Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut belum ada laporan bank mengalami gagal bayar alias default meski kini nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) telah menyentuh Rp17.600.

"Sekarang Rupiah 17.600 belum ada perbankan atau swasta yang mengumumkan ada kegagalan bayar, menghadapi tekanan, iya," kata Misbakhun dalam acara Jogja Financial Festival 2026 di JEC, Bantul, DIY, Sabtu (23/5).

Misbakhun melihat perbedaan situasi struktur ekonomi Indonesia tahun ini dan saat krisis moneter 1998 saat nilai tukar rupiah yang tembus level Rp17 ribu per dolar AS.

Menurutnya, pada saat situasi 1998 terjadi economic bubble, berbagai sektor ekonomi mengalami overheating. Selain itu pihak perbankan atau swasta yang melakukan pinjaman dalam denominasi valas tidak melakukan upaya lindung nilai alias hedging.

"Maka ketika rupiah mengalami tekanan yang naik mereka kemudian mengalami gagal bayar alias default," kata Misbakhun.

Misbakhun mengatakan kondisi saat ini tetap perlu dicermati karena ada sektor tertentu yang memperoleh windfall atau keuntungan dari selisih kurs, sama seperti yang terjadi pada 1998. Namun, menurut dia, dampaknya kini tidak meluas seperti saat krisis moneter.

"Artinya secara fundamental ekonomi kita sangat kuat," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tepat 28 tahun silam, 21 Mei 1998 menjadi momen paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pada hari itu, Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto resmi mengundurkan diri setelah memimpin selama 32 tahun.

Tanggal 21 Mei 1998 menjadi tanda kejatuhan rezim Orde Baru sekaligus menandai lahirnya era Reformasi di Indonesia.

Peristiwa tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Krisis moneter yang melanda Asia sejak 1997 menjadi pemicu utama memburuknya kondisi ekonomi dan politik nasional. Nilai tukar rupiah anjlok drastis, harga kebutuhan pokok melonjak, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus menurun hingga memicu gelombang demonstrasi besar-besaran.

Awal Krisis Moneter 1997

Krisis ekonomi Asia mulai menghantam Indonesia pada pertengahan 1997. Saat itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah tajam dari sekitar Rp2.200 per dolar menjadi Rp12.000 hingga Rp18.000 per dolar AS.

Kondisi tersebut membuat perusahaan-perusahaan yang memiliki utang luar negeri mengalami kesulitan besar. Beban pembayaran utang meningkat drastis, sementara aktivitas ekonomi melemah. Di sisi lain, masyarakat mulai menukarkan rupiah ke dolar AS karena khawatir terhadap kondisi ekonomi. Kepanikan ini semakin memperburuk nilai tukar rupiah.

Dampaknya terasa langsung di kehidupan masyarakat. Harga bahan pokok naik tajam, inflasi meningkat, dan angka pengangguran bertambah. Situasi ekonomi yang memburuk kemudian berkembang menjadi krisis sosial dan politik.

Krisis Perbankan dan Fenomena Bank Runs

Sebelum krisis 1998 terjadi, industri perbankan Indonesia sebenarnya sempat mengalami pertumbuhan pesat setelah pemerintah menerbitkan Paket Oktober (Pakto) 1988. Kebijakan tersebut mempermudah pendirian bank baru sehingga jumlah bank umum meningkat drastis hingga lebih dari 200 bank.

Namun, lemahnya pengawasan membuat banyak bank menyalurkan kredit secara tidak sehat. Kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) meningkat dan memperburuk kondisi perbankan nasional.

Krisis semakin parah ketika pemerintah menutup 16 bank pada November 1997. Penutupan tersebut justru memicu kepanikan masyarakat dan menyebabkan fenomena bank runs, yakni penarikan dana besar-besaran oleh nasabah secara bersamaan.

Akibatnya, banyak bank mengalami tekanan likuiditas. Salah satu bank yang terdampak saat itu adalah Bank Central Asia atau BCA. Nasabah ramai-ramai menarik simpanan mereka sehingga kondisi keuangan bank terguncang. Pemerintah kemudian melakukan restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Secara keseluruhan, kondisi perbankan Indonesia saat itu mengalami kemerosotan tajam. Rasio kecukupan modal perbankan turun drastis dan banyak bank mengalami kerugian besar akibat krisis.

Tragedi Trisakti dan Gelombang Demonstrasi

Situasi ekonomi yang semakin memburuk memicu aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Puncaknya terjadi pada 12 Mei 1998 ketika ribuan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi damai menuntut reformasi dan meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Namun, aksi tersebut berakhir tragis setelah aparat keamanan melakukan penembakan terhadap demonstran. Empat mahasiswa gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Trisakti. Mereka adalah Hafidin Royan, Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, dan Hendriawan Sie.

Kematian empat mahasiswa tersebut memicu kemarahan publik. Gelombang demonstrasi dan kerusuhan meluas di berbagai kota, terutama di Jakarta pada 13–15 Mei 1998. Kerusuhan disertai aksi penjarahan, pembakaran, dan kekerasan yang menyebabkan ratusan korban jiwa serta kerusakan ribuan bangunan.

Mahasiswa Duduki Gedung DPR/MPR

Pada 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR/MPR di Jakarta. Mereka menuntut reformasi total dan mendesak Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Di tengah tekanan publik yang semakin besar, Ketua DPR/MPR saat itu, Harmoko, secara terbuka meminta Soeharto mundur demi menjaga stabilitas nasional.

Desakan dari masyarakat, mahasiswa, elite politik, hingga memburuknya kondisi ekonomi membuat posisi pemerintah semakin tertekan.

Soeharto Resmi Mundur

Pada Kamis, 21 Mei 1998 pukul 09.05 WIB, di Istana Merdeka, Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sesuai Pasal 8 UUD 1945, jabatan presiden kemudian dilanjutkan oleh Wakil Presiden B. J. Habibie.

Dalam pidato pengunduran dirinya, Soeharto menyatakan bahwa situasi nasional sudah tidak memungkinkan dirinya menjalankan pemerintahan secara efektif. Ia juga menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga persatuan bangsa dan kelangsungan negara.

Pengunduran diri Soeharto menjadi akhir dari era Orde Baru dan awal dimulainya era Reformasi di Indonesia.

Dampak Reformasi terhadap Indonesia

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem politik dan demokrasi Indonesia. Setelah kejatuhan Orde Baru, pemerintah melakukan berbagai pembenahan, termasuk reformasi di sektor ekonomi dan perbankan.

Pengawasan terhadap industri perbankan diperketat untuk mencegah terulangnya krisis serupa. Pemerintah juga membentuk berbagai lembaga pengawas dan memperbaiki sistem keuangan nasional.

Hingga kini, peristiwa Reformasi 1998 terus dikenang sebagai salah satu titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Momentum tersebut menjadi simbol perjuangan masyarakat dalam menuntut demokrasi, kebebasan berpendapat, dan perubahan sistem pemerintahan yang lebih terbuka.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap beda kekuatan ekonomi Indonesia tahun ini dan saat krisis moneter 1998 di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang tembus level Rp17.700 per dolar AS.

Hal ini disampaikan imbas munculnya kekhawatiran sebagian masyarakat yang teringat pada krisis moneter 1998, saat rupiah anjlok dan ekonomi Indonesia runtuh. Namun, pemerintah menegaskan situasi saat ini sangat berbeda.

