantan Direktur Utama, MM selaku Customer Service, dan VAS selaku Kepala Bagian Operasional. Pada Senin (23/2/2026), penyidik OJK telah melaksanakan tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Depok.

OJK menjelaskan, penyidikan ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan berjenjang yang dilakukan otoritas, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, hingga penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat dua modus operandi dalam perkara tersebut. Pertama, pada periode Oktober 2018 hingga Mei 2024, para tersangka diduga dengan sengaja menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau dokumen bank melalui pencairan 96 bilyet deposito atas nama 35 deposan tanpa sepengetahuan pemilik dana. Total nilai pencairan tersebut mencapai Rp14,02 miliar.

Dana hasil pencairan deposito itu diindikasikan digunakan untuk kepentingan pribadi, pembayaran bunga deposito yang telah dicairkan tanpa sepengetahuan deposan, serta penggantian dana deposito yang sebelumnya telah disalahgunakan.

Kedua, pada periode Mei 2020 hingga Mei 2024, tersangka AK selaku Direktur Utama diduga menginisiasi, memerintahkan, dan menyetujui pemberian kredit fiktif atas 660 fasilitas kredit kepada 646 debitur. Nilai baki debet tercatat per Agustus 2024 mencapai Rp32,43 miliar.

Pemberian kredit tersebut disebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan diduga dilakukan untuk menjaga rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) BPR. Sebagian dana pencairan kredit juga diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka dan pihak lain.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a dan/atau huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, junto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP. Mereka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

Dalam proses penyidikan, OJK juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga merupakan hasil tindak pidana, antara lain tanah dan bangunan di wilayah Sawangan, Kota Depok, satu unit kendaraan mobil, serta perhiasan dan barang bukti lainnya.

OJK menegaskan, proses penegakan hukum ini tidak mengganggu operasional bank. Penindakan dilakukan terhadap oknum pengurus dan pegawai sebagai bagian dari upaya menjaga integritas industri perbankan serta melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Ke depan, OJK menyatakan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan terhadap setiap pelanggaran di sektor jasa keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sejak 2022 sampai Januari 2026 telah memberikan sanksi administratif di sektor pasar modal dengan total denda sebesar Rp542,49 miliar kepada 3.418 pihak, termasuk kasus saham gorengan.

Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap mengatakan dari kasus tersebut di antaranya terdapat pelanggaran manipulasi perdagangan saham alias aksi menggoreng saham.

"Sebesar Rp240,65 miliar itu dikenakan karena terkait manipulasi perdagangan saham kepada 151 pihak," kata Eddy dalam konferensi pers di Kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Eddy melanjutkan, OJK juga mengenakan sanksi berupa pembekuan izin sebanyak 9 kasus, pencabutan izin 28 kasus, serta 116 perintah tertulis.

Berikutnya, OJK telah menyelesaikan 5 kasus pidana yang telah inkrah, dan ada 42 kasus yang sedang berproses hingga sekarang. Dari 42 itu, 32 kasus terindikasi manipulasi perdagangan saham.

"Dari sisi penyidikan dari periode 2022 sampai 2026 sejumlah perkara sudah masuk tahap penyidikan di mana 1 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan yaitu kasus manipulasi saham PT Sriwahana Adityakarta Tbk. (SWAT)," tandasnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi menegaskan komitmen OJK dalam menegakkan pengawasan pasar modal tak berhenti sampai di pengungkapan kasus yang melibatkan dua perusahaan terbuka, PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Hasan mengatakan saat ini OJK juga tengah melakukan pemeriksaan dan penanganan sejumlah kasus yang terindikasi melakukan pelanggaran ketentuan pasar modal. Meski tak mendetailkan jumlah dan kasus spesifiknya, Hasan memberikan sejumlah indikasi pelanggaran yang diperiksa.

"Sebetulnya macam-macam. Artinya bisa dari laporan publik, bisa dari katakan lah indikasi aliran dana yang tidak sesuai ketentuan, kemudian tentu ada benturan dengan norma-norma yang ada di pasal-pasal terutama di POJK. Nah dari situ lah kemudian dilakukan pengembangan. Tentu tidak semuanya menghasilkan kesimpulan bahwa betul terjadi pelanggaran," ujarnya.

