Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi dengan total nilai Rp78,68 miliar atas kasus manipulasi serta pelanggaran pasar modal.

Untuk kasus manipulasi pasar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 di Jakarta, Senin, menyebut untuk besaran sanksi administratif kepada enam pihak perorangan dikenakan mencapai Rp15,9 miliar.

OJK juga memberikan satu sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada satu pihak perorangan.

Di luar kasus manipulasi pasar, OJK juga mengenakan sanksi administratif atas hasil pemeriksaan kasus di pasar modal lainnya dengan total Rp62,78 miliar yang dijatuhkan kepada 68 pihak.

“Ada satu sanksi administratif berupa pencabutan izin, empat sanksi administratif berupa pembekuan izin, serta tujuh sanksi administratif berupa peringatan tertulis,” kata Hasan.

Hasan pun menambahkan OJK telah menegakkan delapan perintah tertulis dalam penanganan kasus di pasar modal.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat penegakan aturan di pasar modal.

Secara umum, Hasan mengatakan pasar modal Indonesia mengalami pergerakan yang dinamis pada Maret 2026 seiring dengan eskalasi konflik Timur Tengah dan lonjakan harga komoditas energi dunia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Maret 2026 ditutup di level 7.048,22 atau terkoreksi 14,42 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).

Investor asing tercatat membukukan net sell di pasar saham senilai Rp23,34 triliun. Lonjakan aksi jual investor asing antara lain dipengaruhi transaksi di pasar negosiasi pada sejumlah saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Namun, jumlah investor pasar modal domestik terus menunjukkan peningkatan. Hingga Maret 2026, terdapat tambahan 1,78 juta investor baru, sehingga total jumlah investor mencapai 24,74 juta atau tumbuh 21,51 persen (year-to-date/ytd).

Oleh sebab itu, OJK menilai resiliensi dan likuiditas pasar modal domestik secara keseluruhan tetap terjaga.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maret 2026 telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp15,9 miliar terkait pelanggaran manipulasi di pasar modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi menjelaskan bahwa denda tersebut dikenakan OJK kepada enam pihak perorangan. Selain itu, OJK juga memberikan sanksi administratif tertulis kepada satu pihak perorangan.

"Selain itu OJK juga telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di pasar modal yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar total Rp62,78 miliar kepada 68 pihak," ujar Fawzi dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026, Senin (6/4/2026).

Kasus tersebut terdiri dari satu sanksi administratif berupa pencabutan izin, empat sanksi administratif pembekuan izin dan tujuh sanksi administratif berupa peringatan tertulis, serta delapan perintah tertulis yang sudah ditegakkan OJK.

Penegakan hukum di pasar modal tersebut melengkapi serangkaian penindakan yang dikenakan otoritas sepanjang 2025. Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan telah menjatuhkan 3.040 sanksi terhadap 453 perusahaan tercatat sepanjang tahun 2025. Sanksi tersebut mencakup keterlambatan penyampaian laporan keuangan, hingga pemenuhan free float.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menjelaskan BEI secara konsisten memantau pemenuhan kewajiban emiten dan akan mengenakan sanksi sesuai peraturan Bursa Nomor I-H apabila ditemukan pelanggaran, demi memastikan perdagangan efek berlangsung teratur, wajar, dan efisien. “Sepanjang tahun 2025, BEI telah mengenakan sejumlah 3.040 sanksi kepada 453 perusahaan tercatat,” tutur Kautsar, Senin (2/3/2026).

Berdasarkan data BEI, sanksi terbanyak pada 2025 masih terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan, yakni sebanyak 1.223 sanksi atau naik 2% dibandingkan 2024 yang tercatat 1.203 sanksi. Meski demikian, jumlah perusahaan tercatat yang dikenai sanksi atas pelanggaran tersebut menurun 20% menjadi 196 emiten dari sebelumnya 246 emiten.

BEI juga menjatuhkan 577 sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan bulanan registrasi efek, turun 10% secara tahunan dari 642 kasus. Penurunan juga terlihat dari jumlah perusahaan yang terkena sanksi, yakni dari 188 emiten pada 2024 menjadi 134 emiten pada 2025 atau turun 29%.

Sementara itu, sanksi atas permintaan penjelasan meningkat 16% menjadi 454 sanksi pada 2025 dari 390 sanksi pada 2024. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi meningkat, yakni dari 188 emiten pada 2024 menjadi 214 emiten pada 2025 atau naik 14%.

Adapun pelanggaran terkait kewajiban pemenuhan free float tercatat sebanyak 386 sanksi atau turun 14% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 449 sanksi. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi atas pemenuhan free float juga menyusut 25% menjadi 83 emiten dari sebelumnya 110 emiten.

Sanksi atas kewajiban public expose tahunan juga menurun 11% menjadi 211 sanksi, dari 238 sanksi pada 2024. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi turun 3% menjadi 160 emiten dari 165 emiten pada tahun sebelumnya.

