JAKARTA - Langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menutup ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif di Cilacap, Jawa Tengah diapresiasi sejumlah kalangan. Tindakan tersebut sebagai wujud dari pembenahan tata kelola MBG.

"Ratusan titik fiktif dapur tersebut memang harus ditutup sebagai bagian dari langkah-langkah pembenahan tata kelola MBG," ujar Pemrakarsa 98 Resolution Network, Wignyo Prasetyo di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Selain dukungan terhadap penutupan dapur-dapur palsu tersebut, Wignyo juga mengusulkan agar BGN menginvestigasi semua daerah. Hal tersebut diusulkan karena ia mengkhawatirkan titik palsu itu mungkin saja banyak terdapat di daerah-daerah lain.

"Ditemukannya ratusan dapur fiktif di Cilacap mestinya jadi alarm buat BGN untuk lebih lanjut menurunkan tim investigasi ke daerah-daerah lain. Karena bukan tidak mungkin dapur-dapur manipulatif seperti itu ribuan jumlahnya," tegasnya.

Wignyo menambahkan lembaga penegak hukum juga harus cepat tanggap terhadap kasus ini. Semua pihak yang berhubungan dengan keberadaan titik-titik dapur palsu ini harus diperiksa

Lihat video: Aplikasi Pendaftaran SPPG Ditutup, BGN Tak Izinkan Pendirian Dapur MBG yang Baru!

"Ini jahat, miliaran rupiah uang negara masuk ke kantong mereka. Oleh karenanya lembaga penegak hukum harus cepat tanggap memeriksa semua oknum-oknum manipulatif ini, dari mulai mereka yang dengan sengaja mengajukan dapur-dapur palsu, oknum-oknum tim verifikasinya, hingga oknum yang memberikan approval terhadap dapur-dapur manipulatif tersebut," katanya.

Sidik Pramono

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (FIA UI) dan Managing Director Indonesian Institute for Public Governance (IIPG)

Di hadapan publik, wajah Badan Gizi Nasional adalah Makan Bergizi Gratis. Selama setahun terakhir, keduanya menjadi frasa yang teramat lekat dan nyaris tak terpisahkan. Dalam pelbagai percakapan publik, keberadaan BGN seolah ekadar pelaksana program MBG. Seolah tak ada yang salah. Tetapi benarkah hanya melulu begitu?

Rujukan utama untuk mencermati keberadaan BGN adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan juga penjabarannya dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Gizi Nasional Tahun 2025-2029. BGN adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Jika menilik kedua produk hukum tersebut, mandat yang harus dijalankan oleh BGN adalah memperkuat koordinasi antarlembaga dan sektor, memastikan implementasi kebijakan gizi yang efektif, tepat sasaran, dan terencana secara sistematis, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan gizi yang selama ini dihadapi Indonesia.

Menilik regulasi yang ada, ruang gerak BGN tentunya tak sebatas operator MBG. Sejak kelahirannya, BGN sesungguhnya dirancang sebagai institusi yang memimpin orkestrasi perbaikan gizi nasional yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan juga masyarakat sipil.

Cukup dengan menilik struktur organisasinya, keberadaan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Promosi dan Kerja Sama, serta Deputi Pemantauan dan Pengawasan, memperlihatkan bahwa BGN semestinya lebih dari sekadar operator MBG. Tambahan lagi, selama 22 bulan usia BGN, sudah terbentukkah Dewan Pengarah yang mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional?

Realitas yang kemudian terjadi memang mengarah pada tertutupnya fungsi orkestrasi BGN oleh dominasi program MBG. Setidaknya sebagaimana tecermin dalam banyak diskusi publik, BGN tereduksi hanya sekadar operator yang memastikan MBG terselenggara dengan target semassif mungkin.

Publik lebih mengenal BGN melalui pembukaan dapur di berbagai wilayah target (yang kemudian dikotori oleh dugaan jual-beli titik dapur!), distribusi makanan (yang kemudian memunculkan dugaan lancung pengadaan sepeda motor dan pengadaan lainnya!), target penerima manfaat (yang justru distribusi di wilayah 3T dengan kerawanan gizi tinggi selalu menimbulkan tanda tanya!), pengadaan bahan baku pangan (yang konon sampai seekor sapi dibutuhkan setiap SPPG dalam sehari!), hingga penanganan kasus keracunan makanan (yang di awal-awal pelaksanaan program sempat “teredam” dalam pemberitaan!).

