Bisnis.com, JAKARTA — Banyaknya penduduk hingga potensi sumber daya alam menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asean, sekaligus menjadikannya satu-satunya wakil regional di G20. Ekonomi besar itu tidak luput dari ujian, berbagai krisis ekonomi menempa Indonesia dalam empat dekade terakhir.

Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Peribahasa itu barangkali tepat untuk menggambarkan Indonesia, bahwa semakin besar skala ekonomi maka semakin besar pula guncangannya saat terjadi krisis.

Krisis 1998 menjadi yang paling banyak dibicarakan, karena terjadi beriringan dengan reformasi. Tidak hanya reformasi politik, terjadi berbagai reformasi ekonomi setelah krisis tersebut, seperti pembenahan regulasi perbankan hingga keuangan negara.

Kondisi ekonomi pada 1998 juga menjadi momok tersendiri bagi banyak orang, yang terpaksa kehilangan pekerjaan maupun mengalami kebangkrutan usaha. Seolah ada harapan kolektif masyarakat agar kondisi ekonomi tidak pernah kembali seperti 1998.

Setelah itu, Indonesia tidak lantas imun terhadap krisis, terdapat beberapa guncangan yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun sesuatu yang bukan bagian dari aktivitas ekonomi: virus.

Ekonomi global, tidak terkecuali Indonesia, seolah lumpuh pada 2020 akibat penyebaran Covid-19. Virus itu menyebar dengan cepat dan membawa risiko tinggi bagi orang-orang dengan penyakit bawaan atau komorbid, maupun mereka yang imunitasnya kurang baik, sehingga aktivitas menjadi sangat terbatas dan perekonomian pun kena getahnya.

Sejak 1961, tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot menjadi negatif sebanyak tiga kali, yakni pada 1963 yaitu -2,24%, pada 1998 sebesar -13,13%, dan pada 2020 yakni -2,07%.

Dilema besar terjadi pada 2020—2021, masyarakat harus keluar rumah untuk bekerja, mencari nafkah, tetapi ada 'hantu' yang bisa mengancam kesehatan atau nyawa mereka. Pertaruhan yang tidak main-main.

Berbagai krisis itu akhirnya bisa dilewati dan Indonesia kembali mampu memulihkan ekonominya. Namun, berbagai krisis itu selalu meninggalkan luka yang sembuh cukup lama—Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sering menyebutnya sebagai scarring effect.

Bisnis merangkum sejumlah krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dalam empat dekade terakhir. Pada rentang waktu itu pula, selama 40 tahun, Bisnis Indonesia turut memotret dan memberitakan perekonomian Indonesia secara objektif dan mendalam, untuk menjadi navigasi bisnis terpercaya bagi para pembacanya.

Krisis Moneter dan Keuangan Asia 1998

Riak-riak krisis mulai terjadi pada 1997 di Thailand. Saat itu, pemerintah Negeri Gajah Putih terbebani utang luar negeri yang amat besar, nilai tukar baht melemah dan cadangan devisa tergerus.

Investor asing telah menggelontorkan dana jumbo ke sejumlah negara Asia dalam satu dekade terakhir karena dinilai sangat prospektif. Namun, gejolak di Thailand itu membuat mereka menjual mata uang dan aset dari regional tersebut.

Tekanan di Thailand memang tidak seketika merembet ke negara-negara lain. Namun, seiring waktu, investor turut menarik dana dari negara-negara lain, tidak terkecuali Indonesia. Nilai tukar rupiah mulai terkena dampaknya pada Agustus 1997.

Nilai tukar rupiah yang semula berada di kisaran Rp2.600 per dolar AS terus melemah, tertekan hingga mencapai Rp17.000 per dolar AS pada Januari 1998. (Batas psikologis itu sempat tersentuh kembali pada 7 April 2025, ketika rupiah melemah ke level Rp17.261 per dolar AS)

Pada akhir 1997 inflasi telah menanjak ke level 11,05%, masyarakat mengeluhkan kenaikan harga barang-barang dan semakin menyadari ada lampu kuning perekonomian. Rupanya, kondisi itu belum menjadi yang terburuk, pada 1998 terjadi hiperinflasi, yakni tingkat inflasi mencapai 77,6%.