Kautsar memastikan ke depan BEI akan terus berupaya untuk meningkatkan disiplin perusahaan tercatat melalui pembinaan berkelanjutan, pemantauan pemenuhan kewajiban, pengenaan sanksi atas pelanggaran pemenuhan kewajiban, serta berbagai inisiatif lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk mempercepat proses penindakan kasus yang menyangkut pelanggaran pasar modal seperti aktivitas goreng saham dan sebagainya.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengakui bahwa dengan melihat perkembangan kasus PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) yang ditindak OJK tahun ini, memang terdapat keterlambatan penindakan regulator.

"Kami akui kalau kemarin ada keterlambatan tindakan, kan kelihatan itu, REAL misalnya tahun berapa selesai pemeriksaan dan kami berikan sanksi sekarang. Ke depan, ini siklusnya kami percepat. Mobilisasi resources OJK kami juga dapat tawaran dibantu sektor lainnya supaya pipeline [kasus yang sedang diperiksa] tadi bisa dikenakan sanksi secara terukur [jika terbukti]," kata Hasan beberapa waktu lalu.

Pada Februari 2026, OJK mengumumkan telah mengenakan sanksi kepada REAL berupa denda sebesar Rp925 juta. OJK juga mengenakan denda Rp240 juta kepada Direktur Utama REAL periode 2024, Aulia Firdaus. Selain itu, Otoritas juga menetapkan sanksi administratif kepada sejumlah pihak dalam proses penawaran umum perdana saham REAL. Sanksi-sanksi tersebut dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam kurun 2024 sampai 2025.

Hasan melanjutkan, dalam rentang 2022 sampai Februari 2026 OJK telah memberikan tindakan dan saksi kepada 3.546 pihak yang melanggar ketentuan di pasar modal. Total denda yang dikenakan atas sanksi tersebut sekitar Rp587 miliar.

Hasan memerinci dari jumlah penindakan dan sanksi itu, sebanyak 12 di antaranya adalah pembekuan usaha, 29 pencabutan izin, 566 peringatan tertulis, dan 123 perintah tertulis dengan potensi pelanggaran sanksi pidana. Selain itu, ada 155 pihak yang dikenakan sanksi karena pelanggaran spesifik berupa manipulasi pasar atau goreng saham.

"Apakah ini berhenti di sini? Tidak. Pak Nyoman [OJK] punya tabungan kasus di pipeline. Ini yang akan kami percepat," kata Hasan.

Sementara itu, Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek OJK, I Nyoman Suka Yasa menjelaskan bahwa proses penegakkan hukum di OJK dilakukan dengan sangat hati-hati. Penegakan hukum di lingkup jasa keuangan menurutnya juga tak jauh berbeda dengan penegak hukum pada umumnya.

"Artinya kalau ada indikasi pelanggaran, misal ini sudah tinggi [harganya tak wajar] berarti ada goreng-menggoreng, tidak serta merta kita putuskan orang itu bersalah. Kami lakukan proses yang teliti, kami lakukan permintaan keterangan kepada setiap pihak yang diduga terkait," ujar Nyoman.

Untuk beberapa kasus, Nyoman menyebut bahkan ada yang sampai membutuhkan keterangan dari 100 pihak. Jika sudah ratusan seperti itu, OJK juga menelusuri dokumen-dokumen dan aliran dananya. "Kalau 100, ya semuanya kita lihat," tuturnya.

Selain itu, pada beberapa kasus OJK juga berkoordinasi dengan pihak luar negeri apabila kasus yang didalami berkaitan dengan nasabah luar negeri. Oleh karena itu, Nyoman mengingatkan bahwa proses penindakan pasar modal dilakukan melalui banyak proses dan waktu yang tak singkat.

"Kami ke depan akan mempercepat proses melalui metode-metode yang walaupun sekarang sudah digunakan, tapi kami akan perbarui. Kemudian kami akan intensifkan kerja sama," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih melakukan pendalaman atas kasus dugaan pelanggaran pasar modal yang dilakukan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi, menerangkan bahwa kasus yang menyeret nama Mirae Asset saat ini tengah masuk dalam proses pemeriksaan terhadap potensi pelanggaran pada aspek pidana.

”Nah kalau perdatanya tentu di tempat kami dan sejauh ini untuk kasus yang serupa, sebetulnya sudah pernah kami lakukan. Jadi unsur pidana-nya yang sekarang sedang ditindaklanjuti dalam pemeriksaan,” katanya kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (13/3/2026).

Ihwal potensi pencabutan izin maupun pemberian sanksi terhadap Mirae Asset atau pihak terkait, Hasan hanya menegaskan bahwa pihaknya akan menanti hasil penyidikan oleh Penyidik Jasa Keuangan. Keputusan baru akan diambil selepas penyidikan rampung.

Hasan menerangkan, upaya penggeledahan terhadap kantor Mirae Asset belakangan dilakukan regulator dalam rangka pengumpulan bukti dan informasi terhadap kasus tersebut. Nantinya, bukti tersebut akan digunakan regulator sebagai bahan penyidikan.

”Jadi ini proses biasa sebetulnya untuk penyidikan dalam rangka pembuktian apakah unsur pelanggaran pidana itu terpenuhi, tercukupi, atau tidak,” katanya.

