Presiden Prabowo Subianto memberi tugas khusus kepada Abdul Kadir Karding usai melantiknya sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin).

Karding diminta memperketat pengawasan penyakit dari luar negeri tanpa mengganggu kelancaran ekspor-impor.

"Badan Karantina ini adalah lembaga baru yang diharapkan dibangun untuk memastikan supaya penyakit-penyakit yang terikut dalam hewan atau tumbuhan terutama dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu tidak masuk ke Indonesia," ujar Karding usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Kendati, ia menegaskan Sang Kepala Negara memberi catatan agar pengawasan ketat tersebut tidak berubah menjadi hambatan birokrasi yang membuat arus barang melambat.

"Kita harus melakukan langkah-langkah pengawasan dan pengetatan yang ketat, tetapi poinnya adalah tidak boleh mengganggu proses-proses ekspor impor yang berjalan, jadi jangan sampai pengawasan yang begitu ketat lalu proses impor ekspor itu kemudian melambat, berpengaruh terhadap perekonomian kita," katanya.

Untuk menjalankan tugas itu, Karding mengaku akan langsung berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hingga Bea Cukai.

"Yang akan kami lakukan dalam waktu dekat adalah segera berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang ada kaitannya dengan kami," ujarnya.

Presiden Prabowo resmi melantik Karding sebagai Kepala Barantin menggantikan Sahat Manaor Panggabean di Istana Negara, Jakarta.

Barantin sendiri merupakan lembaga yang bertugas mengawasi lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, serta media pembawanya yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, sehingga perannya bersinggungan langsung dengan keamanan pangan sekaligus kelancaran perdagangan.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melepas ekspor 459 ton durian beku ke China senilai Rp42,5 miliar dari Palu, Sulawesi Tengah.

Kepala Barantin Sahat M. Panggabean mengatakan ekspor tersebut merupakan hasil proses panjang pembukaan akses pasar setelah penandatanganan protokol ekspor durian beku Indonesia–China pada 25 Mei 2025.

“Keberhasilan ekspor durian menembus pasar China adalah buah dari kerja keras dan kolaborasi semua pihak, mulai dari petani hingga pemerintah,” kata Sahat berdasarkan keterangannya, Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan, hingga kini tercatat sebanyak 151 kontainer durian telah dikirim ke China dengan nilai ekonomi mencapai Rp377,5 miliar.

Sebelumnya, ekspor durian Indonesia ke China belum dilakukan secara langsung dan harus melalui negara perantara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia sebelum akhirnya masuk ke pasar tujuan.

Menurut Sahat, Ekspor langsung ke China memangkas waktu logistik dari sebelumnya sekitar 56 hari menjadi 22–26 hari, sekaligus menurunkan biaya distribusi hingga dua kali lipat sehingga meningkatkan arus kas pelaku usaha.

Ia menegaskan, pihaknya terus menjamin kualitas dan keamanan pangan produk ekspor melalui pemenuhan standar internasional untuk menjaga kepercayaan pasar global.

Sementara itu, Kepala Karantina Sulawesi Tengah Alfian menyebut pada periode Januari–April 2026, ekspor durian beku ke China telah mencapai 4.077 ton berdasarkan data sistem Best Trust.

“Ekspor langsung ke China selain memangkas biaya logistik, juga memberikan peluang keuntungan besar karena harga durian di sana 5–7 kali lebih tinggi dibandingkan harga lokal,” ungkapnya.

Alfian menjelaskan, Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah utama ekspor karena tujuh dari delapan rumah kemas durian beku yang telah memenuhi syarat ekspor berada di wilayah tersebut.

Berdasarkan data pemerintah daerah, Sulawesi Tengah memiliki sekitar 3,7 juta pohon durian dengan produksi mencapai 95.140 ton pada 2025, yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota, terutama Poso dan Parigi Moutong.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan ekspor langsung tersebut juga memperkuat posisi daerah sebagai sentra durian nasional yang mampu menembus pasar global.

“Keberhasilan ini menegaskan durian asal Sulawesi Tengah sebagai representasi daerah menuju raja durian dunia,” ucap Anwar.