Pada 1998, rupiah terpuruk hingga memicu badai ekonomi besar yaitu inflasi melonjak, bank-bank kolaps, hingga pertumbuhan ekonomi jatuh dalam jurang resesi. Namun pada 2026, pelemahan rupiah justru terjadi di tengah fondasi ekonomi yang masih kuat.

"Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability social-politic terjadi setelah setahun kita resesi," kata Purbaya dikutip dari Badan Komunikasi (Bakom), Selasa (19/5).

Perbedaan paling mencolok terlihat dari kondisi inflasi. Pada puncak krisis 1998, Indonesia mengalami lonjakan harga yang sangat tinggi atau hiperinflasi, mencapai lebih dari 77 persen. Harga kebutuhan pokok melambung dan daya beli masyarakat anjlok.

Kini, meski rupiah melemah, inflasi Indonesia pada April 2026 tercatat hanya 2,41 persen, masih berada dalam rentang target pemerintah di kisaran plus minus 3 persen.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, jaraknya bahkan lebih kontras. Pada 1998, ekonomi Indonesia negatif 13 persen. Aktivitas usaha lumpuh dan pengangguran melonjak tajam.

Sementara pada kuartal I 2026, ekonomi Indonesia justru tumbuh 5,61 persen, menunjukkan konsumsi dan investasi masih bergerak positif.

Kesehatan sektor perbankan juga menjadi pembeda utama. Saat krisis 1998, banyak bank kehilangan modal sehingga rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di zona negatif. Kredit macet atau non-performing loan (NPL) bahkan menembus sekitar 30 persen.

Per Februari 2026, CAR perbankan tercatat sebesar 25,83 persen, level yang tergolong kuat. Di saat yang sama, rasio kredit bermasalah masih terjaga di level 2,17 persen secara bruto. Dengan demikian, sistem perbankan masih memiliki bantalan modal yang cukup tebal untuk menghadapi tekanan eksternal.

Cadangan devisa juga menunjukkan perbedaan besar. Pada 1998, Indonesia hanya memiliki sekitar US$17,4 miliar sebagai penyangga stabilitas nilai tukar dan pembayaran luar negeri.

Kini, posisi cadangan devisa per April 2026 mencapai US$146 miliar, memberi ruang lebih luas bagi otoritas untuk menjaga kestabilan pasar keuangan.

"Jadi fondasi kita memang betul-betul bagus, tidak usah khawatir," jelasnya.

Dengan kata lain, meski rupiah pada 2026 sama-sama menghadapi tekanan seperti 1998 secara nominal, kondisi ekonomi Indonesia berada di titik yang jauh berbeda.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa patahkan pandangan negatif ekonom yang menilai kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak baik, melalui angka pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yakni 5,61 persen. 

Purbaya menegaskan bahwa prediksi akan adanya resesi atau krisis besar terbukti tidak berdasar.

"Banyak ekonom yang bilang kita mau rusak, mau ada kecelek (tertipu). Katanya kita menuju 1998. Padahal mereka tidak pernah lihat data ekonomi dari 1998. Baru-baru ini diramal resesi, malah naik. Apalagi krisis," ujar Purbaya.

Bendahara negara tersebut turut menyoroti konten di media sosial, khususnya di aplikasi TikTok, saat pengguna mencoba membandingkan kondisi ekonomi saat ini dengan krisis moneter 1998. Menurutnya, narasi tersebut dibangun tanpa melihat data fundamental yang ada.

"Jadi data ini, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama ini menunjukkan bahwa reformasi ekonomi yang dilakukan sudah memberikan dampak ke perekonomian," jelasnya.

Ke depan, Purbaya meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terhasut oleh prediksi-prediksi suram yang tidak didukung data akurat. Ia menjamin bahwa setiap dinamika ekonomi dipantau secara ketat dari hari ke hari.

[Gambas:Youtube]

Purbaya juga meyakini ekonomi akan bergerak lebih baik ke depan. Capaian di awal tahun ini dipandang sebagai bukti valid bahwa kebijakan pemerintah telah berada di jalur yang benar. 

"Setiap kelemahan kita diskusikan, kita cari cara pemecahan yang paling baik seperti apa. Pemerintah enggak takut atau tidak ragu investasi untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi," tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sudah menjadi pengetahuan umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan segmen yang berkontribusi besar bagi perekonomian nasional, yakni mencapai 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Namun, UMKM hingga saat ini bak sleeping giant yang menanti untuk benar-benar digali potensinya agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar.

Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menuturkan, kekuatan ekonomi Indonesia sebenarnya berada di sektor domestik. UMKM yang jumlahnya sangat besar dengan 95 persen di antaranya merupakan usaha mikro menjadi peluang besar untuk dikembangkan, terutama di tengah ketidakpastian perekonomian dan geopolitik global.

“Kalau kita lihat dari sisi domestik, sleeping giant-nya dari sisi pelaku usaha, bahwa di situ ada potensi yang cukup besar. Karena sejak krisis moneter 1999, UMKM masih bisa bertahan dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi. Makanya di tahun 2026 ini, di tengah perang dagang dan sebagainya, mostly dampaknya paling banyak kepada non-UMKM. Karena itu yang paling berpeluang tumbuh besar adalah UMKM,” kata Nailul saat hadir dalam konferensi pers Amar Bank Digital Banking & Economic Outlook 2026: Awakening Indonesia’s Sleeping Giant di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2026).

Namun, UMKM masih memiliki banyak persoalan yang perlu diurai dan dicarikan solusi yang tepat. Terutama, kata Nailul, terkait pembiayaan atau kredit yang masih lesu.

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia tumbuh 9,69 persen secara tahunan (yoy) pada 2025. Kemudian pada Januari 2026 mengalami pertumbuhan 9,96 persen (yoy). Yang menjadi sorotan adalah pertumbuhan kredit UMKM yang melanjutkan tren kontraksi, bahkan mencatatkan pertumbuhan minus sebesar 0,30 persen pada akhir 2025.

Di sisi lain, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih cukup positif di angka 125,2 pada Februari 2026 berdasarkan data BI. Meski angka tersebut menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 127, namun masih berada pada zona optimistis (indeks >100).

Data-data tersebut memberi gambaran bahwa dari sisi konsumen kondisi ekonomi relatif baik. Namun, kondisi tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan kredit UMKM. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai berbagai kendala yang sebenarnya dialami oleh pelaku UMKM, terutama terkait pembiayaan.

“Salah satu alasan kredit UMKM rendah adalah ternyata banyak yang bilang perbankan tidak tertarik membiayai UMKM. Kalau kita lihat proporsi kredit UMKM terhadap PDB itu terus menurun, kemudian proporsi kredit UMKM terhadap total kredit juga menurun. Ini menunjukkan bahwa perbankan lebih memilih menyalurkan kredit yang bersifat korporasi,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana melakukan perubahan struktur anggaran kendati nilai tukar rupiah hingga harga minyak dunia sudah melampaui asumsi makro APBN 2026.

Purbaya menjelaskan tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan perkembangan sementara. Dia meminta waktu melihat perkembangan lebih lanjut sebelum mempertimbangkan APBN-P 2026.

"Nanti kalau setelah bulan, sebulan semuanya berubah, kita akan evaluasi," ujar Purbaya dikutip Selasa (10/3/2026).