Cadangan devisa pada akhir 1997 juga tercatat hanya sebesar US$21,4 miliar atau setara 5,3 bulan impor. Sebagai perbandingan, dalam kondisi stabil seperti saat ini, cadangan devisa ada di level US$148,7 miliar atau setara pembiayaan 6,3 bulan impor (per September 2025).

Tekanan itu menjadi petaka karena banyak perusahaan yang menarik pinjaman luar negeri dalam dolar AS. Utang korporasi, termasuk banyak bank, semakin membengkak, dan dampaknya kreditor asing tidak lagi memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan Tanah Air.

Indonesia tidak mampu mengatasi krisis itu sendirian, sehingga pemerintah memutuskan untuk meminta bantuan keuangan kepada Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

Lembaga itu memberikan paket bantuan sebesar 11,1 miliar Special Drawing Rights (SDR), setara US$14,99 miliar atau Rp93,5 triliun. Pinjaman dikucurkan dalam tiga termin, yakni 3,67 miliar SDR pada 5 November 1997, 3,8 miliar SDR pada Agustus 1998, dan 3,64 SDR pada Februari 2000.

Timbal baliknya, Indonesia harus melakukan sejumlah reformasi keuangan fundamental, mulai dari menutup 16 bank swasta, mengurangi subsidi, hingga menyarankan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga. Sayangnya, upaya-upaya itu tidak berjalan mulus.

Krisis ekonomi pun berubah menjadi krisis politik. Masyarakat mulai menuntut keadilan dengan turun ke jalan, gelombang protes berdatangan, hingga puncaknya terjadi kerusuhan Mei 1998, empat mahasiswa tewas di tengah demonstrasi, keesokan harinya terjadi penjarahan dan pemerkosaan di berbagai titik. Situasi begitu mencekam.

Kerasnya tuntutan masyarakat membuat Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998.

"Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis, 21 Mei 1998," ujar Soeharto.

Bacharuddin Jusuf Habibie atau BJ Habibie yang merupakan Wakil Presiden saat itu menggantikan Suharto menjadi RI 1. Dia melanjutkan sisa waktu jabatan presiden/mandataris MPR 1998—2003.

Pemerintahan Habibie segera menangani krisis ekonomi itu. Nilai tukar rupiah berhasil mereda ke sekitar Rp8.000 per dolar AS pada Oktober 1998, inflasi turun, dan Bursa Efek Jakarta kembali bergerak positif. Pemerintah pun mendorong independensi Bank Indonesia agar kebijakan moneter bisa lebih objektif.

Krisis Finansial Global 2007—2009

Film The Big Short dengan apik menggambarkan petaka pecahnya gelembung pasar perumahan di Amerika Serikat (AS), akibat maraknya pemberian pinjaman hipotek berisiko tinggi alias subprime mortage. Masalah itu menjadi pemicu krisis finansial global 2007.

Kala itu, banyak lembaga AS yang menawarkan produk keuangan Mortgage-Backed Securities (MBS) dan Collateralized Debt Obligations (CDO) kepada investor global. Banyaknya penawaran itu memberi kesan bahwa produk tersebut aman dan menarik, tetapi ketika suku bunga naik ternyata banyak peminjam yang gagal bayar, lalu harga rumah anjlok dan memicu kerugian besar bagi lembaga-lembaga keuangan.

Terjadi krisis likuiditas secara global yang pada akhirnya membawa efek negatif bagi Indonesia. Permintaan yang lesu membuat harga komoditas turun, akhirnya kinerja ekspor Indonesia terdampak.

Bursa saham kala itu cukup terdampak, IHSG mengalami koreksi hingga 41,98%, dari 2.830 pada Januari 2008, merosot ke level 1.242 pada November 2008, lalu ditutup d level 1.355 pada akhir tahun. Koreksi itu dipicu tekanan likuiditas pasar keuangan.

Harga minyak dan pangan dalam kondisi saat itu memberi risiko pada inflasi dan biaya subsidi. Namun, Bank Indonesia melakukan pelonggaran moneter untuk mencegah inflasi dan pemerintah menjaga kebijakan fiskal terutama belanja untuk tetap menopang permintaan.

Inflasi Indonesia sempat melonjak pada Juni 2008 ke level 11%, dengan inflasi inti menyentuh 8,7%. Bank Indonesia telah mengantisipasi risiko itu dengan menaikkan suku bunga sejak Mei 2008 sebanyak tiga kali atau 75 basis poin.