Penyempitan mandat kelembagaan (dengan segenap “pembelokannya”) tersebut berisiko menghambat pencapaian tujuan pemenuhan gizi nasional dalam jangka panjang. Pertanyaan utamanya yang kembali layak diapungkan: apakah BGN dimaksudkan untuk membangun tata kelola pemenuhan gizi nasional yang komprehensif ataukah sekadar menjadi kendaraan administratif bagi program MBG atau bahkan instrumen politik untuk kelompok kepentingan tertentu?

Kompleksitas persoalan gizi

Rencana Strategis BGN mencantumkan, dalam lima tahun terakhir, prevalensi stunting di Indonesia memang menurun, namun masih tinggi dibandingkan dengan standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 20%. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, hampir setengah dari ibu hamil di Indonesia menderita anemia (48,9%), dan sekitar 17,3% mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 26,5% rumah tangga di Indonesia memiliki akses terbatas terhadap pangan bergizi. Data-data tersebut mengingatkan bahwa persoalan gizi bukan hanya sekadar penyediaan makanan (secara gratis).

Selama bertahun-tahun Kementerian Kesehatan mengelola intervensi kesehatan ibu dan anak, termasuk dengan pendirian pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk mendekatkan kepada target sasaran. Kementerian Pendidikan menjalankan pendidikan kesehatan dan gizi, termasuk dengan pemberian makanan tambahan yang dikoordinasikan oleh masing-masing sekolah.

Kementerian Sosial mengelola bantuan sosial, terutama dengan sasaran utama keluarga prasejahtera. Kementerian Pertanian membenahi hal-hal terkait urusan produksi pangan, dengan ultimate goal antara lain tersedianya pangan pokok yang terjangkau oleh semua kalangan. Pun pemerintah daerah yang menjalankan berbagai program konvergensi stunting dan layanan dasar yang ditugaskan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah.

Sebagaimana ilustrasi di atas, penanganan masalah gizi bersifat multidimensional, mencakup banyak sub-isu dan melibatkan banyak aktor dengan mandat dan sumberdaya yang juga beragam. Hal tersebut menegaskan bahwa persoalan gizi memang tidak mungkin diselesaikan satu institusi sendirian.

Jika kenyataan lapangan mengindikasikan program-program tersebut berjalan dalam logika sektoral masing-masing, bukankah hal tersebut memperingatkan adanya kegagalan koordinasi antarlembaga (coordination failure) untuk pencapaian tujuan kolektif yang sama? Jika jawabannya “ya”, bukankah itu menjadi justifikasi (ter)penting dan strategis mengapa lembaga seperti BGN harus dilahirkan?

Kembali ke mandat

Dengan realitas dan tantangan sekompleks itu, BGN semestinya hadir sebagai institusi metagovernance, yang berfungsi mengatur arena kebijakan, menyelaraskan, dan mengoordinasikan berbagai jaringan aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan publik. Fungsi koordinator, mediator, ataupun fasilitator menempatkan pemerintah tak melulu menjadi pelaksana utama setiap program (Jessop, 2003).

BGN semestinya berperan selayaknya konduktor yang memandu orkestrasi pembangunan gizi nasional; peran yang lebih penting sebagai pengarah, penghubung, dan pengendali agar berbagai aktor bergerak selaras menuju tujuan yang sama. Tugas strategis BGN meliputi penyelarasan kebijakan pemenuhan gizi nasional, integrasi data dan informasi gizi, harmonisasi program lintas-kementerian/lembaga, penguatan kapasitas pemerintah daerah, pengembangan sistem pemantauan gizi nasional, serta mobilisasi kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil.

Dengan kesadaran bahwa MBG hanyalah salah satu instrumen dalam orkestrasi besar pemenuhan gizi nasional, sudah semestinya tak seluruh energi BGN tersedot untuk pengelolaan program MBG yang sangat besar, kompleks, dan menyita perhatian publik. Jangan malahan terjadi mission drift, pembelokan dari mandat strategis menuju aktivitas operasional yang memboroskan seluruh sumberdaya.

Risiko makin menguat karena reduksi tak berhenti sebatas persepsi publik, tetapi merembet pada reduksi kebijakan ataupun alokasi sumberdaya. Padahal bukankah pertimbangan utama pembentukan BGN justru fungsi koordinasi dan orkestrasi?