Terkait harga minyak mentah Brent yang meroket hingga 23,9% menjadi US$116,1 per barel pada Senin (9/3/2026) pukul 12.55 waktu Singapura, dia menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan gejolak sementara.

Bendahara negara mengakui bahwa APBN 2026 mematok asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar US$70 per barel.

Hanya saja, Purbaya mengingatkan bahwa asumsi tersebut merupakan perhitungan setahun penuh, sehingga tidak bisa disamakan dengan lonjakan harga minyak mentah dunia saat ini yang naik harga akibat serangan Israel ke kilang milik Iran.

"Kita lihat kondisi APBN kita seperti apa. Yang jelas, kita coba absorb shock [menyerap guncangan] semaksimal mungkin," katanya.

Purbaya meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah tidak akan terlambat ambil keputusan. Dia mengatakan bahwa pemerintah sudah beberapa kali pernah menghadapi kenaikan harga minyak dunia.

"Kita udah ngalamin harga minyak tinggi berapa kali, kan banyak. Enggak hancur negaranya, kan? Kenapa? Karena kebijakannya pas," katanya.

Bantah Spekulasi Krisis

Sementara terkait kurs rupiah yang sempat bergejolak menembus batas psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (9/3/2026), Purbaya menuding karena sejumlah pernyataan ekonom yang bernada negatif.

Purbaya membantah spekulasi sejumlah pihak yang menyamakan kondisi tekanan pasar keuangan saat ini dengan krisis moneter 1998. Dia meyakini fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih solid.

"Rupiah 17.000, IHSG anjlok, karena sebagian teman-teman ekonom bilang, katanya kita sudah resesi, seperti 1998 lagi dan itulah, daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi. Daya beli kita jaga mati-matian dan boro-boro krisis," ucap Purbaya di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu merujuk pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39% atau tertinggi dalam beberapa tahun belakangan. Dia pun merasa kekhawatiran bahwa Indonesia sedang menuju jurang perlambatan ekonomi kurang tepat.

"Jangankan krisis. Resesi aja belum. Melambatnya aja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa minggu ke depan," tambahnya.

Adapun, asumsi makro APBN 2026 menetapkan kurs rupiah di level Rp16.500 per dolar AS. Sementara itu, berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 76 poin atau 0,45% ke posisi Rp17.001 per dolar AS pada Senin (9/3/2026) pagi. Meski kemudian sedikit membaik, yang mana rupiah ditutup di level Rp16.949 per dolar AS pada akhir perdagangan.

Pelemahan ini menjadi sejarah kelam baru. Level tersebut melampaui rekor terburuk saat puncak kepanikan pandemi Covid-19 pada Maret 2020 yang berada di kisaran Rp16.600–Rp16.700 per dolar AS, serta mengalahkan rekor intraday krisis moneter Juni 1998 yang sempat menyentuh Rp16.800 per dolar AS.

Meski angka-angka tersebut memicu trauma sejarah, Purbaya meyakinkan bahwa pemerintah saat ini memiliki instrumen dan pengalaman yang jauh lebih mumpuni dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Otoritas fiskal, katanya, telah memetakan akar masalah dari krisis 1998 agar kesalahan serupa tidak terulang.

"Kita sudah tahu krisis 1998 apa penyebabnya. Kita terapkan [mitigasinya] di 2008-2009. Ketika global jatuh, kita tumbuh bagus kan. 2020, kita jaga juga ekonominya dengan kebijakan yang pas," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuding pernyataan sejumlah ekonom memicu sentimen negatif sehingga nilai tukar rupiah bergejolak menembus batas psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Purbaya juga membantah spekulasi sejumlah pihak yang menyamakan kondisi tekanan pasar keuangan saat ini dengan krisis moneter 1998. Dia meyakini fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih solid.

"Rupiah 17.000, IHSG anjlok, karena sebagian teman-teman ekonom bilang, katanya kita sudah resesi, seperti 1998 lagi dan itulah, daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi. Daya beli kita jaga mati-matian dan boro-boro krisis," ucap Purbaya di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Bendahara negara itu merujuk pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39% atau tertinggi dalam beberapa tahun belakangan. Dia pun merasa kekhawatiran bahwa Indonesia sedang menuju jurang perlambatan ekonomi kurang tepat.

"Jangankan krisis. Resesi aja belum. Melambatnya aja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa minggu ke depan," tambahnya.

Oleh karena itu, Purbaya secara khusus meminta para investor di pasar keuangan untuk tetap tenang dan rasional dalam merespons dinamika pasar global yang berimbas ke dalam negeri. Dia mengaku akan terus menjaga fondasi perekonomian tetap solid.

Sebagai catatan, berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 76 poin atau 0,45% ke posisi Rp17.001 per dolar AS pada Senin (9/3/2026) pagi. Meski kemudian membaik, yang mana rupiah ditutup di level Rp16.949 per dolar AS pada akhir perdagangan.

Pelemahan ini menjadi sejarah kelam baru. Level tersebut melampaui rekor terburuk saat puncak kepanikan pandemi Covid-19 pada Maret 2020 yang berada di kisaran Rp16.600–Rp16.700 per dolar AS, serta mengalahkan rekor intraday krisis moneter Juni 1998 yang sempat menyentuh Rp16.800 per dolar AS.

Meski angka-angka tersebut memicu trauma sejarah, Purbaya meyakinkan bahwa pemerintah saat ini memiliki instrumen dan pengalaman yang jauh lebih mumpuni dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Otoritas fiskal, katanya, telah memetakan akar masalah dari krisis 1998 agar kesalahan serupa tidak terulang.

"Kita sudah tahu krisis 1998 apa penyebabnya. Kita terapkan [mitigasinya] di 2008-2009. Ketika global jatuh, kita tumbuh bagus kan. 2020, kita jaga juga ekonominya dengan kebijakan yang pas," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono alias Thomas Djiwandono bakal masuk ke jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Deputi Gubernur BI Juda Agung mencuat ke publik. Muncul kekhawatiran publik soal independensi bank sentral, mengingat Thomas merupakan seorang politikus.

Kabar tersebut memantik ingatan tentang sosok ayah Thomas, yakni Joseph Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur BI periode 1993–1998. Bagaimana profil Thomas dan ayahnya, serta kaitannya dengan independensi BI? Berikut ulasannya.

Thomas, yang lebih dikenal sebagai Tommy, lahir di Jakarta, 7 Mei 1972. Ia merupakan putra Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia pada era akhir Orde Baru. Ibunya, Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo, adalah kakak Presiden Prabowo Subianto, sehingga Thomas merupakan keponakan Presiden RI tersebut. Tommy juga merupakan cicit RM Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia (BNI).

Tommy menempuh pendidikan sarjana di Haverford College di bidang Ilmu Sejarah serta pendidikan magister di Johns Hopkins School of Advanced International Studies pada bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional. Ia pernah bekerja sebagai wartawan magang, analis keuangan, dan berkarier di berbagai perusahaan.

Dalam karier politik dan pemerintahan, Tommy aktif di Partai Gerindra dan menjabat Bendahara Umum sejak 2014. Pada Juli 2024, ia resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI.

Adapun sang ayah, Joseph Soedradjad Djiwandono, merupakan ekonom Indonesia kelahiran 7 Agustus 1938. Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada 1963 dan gelar doktor dari Universitas Boston pada 1980.