Sebelumnya, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penggeledahan di kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menyampaikan bahwa penggeledahan dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material.

"Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas," tulis OJK dalam keterangan resminya, Rabu (4/3/2026).

Praktik ini diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal. Kasus ini berkaitan dengan tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima jatah pasti dalam initial public offering (IPO) serta laporan penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai fakta.

Selain manipulasi informasi, penyidik OJK menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee.

Rangkaian transaksi ini dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka, yang menyebabkan harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) melonjak signifikan hingga 7.150% di pasar reguler.

Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022. OJK turut menengarai adanya keterlibatan ASS selaku beneficial owner BEBS, MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI dengan modus insider trading hingga transaksi semu.

Bisnis.com, JAKARTA —Direktur Utama PT KGI Sekuritas Indonesia Antony Kristanto mengajukan pengunduran diri setelah perusahaan yang dipimpinnya dikenai sanksi administratif berupa denda oleh OJK dalam kasus pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal terkait dengan penjaminan emisi IPO PT Indo Pureco Pratama Tbk. (IPPE).

Direktur KGI Sekuritas Low Chung Kiat mengatakan Antony mengajukan pengunduran dirinya sebagai Presiden Direktur KGI Sekuritas pada 4 Maret 2026.

“Terhitung sejak tanggal surat ini [4 Maret 2026], maka fungsi, tugas, dan wewenang Direktur Utama yang berkaitan dengan pengawasan dan pengelolaan Divisi Fixed Income dan Divisi Equity Derivatives (ED) dialihkan kepada Robby Winindo selaku Direktur,” paparnya dalam keterbukaan informasi, Jumat (6/3/2026).

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada PT KGI Sekuritas Indonesia dan Direktur Utamanya Antony Kristanto dalam kasus pelanggaran ketentuan pasar modal emiten IPPE. KGI Sekuritas merupakan penjamin pelaksana emisi efek (underwriter) dalam IPO IPPE. Selain KGI Sekuritas, IPO tersebut juga ditangani PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai underwriter.

Modus TPPU dalam IPO IPPE

Merujuk siaran pers OJK No. SP 42/GKPB/OJK/II/2026, PT KGI Sekuritas Indonesia dikenai sanksi sdministratif berupa denda sebesar Rp3,4 miliar dan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek selama 1 tahun sejak surat sanksi ditetapkan.

PT KGI Sekuritas Indonesia dikenai sanksi administratif tersebut karena melanggar ketentuan Pasal 17 POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

OJK menjabarkan bahwa PT KGI Sekuritas Indonesia tidak melakukan prosedur CDD secara memadai terhadap Elwill Wahyuni, Irma Novianti, Rachmawati, dan Bonaventura Jarum di mana berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening Efek profil kemampuan keuangan keempat investor tersebut tidak sesuai dengan jumlah pesanan atas Penawaran Umum Perdana Saham PT Indo Pureco Pratama Tbk. (IPPE).

Berdasarkan fakta aliran dana atas IPO IPPE pada 2 Desember 2021, Peter Rulan Isman memberikan dana kepada Susaedi Munif sebesar Rp39,97 miliar dan pada 3 Desember 2021 sebesar Rp2 miliar. Selain itu Susaedi Munif juga mendapatkan dana dari Neneng Sukarsih pada 3 Desember 2021 sebesar Rp20 miliar sehingga total dana yang diperoleh Susaedi Munif sebesar Rp61,96 miliar.

Selanjutnya, pada 2 Desember 2021, Susaedi Munif menyalurkan dana kepada Irma Novianti, Bonaventura Jarum, Rachmawati serta kepada Elwill Wahyuni pada 3 Desember 2021 dengan total dana sebesar Rp61,96 miliar. Seluruh dana tersebut ditempatkan oleh Irma Novianti, Bonaventura Jarum, Rachmawati, dan Elwill Wahyuni kepada PT KGI Sekuritas Indonesia pada 2 dan 3 Desember 2021 untuk tujuan pemesanan saham atas Penawaran Umum perdana saham PT Indo Pureco Pratama Tbk. (IPPE).

OJK juga menetapkan KGI Sekuritas melakukan pelanggaran ketentuan angka 3 huruf a angka 3) Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Lebih terperinci, OJK menilai terjadi pelanggaran karena KGI Sekuritas memberikan Penjatahan Pasti pada Penawaran Umum Perdana Saham PT Indo Pureco Pratama Tbk. (IPPE) kepada Elwill Wahyuni, Irma Novianti, dan Bonaventura Jarum. Padahal, ketiga investor tersebut merupakan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan pegawai PT KGI Sekuritas Indonesia.

Selain menjatuhkan sanksi denda kepada PT KGI Sekuritas, OJK juga menetapkan bahwa Antony selaku Direktur Utama PT KGI Sekuritas Indonesia dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp650 juta.

OJK juga menjatuhkan Perintah Tertulis berupa pelarangan untuk melakukan kegiatan di pasar modal selama 18 bulan sejak surat sanksi ditetapkan.