Pada 2008, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 6,01% atau turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,35%. Capaian ekonomi itu sejalan dengan proyeksi IMF bahwa tekanan ekonomi bisa membuat laju pertumbuhan tertahan.

"Kita bertemu di saat perekonomian global menghadapi tantangan dan risiko yang besar," seperti tertulis dalam pernyataan bersama Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pertemuan tahunan IMF-World Bank 2008.

Dampak krisis itu terlihat pada 2009, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke level 4,63%.

Meskipun demikian, IMF menilai bahwa fundamental Indonesia tetap tangguh, seperti tercermin dari surplus transaksi berjalan yang baik, cadangan devisa yang terjaga, juga diversifikasi ekspor yang bisa meredam dampak perlambatan ekonomi global 2008—2009.

Pandemi Covid-19

Kabar merebaknya virus baru di Wuhan, China tidak langsung menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Terdapat keyakinan bahwa penyebaran virus itu dapat dikendalikan dengan cepat, tetapi takdir berkata lain, virus SARS-CoV-2 menyebar dengan cepat dan menyebabkan pandemi dalam hitungan bulan.

Terjadi lockdown di banyak negara sehingga ruang gerak manusia menjadi terbatas. Tidak hanya itu, lalu lintas barang pun dipantau lebih ketat, karena terdapat temuan bahwa virus tersebut bertransmisi melalui udara dan bisa hinggap di barang.

Gangguan pasokan pun terjadi secara global, permintaan anjlok, konsumsi masyarakat turun drastis. Masalah kesehatan itu seketika menjadi petaka ekonomi.

Jumlah penduduk yang begitu banyak dan kepadatan di sejumlah wilayah membuat risiko penularan Covid-19 di Indonesia meningkat. Kasus pertama infeksi virus corona terlacak pada 2 Maret 2020, dan sejak saat itu penularan terjadi secara eksponensial.

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk tidak panik. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebereysus juga meminta masyarakat sedunia untuk mengedepankan semangat solidaritas dan tidak memberikan stigma terhadap mereka yang terjangkit Covid-19.

Pada 9 Maret 2020 IHSG anjlok hingga 6,58%. Bursa Efek Indonesia (BEI) pun memberlakukan penghentian sementara perdagangan saham alias trading halt untuk menahan penurunan. Para investor mulai menunjukkan kekhawatiran atas penyebaran Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi kuartal I/2020 tercatat masih berada di level 2,97%, kemudian langsung anjlok menjadi -5,32% pada kuartal II/2020. Penurunan kinerja ekonomi itu menjadi yang terburuk sejak era reformasi.

Bagaimana tidak, jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 56,64% pada 2020. Mereka harus bekerja secara langsung untuk mendapatkan penghasilan, tetapi Covid-19 memaksa mereka untuk tetap berada di rumah, sehingga pendapatan masyarakat berkurang kala itu.

Pekerja yang memiliki 'kemewahan' untuk bisa bekerja dari rumah (work from home) bukanlah mayoritas dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia, sehingga banyak yang harus bertaruh nyawa untuk bisa tetap bekerja dan mencari penghasilan.

Tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,07% pada Agustus 2020 dan jumlah penduduk miskin naik menjadi 27,55 juta jiwa (10,19%) per September 2020, sebagai dampak Covid-19.

Pemerintah pun meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengantisipasi kondisi itu. Stimulus fiskal besar-besaran digelontorkan, mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta, maupun berbagai insentif untuk funia usaha. Terdapat pula dukungan likuiditas perbankan dari Bank Indonesia.

Kebijakan fiskal untuk menjaga perekonomian itu berdampak terhadap defisit APBN, yang menyentuh 5,07% pada 2020. Level defisit itu berada di atas batas 3%, tetapi diperkenankan karena ada dalam kondisi darurat.

Pilihan kebijakan itu cukup optimal, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil pulih pada 2021 menjadi 3,69%, dan terus membaik pada tahun-tahun setelahnya. Meskipun begitu, terdapat scarring effect bagi perekonomian, seperti turunnya jumlah kelas menengah, rasio pajak yang cenderung turun, hingga laju pertumbuhan ekonomi yang stangnan di kisaran 5%.