Pelurusan kembali mandat besar BGN sangat penting untuk menjawab tantangan persoalan gizi, terutama dengan membangun tata kelola pemenuhan gizi nasional yang terintegrasi. Tulisan ini tentunya tidak dimaksudkan lagi untuk mempersoalkan perlu-tidaknya atau penting-tidaknya program MBG.

Hanya saja, ketika BGN semakin identik dengan satu program saja, lantas bagaimana memposisikan “mandat besar” dan “praktik yang menyempit” tersebut, ketika mandat strategis malahan tereduksi menjadi orientasi yang sangat operasional?

Akhirnya, pertanyaan ulang yang perlu direnungkan: apakah memang BGN ingin diingat di masa depan sekadar sebagai penyelenggara makan siang gratis terbesar di dunia?

Itu sudah ada kesepakatan, maka SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini

Semarang (ANTARA) - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah diwajibkan melakukan penyerapan telur dan daging ayam untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Kesepakatan itu dituangkan dalam "Komitmen Bersama Penyerapan Telur dan Daging Ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis" yang ditandatangani dalam rapat koordinasi lanjutan di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jateng, Badan Gizi Nasional (BGN), asosiasi peternak, dan koperasi peternak.

"Itu sudah ada kesepakatan, maka SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini," kata Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, di sela acara.

Ada tiga poin utama dalam komitmen bersama tersebut, yakni pertama, menu MBG di Jateng akan menggunakan telur dan daging ayam masing-masing dua kali dalam satu minggu.

Kedua, asosiasi dan koperasi peternak ayam petelur maupun pedaging siap menyediakan pasokan sesuai standar kualitas yang telah disepakati serta mengirimkan langsung ke lokasi dapur mitra SPPG.

Ketiga, pembelian dilakukan langsung kepada asosiasi atau koperasi peternak rakyat Jateng dengan harga yang telah disepakati, yakni telur Rp26.000 per kilogram, dan daging ayam karkas Rp35.000 per kg atau setara Rp20.000 per kg berat hidup.

Skema tersebut, kata tokoh yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Jateng, merupakan bagian dari penataan program MBG di Jateng agar berjalan lebih terarah, terutama terkait menu dan rantai pasok bahan pangan.

"SPPG yang ada di Jawa Tengah harus membeli pasokan makanan itu dari Jawa Tengah, baik yang dikelola koperasi maupun asosiasi," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Ia menegaskan bahwa pengaturan harga menjadi bagian penting agar tidak terjadi disparitas harga di lapangan, dan pemerintah akan memastikan transaksi berjalan sesuai harga acuan yang telah ditetapkan.

"Bukan hanya yang disetorkan ke SPPG saja, tetapi kami juga melindungi harga telur maupun ayam yang ada di Jateng. Salah satunya SPPG ini harus membeli dari asosiasi ataupun koperasi yang ada di Jateng," katanya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana menyebutkan bahwa kesepakatan itu menjadi momentum untuk menyeragamkan pelaksanaan menu MBG di seluruh SPPG.

Hasil komitmen tersebut akan disampaikan kepada Satgas percepatan MBG di kabupaten/kota serta seluruh SPPG di Jateng, serta pengawasan juga akan dilakukan untuk memastikan kesepakatan diterapkan.

'Dengan adanya komitmen bersama ini, kita sampaikan kepada seluruh SPPG dan yayasan mitra bahwa minimal dua kali menu per minggu menggunakan telur dan daging ayam," katanya.

Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jateng Suwardi menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut menjadi titik temu antara pemerintah dan peternak.

"Kalau seluruh dapur di Jawa Tengah menggunakan telur dua kali dalam seminggu, diperkirakan terserap sekitar 1.050 ton per minggu," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ini kan artinya tidak sesuai dengan tujuan awal MBG

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya lebih efisien dengan menargetkan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan pangan yang tinggi.

Ia menyampaikan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Gizi Nasional (BGN), sebagian besar dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) justru dibangun di daerah yang memiliki prevalensi ketidakcukupan pangan di bawah 15 persen.

“Ini kan artinya tidak sesuai dengan tujuan awal MBG. Jadi saya berharap, karena ini datanya dari pemerintah sendiri, itu sebaiknya jadi acuan untuk meningkatkan kualitas implementasi MBG, apalagi di tengah situasi dimana pemerintah juga punya keterbatasan fiskal,” kata Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Selasa.

Dalam SMBC Indonesia Economic Forum 2026, ia menunjukkan hasil riset Harvard mengenai sebaran SPPG di 485 kabupaten/kota dengan membandingkan data Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Per Kabupaten/Kota Tahun 2025 dari BPS dan data jumlah SPPG dari BGN per 1.000 anak penerima manfaat di setiap kabupaten/kota.