Antony dinilai OJK melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) POJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. OJK menjabarkan bahwa Antony melakukan pelanggaran karena tidak melakukan pengurusan perusahaan efek untuk kepentingan perusahaan efek dengan kehati-hatian dan penuh tanggung jawab.

Hal itu menyebabkan PT KGI Sekuritas Indonesia terbukti melanggar ketentuan Pasal 17 POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan melanggar ketentuan angka 3 huruf a angka 3) Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Terkait dengan denda kepada KGI Sekuritas, Low Chung Kiat mengatakan Jumlah denda sebesar IDR3,4 miliar hanya akan mengurangi Net Adjusted Working Capital (NAWC) perusahaan sebesar 1,04% menjadi Rp323,4 miliar.

Per 4 Maret 2026, MKBD KGI Sekuritas berada pada Rp326,8 miliar, mempertahankan buffer yang signifikan di atas persyaratan regulasi sebesar Rp250 miliar.

“Kami juga mempertahankan kas dan fasilitas perbankan yang memadai untuk melakukan lindung nilai sesuai kebutuhan guna mengelola eksposur delta,” paparnya.

Dia menambahkan sanksi OJK yang spesifik pada Kegiatan Usaha Penjaminan Emisi KGI Sekuritas tidak berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan.

Alasannya, bisnis underwriting disebut hanya menyumbang 5,7% dan 0% dari pendapatan operasional bersih KGI Sekuritas pada 2025 dan Januari 2026. Klien dari tiga unit usaha lainnya sepenuhnya terpisah dari klien Investment Banking KGI Sekuritas.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan 2 miliar lembar saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) seiring dengan dugaan praktik goreng saham pada periode 2021—2023.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona menerangkan bahwa sedikitnya terdapat dua pasal yang dilanggar oleh BEBS, yaitu mengenai proses penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dan transaksi semu.

Dalam proses IPO, BEBS disebut melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, lantaran tidak melaporkan pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam IPO pada 2021. Selain itu, BEBS juga disebut menyampaikan laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai realita.

Terhadap transaksi semu atau juga dikenal goreng-menggoreng saham, BEBS diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee.

”Ada sekitar 2 miliar lembar saham dengan harga saham sekitar Rp7.000 sekian, yang totalnya Rp14 triliun sekian. Itu kami freeze. Sementara tidak boleh dilakukan perdagangan,” katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Melansir data BEI, BEBS memiliki sedikitnya 28,30 miliar lembar saham yang beredar di publik. Dengan begitu, pembekuan 2 miliar lembar saham hanya mencerminkan 7,06% dari total saham beredar di publik.

Menilik data historis, harga BEBS pada periode 2021—2023 memang mengalami lonjakan yang signifikan. Tertinggi, harga sahamnya sempat terbang hingga 1.350% ke level Rp1.450 dalam lima tahun terakhir. Memasuki paruh kedua 2023 hingga saat ini, harga saham BEBS kembali ambles ke level Rp5 per saham.

Pada 2022, BEBS pernah melakukan stock split saham. Perusahaan memecah nilai saham dengan rasio 1:5. Dengan begitu, harga Rp7.000 yang disebutkan OJK kemungkinan berasal dari harga selepas stock split senilai sekitar Rp1.400 per saham.

Tidak tanggung-tanggung, nilai keuntungan ilegal yang didapatkan berbagai pihak mencapai Rp14,5 triliun. Kasus pelanggaran pasar modal ini juga diduga melibatkan Mirae Asset Sekuritas.

”Nilainya [keuntungan ilegal] total semua Rp14,5 triliun. Itu dari saham-saham yang kami freeze,” katanya

Dalam kasus ini, OJK menetapkan dua tersangka dengan inisial AS dan M. Dalam keterangan resminya, inisial ASS bertindak selaku beneficial owner BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Kini, OJK tengah mengirimkan berkas tersangka ke kejaksaan. OJK sedang menanti persetujuan kejaksaan mengenai kelengkapan berkas (P21).

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan 3.040 sanksi terhadap 453 emiten sepanjang 453 emiten. Dari jumlah itu, sanksi yang mencolok adalah ketidakpatuhan penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan data BEI, jumlah pelanggaran penyampaian laporan keuangan mencapai 1.223 kasus sepanjang tahun lalu. Jumlah ini meningkat 2% dibandingkan periode 2024. Lonjakan pelanggaran pasar modal juga terjadi dalam kurangnya keterbukaan yang disampaikan emiten.

Sepanjang tahun lalu, BEI meminta penjelasan atas kondisi terbaru emiten sebanyak 454 kasus atau naik 16%. Demikian juga pelanggaran lainnya, meningkat 33% menjadi 189 kasus dari 126 emiten. Pelanggaran lainnya ini mencakup pembayaran biaya tahunan, laporan kesiapan dana jatuh tempo surat utang, laporan kegiatan eksplorasi hingga kesalahan penyajian informasi.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menyebut saat yang sama pihaknya mencatat penurunan sanksi terkait laporan registrasi efek (-10%), free float (-14%) dan public expose (-11%).