Pemerintah menilai permintaan durian di China yang mencapai sekitar 8 miliar dolar AS per tahun menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan devisa melalui ekspor komoditas hortikultura unggulan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) memastikan layanan karantina tetap berjalan di wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, meskipun sebagian pegawai mengalami dampak langsung akibat bencana tersebut.

Kepala Barantin Sahat Manaor Panggabean mengatakan tidak terdapat kantor layanan karantina yang terdampak langsung, serta tidak ada korban jiwa dari petugas maupun keluarga pegawai di wilayah bencana.

“Secara operasional, kantor layanan karantina tidak terdampak langsung dan layanan tetap berjalan di wilayah terdampak bencana,” kata Sahat usai acara Refleksi Akhir Tahun Barantin 2025 di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan dampak bencana lebih banyak dirasakan oleh pegawai secara personal, terutama berupa rumah terendam banjir atau mengalami kerusakan akibat longsor, namun kondisi tersebut tidak mengganggu pelaksanaan tugas pelayanan.

“Memang ada rumah pegawai yang terdampak banjir, tetapi hal itu tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan karantina,” ujar dia.

Sahat menyampaikan regulasi karantina memungkinkan fleksibilitas layanan bagi komoditas yang mendukung pemulihan bencana, sehingga Barantin tetap mengawal lalu lintas komoditas strategis di wilayah terdampak.

Sementara itu, Barantin mencatat sebanyak 204 pegawai terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan tingkat kerugian yang beragam, mulai dari rumah terendam banjir hingga kerusakan akibat longsor.

Melalui program “Karantina Peduli” Barantin telah menghimpun bantuan internal pegawai dengan total nilai sekitar Rp222 juta untuk mendukung pemulihan pegawai terdampak.

Terkait dampak ekonomi, Sahat mengakui bencana di Sumatera menimbulkan kendala bagi pelaku usaha, khususnya pada sisi produksi dan penyediaan komoditas ekspor.

“Tentu ada kendala yang dialami pengguna jasa, terutama dalam produksi atau penyediaan komoditas ekspor,” ungkap dia.

Namun demikian, hingga saat ini Sahat menyebut Barantin belum dapat menghitung secara rinci nilai kerugian atau potensi penurunan sertifikasi ekspor akibat bencana tersebut.

Ia menyatakan pihaknya akan terus memantau kondisi di lapangan serta memastikan pengawasan lalu lintas komoditas karantina tetap mendukung kelancaran perdagangan dan pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) menyiapkan penguatan skema pre-border pada 2026 sebagai bagian dari strategi menekan biaya logistik dan mempercepat arus perdagangan ekspor dan impor nasional.

Kepala Barantin Sahat Manaor Panggabean mengatakan pendekatan pre-border dilakukan dengan memastikan pemenuhan persyaratan teknis kesehatan dan keamanan hayati sejak di negara asal, sehingga proses pemeriksaan di pelabuhan dan bandara dalam negeri dapat dipercepat.

“Pemenuhan persyaratan teknis dilakukan di negara asal agar proses di perbatasan lebih cepat dan efisien,” kata Sahat dalam Refleksi Akhir Tahun Barantin 2025 di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan skema pre-border diarahkan untuk menurunkan dwelling time serta biaya logistik yang selama ini muncul akibat pemeriksaan berlapis dan ketidaksesuaian dokumen saat komoditas tiba di Indonesia.

Berdasarkan paparan Barantin, penerapan pre-border didukung penguatan kerja sama antarpemerintah dengan negara mitra, termasuk pengakuan sistem karantina dan ketertelusuran (traceability) komoditas sejak titik produksi.

Barantin mencatat sepanjang Januari hingga 17 Desember 2025 telah dilakukan 2.246 penahanan, 2.527 penolakan, dan 1.136 pemusnahan komoditas karena tidak memenuhi persyaratan karantina, yang berdampak pada hilangnya potensi nilai ekonomi dan efisiensi rantai pasok.