Berdasarkan berbagai catatan, Soedradjad memegang peran penting dalam sejarah BI. Ia menjabat sebagai Gubernur BI sejak Maret 1993 hingga Februari 1998, pada masa kepemimpinan Presiden RI ke-2 Soeharto.

Selama menjabat Gubernur BI, Soedradjad mengelola kebijakan moneter Indonesia di tengah tantangan besar, termasuk krisis finansial Asia 1997. Pada awal masa jabatannya, sekitar 1993–1995, nilai tukar rupiah relatif stabil. Namun pada periode 1995–1996, kurs rupiah berada di kisaran Rp 2.000–Rp 2.400 per dolar AS.

Ketika krisis moneter melanda, gejolak besar tak terhindarkan. Pada akhir 1997, rupiah terdepresiasi dari sekitar Rp 2.400 menjadi Rp 4.650 per dolar AS. Pada Januari 1998, nilai tukar rupiah merosot tajam hingga kisaran Rp 3.513–Rp 10.000 per dolar AS, dan mencapai titik terlemah pada Juni 1998 dengan level sekitar Rp 16.900 per dolar AS.

Di bank sentral, Soedradjad dikenal sebagai ekonom dan teknokrat, bukan politikus. Salah satu kontribusinya adalah memperkuat fungsi BI dalam pengawasan perbankan sebelum fungsi tersebut dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Periode kepemimpinan Soedradjad kerap dinilai sebagai fondasi menuju lahirnya independensi BI. Independensi BI secara resmi dimulai pada 1999 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menegaskan BI sebagai lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah, dengan tujuan tunggal menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.

Masa kepemimpinan Soedradjad dinilai menjadi bagian dari transisi pemikiran menuju bank sentral yang lebih profesional, sekaligus memberikan pelajaran institusional penting dari krisis ekonomi yang kemudian memengaruhi desain BI pascareformasi. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Soedradjad berkiprah sebagai dosen dan pengajar ekonomi.

Dengan adanya jejak historis Soedradjad dan lahirnya independensi BI, rencana masuknya Thomas Djiwandono yang berlatar belakang politikus dinilai menjadi ganjalan tersendiri di mata publik. Independensi BI saat ini pun kembali dipertanyakan.

Sejumlah ekonom mengkritik jika Thomas benar-benar masuk ke jajaran Dewan Gubernur BI. Salah satunya Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, yang menilai pemerintah terlalu masif mengintervensi sektor moneter.

“Tentu kita semua bisa menilai bagaimana pemerintah getol mengintervensi sektor moneter melalui Bank Indonesia. Tidak hanya isu soal Tommy yang masuk ke BI, tetapi juga dalam beberapa bulan terakhir pemerintah selalu mempertanyakan peran BI dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Nailul kepada Republika, Selasa (20/1/2026).

Ia mencontohkan indikasi tersebut mulai dari protes Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta BI menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate untuk mendukung kebijakan fiskal, hingga kehadiran Wakil Menteri Keuangan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI belakangan ini.

“Sekarang pemerintah ingin ‘menyusupkan’ anggota partai politik pendukung pemerintah ke dalam tubuh Bank Indonesia. Saya khawatir masuknya anggota aktif Partai Gerindra akan berdampak buruk terhadap independensi BI,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - “Macet lagi, jalanan macet gara-gara Si Komo Lewat. Pak Polisi jadi bingung, orang-orang ikut bingung. Macet lagi, macet lagi, cet. Jalan Thamrin, Jalan Sudirman. Katanya berkeliling kota.”

Lagu anak-anak berjudul “Si Komo” diciptakan oleh Kak Seto alias Seto Mulyadi memang sudah dirilis pada tahun 1990-an. Namun, petikan lagu yang pasti dihafal oleh anak-anak generasi millenial tersebut nyatanya masih menjadi permasalahan yang dihadapi pemerintah Jakarta saat ini: MACET.

Kemacetan Jakarta memang sulit diurai bak benang kusut. Meski demikian, padatnya lalu lintas di kota ini menunjukkan pesatnya pertumbuhan dari sisi sosial dan ekonomi. Seperti gula, Jakarta menawarkan cita rasa ‘manis’ yang membuat ‘semut-semut’ dari berbagai kota di Indonesia berdatangan demi memperbaiki nasib mereka.

Dari kota pelabuhan “Batavia”, Jakarta bersolek menjadi kota modern yang menjadi citra atau ikon Indonesia di mata dunia internasional.

Tonggak pembangunan kota Jakarta yang modern tak lepas dari sosok Ali Sadikin. Dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari 1966-1977, menggantikan Soemarno Sosroatmodjo. Dilantik langsung oleh Presiden Soekarno pada 1966, Ali Sadikin menjadi salah satu Gubernur DKI Jakarta dengan masa jabatan terpanjang dan paling berpengaruh dalam pembangunan Jakarta menjadi kota metropolitan.

Mengutip dispusip.jakarta.go.id, proyek-proyek pengembangan buah pikiran Bang Ali, sapaan akrab Ali Sadikin, antara lain Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, proyek Senen, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ria Monas, Taman Ria Remaja, Pasar Melawai Blok M, Kota Satelit Pluit di Jakarta Utara, hingga terminal Kota dan Tanjung Priok.

Bang Ali juga mencetuskan pesta rakyat setiap tahun pada hari jadi kota Jakarta yang diperingati setiap tanggal 22 Juni hingga saat ini. Perubahan citra menjadi kota metropolitan yang berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Jakarta bahkan Indonesia.

Berdasarkan buku “Pendapatan Regional DKI Jakarta 1980-1984” yang secara seri diterbitkan setiap tahun oleh Kantor Statistik Provinsi DKI Jakarta, laju pertumbuhan ekonomi Jakarta selama periode 1980-1984 tercatat sebesar 10,18% setiap tahun dengan laju pertumbuhan masing-masing 17,39% (1981), 4,73% (1982), 8,24% (1983), dan 10,37% (1984).

“Pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta lebih pesat dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 5,83%,” tulis buku Pendapatan Regional DKI Jakarta 1980-1984 yang dikutip, Rabu (10/12/2025).

Struktur perekonomian Jakarta perlahan berubah. Dari kota pelabuhan, Jakarta bertransformasi tak hanya sebagai Ibu Kota Negara, tetapi pusat perdagangan, pusat jasa keuangan dan perbankan, dan pusat hiburan. Kala itu, provinsi lain masih bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan.

Besarnya pendapatan per kapita atas dasar harga yang berlaku pen duduk DKI Jakarta tahun 1984 sebesar Rp1.089.472,11 sedangkan sebelumnya adalah Rp896.410,17.

Apabila dibandingkan dengan pendapatan nasional per kapita penduduk Indonesia ternyata pendapatan per kapita penduduk DKI Jakarta menerima dua kali lebih besar dari pendapatan per kapita nasional.

“Besarnya pendapatan nasional per kapita atas dasar harga yang berlaku untuk tahun 1984 adalah Rp471.486.- sedangkan tahun sebelumnya sebesar Rp417.148,” tulis buku Pendapatan Regional DKI Jakarta 1980-1984.

Terpuruk Krisis Moneter

Memasuki periode tahun 1990-an, ekonomi DKI Jakarta terus melejit. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jakarta pada periode awal 90-an masing-masing sebesar 8,61% (1994), 9,27% (1995), 9,10% (1996).