Sedangkan sepanjang Januari 2026, sanksi yang telah dijatuhkan mencapai 294 kasus kepada 142 perusahaan tercatat. Sanksi yang dijatuhkanpun tidak jauh berbeda dengan kondisi 2025 yakni 57% terkait kewajiban penyampaian laporan keuangan dan public expose.

Meski demikian, Kautsar menyebut BEI tidak hanya mengedepankan aspek penegakan disiplin melalui pengenaan sanksi, namun juga memberikan pembinaan aktif dan berkelanjutan kepada perusahaan tercatat untuk meningkatkan kualitasnya.

Dia menyebut, ke depan BEI akan terus berupaya untuk meningkatkan disiplin perusahaan tercatat melalui pembinaan berkelanjutan, pemantauan pemenuhan kewajiban, pengenaan sanksi atas pelanggaran pemenuhan kewajiban, serta berbagai inisiatif lainnya. "Hal tersebut bertujuan untuk mendukung terciptanya pasar modal yang kredibel dan berdaya saing," janjinya.

Penegakan disiplin pasar modal juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Regulator menjatuhkan sanksi administratif hingga perintah tertulis kepada PT Indo Pureco Pratama Tbk. (IPPE), pihak-pihak terkait kasus PT Tianrong Chemical Industry Tbk. (d/h PT Tridomain Performance Materials Tbk.) atau TDPM serta sejumlah pihak lainnya atas pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal seperti individu, sekuritas, hingga kantor akuntan publik (KAP).

OJK juga mengenakan denda bernilai miliaran rupiah dalam sejumlah kasus tersebut sebagai bagian dari komitmen memperkuat pengawasan dan penegakan hukum guna menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis kepada PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE), pihak-pihak terkait kasus PT Tianrong Chemical Industry Tbk. yang sebelumnya bernama PT Tridomain Performance Materials Tbk (TDPM), serta sejumlah pihak lainnya atas pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal.

OJK juga memberikan denda miliaran terhadap kasus-kasus ini. Otoritas menyampaikan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen OJK untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.

Dalam kasus IPPE, OJK mengenakan denda sebesar Rp4,625 miliar kepada IPPE terkait kesalahan penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2021, 2022, dan 2023.

Pelanggaran tersebut mencakup pengakuan saldo aset berupa uang muka bangunan pabrik dan mesin yang berasal dari dana hasil IPO serta pengakuan mutasi aset yang tidak sesuai dengan ketentuan standar akuntansi dan tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan.

Selain itu, IPPE juga tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan Informasi atau Fakta Material kepada OJK serta tidak melakukan pengumuman atas pemberhentian kegiatan operasional sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Dua mantan direksi IPPE periode 2021–2023, Syahmenan dan Kemas Najiburrahman Awali dikenai denda sebesar Rp840 juta secara tanggung renteng karena bertanggung jawab atas ketidaksesuaian pengakuan aset dalam laporan keuangan tersebut.

Dari sisi auditor, dua akuntan publik yaitu Ben Ardi dari KAP Jamaludin, Ardi, Sukminto dan Rekan, serta Rizki Damir Mustika dari KAP yang sama masing-masing dikenai denda Rp265 juta, karena tidak menerapkan standar profesional akuntan publik dalam audit LKT 2021–2023. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit juga dijatuhi denda Rp525 juta atas pelanggaran standar pengendalian mutu.

Terkait proses penawaran umum perdana saham (IPO) IPPE, OJK menjatuhkan sanksi kepada PT KGI Sekuritas Indonesia berupa denda Rp3,4 miliar dan pembekuan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek selama satu tahun.

Sanksi diberikan karena pelanggaran ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, termasuk ketidaksesuaian prosedur customer due diligence (CDD) terhadap sejumlah investor yaitu Elwill Wahyuni, Irma Novianti, Rachmawati, dan Bonaventura Jarum, karena profil kemampuan keuangan keempat investor tersebut tidak sesuai dengan jumlah pesanan atas IPO IPPE. Elwill Wahyuni, Irma Novianti, dan Bonaventura Jarum merupakan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan pegawai KGI Sekuritas.

Direktur Utama KGI Sekuritas, Antony juga dikenai denda Rp650 juta dan larangan melakukan kegiatan di pasar modal selama 18 bulan.

Kasus TDPM

Dalam kasus TDPM, OJK mengenakan berbagai sanksi terkait penyajian laporan keuangan, transaksi afiliasi dan transaksi material, pengungkapan pengendali, serta kewajiban penyelenggaraan RUPS.

Dalam hal laporan keuangan, sejumlah direksi TDPM periode 2020 yaitu Harjono, Lim Hock Soon, dan Bambang Heru Purwanto dikenai denda secara tanggung renteng Rp435 juta atas kesalahan penyajian LKT 2020, termasuk pengakuan pinjaman pihak berelasi dan penambahan aset tetap yang tidak didukung bukti memadai.

