REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjalin kerja sama dengan State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation (SECO) untuk memperkuat akuntabilitas sektor publik. Kemitraan yang akan berlangsung selama lima tahun ini difokuskan pada peningkatan tata kelola, penguatan lembaga pemeriksa, serta integritas pengelolaan keuangan negara.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan,kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik sekaligus memperkuat peran BPK dalam ekosistem akuntabilitas fiskal.

“Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik, memperkuat lembaga pemeriksa, serta mendorong akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan negara untuk lima tahun ke depan,” ujar Ketua BPK Isma Yatun dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Ruang lingkup kerja sama meliputi pengembangan kapasitas dengan fokus pada manajemen strategis dan penguatan kelembagaan BPK, penguatan akuntabilitas sektor publik melalui pelibatan masyarakat, serta pertukaran pengetahuan di bidang pemeriksaan sektor publik antara Indonesia dan Swiss.

Kerja sama tersebut juga mencakup area lain yang disepakati sesuai kebutuhan dan prioritas kedua pihak. Dalam pelaksanaannya, program akan didukung sejumlah implementing agency, antara lain International Development Initiative (IDI) dan International Budget Partnership (IBP).

Isma mengapresiasi dukungan SECO terhadap penguatan peran BPK. Isma berharap kemitraan ini dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BPK, sekaligus memperkuat peran BPK dalam ekosistem akuntabilitas fiskal nasional dan internasional, termasuk mendukung proses aksesi Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

“Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) ini merupakan bagian dari upaya BPK dalam memperkuat kerja sama internasional guna mendukung reformasi tata kelola sektor publik. Melalui kemitraan ini, BPK mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua BPK bersama Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN Olivier Zehnder di kantor pusat BPK, Jakarta, Senin (2/2/2026). Sebelumnya, pada Selasa (6/1), BPK dan SECO telah membahas rencana kerja sama untuk mendukung penguatan akuntabilitas sektor publik yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan tersebut.

Isma Yatun juga mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin dengan Swiss, termasuk dukungan dalam pelaksanaan peer review BPK pada 2024 yang melibatkan Supreme Audit Institution Swiss, Jerman, dan Austria. Dalam peer review tersebut, SAI Swiss mendorong peningkatan kapasitas BPK, khususnya di bidang teknologi informasi, guna mendukung penguatan tata kelola dan transformasi digital.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation (SECO) atau Sekretariat Negara Urusan Ekonomi Konfederasi Swiss kerja sama perkuat akuntabilitas sektor publik.

“Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik, memperkuat lembaga pemeriksa, serta mendorong akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan negara untuk lima tahun ke depan,” ujar Ketua BPK Isma Yatun dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Ruang lingkup kerja sama meliputi pengembangan kapasitas dengan fokus pada manajemen strategis dan penguatan kelembagaan BPK, penguatan akuntabilitas sektor publik melalui pelibatan masyarakat, serta pertukaran pengetahuan di bidang pemeriksaan sektor publik antara Indonesia dan Swiss.

Kerja sama mencakup pula area lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan dan prioritas kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, kerja sama BPK dan SECO akan didukung implementing agency yang relevan, antara lain International Development Initiative (IDI) dan International Budget Partnership (IBP).

Isma mengapresiasi atas dukungan SECO terhadap penguatan peran BPK.

Dirinya mengharapkan kerja sama tersebut meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BPK, memperkuat peran BPK dalam ekosistem akuntabilitas fiskal nasional dan internasional, termasuk mendukung aksesi Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam mendorong transformasi ekonomi, sosial dan tata kelola.

“Penandatanganan MoU (MemorandumofUnderstanding) ini merupakan bagian dari upaya BPK dalam memperkuat kerja sama internasional guna mendukung reformasi tata kelola sektor publik. Melalui kemitraan ini, BPK terus mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua BPK dan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Olivier Zehnder.

Sebelumnya, pada Selasa (6/1), pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama antara BPK dan SECO. Kedua lembaga membahas rencana kerja sama untuk mendukung penguatan akuntabilitas sektor publik di Indonesia dalam lima tahun ke depan yang akan dituangkan dalam MoU.

Ketua BPK juga mengapresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara BPK dan Swiss, termasuk dukungannya dalam pelaksanaan peer review BPK pada tahun 2024 yang melibatkan Supreme Audit Institution (SAI) Swiss, Jerman, dan Austria.

Dalam peer review tersebut, SAI Swiss mendorong peningkatan BPK, khususnya pada area teknologi informasi, untuk mendukung penguatan tata kelola dan transformasi digital BPK.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI-AGN) mewakili Indonesia memperkuat kerja sama di bidang ketenagakerjaan melalui penyelenggaraan The 5th Tripartite Labour Dialogue Indonesia-Switzerland pada Selasa (21/10).

Forum ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation on Labour and Employment Issues yang ditandatangani antara Kemnaker dan State Secretariat for Economic Affairs (SECO) pada 18 Juni 2019 di Jenewa, dan telah diperpanjang hingga 2029.

Pertemuan dibuka dengan sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, yang mewakili Indonesia. Sementara delegasi Swiss yang terdiri dari oleh SECO, Swiss Employers' Confederation, dan Swiss Trade Union Confederation, sambutan disampaikan Head of Labour Directorate SECO, Jérôme Cosandey.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyampaikan bahwa forum The 5th Tripartite Labour Dialogue Indonesia-Switzerland menjadi sarana penting untuk memperkuat kemitraan bilateral, serta membangun pemahaman bersama terhadap tantangan ketenagakerjaan di era globalisasi dan transformasi digital.

"Kolaborasi Indonesia-Swiss diharapkan menghasilkan pendekatan inovatif dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan keterampilan tenaga kerja yang berdaya saing," ujar Cris.

Sementara, Head of Labour Directorate SECO, Jérôme Cosandey, menegaskan pentingnya dialog sosial tripartit dalam menghadapi dinamika pasar kerja global, dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja agar kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Hal itu sejalan dengan fokus kegiatan yang melibatkan unsur tripartit dari kedua negara seperti yang disebutkan Cosandey, sebagai wadah dialog sosial yang konstruktif dan berkelanjutan dalam memperkuat hubungan bilateral di bidang ketenagakerjaan.

Adapun forum The 5th Tripartite Labour Dialogue Indonesia-Switzerland mengangkat empat isu utama. Pertama, Public Employment Services (PES) dengan fokus pada peningkatan akses kerja bagi penyandang disabilitas, pekerja muda, dan tenaga kerja lanjut usia.

Indonesia sendiri memaparkan upaya digitalisasi layanan ketenagakerjaan melalui platform SIAPKerja, serta pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di 31 provinsi.

Kedua, Future of Work yang membahas strategi upskilling dan reskilling tenaga kerja dalam menghadapi perubahan industri akibat digitalisasi, otomatisasi, dan transisi menuju ekonomi hijau. Di sini, Indonesia menekankan kebijakan Triple Skilling (Skilling, Reskilling, Upskilling) melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan program pemagangan nasional.

Ketiga, Renewable Energy Skills Development (RESD), menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerja sama pelatihan dan sertifikasi di sektor energi terbarukan sebagai bagian dari implementasi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Terakhir, ILO Employment Ecosystem and Platform Economy Issues yang membahas koordinasi kebijakan ketenagakerjaan di tengah perubahan lingkungan multilateral, serta peningkatan perlindungan bagi pekerja di ekonomi berbasis platform digital.