Selain itu, Barantin menerbitkan 809 dokumen Notification of Non-Compliance (NNC) impor sebagai bentuk protes resmi kepada negara mitra atas ketidaksesuaian komoditas, yang mencerminkan tingginya biaya ekonomi akibat ketidakpatuhan di negara asal.

Sahat menilai pendekatan pre-border akan mengurangi kejadian penahanan dan pemusnahan tersebut, sehingga komoditas yang dibutuhkan industri dan masyarakat dapat langsung dimanfaatkan tanpa hambatan administratif.

Pada 2025, layanan karantina Barantin telah didukung oleh 364 tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, dengan janji layanan komoditas berisiko rendah sekitar 5-7 jam apabila dokumen lengkap dan dikirim secara elektronik sebelum kedatangan barang.

Dari sisi infrastruktur pendukung, Barantin mencatat layanan sertifikasi karantina telah terintegrasi secara digital, termasuk melalui sistem e-Phyto dan e-Cert yang terkoneksi dengan 34 negara mitra dagang, sebagai fondasi penguatan kerja sama teknis karantina.

Menurut Sahat, konektivitas sistem tersebut juga menjadi salah satu prasyarat penting dalam pengembangan pre-border, karena memungkinkan pengakuan persyaratan dan ketertelusuran komoditas sejak dari negara asal.

Barantin mencatat efisiensi layanan karantina berkontribusi pada kelancaran arus perdagangan, seiring dengan stabilnya nilai ekspor nasional yang disertifikasi karantina di tengah dinamika global.

Ke depan, Sahat menyatakan penguatan pre-border akan diintegrasikan dengan layanan berbasis analisis risiko dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pengambilan keputusan operasional yang lebih cepat dan akurat.

“Pendekatan ini kami arahkan untuk menurunkan biaya logistik, mempercepat arus barang, dan menjaga kepercayaan pasar terhadap produk Indonesia,” tutur dia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang 2025 mencapai Rp419 miliar, melampaui target awal yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan.

Kepala Barantin Sahat Manaor Panggabean mengatakan capaian tersebut merupakan dampak dari meningkatnya volume layanan karantina yang diberikan kepada pengguna jasa, baik untuk lalu lintas komoditas impor, ekspor, maupun pergerakan antararea.

“Target PNBP kami tahun ini Rp38 miliar, realisasinya mencapai Rp419 miliar,” kata Sahat dalam acara Refleksi Akhir Tahun Barantin 2025 di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan PNBP bukan menjadi tujuan utama Barantin, melainkan hasil dari pelaksanaan tugas layanan karantina yang semakin luas dan intensif sepanjang tahun.

“PNBP itu bukan target utama kami, tapi dampak dari pelayanan karantina yang volumenya meningkat,” ujar Sahat.

Sepanjang Januari hingga 17 Desember 2025, Barantin menerbitkan sekitar 2,6 juta dokumen sertifikasi karantina untuk berbagai jenis layanan, yang berkontribusi langsung terhadap penerimaan negara.

Layanan tersebut dilaksanakan melalui 364 pintu pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan pemerintah dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sahat menjelaskan peningkatan PNBP juga ditopang oleh perbaikan tata kelola layanan, termasuk penyederhanaan proses dan peningkatan kepatuhan pengguna jasa terhadap ketentuan karantina.

Menurut dia, penguatan sistem layanan membuat proses menjadi lebih tertib, transparan, dan terukur, sehingga potensi penerimaan negara dapat dioptimalkan tanpa mengurangi fungsi pengawasan.

“Kami terus memperbaiki tata kelola agar pelayanan berjalan efisien dan akuntabel,” katanya.

Barantin juga mencatat optimalisasi layanan digital berkontribusi pada kelancaran proses administrasi dan pengendalian layanan karantina sepanjang 2025.

Ke depan, Sahat menyatakan Barantin akan tetap memprioritaskan fungsi perlindungan sumber daya hayati nasional, sembari menjaga kualitas layanan dan akuntabilitas penerimaan negara.

Ia menambahkan kontribusi PNBP yang meningkat mencerminkan peran karantina sebagai institusi layanan publik yang tidak hanya menjalankan fungsi teknis, tetapi juga mendukung kinerja fiskal negara secara berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025