Dua auditor publik juga dikenai denda masing-masing Rp40 juta atas pelanggaran standar audit. Kedua auditor tersebut adalah Roy Tamara dari KAP Tjahjadi & Tamara, serta Abror dari KAP Drs Abror.

Direksi periode 2022 yaitu Stepanus Ardhanova dan Anton Hatono turut dikenai sanksi karena tidak mengkonsolidasikan laporan keuangan entitas anak dalam laporan keuangan tengah tahunan 2021.

Dalam hal transaksi afiliasi dan transaksi material, beberapa direksi TDPM yaitu Harjono dijatuhi denda Rp625 juta karena tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai direktur dengan kehati-hatian sehingga menyebabkan TDPM melanggar POJK 17/2020.

Anton Hartono didenda Rp250 juta karena menyebabkan TDPM melanggar POJK 42/2020, dan Stepanus Ardhanova dijatuhi denda Rp500 juta karena menyebabkan TDPM melanggar POJK 42/2020.

Pada aspek pengungkapan pengendali, pengendali individu TDPM Hadiran Sridjaja dikenai denda Rp1,63 miliar serta larangan beraktivitas di sektor pasar modal selama lima tahun sejak 27 Februari 2026 karena menyembunyikan informasi beneficial owner.

Hadiran merupakan beneficial owner dari Xing Wang International Limited, dan menyebabkan TDPM mengungkapkan informasi yang tidak lengkap dan tidak sesuai terkait beneficial owner TDPM.

Komisaris TDPM Khalim Mustofa dan Rauf Purnama dikenai denda masing-masing Rp125 juta karena laporan tahunan TDPM 2021 dan 2022 tidak memuat pengungkapan pengendali TDPM sampai ke pemilik individu.

Direksi TDPM Stepanus Ardhanova dan Anton Hartono juga dikenai denda Rp315 juta atas hal yang sama.

Selain itu, dua direksi TDPM periode 2024–2025 yaitu Anton Hartono dan Floribertus Widie Kastyanto dikenai denda tanggung renteng Rp1,5 miliar karena tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2023 dan 2024.

Total denda administratif yang dikenakan atas pelanggaran terkait TDPM mencapai Rp6,21 miliar.

OJK menegaskan pengenaan sanksi-sanksi ini merupakan langkah tegas OJK dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal Indonesia.

“Selanjutnya, OJK akan senantiasa melakukan penegakan hukum yang tegas dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan di sektor Pasar Modal agar Pasar Modal Indonesia dapat berjalan secara teratur, wajar, dan efisien, serta berintegritas,” ujar OJK.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) buka suara usai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran ketentuan pasar modal yang dilakukan oleh manajemen maupun underwriter IPO perseroan.

Sjafardamsah, Direktur Repower Asia Indonesia, menyampaikan perseroan menghormati keputusan yang ditetapkan oleh OJK. Menurutnya, REAL berkomitmen untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh kewajiban yang timbul dari pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan jangka waktu yang ditetapkan.

Seperti diberitakan Bisnis, OJK menjatuhkan sanksi denda kepada lima pihak yang terkait dengan PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL).

Pertama, REAL didenda Rp925 juta karena melakukan transaksi jual beli tanah di Tangerang dengan M. Andy Arslan Djunaid pada 16 Februari 2024. Nilai transaksi itu bernilai lebih dari 20% ekuitas perusahaan per 31 Desember 2023.

Denda dijatuhkan lantaran transaksi tersebut merupakan bagian dari rencana penggunaan dana hasil IPO, sebagaimana tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk.

OJK menilai REAL tidak melakukan prosedur Transaksi Material, sehingga melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (3) huruf a jo. Pasal 13 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 17 POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Kedua, Direktur Utama PT Repower Asia Indonesia Tbk. periode 2024 yakni Aulia Firdaus didenda Rp240 juta. OJK menilai Aulia Firdaus tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurusan perusahaan dengan kehati-hatian, sehingga menyebabkan REAL melanggar POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Ketiga, OJK mengenakan denda Rp250 juta kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku penjamin emisi efek dalam IPO REAL. Sanksi dijatuhkan karena perusahaan dinilai tidak memenuhi prosedur customer due diligence (CDD) atas UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili delapan investor dalam penjatahan saham, serta menggunakan informasi yang tidak benar dalam proses penjatahan pasti.

Selain denda, UOB Kay Hian Sekuritas juga mendapat sanksi berupa pembekuan izin usaha sebagai penjamin emisi selama 1 tahun, serta perintah tertulis untuk memperbarui formulir pembukaan rekening efek sesuai ketentuan anti pencucian uang.

Keempat, Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas periode Desember 2018–Februari 2020, Yacinta Fabiana Tjang turut didenda Rp30 juta. OJK juga melarang Yacinta beraktivitas di pasar modal selama tiga tahun karena dinilai tidak menjalankan tata kelola dan pengawasan dengan memadai.