Menurut riset tersebut, Kota Kediri, Kota Metro, Kota Blitar, dan Kota Magelang memiliki proporsi SPPG per 1.000 anak penerima manfaat di atas 0,6, dengan masing-masing prevalensi ketidakcukupan pangan sebesar 9,94 persen, 8,96 persen, 8,16 persen, dan 12,36 persen.

Sementara Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Deiyai keduanya memiliki proporsi jumlah SPPG mendekati 0, dengan prevalensi ketidakcukupan pangan masing-masing menembus 43,15 persen dan 48,28 persen.

Burhanuddin mengatakan, kondisi tersebut memicu adanya kecemburuan antarkelompok masyarakat, terutama di kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah, seperti yang terlihat pada survei yang dilakukan oleh Indikator Politik. Publik menilai program tersebut seharusnya ditargetkan hanya untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam survei yang diselenggarakan oleh pihaknya tersebut, tingkat persetujuan (approval)masyarakat terhadap penyelenggaraan MBG masih di atas 50 persen, tapi tingkat kepuasan menurun.

“Justru di kalangan yang merasa pendapatannya rendah itu yang paling tidak setuju MBG. Dalam ilmu politik, ada yang disebut dengan istilah teori deservingness (merasa berhak). Jadi orang miskin itu merasa ‘Kamilah yang paling berhak mendapatkan MBG, kenapa yang kaya dapat?’,” jelasnya.

Persetujuan masyarakat juga semakin rendah seiring dengan peningkatan kelompok usia dari peserta survei. Selain itu, tingkat kepuasan terhadap program MBG juga rendah di kalangan masyarakat yang menganggap anggarannya terlalu besar sehingga membebani fiskal pemerintah.

Senada dengan Burhanuddin Muhtadi, Ekonom senior Raden Pardede menyoroti anggaran MBG yang dinilai terlalu besar dan menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Padahal, lanjut dia, program tersebut bisa memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat, termasuk perbaikan gizi serta peningkatan aktivitas ekonomi.

Ia mengatakan, MBG berpotensi memberikan efek pengganda (multiplier effect) di sektor pertanian, peternakan, makanan dan minuman, hingga logistik.

“Tentu harapan kita adalah bahwa dia (program MBG) harus dilakukan secara efisien dan efektif. Tidak ada (pemborosan) macam-macam. Tidak ada harga kaos kaki yang mahal, contohnya itu,” ujar Raden Pardede.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

KARAWANG - Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia Nofalia Heikal Safar mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kutaampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kunjungan tersebut untuk memastikan kesiapan beroperasinya dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.

"Kunjungan kerja ke dapur MBG Karawang ini merupakan langkah nyata Gerakan Dapur Indonesia untuk membangkitkan perekonomian masyarakat Indonesia secara nyata," ujarnya, Jumat (15/5/2026).

Nofalia menyebut operasional SPPG ini melibatkan seluruh ibu-ibu rumah tangga untuk bekerja dan berperan aktif didunia kuliner atau masak-memasak.

"Insya Allah dengan adanya program nyata Gerakan Dapur Indonesia yang saya pimpin ini dapat mengurangi pengangguran dan juga ikut aktif berpartisipasi mendukung program Pemerintah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dalam program ketahanan pangan Nasional," katanya.

Perlu diketahui, SPPG tersebut beroperasi setelah diresmikan oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.

Hadir dalam peresmian tersebut Dewan Pembina Masjid Kubah Emas Depok Jawa Barat R. Achmad Juniawan dan Yoyok dan Dewan Pembina Yayasan Garuda Biru Sigit Hendarso Danuri.

Acara peresmian diawali dengan pemberian sembako dan santunan kepada lebih dari 2.000 kaum duafa dan anak yatim yang merupakan warga setempat serta 50 pekerja SPPG. Dapur yang berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) ini bertugas menyediakan MBG bagi anak-anak sekolah dan wilayah rentan.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Letjen Lodewyk Pusung memberikan apresiasi serta mendukung Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia Nofalia Heikal Safar bersama Ketua Dewan Pembina Garuda Biru Indonesia Heikal Safar yang berperan aktif menggencarkan dan memperkuat dukungan terhadap Program MBG.