Namun, perlambatan ekonomi DKI Jakarta terjadi pada 1997, atau saat dimulainya tanda-tanda krisis moneter Asia, dimana pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,11% yoy.

Puncaknya, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 1998 yang dihitung dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 1993, tercatat sebesar -17,63%. Laju pertumbuhan ini jauh lebih rendah dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya (yoy) yang mencapai 5,11% .

Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 terjadi karena adanya penurunan kegiatan ekonomi sebagai dampak krisis ekonomi, yang gejalanya dimulai dari depresiasi nilai tukar rupiah pada bulan-bulan terakhir tahun 1997. Dampak dari depresiasi nilai rupiah tersebut ternyata sangat berpengaruh ke semua sektor ekonomi di DKI Jakarta.

“Bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan nasional yang tercatat -13,20%, laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta memang tampak lebih terpuruk. Karena sumbangannya yang besar terhadap perekonomian nasional yakni sekitar 17%, maka sedikit saja perubahan di DKI Jakarta akan sangat memengaruhi perekonomian Indonesia,” tulis laporan Pendapatan Regional DKI Jakarta 1995-1998.

Tahun 2000 menjadi momen yang penting bagi perekonomian DKI Jakarta. Sejak krisis melanda (pertengahan 1997), baru pada tahun 2000 ekonomi DKI Jakarta mampu mencapai pertumbuhan positif sebesar 4,33%.

Transformasi Angkutan Massal

Semakin masifnya pembangunan terus menambah jumlah pendatang yang ingin tinggal dan mengadu nasib di kota Jakarta.

Sebagai ibukota negara, Jakarta semakin dipadati penduduk dengan berbagai aktivitas di ruang publik. Dimulai 18 tahun lalu, akhirnya muncul jawaban dari keluhan warga Ibu Kota terhadap kebutuhan transportasi umum yang ramah, aman, dan terjangkau: TransJakarta.

Sistem transportasi modern berupa Bus Rapid Transit (BRT) ini merupakan ide Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Dia mengadopsi moda transportasi berbasis bus yang sudah diterapkan di Bogota, Kolombia.

Sejak peresmian pertamanya pada 15 Januari 2004 hingga dua pekan selanjutnya, pemberlakuan uji coba koridor pertama TransJakarta dari Blok M–Jakarta Kota dilakukan secara gratis. Koridor 1 TransJakarta yang Bersejarah Jalan-jalan yang dilalui koridor 1, antara lain Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Trunojoyo, Jalan Sisingamangaraja, Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka Barat, dan Gajah Mada/Hayam Wuruk.

Dari hanya 1 koridor yang menghubungkan Stasiun Kota-Terminal Blok M, TransJakarta kini menjadi urat nadi transportasi untuk warga dengan total 14 koridor yang menyambungkan lima wilayah kota Jakarta hingga Bodetabek.

Selain TransJakarta, Pemprov DKI di bawah pemerintahan Gubernur Joko Widodo akhirnya memulai pembangunan moda transportasi massal berbasis kereta atau mass rapid transit (MRT) Jakarta. Untuk fase I, MRT Jakarta memiliki rute dari Bunderan Hotel Indonesia (HI) hingga Lebak Bulus.

Saat ini, PT MRT Jakarta (Perseroda) tengah membangun fase II dari Bunderan HI menuju Stasiun Kota. MRT Jakarta bukan hanya menjadi salah satu solusi kemacetan, tetapi potret kehidupan urban Jakarta yang modern.

Jakarta juga memiliki moda transportasi light rail transit (LRT) yang menghubungkan Velodrome-Kelapa Gading serta LRT Jabodebek, yang dioperasikan oleh PT KAI, menjadi lintas rel terpadu untuk melayani daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Pemprov DKI Jakarta di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama merevitalisasi armada kecil alias angkot untuk masuk ke dalam kesatuan Transit Oriented Development (TOD). Gubernur Jakarta selanjutnya, Anies Baswedan sukses menerapkan konsep JakLingko yang membuat angkot-angkot berwajah baru tersebut masuk ke dalam operasional Transjakarta.

Era Pandemi Covid-19 hingga Kebangkitan Ekonomi

2020 menjadi tahun tergelap di era modern. Bukan hanya untuk Jakarta dan Indonesia, tetapi seluruh dunia. Pandemi Covid-19 membuat roda ekonomi berhenti mendadak, Jakarta mengalami kontraksi ekonomi pertama dalam dua dekade terakhir.

Warna grafik makroekonomi yang tadinya hijau mendadak berubah menjadi merah. Pertumbuhan minus, investasi tertahan, konsumsi masyarakat terus menurun.

Titik nadir ekonomi Jakarta terjadi pada kuartal III/2020 -3,89% (yoy). Untungnya hal itu tak terjadi lama. Bank Indonesia mencatat Prbaikan ekonomi Jakarta masih berlanjut pada kuartal IV/2020 yang mencapai -2,14% (yoy), membaik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Periode Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi yang meningkatkan mobilitas masyarakat, kinerja ekspor yang membaik serta masih tingginya stimulus fiskal, telah memperbaiki kinerja ekonomi pada akhir 2020.

Namun hanya dalam beberapa tahun, grafik itu kembali menanjak. Bukan drastis, tapi stabil. Dari akhir 2020 hingga 2024, perekonomian Jakarta konsisten tumbuh di kisaran 3,6%-5,25%.

Sumber: BPS DKI Jakarta, diolah

“Pertumbuhan ekonomi Jakarta menunjukkan tren positif stabil di kisaran 4,9%-5,1% pada 2025, didorong oleh pemulihan pasca-pandemi, momen hari besar keagamaan, pembangunan infrastruktur, acara kreatif (konser, festival), dan sektor jasa (akomodasi, makan minum, transportasi),” tulis Bank Indonesia.

Dari Ibu Kota jadi Kota Global

Selama satu dekade memimpin Indonesia, Presiden ke-7 RI Jokowi berhasil mengubah pola pembangunan yang sebelumnya berfokus di Pulau Jawa kini menjadi merata di berbagai wilayah, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Selama Puluhan tahun, pembangunan yang masif selalu dilakukan di Pulau Jawa lantaran banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di sana.

Padahal, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa. Justru, dia mengingatkan bahwa Indonesia adalah seluruh pelosok Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote.

“Karena itulah pembangunan yang kita lakukan harus terus Indonesia Sentris yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara,” kata Presiden Jokowi.

Imbasnya, status Ibu Kota Negara yang puluhan tahun dipegang oleh DKI Jakarta akhirnya berakhirnya. Namun, pemindahan Ibu Kota ke IKN justru menjadi nafas baru bagi Jakarta.

Setelah tak menyandang status Ibu Kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mewujudkan Jakarta menjadi satu dari 50 top kota global. Langkah ini diwujudkan melalui akselerasi inovasi di tiga bidang utama, yakni transportasi, infrastruktur, serta layanan digital.

"Yang pertama adalah yang menjadi kata kunci kalau Jakarta ingin naik menjadi top 50 yang dilakukan perbaikan adalah hal yang berkaitan dengan mobilitas dan transportasi," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dilansir dari Berita Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Pramono menekankan bahwa perbaikan transportasi dan mobilitas merupakan kunci utama untuk meningkatkan peringkat Jakarta di kancah global. Dia bahkan menyebutkan bahwa Jakarta kini tidak lagi masuk dalam daftar 10 kota termacet di dunia. Sementara New York, yang merupakan kota global, masih berada di peringkat kedua.