Kelima, OJK menjatuhkan denda kepada UOB Kay Hian Pte. Ltd. senilai Rp125 juta karena dinilai menjadi pihak yang menyebabkan pelanggaran dalam penggunaan informasi yang tidak benar pada proses pemesanan dan penjatahan efek dalam IPO emiten berkode saham REAL tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Sjafardamsah mengatakan REAL berkomiten untuk melakukan pembenahan dan memperkuat aspek tata kelola perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Perseroan mendukung upaya pemerintah dan OJK untuk menjadikan pasar modal Indonesia berjalan secara teratur, wajar, dan efisien, serta berintegritas,” tulisnya dalam keterbukaan informasi, Selasa (10/2/2026).

Di sisi operasional, lanjutnya, REAL berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan usaha. Hal itu dilakukan dalam rangka turut berkontribusi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan kemanfaatan yang luas untuk masyarakat dan seluruh stakeholder perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sejak 2022 sampai Januari 2026 telah memberikan sanksi administratif di sektor pasar modal dengan total denda sebesar Rp542,49 miliar kepada 3.418 pihak, termasuk kasus saham gorengan.

Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap mengatakan dari kasus tersebut di antaranya terdapat pelanggaran manipulasi perdagangan saham alias aksi menggoreng saham.

"Sebesar Rp240,65 miliar itu dikenakan karena terkait manipulasi perdagangan saham kepada 151 pihak," kata Eddy dalam konferensi pers di Kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Eddy melanjutkan, OJK juga mengenakan sanksi berupa pembekuan izin sebanyak 9 kasus, pencabutan izin 28 kasus, serta 116 perintah tertulis.

Berikutnya, OJK telah menyelesaikan 5 kasus pidana yang telah inkrah, dan ada 42 kasus yang sedang berproses hingga sekarang. Dari 42 itu, 32 kasus terindikasi manipulasi perdagangan saham.

"Dari sisi penyidikan dari periode 2022 sampai 2026 sejumlah perkara sudah masuk tahap penyidikan di mana 1 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan yaitu kasus manipulasi saham PT Sriwahana Adityakarta Tbk. (SWAT)," tandasnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi menegaskan komitmen OJK dalam menegakkan pengawasan pasar modal tak berhenti sampai di pengungkapan kasus yang melibatkan dua perusahaan terbuka, PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Hasan mengatakan saat ini OJK juga tengah melakukan pemeriksaan dan penanganan sejumlah kasus yang terindikasi melakukan pelanggaran ketentuan pasar modal. Meski tak mendetailkan jumlah dan kasus spesifiknya, Hasan memberikan sejumlah indikasi pelanggaran yang diperiksa.

"Sebetulnya macam-macam. Artinya bisa dari laporan publik, bisa dari katakan lah indikasi aliran dana yang tidak sesuai ketentuan, kemudian tentu ada benturan dengan norma-norma yang ada di pasal-pasal terutama di POJK. Nah dari situ lah kemudian dilakukan pengembangan. Tentu tidak semuanya menghasilkan kesimpulan bahwa betul terjadi pelanggaran," ujarnya.

Hasan menjelaskan, apabila dalam pemeriksaan menemukan bahwa indikasi pelanggaran memang terbukti, maka penegakan hukumnya akan tergantung pada kriteria pelanggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kami juga punya ketentuan yang membatasi bahwa setiap pelanggaran sudah ada kolom penegakan hukumnya berupa sanksi. Termasuk kalau ada indikasi pidana di pasar modal itu juga dengan kewenangan yang cukup di OJK akan kami tindak lanjutin indikasi dan pelanggaran pidana yang dimaksud," pungkas Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis kepada PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL), PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA), dan pihak-pihak terkait atas pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengatakan sanksi itu ditetapkan pada 6 Februari 2026.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pasar Modal Indonesia,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/2/2026).

PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL)

Secara terperinci, OJK menjatuhkan denda senilai Rp925 juta ke PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) karena melakukan transaksi jual beli tanah di Tangerang dengan M. Andy Arslan Djunaid pada 16 Februari 2024. Nilai transaksi itu bernilai lebih dari 20% ekuitas perusahaan per 31 Desember 2023.

Transaksi tersebut merupakan bagian dari rencana penggunaan dana hasil IPO, sebagaimana tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk.

“PT Repower Asia Indonesia Tbk. tidak melakukan prosedur Transaksi Material, sehingga melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (3) huruf a jo. Pasal 13 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 17 POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha,” jelas Ismail.

Selain hal itu, Direktur Utama PT Repower Asia Indonesia Tbk. periode 2024 yakni Aulia Firdaus didenda Rp240 juta lantaran dinilai tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurusan perusahaan dengan kehati-hatian, sehingga menyebabkan PT Repower Asia Indonesia Tbk. melanggar POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

OJK tidak hanya mengenakan sanksi kepada PT Repower Asia Indonesia Tbk., tetapi juga pihak terkait yang turut berkecimpung dalam proses IPO, yakni PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Penjamin efek dalam IPO REAL itu dikenai denda Rp250 juta, pembekuan izin usaha sebagai penjamin emisi selama satu tahun, serta perintah tertulis untuk memperbarui formulir pembukaan rekening efek sesuai ketentuan anti pencucian uang.