"Untuk memastikan kualitas makanan dari dapur MBG, SPPG telah menggandeng BPOM dan memperluas satuan pelayanan ke berbagai daerah, termasuk Dapur MBG Karawang" katanya.

Nasaruddin Umar menambahkan, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita umatnya bahwa sebaik - baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak dan peduli terhadap sesama umat manusia.

"Saya mengajak kepada Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia dan pelaku usaha kuliner lainnya di seluruh Indonesia untuk membangun kreativitas dalam mengembangkan usaha," ucapnya.

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan sebesar Rp268 triliun sudah terealisasi sekira 93%. Gelontoran dana ratusan triliunan menyasar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ), dengan pagu Rp1 miliar setiap bulannya.

"Dana itu kami alirkan langsung ke daerah melalui virtual account di setiap SPPG. Sekitar 248-249 triliun mengalir ke bawah dan dibelanjakan di daerah," ujar Dadan dalam keterangan resmi, Rabu (29/4/2026).

Dadan mengklaim sasaran program MBG tidak hanya menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), tetapi juga mulai menunjukkan dampak signifikan sebagai penggerak ekonomi daerah.

BGN Sangkal Mitra SPPG Untung Rp1,8 Miliar per Tahun dari Program MBG



Setiap unit SPPG yang mengelola anggaran Rp1 miliar per bulan disebut mengalokasikan sekitar 70% untuk pembelian bahan baku, yang 95% di antaranya merupakan produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.

“Artinya program makan bergizi ini identik dengan kemandirian pangan lokal, karena hampir seluruh kebutuhan dipasok dari dalam daerah,” ucap dia.

Dia mencontohkan soal efek rambatan dari program MBG yang berlangsung di Jawa Barat. Dengan jumlah SPPG mencapai sekitar 6.200 unit, perputaran dana dari program ini diperkirakan mencapai Rp6 triliun setiap bulan.

"Di Jawa Barat sudah ada 6.200 SPPG. Artinya sekitar Rp6 triliun per bulan uang beredar di daerah hanya dari program ini,” kata Dadan.

Soal Anggaran Jumbo, Kepala BGN Dadan Hindayana: Kami Miliki Rp335 Triliun Tak Benar



Efek rambatan yang dimaksud Dadan pula menyoal tingkat permintaan terhadap komoditas pertanian yang meningkat, harga produk lebih stabil, sampai terkereknya aktivitas produksi di tingkat petani dan pelaku usaha kecil.

Dadan juga mengklaim program MBG telah berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan. Jurang antar kelas ekonomi berbeda bisa dipersempit hanya karena MBG.

“Kami mendapat laporan dari beberapa daerah, gini ratio mulai menyempit, angka kemiskinan turun, dan pengangguran juga menurun karena uang beredar di masyarakat,” klaim Dadan.

'command center' nanti untuk (pelaksanaan program MBG) se-Indonesia itu ada di Kemenko Pangan, rencananya Insyaallah di-launching (resmikan) 17 Mei, sekitar tanggal itu

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan Nani Hendiarti menuturkan pemerintah berencana meresmikan National Command Center Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pertengahan Mei 2026.

“Jadi, command center nanti untuk (pelaksanaan program MBG) se-Indonesia itu ada di Kemenko Pangan, rencananya Insyaallah di-launching (resmikan) 17 Mei, sekitar tanggal itu,” ucap Nani Hendiarti di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan pengoperasian command center tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, pihaknya juga berupaya untuk memperkuat tata kelola program serta memperbaiki kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui command center tersebut.

“Di 2026 ini kami fokus kepada peningkatan kualitas, jadi melalui perbaikan tata kelola. Kemudian kami juga melihat bahwa pemenuhan target intervensi (program MBG) ini juga harus dicapai tentunya,” kata Nani.

Demi memperbaiki kualitas layanan, ia menyatakan ribuan SPPG telah diberhentikan sementara hingga pengelola dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul, sebagian besar terkait dengan kasus keracunan dan fasilitas yang tidak higienis.

Ia menyampaikan 1.789 SPPG tengah mendapatkan sanksi pemberhentian operasional sementara per 24 April 2026, menurun cukup signifikan setelah sebelumnya pernah mencapai angka 3.000 SPPG.

Meskipun demikian, ia mengakui sejumlah SPPG memiliki permasalahan yang sulit diselesaikan dan diperlukan konsultasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara utama program MBG tersebut.

