'command center' nanti untuk (pelaksanaan program MBG) se-Indonesia itu ada di Kemenko Pangan, rencananya Insyaallah di-launching (resmikan) 17 Mei, sekitar tanggal itu

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan Nani Hendiarti menuturkan pemerintah berencana meresmikan National Command Center Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pertengahan Mei 2026.

“Jadi, command center nanti untuk (pelaksanaan program MBG) se-Indonesia itu ada di Kemenko Pangan, rencananya Insyaallah di-launching (resmikan) 17 Mei, sekitar tanggal itu,” ucap Nani Hendiarti di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan pengoperasian command center tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, pihaknya juga berupaya untuk memperkuat tata kelola program serta memperbaiki kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui command center tersebut.

“Di 2026 ini kami fokus kepada peningkatan kualitas, jadi melalui perbaikan tata kelola. Kemudian kami juga melihat bahwa pemenuhan target intervensi (program MBG) ini juga harus dicapai tentunya,” kata Nani.

Demi memperbaiki kualitas layanan, ia menyatakan ribuan SPPG telah diberhentikan sementara hingga pengelola dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul, sebagian besar terkait dengan kasus keracunan dan fasilitas yang tidak higienis.

Ia menyampaikan 1.789 SPPG tengah mendapatkan sanksi pemberhentian operasional sementara per 24 April 2026, menurun cukup signifikan setelah sebelumnya pernah mencapai angka 3.000 SPPG.

Meskipun demikian, ia mengakui sejumlah SPPG memiliki permasalahan yang sulit diselesaikan dan diperlukan konsultasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara utama program MBG tersebut.

“Memang ada beberapa (SPPG) yang mungkin sulit (diperbaiki). Nah, itu yang perlu dikonsultasikan. Apakah perlu dicarikan lokasi lain atau bagaimana, itu perlu didiskusikan dengan BGN tentunya,” imbuh Nani.

Selain perbaikan kualitas layanan SPPG, penguatan tata kelola, dan perluasan target intervensi, pemerintah juga menjadikan peningkatan efektivitas manfaat serta edukasi pilihan menu makanan yang sehat dan bergizi sebagai kebijakan utama program MBG pada tahun ini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mencatat kinerja solid pada awal 2026. Capaian ini seiring strategi digitalisasi, penguatan bisnis emas, serta dukungan terhadap berbagai program pemerintah di sektor produktif dan UMKM terbukti efektif dalam menjaga tren pertumbuhan kinerja Perseroan yang positif dan berkelanjutan.

BSI juga terus memperkuat komitmen dukungan terhadap program Astacita Pemerintah, terutama penyaluran pembiayaan segmen ritel untuk mengakserasi pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui dukungan pembiayaan ekosistem MBG melalui penyediaan SPPG, penyaluran pembiayaan mikro, SME maupun KUR Syariah.

Langkah ini terbukti efektif, tercermin dari rasio keuangan BSI solid serta fungsi intermediasi yang baik antara dana pihak ketiga dan pembiayaan.

Secara umum, kinerja BSI (unaudited) per Februari 2026 menunjukkan pertumbuhan yang solid di berbagai indikator utama. pembiayaan BSI tumbuh 14,32 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp323 triliun. Pertumbuhan ini didorong terutama oleh segmen konsumer, khususnya bisnis emas yang menjadi salah satu motor utama kinerja perseroan.

Selain itu, pertumbuhan pembiayaan juga diperkuat melalui kontribusi pembiayaan ritel termasuk UMKM mencapai Rp52,43 triliun naik 6,10% (YoY). Perseroan berkomitmen kuat mendukung UMKM naik kelas mulai dari pendampingan, pelatihan, pembiayaan, business matching hingga penyediaan layanan BSI UMKM Center.

Pertumbuhan pembiayaan juga ditopang dari strategi Perseroan dalam memperkuat diferensiasi melalui bisnis bulion bank yang menjadi salah satu keunggulan BSI.

Sejak memperoleh izin bulion bank, bisnis emas BSI menunjukkan pertumbuhan signifikan dan menjadi salah satu pendorong utama kinerja Perseroan. Kinerja ini turut diperkuat oleh peningkatan kelolaan emas yang telah mencapai sekitar 22,5 ton serta basis nasabah yang terus berkembang hingga 23 juta dalam empat tahun terakhir.

Dari sisi profitabilitas, BSI membukukan laba sebesar Rp1,36 triliun, tumbuh sekitar 17 persen (YoY). Sementara itu, pendapatan berbasis komisi atau fee based income (FBI) meningkat 30 persen (YoY) menjadi Rp1,47 triliun.