Hasan menjelaskan, apabila dalam pemeriksaan menemukan bahwa indikasi pelanggaran memang terbukti, maka penegakan hukumnya akan tergantung pada kriteria pelanggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kami juga punya ketentuan yang membatasi bahwa setiap pelanggaran sudah ada kolom penegakan hukumnya berupa sanksi. Termasuk kalau ada indikasi pidana di pasar modal itu juga dengan kewenangan yang cukup di OJK akan kami tindak lanjutin indikasi dan pelanggaran pidana yang dimaksud," pungkas Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah menyelesaikan sebanyak 176 perkara di sektor jasa keuangan hingga 31 Desember 2025. Dari total tersebut, perkara terbanyak yang berhasil diselesaikan otoritas berasal dari sektor perbankan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menyampaikan total perkara yang telah diselesaikan OJK hingga akhir 2025 mencakup 140 perkara perbankan, 9 perkara pasar modal, 24 perkara asuransi dana pensiun, dan 3 perkara di bidang Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).

“Sampai dengan 31 Desember 2025, penyidik OJK telah menyelesaikan total 176 perkara,” kata Mirza dalam Konferensi Pers RDKB, Jumat (9/1/2026).

Selain perkara yang telah diselesaikan, Mirza mengungkapkan bahwa total perkara yang telah diputus pengadilan sebanyak 140 perkara. Perinciannya, 134 perkara telah menggunakan ketetapan hukum tetap atau inkrah dan 6 perkara masih dalam tahap kasasi.

Mirza memastikan penyidik OJK akan terus berkomunikasi secara aktif dengan penegak hukum dalam penyelesaian proses penyidikan melalui kerja sama dalam penegakan sektor jasa keuangan.

Sebagai informasi, OJK memiliki wewenang untuk menentukan dilakukan atau tidak dilakukannya Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang dilakukan sebelum dimulainya Penyidikan.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.16/2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (POJK Penyidikan), sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Melalui POJK ini, cakupan tindak pidana di sektor jasa keuangan meliputi Perbankan; Pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon; Perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; Lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya.

Kemudian, inovasi teknologi sektor keuangan serta aset keuangan digital dan aset kripto; serta Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi, dan pelindungan konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana perasuransian berupa penggelapan premi asuransi yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan pialang asuransi PT Bintang Jasa Selaras Insurance Broker senilai Rp6,97 miliar.

Perkara ini terkait dugaan penggelapan premi yang terjadi dalam kurun waktu 2018–2022 di kantor PT Bintang Jasa Selaras Insurance Broker.

Total premi yang digelapkan sebesar Rp3,04 miliar milik pemegang polis Perumda BPR Bank Kota Bogor dan Rp3,92 miliar milik PT Jamkrida Sulawesi Selatan.

“Perbuatan tersebut dilakukan oleh WN selaku Direktur Utama dan EHC selaku Direktur PT Bintang Jasa Selaras Insurance Broker,” tulis keterangan resmi OJK, Kamis (4/12/2025).

Dalam menangani dugaan tindak pidana tersebut, OJK telah melakukan berbagai upaya mulai dari pengawasan, pemeriksaan khusus sampai penyelidikan dan penyidikan.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan premi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan/atau juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.

“Adapun tuntutan pidana yang diatur dalam pasal 76 adalah pidana penjara palinglama 5 [Iima] tahun dan pidana denda paling banyak Rp5 miliar,” tutur keterangan tersebut.

Terkini, penyidik OJK telah melaksanakan pelimpahan berkas perkara (Tahap 1) kepada Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap (P.21).

Selanjutnya Penyidik OJK melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum untuk melaksanakan Tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 November 2025.

“Penegakan hukum akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan,” sebutnya.

OJK menegaskan hal itu dilakukan sebagai bagian dari komitmen pihaknya dalam memperkuat pelindungan konsumen, lembaga jasa keuangan, dan stabilitas sektor jasa keuangan secara keseluruhan.