Adapun, sanksi dijatuhkan karena perusahaan tidak memenuhi prosedur customer due diligence (CDD) atas UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili delapan investor dalam penjatahan saham, serta menggunakan informasi yang tidak benar dalam proses penjatahan pasti.

Selain itu, Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas periode Desember 2018–Februari 2020, Yacinta Fabiana Tjang turut didenda Rp30 juta dan dilarang beraktivitas di pasar modal selama tiga tahun karena dinilai tidak menjalankan tata kelola dan pengawasan dengan memadai.

Tidak sampai di situ, UOB Kay Hian Pte. Ltd. juga dikenai denda Rp125 juta karena dinilai menjadi pihak yang menyebabkan pelanggaran dalam penggunaan informasi yang tidak benar pada proses pemesanan dan penjatahan efek dalam IPO emiten berkode saham REAL tersebut.

PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tertulis kepada PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) dan sejumlah pihak terkait atas pelanggaran dalam penyajian Laporan Keuangan Tahunan 2023 (LKT 2023).

PIPA dijatuhi denda senilai Rp1,85 miliar karena mengakui aset dari penggunaan dana IPO tanpa didukung bukti transaksi memadai, sehingga melanggar ketentuan di bidang pasar modal dan standar akuntansi keuangan.

Selain itu, empat direksi perseroan periode 2023 yakni Junaedi, Imanuel Kevin Mayola, Hendri Saputra, dan Airlangga dikenai denda tanggung renteng sebesar Rp3,36 miliar, karena bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan tersebut.

Secara khusus, Junaedi selaku Direktur Utama perseroan juga dikenai perintah tertulis berupa larangan beraktivitas di sektor pasar modal selama lima tahun atas pelanggaran Pasal 2 POJK Nomor 75/POJK.04/2017.

Di sisi lain, OJK turut membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) auditor Agung Dwi Pramono dari KAP Andi Ruswandi Wisnu selama dua tahun, karena dinilai tidak menerapkan standar profesional akuntan publik dalam audit LKT 2023 perseroan. Pembekuan ini dijatuhkan atas pelanggaran ketentuan pasar modal dan standar audit yang berlaku.

“Pengenaan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis terhadap PT Repower Asia Indonesia Tbk. dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk. dan pihak-pihak terkait diberikan sebagai langkah tegas OJK dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia,” tutup Ismail.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan ribuan sanksi administratif terhadap pelaku pasar modal dalam rangka melakukan pembersihan pasar secara menyeluruh sepanjang 2025.

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap menerangkan bahwa sepanjang 2025, pihaknya telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap sedikitnya 155 kasus.

Eddy memerinci, sebanyak 69 dari kasus tersebut telah diselesaikan oleh OJK dan 86 kasus lainnya tengah dalam proses pemeriksaan hingga saat ini.

“Kemudian adapun 116 kasus di antaranya merupakan kasus transaksi dan perdagangan saham,” kata dia kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (30/12/2025).

OJK telah mengenakan setidaknya 120 sanksi administratif terhadap kasus pelanggaran, 1.180 sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian laporan, serta 65 sanksi administratif yang bersifat non-kasus seputar pasar modal.

Upaya ini dilakukan OJK dalam rangka menegaskan rencana Kementerian Keuangan dan Self-Regulatory Organization (SRO) lainnya untuk melakukan pembersihan pasar secara menyeluruh. Salah satu yang disorot Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat itu adalah mengenai saham gorengan.

“Kondisi ini menegaskan bahwa praktek-praktek yang tidak sejalan dengan prinsip pasar yang teratur, wajar, dan efisien masih perlu diberantas secara konsisten,” kata Eddy.

Terhadap sanksi yang telah dijatuhkan oleh OJK, pihaknya menindaklanjuti dengan menjatuhkan 6 sanksi pencabutan izin, 6 perintah tertulis, hingga 329 sanksi peringatan tertulis dengan pengenaan denda administratif. Nilai denda yang tercatat di OJK bahkan mencapai Rp123,3 miliar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menabuh genderang perang dengan pelaku pasar yang bertindak menggoreng saham. Pemerintah bahkan menyiapkan insentif jika tindakan tegas mulai dijalankan.

“Dalam waktu 6 bulan ke depan, kalau ada yang ditangkap-tangkap atau dihukum tukang goreng saham, kami akan kasih insentif dengan cepat… [sehingga investor] enggak pinter pun enggak akan ketipu,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Dia mengatakan, komitmen tersebut ditujukan untuk membersihkan Bursa Efek Indonesia dari praktik tidak sehat. Penindakan terhadap investor yang melakukan praktik goreng-menggoreng saham menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Jika situasi pasar sudah terkendali, pemerintah akan mempertimbangkan insentif maupun keringanan pajak bagi investor. Dia mengingatkan situasi yang tidak kondusif dapat merugikan investor ritel yang belum memahami risiko.

Purbaya menegaskan setiap bentuk keringanan pajak hanya dapat diberikan apabila pasar bebas dari manipulasi harga saham. Insentif yang dimaksud termasuk pengurangan pajak kupon obligasi melalui reksa dana.