Pertumbuhan FBI terutama berasal dari layanan bank emas yang melonjak 136,55 persen menjadi Rp463 miliar. Kinerja tersebut turut diperkuat oleh bisnis treasury serta layanan digital melalui e-channel.

Hingga Februari 2026, jumlah pengguna superapps BYOND by BSI mencapai 6,3 juta dengan jumlah transaksi mencapai 125,4 juta transaksi.Dari sisi intermediasi, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 14,76% (YoY) menjadi Rp366 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan tabungan sebesar 16,06% (YoY) menjadi Rp154 triliun, yang mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah.

Likuiditas Perseroan tetap terjaga dengan Financing to Deposit Ratio (FDR) di level 88,20%. Sementara itu, kontribusi fee based income terhadap total pendapatan juga semakin meningkat, tercermin dari kenaikan fee based ratio menjadi 24,59% secara tahunan.Kinerja ini menegaskan keberhasilan strategi BSI dalam memperkuat struktur pendapatan yang lebih seimbang antara margin dan fee based, sekaligus meningkatkan ketahanan bisnis di tengah dinamika industri keuangan.

Sejalan dengan itu, Perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan sepanjang 2026, didukung oleh penguatan ekosistem syariah, transformasi digital, serta pengembangan bisnis emas sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan.

BSI Dukung Program Astacita Pemerintah

Selain bullion bank dan penempatan dana SAL, BSI juga berkontribusi pada program MBG melalui penyediaan layanan 1.520 virtual account Mitra BGN dan pembiayaan pembangunan Dapur SPPG MBG mencapai Rp194,50 Miliar untuk 145 dapur. BSI juga turut mendukung aspirasi pemerintah mewujudkan sekitar 80.000 koperasi KDMP.

Selain itu YtD Februari 2026, BSI telah melakukan penyaluran pembiayaan KUR sebesar Rp1,65 Triliun. BSI juga mendukung Program 3 Juta Rumah FLPP (rumah subsidi) secara YtD Februari 2026 sebesar Rp94,82 Miliar dengan jumlah 582 unit rumah dan penyaluran KPP secara YtD Februari 2026 sebesar Rp259 Miliar.

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menyerap secara maksimal seluruh produksi telor ayam yang ada di tingkat peternak rakyat.

Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas saat sesi dialog bersama peternak rakyat di Desa Kambingan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa, mengatakan setiap telor ayam yang diserap SPPG akan dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan baku Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Telor itu satu hari memerlukan 82,9 juta butir, tidak usah khawatir telor ayam pasti diserap SPPG," kata Zulhas.

Kebutuhan 82,9 juta butir telor ayam tersebut menyesuaikan target 82,9 juta penerima manfaat program MBG pada 2026.

Hal yang sama, kata Zulhas, yakni SPPG mampu menyerap seluruh produksi daging ayam dari peternak rakyat untuk memenuhi kebutuhan pasokan baku MBG.

"Ayam itu satu hari perlu 82,9 juta potong daging," ujar dia.

Ia mengatakan optimistis bahwa keberadaan SPPG mampu memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan hidup peternak rakyat.

"Peternak harus untung, karena sebetulnya usaha ayam ini usaha rakyat, bukan konglomerat. Masa depannya cerah dan terang benderang," ujar dia.

Pada kesempatan tersebut, Zulhas juga menyampaikan pemerintah saat ini telah memiliki strategi guna meningkatkan produksi daging dan telor ayam sehingga bisa memenuhi kebutuhan protein puluhan juta penerima manfaat, yaitu mengembangkan hilirisasi ayam terintegrasi.

Pada tahap pertama total ada enam titik yang sudah dilakukan groundbreaking, yaitu di Kabupaten Malang, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Bone, Kabupaten Paser, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Sumbawa.

Ekosistem yang dibentuk itu meliputi penguatan pembibitan ayam, mulai dari grand parent stock, parent stock, final stock, hingga pakan.

"Sekarang seminggu memberikan satu telor, ayam satu minggu sekali atau dua kali tidak boleh karena harganya bisa tidak terkontrol. Makanya ada campur-campur, seperti ikan," ujar dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) mencatat telah menyalurkan pembiayaan investasi senilai Rp181 miliar untuk mendukung operasional lebih dari 127 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG) hingga Desember 2025.