"Ternyata kemacetan itu bukan kemudian menjadi ukuran sebuah kota global menjadi nomor berapa," katanya.

Selain perbaikan transportasi, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya untuk mengoptimalkan infrastruktur yang sudah dimiliki, baik yang berupa aset maupun infrastruktur fisik. Sebab selama ini infrastruktur yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal.

"Seperti yang dikelola oleh Jakpro misalnya Velodrome, JIS, TIM, dan sebagainya. Tetapi persoalan kita yang paling utama adalah infrastruktur ini belum termanfaatkan secara maksimal," kata Pramono.

Menurutnya, upaya Pemprov DKI untuk menghidupkan kembali Jakarta International Stadium (JIS) yang kini diminati banyak pihak. Melalui perbaikan akses transportasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, JIS kini disebutnya semakin ramai dikunjungi.

Selain itu, Pramono juga mendorong peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas digital di Jakarta. Ia menekankan bahwa government digital network menjadi kunci utama untuk mewujudkan Jakarta menjadi 50 top kota global.

"Government digital network ini menjadi kata kunci kalau Jakarta ingin naik kelas terutama hal yang berkaitan dengan infrastruktur digital," ungkap Pramono.

Dia mencontohkan New York yang memiliki banyak ruang publik dengan aksesibilitas yang mudah serta dilengkapi dengan jaringan nirkabel. Oleh karena itu, Pramono mendorong agar Jakarta juga menyediakan akses nirkabel di ruang publik dan memperkuat jaringan serat optik.

"Dan kita juga harus mulai berpikir bahwa inilah yang nanti menjadi kunci utama pembangunan yang ada di Jakarta ini melalui government digital network," ucap Pramono.

Jakarta, CNBC Indonesia — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih bertahan di level Rp 16.000-an. Kondisi ini telah terjadi sejak awal tahun.

Pada tahun lalu dolar juga sempat menyentuh level Rp 16.000. Akan tetapi kemudian terpangkas ke level Rp 15.000-an pada paruh kedua.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga sempat menembus level yang sama pada saat krisis moneter 1998 hingga menimbulkan kepanikan pasar.

Pada periode awal 1998, posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat menembus level Rp 16.800/US$ dari kisaran Rp 2.400/US$. Beriringan dengan terjadinya krisis politik.

Krismon pun akhirnya membuat 32 tahun kekuasaan Presiden Soeharto tumbang, dan digantikan oleh B.J Habibie, seorang teknokrat yang sempat mendampinginya menjadi wakil presiden.

Pergantian kekuasaan secara mendadak tak serta merta membuat pasar optimis. Sebab, Presiden B.J Habibie, dianggap tak bisa mengatasi masalah ekonomi.

Dia bukan ekonom, hanya teknokrat pembuat pesawat yang dianggap kritikus Orde Baru sebagai kebijakan buang-buang uang.

Apalagi, saat itu dia juga masih dianggap bagian dari rezim Orde Baru. Bahkan, Presiden Singapura Lee Kuan Yew juga menganggap naiknya Habibie jadi orang nomor satu bisa membuat rupiah makin tak berdaya.

Namun, itu semua salah. Habibie faktanya berhasil menaklukan dolar lewat 3 cara ini:

1. Restrukturisasi perbankan

Pada masa Orde Baru pendirian bank dipermudah oleh pemerintah berkat kebijakan Paket Oktober 1988. Sayang, kemudahan pendirian bank ini tak dibarengi oleh kemampuan perbankan yang baik. Alhasil, saat terjadi krisis, banyak bank-bank bertumbangan. Nasabah lantas melakukan penarikan dana besar-besaran.

Permasalahan ini jadi fokus utama. Habibie melakukan restrukturisasi perbankan seraya berharap Bank Indonesia makin kuat. Salah satu caranya mencabut aturan tersebut dan mempraktikan langsung pada bank pemerintah. Empat bank milik pemerintah digabung menjadi satu bank bernama Bank Mandiri.

Selain itu, dia juga memisahkan BI dari pemerintah lewat UU No.23 tahun 1999. Dalam otobiografinya, B.J. Habibie: Detik-detik yang Menentukan (2006), Habibie bilang kebijakan itu jadi langkah terbaik menguatkan rupiah. BI harus independen, objektif, dan bebas dari intervensi politik.

2. Kebijakan moneter ketat

Kebijakan moneter Habibie mengatasi krisis melalui penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). SBI diterbitkan dengan bunga tinggi dengan tujuan agar bank-bank kembali dipercaya masyarakat. Jika ini terjadi, maka masyarakat akan kembali menabung, sehingga menurunkan peredaran uang di masyarakat.

Pria berdarah Sulawesi itu mengklaim kalau cara ini sukses. Berkat SBI, suku bunga dari 60% turun menjadi belasan persen. Kepercayaan terhadap bank pun kembali meningkat.

3. Pengendalian harga bahan pokok

Habibie menganggap kebutuhan bahan pokok jadi hal vital. Alhasil, dia mempertahankan harga listrik dan BBM subsidi agar tidak naik, sehingga harga bahan pokok tetap terjangkau di tengah krisis.

Pada sisi lain, kebijakan ini juga menuai kontroversi sebab Habibie mengeluarkan pernyataan nyeleneh. Dalam salah satu pidatonya, dia pernah meminta rakyat berpuasa di kala krisis supaya lebih hemat.

"Ketika terjadi masa krisis saat B.J. Habibie diangkat menjadi presiden, ia menganjurkan rakyat melakukan puasa Senin-Kamis," kata A. Makmur Makka saat menulis buku biografi Habibie, Inspirasi Habibie (2020).

Pada akhirnya, ketiga cara tersebut sukses membuat kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia meningkat. Aliran dana investor kembali masuk, dan yang terpenting rupiah kembali menguat dan terkendali di level Rp6.550/US$.

Bisnis.com, JAKARTA — Banyaknya penduduk hingga potensi sumber daya alam menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asean, sekaligus menjadikannya satu-satunya wakil regional di G20. Ekonomi besar itu tidak luput dari ujian, berbagai krisis ekonomi menempa Indonesia dalam empat dekade terakhir.

Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Peribahasa itu barangkali tepat untuk menggambarkan Indonesia, bahwa semakin besar skala ekonomi maka semakin besar pula guncangannya saat terjadi krisis.

Krisis 1998 menjadi yang paling banyak dibicarakan, karena terjadi beriringan dengan reformasi. Tidak hanya reformasi politik, terjadi berbagai reformasi ekonomi setelah krisis tersebut, seperti pembenahan regulasi perbankan hingga keuangan negara.

Kondisi ekonomi pada 1998 juga menjadi momok tersendiri bagi banyak orang, yang terpaksa kehilangan pekerjaan maupun mengalami kebangkrutan usaha. Seolah ada harapan kolektif masyarakat agar kondisi ekonomi tidak pernah kembali seperti 1998.

Setelah itu, Indonesia tidak lantas imun terhadap krisis, terdapat beberapa guncangan yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun sesuatu yang bukan bagian dari aktivitas ekonomi: virus.