“Memang ada beberapa (SPPG) yang mungkin sulit (diperbaiki). Nah, itu yang perlu dikonsultasikan. Apakah perlu dicarikan lokasi lain atau bagaimana, itu perlu didiskusikan dengan BGN tentunya,” imbuh Nani.

Selain perbaikan kualitas layanan SPPG, penguatan tata kelola, dan perluasan target intervensi, pemerintah juga menjadikan peningkatan efektivitas manfaat serta edukasi pilihan menu makanan yang sehat dan bergizi sebagai kebijakan utama program MBG pada tahun ini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto mengungkapkan 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara. Hal itu dilakukan setelah ditemukan pengurangan porsi dalam program makan bergizi gratis (MBG).

"Ya kalau tidak salah ada 1.700-an SPPG ya yang sudah di-suspend oleh BGN ya untuk diperbaiki. Ya di sini adalah bentuk bagaimana keseriusan BGN untuk mengelola SPPG dengan berkualitas ya seperti spesifikasi standarisasi yang telah ditetapkan," kata Aris Marsudiyanto di acara APPMBGI National Summit, Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026).

Aris menekankan, penghentian sementara itu merupakan wujud keseriusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola SPPG susuai standar yang ada. Dia mengingatkan SPPG tak ada yang mengurangi kualitas menu MBG dengan mengurangi porsi MBG tersebut.

"Pada prinsipnya tadi saya sampaikan kepada seluruh SPPG tetap menjaga spesifikasi makanan yang sudah diberikan standar oleh BGN. Jadi jangan mengurangi ukuran, bahkan kualitasnya pun juga harus sama-sama dijaga, ya baik kualitas makanan, kualitas air, kualitas penyajian, kualitas dapur dan lain sebagainya. Supaya apa yang dimakan anak-anak kita ini dalam keadaan higienis, sehat dan bergizi," ujar Aris.

Aris mengatakan pengurangan porsi MBG yang ditemukan di antaranya pengurangan ukuran lauk. Contohnya, daging ayam yang seharusnya menjadi 8 potong tapi dipotong menjadi 20 bagian sehingga ukurannya menjadi kecil.

"Termasuk ukuran-ukurannya, ya misal tadi itu apa daging, ya harusnya ukurannya katakanlah ayam dipotong menjadi 8, ini dipotong menjadi 12 atau 16 atau 20 kan jadi kecil. Lele, harusnya ukurannya ya yang berapa gram cuma lele ya, ini semuanya harus disesuaikan spesifikasi supaya standar gizi dan kualitas makan anak-anak serta ibu hamil, lansia, dan segala macam ya itu terpenuhi," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan di bawah naungan Danantara Indonesia, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berhasil menyelesaikan Proyek Pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 69 titik lokasi yang tersebar di 15 provinsi Indonesia dalam kurun waktu 37 hari.

Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp507,80 miliar ini berhasil diselesaikan perseroan dalam waktu 37 hari kalender, terhitung sejak 25 November 2025 dengan capaian progres 100 persen.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti kapabilitas perseroan dalam mengerjakan proyek berskala besar dengan waktu yang sangat terbatas.

Pihaknya merasa bangga dapat berkontribusi dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

“Proyek ini juga sejalan dengan agenda prioritas nasional dalam Asta Cita, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas SDM dan pembangunan yang inklusif serta merata di berbagai wilayah,” ujar Joko.

Adapun, sebanyak 69 titik lokasi yang telah diselesaikan berada di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Proyek Pembangunan Gedung SPPG 3 Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari dukungan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terhadap program MBG yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Joko menyebut pembangunan fasilitas SPPG merupakan upaya pemerintah dalam mendukung program MBG, yang bertujuan menyediakan fasilitas produksi makanan yang higienis, terstandar, dan efisien.

“Fasilitas ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan angka malnutrisi dan stunting, meningkatkan konsentrasi serta prestasi belajar, sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga,” ujar Joko.

Dalam pelaksanaannya, perseroan mengedepankan berbagai inovasi guna memastikan proyek dapat diselesaikan secara cepat dan berkualitas.

Adapun, salah satu inovasi utama yang diterapkan adalah penggunaan sistem konstruksi modular, yang memungkinkan percepatan pembangunan di berbagai lokasi secara simultan.

Selain itu, perseroan juga mengimplementasikan dashboard monitoring progress berbasis digital yang terintegrasi.

Sistem ini mampu meng-generate berbagai informasi penting secara real-time, mulai dari progres di setiap titik lokasi, monitoring pengiriman material, data personel lapangan, jumlah tenaga kerja, laporan harian, hingga dokumentasi perkembangan proyek di lapangan.