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy mengatakan bahwa pembiayaan investasi tersebut menyasar calon nasabah yang telah mengantongi ID Mitra Badan Gizi Nasional (BGN), memiliki rekening virtual account MBG di BSI, serta menyampaikan rencana anggaran biaya pembangunan dapur.

“Pembiayaan ini diberikan kepada SPPG yang bankable dan memiliki prospek operasional jangka panjang, sehingga dapat berkontribusi secara konsisten dalam penyediaan layanan gizi,” ujar Erwan dalam keterangan resmi, Selasa (23/12/2025).

Adapun, skema ini juga sejalan dengan upaya BSI memperluas pembiayaan ke segmen usaha kecil dan menengah (UKM) yang terlibat langsung dalam ekosistem layanan publik.

Dia menegaskan bahwa pembiayaan mengacu pada petunjuk teknis BGN, serta melalui proses penilaian yang mencakup aspek legalitas, kesiapan operasional, hingga kelayakan usaha. Erwan menyebut pendekatan ini dilakukan untuk menjaga prinsip kehati-hatian sekaligus memastikan keberlanjutan operasional dapur SPPG di daerah.

Erwan mengatakan bahwa pembiayaan dapur SPPG MBG diarahkan untuk mendukung proyek strategis nasional yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, BSI menyalurkan pembiayaan kepada unit-unit SPPG yang dinilai layak secara finansial dan berkelanjutan.

Ke depan, BSI memproyeksikan penyaluran pembiayaan investasi dapur SPPG MBG masih akan tumbuh seiring dengan perluasan cakupan program MBG secara nasional.

Selain pembiayaan investasi, BSI juga telah melayani transaksi keuangan operasional lebih dari 1.000 SPPG yang telah beroperasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut permintaan terhadap telur ayam ras dan daging ayam ras untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi alasan pemicu inflasi kedua komoditas tersebut pada Oktober 2025.

Untuk diketahui, BPS melaporkan terjadinya inflasi 0,28% secara bulanan (month to month/MtM) pada Oktober 2025. Sejumlah komoditas yang dominan memicu inflasi itu adalah telur ayam ras dan daging ayam ras, masing-masing sebesar 4,43% dan 1,13%.

Andil inflasi telur ayam ras terhadap inflasi bulanan Oktober 2025 secara umum adalah sebesar 0,04%, sedangkan daging ayam ras menyumbang 0,02%. Namun, andil keduanya masih terlampau jauh apabila dibandingkan inflasi emas perhiasan sebesar 0,21%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan bahwa ada berbagai faktor yang melatarbelakangi tingginya inflasi telur dan daging ayam ras. Namun, pihaknya menduga permintaan yang tinggi dari Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) MBG turut menyumbang terhadap inflasi kedua komoditas tersebut.

"Salah satunya kenaikan permintaan telur ayam dan daging ayam ras dari SPPG, yang berasal dari pasar, pengecer atau pedagang besar. Ini diduga menjadi salah satu indikasi naiknya permintaan telur dan ayam ras," ujar Pudji dalam konferensi pers, Senin (3/11/2025).

Selain permintaan dari Dapur MBG, inflasi telur dan daging ayam ras turut dipengaruhi oleh peningkatan komponen biaya produksi seperti harga day old chic, live bird, dan jagung pakan di beberapa wilayah.

Namun demikian, BPS tidak memerinci lebih lanjut daerah mana saja yang mengalami inflasi pada dua komoditas tersebut khususnya akibat tingginya permintaan untuk MBG.

Di sisi lain, pelaksana utama MBG yang dinakhodai oleh Badan Gizi Nasional (BGN) diketahui mengalami kendala penyerapan anggaran hingga peristiwa keracunan di berbagai daerah. Pada Oktober 2025 lalu, lembaga baru itu telah mengembalikan tambahan anggaran senilai Rp70 triliun yang pernah diajukan.

Kepala BGN Dadan Hindaya menyebut penyerapan anggaran sampai dengan 1 Oktober 2025 lalu baru mencapai Rp21 triliun. Apabila dikalkulasi, jumlah tersebut baru mencapai sekitar 29,6% dari pagu awal anggaran MBG di APBN 2026 sebesar Rp71 triliun.

Dadan optimistis bahwa anggaran proyek mercusuar pemerintah itu akan optimal terserap pada penghujung tahun ini.

"Kalau serapan [anggaran], alhamdulillah hari ini sudah Rp21 triliun, dan 5—10 hari ke depan sudah akan bertambah sekitar Rp5 triliun," katanya saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).