Ekonomi global, tidak terkecuali Indonesia, seolah lumpuh pada 2020 akibat penyebaran Covid-19. Virus itu menyebar dengan cepat dan membawa risiko tinggi bagi orang-orang dengan penyakit bawaan atau komorbid, maupun mereka yang imunitasnya kurang baik, sehingga aktivitas menjadi sangat terbatas dan perekonomian pun kena getahnya.

Sejak 1961, tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot menjadi negatif sebanyak tiga kali, yakni pada 1963 yaitu -2,24%, pada 1998 sebesar -13,13%, dan pada 2020 yakni -2,07%.

Dilema besar terjadi pada 2020—2021, masyarakat harus keluar rumah untuk bekerja, mencari nafkah, tetapi ada 'hantu' yang bisa mengancam kesehatan atau nyawa mereka. Pertaruhan yang tidak main-main.

Berbagai krisis itu akhirnya bisa dilewati dan Indonesia kembali mampu memulihkan ekonominya. Namun, berbagai krisis itu selalu meninggalkan luka yang sembuh cukup lama—Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sering menyebutnya sebagai scarring effect.

Bisnis merangkum sejumlah krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dalam empat dekade terakhir. Pada rentang waktu itu pula, selama 40 tahun, Bisnis Indonesia turut memotret dan memberitakan perekonomian Indonesia secara objektif dan mendalam, untuk menjadi navigasi bisnis terpercaya bagi para pembacanya.

Krisis Moneter dan Keuangan Asia 1998

Riak-riak krisis mulai terjadi pada 1997 di Thailand. Saat itu, pemerintah Negeri Gajah Putih terbebani utang luar negeri yang amat besar, nilai tukar baht melemah dan cadangan devisa tergerus.

Investor asing telah menggelontorkan dana jumbo ke sejumlah negara Asia dalam satu dekade terakhir karena dinilai sangat prospektif. Namun, gejolak di Thailand itu membuat mereka menjual mata uang dan aset dari regional tersebut.

Tekanan di Thailand memang tidak seketika merembet ke negara-negara lain. Namun, seiring waktu, investor turut menarik dana dari negara-negara lain, tidak terkecuali Indonesia. Nilai tukar rupiah mulai terkena dampaknya pada Agustus 1997.

Nilai tukar rupiah yang semula berada di kisaran Rp2.600 per dolar AS terus melemah, tertekan hingga mencapai Rp17.000 per dolar AS pada Januari 1998. (Batas psikologis itu sempat tersentuh kembali pada 7 April 2025, ketika rupiah melemah ke level Rp17.261 per dolar AS)

Pada akhir 1997 inflasi telah menanjak ke level 11,05%, masyarakat mengeluhkan kenaikan harga barang-barang dan semakin menyadari ada lampu kuning perekonomian. Rupanya, kondisi itu belum menjadi yang terburuk, pada 1998 terjadi hiperinflasi, yakni tingkat inflasi mencapai 77,6%.

Cadangan devisa pada akhir 1997 juga tercatat hanya sebesar US$21,4 miliar atau setara 5,3 bulan impor. Sebagai perbandingan, dalam kondisi stabil seperti saat ini, cadangan devisa ada di level US$148,7 miliar atau setara pembiayaan 6,3 bulan impor (per September 2025).

Tekanan itu menjadi petaka karena banyak perusahaan yang menarik pinjaman luar negeri dalam dolar AS. Utang korporasi, termasuk banyak bank, semakin membengkak, dan dampaknya kreditor asing tidak lagi memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan Tanah Air.

Indonesia tidak mampu mengatasi krisis itu sendirian, sehingga pemerintah memutuskan untuk meminta bantuan keuangan kepada Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

Lembaga itu memberikan paket bantuan sebesar 11,1 miliar Special Drawing Rights (SDR), setara US$14,99 miliar atau Rp93,5 triliun. Pinjaman dikucurkan dalam tiga termin, yakni 3,67 miliar SDR pada 5 November 1997, 3,8 miliar SDR pada Agustus 1998, dan 3,64 SDR pada Februari 2000.

Timbal baliknya, Indonesia harus melakukan sejumlah reformasi keuangan fundamental, mulai dari menutup 16 bank swasta, mengurangi subsidi, hingga menyarankan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga. Sayangnya, upaya-upaya itu tidak berjalan mulus.

Krisis ekonomi pun berubah menjadi krisis politik. Masyarakat mulai menuntut keadilan dengan turun ke jalan, gelombang protes berdatangan, hingga puncaknya terjadi kerusuhan Mei 1998, empat mahasiswa tewas di tengah demonstrasi, keesokan harinya terjadi penjarahan dan pemerkosaan di berbagai titik. Situasi begitu mencekam.

Kerasnya tuntutan masyarakat membuat Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998.

"Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis, 21 Mei 1998," ujar Soeharto.

Bacharuddin Jusuf Habibie atau BJ Habibie yang merupakan Wakil Presiden saat itu menggantikan Suharto menjadi RI 1. Dia melanjutkan sisa waktu jabatan presiden/mandataris MPR 1998—2003.

Pemerintahan Habibie segera menangani krisis ekonomi itu. Nilai tukar rupiah berhasil mereda ke sekitar Rp8.000 per dolar AS pada Oktober 1998, inflasi turun, dan Bursa Efek Jakarta kembali bergerak positif. Pemerintah pun mendorong independensi Bank Indonesia agar kebijakan moneter bisa lebih objektif.

Krisis Finansial Global 2007—2009

Film The Big Short dengan apik menggambarkan petaka pecahnya gelembung pasar perumahan di Amerika Serikat (AS), akibat maraknya pemberian pinjaman hipotek berisiko tinggi alias subprime mortage. Masalah itu menjadi pemicu krisis finansial global 2007.

Kala itu, banyak lembaga AS yang menawarkan produk keuangan Mortgage-Backed Securities (MBS) dan Collateralized Debt Obligations (CDO) kepada investor global. Banyaknya penawaran itu memberi kesan bahwa produk tersebut aman dan menarik, tetapi ketika suku bunga naik ternyata banyak peminjam yang gagal bayar, lalu harga rumah anjlok dan memicu kerugian besar bagi lembaga-lembaga keuangan.

Terjadi krisis likuiditas secara global yang pada akhirnya membawa efek negatif bagi Indonesia. Permintaan yang lesu membuat harga komoditas turun, akhirnya kinerja ekspor Indonesia terdampak.

Bursa saham kala itu cukup terdampak, IHSG mengalami koreksi hingga 41,98%, dari 2.830 pada Januari 2008, merosot ke level 1.242 pada November 2008, lalu ditutup d level 1.355 pada akhir tahun. Koreksi itu dipicu tekanan likuiditas pasar keuangan.

Harga minyak dan pangan dalam kondisi saat itu memberi risiko pada inflasi dan biaya subsidi. Namun, Bank Indonesia melakukan pelonggaran moneter untuk mencegah inflasi dan pemerintah menjaga kebijakan fiskal terutama belanja untuk tetap menopang permintaan.

Inflasi Indonesia sempat melonjak pada Juni 2008 ke level 11%, dengan inflasi inti menyentuh 8,7%. Bank Indonesia telah mengantisipasi risiko itu dengan menaikkan suku bunga sejak Mei 2008 sebanyak tiga kali atau 75 basis poin.