“Keunikan proyek terletak pada cakupan wilayahnya yang luas dan tersebar, sehingga membutuhkan strategi manajemen proyek yang adaptif, koordinasi lintas wilayah yang kuat, serta pengendalian mutu yang konsisten di setiap titik pembangunan,” ujar Joko.

Lebih lanjut, perseroan berharap pembangunan SPPG dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal, mulai dari penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, hingga peningkatan permintaan terhadap bahan pangan dari petani dan pelaku usaha setempat.

“Keberhasilan penyelesaian proyek ini dalam waktu singkat tidak terlepas dari sinergi seluruh pihak serta penerapan inovasi konstruksi dan digitalisasi yang kami lakukan,” ujar Joko.

Ke depan, perseroan berkomitmen akan terus menghadirkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, namun juga memberikan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat luas.

Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti turut memberikan apresiasinya atas penyelesaian proyek ini. “Alhamdulillah sudah selesai rapi, selanjutnya serah terima & dimanfaatkan. Terima kasih,” ujar Diana.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kemarin, rekrutmen manajer kopdes hingga ‘kado’ jelang Hari Buruh 2026

Berita tentang pembukaan rekrutmen 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) hingga Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempersiapkan ‘kado’ bagi para pekerja menjelang Hari Buruh 2026 mengisi kanal pemberitaan ekonomi pada Rabu (15/4) kemarin.

Berikut rangkuman berita Rabu (15/4) yang menarik dibaca kembali pada Kamis pagi ini.

1. Pemerintah buka rekrutmen 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih

Pemerintah melalui panitia seleksi nasional resmi membuka rekrutmen untuk posisi 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Zulkifli Hasan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan rekrutmen tahap pertama itu menyediakan 30 ribu formasi.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. KAI hadirkan WiFi 5G untuk kereta jarak jauh mulai Juni 2026

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menargetkan WiFi 5G tersedia untuk digunakan oleh penumpang kereta api jarak jauh mulai Juni 2026, bertepatan dengan musim liburan.

“Sekarang itu banyak keluhan bahwa internet di dalam kereta kurang bagus, kalau streaming kurang bagus. Makanya, kalau bisa jaringan 5G itu, layanan internet lebih oke coba kami hadirkan di bulan Juni-Juli,” ujar Bobby ketika ditemui setelah acara penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) strategis tripartit yang digelar di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. KKP catat PNBP tembus Rp50 miliar dari penindakan pelanggaran di 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari berbagai penindakan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan mencapai lebih dari Rp50 miliar pada 2025.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan di Jakarta, Rabu, penerimaan tersebut berasal dari berbagai jenis pelanggaran, tidak hanya dari aktivitas penangkapan ikan ilegal.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. BGN: Investasi masyarakat untuk bangun dapur MBG mencapai Rp54 triliun

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat investasi masyarakat mencapai Rp54 triliun telah digunakan untuk membangun dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

“Kurang lebih sudah Rp54 triliun uang investor bergerak di sektor pembangunan SPPG,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat peresmian SPPG Cijujung 03 di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Menaker siapkan ‘kado’ bagi pekerja jelang May Day 2026

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan tengah mempersiapkan ‘kado’ bagi para pekerja/buruh menjelang Hari Buruh atau May Day 2026 yang jatuh pada 1 Mei mendatang.

Hal ini ia ungkapkan menyusul pertanyaan terkait antisipasi dan langkah mitigasi pemerintah terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tercatat sejak awal tahun ini hingga Maret 2026 mencapai 8.389 orang.

“Tunggu nanti akan ada pengumuman dari pemerintah. Kita akan bentuk sesuatu nanti, tunggu saja,” kata Menaker saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus melakukan perbaikan tata kelola. Sekarang sudah ada Peraturan Badan Gizi Nasional mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membeberkan strategi yang ditempuh pemerintah dalam rangka melakukan penyempurnaan pada tata kelola di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Zulkifli Hasan di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, mengatakan langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah, salah satunya diterbitkannya Peraturan Badan Gizi Nasional yang mencakup persyaratan untuk dipenuhi oleh pengelola SPPG.

"Kami terus melakukan perbaikan tata kelola, kami ingin sempurna ya. Sekarang sudah ada Peraturan Badan Gizi Nasional mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi," kata dia.