Pada 2008, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 6,01% atau turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,35%. Capaian ekonomi itu sejalan dengan proyeksi IMF bahwa tekanan ekonomi bisa membuat laju pertumbuhan tertahan.

"Kita bertemu di saat perekonomian global menghadapi tantangan dan risiko yang besar," seperti tertulis dalam pernyataan bersama Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pertemuan tahunan IMF-World Bank 2008.

Dampak krisis itu terlihat pada 2009, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke level 4,63%.

Meskipun demikian, IMF menilai bahwa fundamental Indonesia tetap tangguh, seperti tercermin dari surplus transaksi berjalan yang baik, cadangan devisa yang terjaga, juga diversifikasi ekspor yang bisa meredam dampak perlambatan ekonomi global 2008—2009.

Pandemi Covid-19

Kabar merebaknya virus baru di Wuhan, China tidak langsung menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Terdapat keyakinan bahwa penyebaran virus itu dapat dikendalikan dengan cepat, tetapi takdir berkata lain, virus SARS-CoV-2 menyebar dengan cepat dan menyebabkan pandemi dalam hitungan bulan.

Terjadi lockdown di banyak negara sehingga ruang gerak manusia menjadi terbatas. Tidak hanya itu, lalu lintas barang pun dipantau lebih ketat, karena terdapat temuan bahwa virus tersebut bertransmisi melalui udara dan bisa hinggap di barang.

Gangguan pasokan pun terjadi secara global, permintaan anjlok, konsumsi masyarakat turun drastis. Masalah kesehatan itu seketika menjadi petaka ekonomi.

Jumlah penduduk yang begitu banyak dan kepadatan di sejumlah wilayah membuat risiko penularan Covid-19 di Indonesia meningkat. Kasus pertama infeksi virus corona terlacak pada 2 Maret 2020, dan sejak saat itu penularan terjadi secara eksponensial.

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk tidak panik. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebereysus juga meminta masyarakat sedunia untuk mengedepankan semangat solidaritas dan tidak memberikan stigma terhadap mereka yang terjangkit Covid-19.

Pada 9 Maret 2020 IHSG anjlok hingga 6,58%. Bursa Efek Indonesia (BEI) pun memberlakukan penghentian sementara perdagangan saham alias trading halt untuk menahan penurunan. Para investor mulai menunjukkan kekhawatiran atas penyebaran Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi kuartal I/2020 tercatat masih berada di level 2,97%, kemudian langsung anjlok menjadi -5,32% pada kuartal II/2020. Penurunan kinerja ekonomi itu menjadi yang terburuk sejak era reformasi.

Bagaimana tidak, jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 56,64% pada 2020. Mereka harus bekerja secara langsung untuk mendapatkan penghasilan, tetapi Covid-19 memaksa mereka untuk tetap berada di rumah, sehingga pendapatan masyarakat berkurang kala itu.

Pekerja yang memiliki 'kemewahan' untuk bisa bekerja dari rumah (work from home) bukanlah mayoritas dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia, sehingga banyak yang harus bertaruh nyawa untuk bisa tetap bekerja dan mencari penghasilan.

Tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,07% pada Agustus 2020 dan jumlah penduduk miskin naik menjadi 27,55 juta jiwa (10,19%) per September 2020, sebagai dampak Covid-19.

Pemerintah pun meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengantisipasi kondisi itu. Stimulus fiskal besar-besaran digelontorkan, mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta, maupun berbagai insentif untuk funia usaha. Terdapat pula dukungan likuiditas perbankan dari Bank Indonesia.

Kebijakan fiskal untuk menjaga perekonomian itu berdampak terhadap defisit APBN, yang menyentuh 5,07% pada 2020. Level defisit itu berada di atas batas 3%, tetapi diperkenankan karena ada dalam kondisi darurat.

Pilihan kebijakan itu cukup optimal, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil pulih pada 2021 menjadi 3,69%, dan terus membaik pada tahun-tahun setelahnya. Meskipun begitu, terdapat scarring effect bagi perekonomian, seperti turunnya jumlah kelas menengah, rasio pajak yang cenderung turun, hingga laju pertumbuhan ekonomi yang stangnan di kisaran 5%.

Bisnis.com, SINGARAJA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap perbankan bisa meningkatkan kinerja perekonomian.

Kepala Kantor Perwakilan LPS II Bambang S. Hidayat menjelaskan sebagai lembaga independen amanat undang-undang, LPS mendorong pembukaan rekening, pengurangan risiko perbankan dan membangun kepercayaan publik terhadap perbankan.

"Trust [kepercayaan] masyarakat ke bank tinggi akan membuat bank bisa menjalankan fungsi intermediasi maksimal, menyalurkan kredit produktif sehingga mendorong ekonomi," jelasnya dalam LPS Goes To Campus, Edukasi dan Literasi Keuangan, dengan tema Peluang dan Tantangan Pengembangan Bali Utara di Auditorium Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Kamis (30/10/2025).

Bambang menjelaskan LPS hadir sebagai respons atas penguatan sistem perbankan setelah krisis moneter pada 1997/1998. Menurutnya krisis menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menurun.

Untuk mengembalikan kepercayaan tersebut, saat itu pemerintah kemudian menyelenggarakan penjaminan terhadap seluruh kewajiban pembayaran Bank Umum dan BPR yang kemudian disebut blanket guarantee. Akan tetapi blanket guarantee mengembalikan kepercayaan masyarakat, namun membebani anggaran negara dan berpotensi menimbulkan moral hazard.

LPS kemudian hadir sebagai lembaga independen berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS yang menjamin simpanan nasabah di bank, kemudian UU ini diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 (UUP2SK) yang memperluas wewenang LPS yakni menjamin dana nasabah yang ditempatkan di bank, polis asuransi dan asuransi syariah.

"Di UUP2SK LPS juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan (SSK), menjamin polis asuransi, dan menyelesaikan permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK," jelas Bambang.

Bambang juga menjelaskan syarat dana nasabah yang dijamin LPS yakni tercatat di pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS yakni 3,50% untuk Bank Umum, 6% untuk BPR, dan 2% valas.

LPS juga mencatat kondisi perbankan di Bali masih tumbuh dengan cepat, terlihat dari jumlah rekening yang mencapai 9,6 juta rekening dan menempati peringkat nasional. Nominal dana nasabah di rekening mencapai Rp191,2 triliun atau menempati peringkat ke-7 dengan pertumbuhan 10,63%.

Kemudian cakupan rekening yang dijamin penuh di Bali mencapai 99,88% di Bank Umum atau sejumlah 9.689.717 rekening, kemudian rekening yang dijamin sebagian sejumlah 11.388 rekening. Sedangkan di BPR simpanan nasabah yang dijamin penuh sejumlah 647.121 rekening atau 99,97% di BPR dan jumlah dana yang dijamin sebagian sejumlah 204 rekening.

Kemudian selama 2005 - 2024 jumlah bank yang dilikuidasi sejumlah 142 Bank, yakni 1 bank umum dan 141 BPR/BPRS. Sedangkan jumlah Bank yang diselamatkan ada 2, yakni 1 Bank Umum dan 1 BPR. Pada 2025 saja jumlah Bank yang dilikuidasi sebanyak 4 BPR/BPRS.

"Sementara di Bali jumlah BPR yang dilikuidasi ada 10 BPR, Bali menempati peringkat kelima secara nasional," kata Bambang.