Perbaikan yang dilakukan dengan menerbitkan aturan baku, kata dia, menjadi langkah pemerintah untuk memastikan operasional di SPPG berjalan dengan baik sehingga memberikan dampak pada kelancaran jalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Terlebih jumlah penerima manfaat dari program MBG saat ini telah menyentuh 60 juta lebih orang se-Indonesia.

Maka dari itu, beberapa SPPG yang kedapatan beroperasi tidak sesuai persyaratan telah dilakukan penutupan sementara waktu untuk dilakukan pembinaan. Cara itu disebutnya merupakan langkah dalam melaksanakan perbaikan mendasar.

Dia juga menyampaikan saat sedang mempersiapkan beberapa aturan baru yang untuk menguatkan standar pelayanan SPPG, misalnya soal standar gizi dari BGN maupun menyangkut kepemilikan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

"Jadi sama aturannya ya, kalau tidak begitu nanti kan mereka merasa kok beda-beda gitu. Di sini berbeda dengan tempat yang lain. Peraturannya ini yang satu sudah dan ada tiga lagi kami rumuskan," kata Menko Zulkifli Hasan.

Selain itu, ia menyatakan bahwa kesuksesan program MBG turut menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah.

Setiap pemerintah daerah dikatakannya bisa terlibat aktif di dalam langkah pemantauan dan pengawasan terhadap operasional SPPG.

"Tidak hanya semua BGN, BGN pekerjaannya kan banyak sekali dan oleh karena itu semua pihak membantu," tutur dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Skema insentif dalam program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) tidak hanya memberikan perlindungan finansial bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga disertai mekanisme kontrol ketat. Hal itu disampaikan Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (BGN) Rufriyanto Maulana Yusuf.

Dia menyebut, sistem tersebut dilengkapi instrumen disiplin yang kuat melalui prinsip "no service, no pay". "Logika operasional dari mekanisme pendisiplinan ini dilandasi oleh supremasi hukum tertinggi ABP, yaitu tiada layanan, tiada pembayaran atau no service, no pay," ucapnya di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Artinya, insentif Rp6 juta per hari dapat langsung dihentikan apabila fasilitas tidak memenuhi standar operasional atau dinyatakan tidak siap digunakan. "Hak mitra atas insentif Rp6 juta ini akan seketika hangus manakala fasilitas SPPG terklasifikasi dalam status gagal beroperasi atau tidak tersedia yang disebabkan berbagai alasan," tegasnya.

Menurutnya, mekanisme ini menjadi alat pemaksa kepatuhan (punitive control) agar mitra senantiasa menjaga kualitas layanan dan sanitasi secara optimal.

"Parameter kecacatan mutu ini diberlakukan secara ketat apabila suatu hari filter air SPPG terdeteksi E.Coli, aliran IPAL mampet membanjiri permukiman warga, mesin chiller mati menyebabkan daging busuk, atau gagal mendapat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes, maka secara hukum fasilitas tersebut dinyatakan stand by readiness tidak terpenuhi, maka pada hari itu juga, insentif Rp6 juta langsung dihentikan (suspend)," jelasnya.

Rufriyanto menambahkan, ketentuan ini mendorong mitra untuk secara disiplin menjaga kualitas fasilitas setiap hari, karena seluruh risiko operasional berada di pihak mitra.

Dengan demikian, standar keamanan pangan dan kebersihan lingkungan dalam Program MBG dapat terus terjaga. Selain itu, dia menilai, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola publik yang terus disempurnakan.

Meski masih membutuhkan penyesuaian di berbagai aspek operasional, dia menegaskan bahwa skema kemitraan SPPG memiliki nilai strategis yang besar.

"Kita perlu menyadari bahwa setiap transformasi besar dalam tata kelola publik senantiasa merupakan sebuah proses penyempurnaan yang berkelanjutan. Program MBG melalui skema kemitraan SPPG ini mungkin masih memerlukan penyesuaian di berbagai aspek operasional, namun menafikan nilai strategisnya hanya berdasarkan prasangka sempit merupakan sebuah kerugian intelektual," tuturnya.

Dia mengajak publik untuk melihat kebijakan ini secara objektif sebagai upaya mengalihkan beban belanja modal menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas hidup generasi mendatang.

"Dengan menelaah kebijakan ini secara cerdas dan melampaui sekadar retorika di permukaan, kita akan melihat bahwa instrumen ini bukan tentang keuntungan sepihak, melainkan tentang gotong royong patriotik demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang mandiri dan kompetitif," pungkasnya.