JAKARTA - Delegasi Indonesia menunjukkan peran strategisnya dalam Sidang International Labour Conference (ILC) ke-114. Sidang tersebut berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 1-12 Juni 2026.

Forum ketenagakerjaan tertinggi dunia yang digelar International Labour Organization (ILO) itu mencatat sejumlah perkembangan penting, termasuk penyelesaian naskah konvensi global pertama mengenai kerja layak di ekonomi platform digital.

Perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN, William Yani Wea dan Tonny Pangaribuan, menyebut hasil ILC 114 sebagai tonggak sejarah baru dalam perlindungan pekerja digital sekaligus penguatan mekanisme pengawasan standar ketenagakerjaan internasional.

Ketua Umum Serikat Pekerja Informal, Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI) William Yani Wea mengatakan, ILC tahun ini bertepatan dengan peringatan 100 tahun Komite Aplikasi Standar atau Committee on the Application of Standards (CAS) yang bertugas mengawasi implementasi konvensi-konvensi ILO oleh negara anggota.

"Mandat konstitusional kami tetap sama, yakni memastikan negara-negara anggota benar-benar menerapkan konvensi yang telah diratifikasi dalam hukum maupun praktik," ujar William, Sabtu (13/6/2026).

Lihat video: Duta Besar Uni Eropa dan ILO Bahas Kondisi Kerja di Pelabuhan Tegalsari, Dukung Hak Pekerja Migran



Dalam sidang tersebut, perhatian khusus diberikan terhadap sejumlah kasus pelanggaran hak-hak pekerja di beberapa negara. Delegasi pekerja Indonesia menyoroti kondisi kebebasan berserikat dan perlindungan pekerja di Myanmar, Belarus, dan Filipina.

Menurut William, kasus Myanmar masih menjadi perhatian serius menyusul pembubaran organisasi pekerja, penangkapan aktivis buruh, hingga dugaan praktik kerja paksa. Sementara di Belarus, serikat pekerja independen disebut menghadapi kriminalisasi dan pembatasan hak berunding kolektif.

Adapun di Filipina, delegasi pekerja Indonesia menyoroti masih adanya intimidasi hingga kekerasan terhadap aktivis serikat pekerja. Menurutnya, pengawasan yang kuat dari ILO diperlukan untuk menjaga kredibilitas sistem perlindungan ketenagakerjaan global.

Selain isu pengawasan standar, ILC 114 juga menghasilkan kemajuan besar dalam pembahasan standar kerja bagi pekerja platform digital seperti pengemudi ojek online, kurir, pekerja konten digital, hingga freelancer berbasis aplikasi.

Bendahara DPP KSPSI AGN sekaligus Ketua Umum Serikat Pekerja Maritim Indonesia Tangguh (SP PMIT) Tonny Pangaribuan menjelaskan komite penyusun telah menyelesaikan naskah final Konvensi tentang Kerja Layak dalam ekonomi platform.

"Ini menjadi payung hukum global pertama yang secara khusus mengatur pekerja platform digital. Substansi yang dibahas mencakup status hubungan kerja, transparansi algoritma, perlindungan data pribadi, jaminan sosial, hingga hak atas upah yang layak," katanya.

Dalam proses negosiasi, delegasi pekerja Indonesia bersama federasi serikat pekerja internasional mengawal sejumlah isu utama. Salah satunya adalah kewajiban platform digital menjelaskan cara kerja algoritma yang menentukan distribusi pekerjaan, sistem penilaian, hingga keputusan penangguhan akun pekerja.

Selain itu, konvensi juga menekankan perlindungan data pribadi pekerja serta perlunya akses terhadap jaminan sosial, termasuk perlindungan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, dan cuti melahirkan. Tonny menegaskan perkembangan teknologi tidak boleh menghilangkan hak-hak dasar pekerja.

"Teknologi harus menjadi alat penciptaan kerja layak, bukan sarana lahirnya bentuk eksploitasi baru melalui sistem digital," ujarnya.

Delegasi KSPSI AGN menilai hasil ILC 114 memiliki relevansi besar bagi Indonesia yang saat ini memiliki puluhan juta pekerja di sektor ekonomi digital. Mereka mendorong pemerintah untuk mulai menyiapkan langkah-langkah menuju ratifikasi konvensi tersebut apabila nantinya resmi diadopsi dalam sidang pleno ILC 115 pada 2027.

Menurut mereka, Indonesia berpeluang menjadi negara pertama di kawasan ASEAN yang meratifikasi konvensi ekonomi platform dan menjadikannya sebagai dasar penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan nasional. Selain itu, penguatan dialog sosial tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan transformasi digital berjalan secara adil dan inklusif.

William Yani Wea dan Tonny Pangaribuan menegaskan komitmen KSPSI AGN untuk terus mengawal implementasi hasil-hasil ILC di tingkat nasional. "Mandat kami di Jenewa telah selesai, tetapi pekerjaan besar di Indonesia baru dimulai. Kami ingin memastikan perkembangan teknologi dan ekonomi digital tetap sejalan dengan prinsip kerja layak dan perlindungan pekerja," ucapnya.

bukan hanya soal memberi kesempatan yang sama, tetapi memastikan perempuan benar-benar memiliki akses terhadap keterampilan, pekerjaan yang aman, pelindungan yang memadai dan ruang untuk berkembang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa perempuan harus menjadi penggerak utama transformasi dunia kerja di tengah perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), transisi hijau dan perubahan demografi.

“Kesetaraan gender di dunia kerja bukan hanya soal memberi kesempatan yang sama, tetapi memastikan perempuan benar-benar memiliki akses terhadap keterampilan, pekerjaan yang aman, pelindungan yang memadai dan ruang untuk berkembang,” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menaker mengatakan akar ketimpangan gender di dunia kerja masih bersifat kultural. Masih ada sejumlah tantangan, mulai dari norma sosial dan stereotip gender, dan pandangan bahwa pekerjaan tertentu hanya cocok untuk laki-laki atau perempuan.

Lebih lanjut, beban perawat dan pekerja rumah tangga yang lebih banyak ditanggung perempuan tanpa bayaran, kesenjangan upah, terbatasnya akses perempuan ke posisi kepemimpinan, hingga kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.

Yassierli menilai kemajuan teknologi dapat membuka peluang kerja yang lebih fleksibel bagi perempuan, tetapi juga berisiko memperlebar kesenjangan jika literasi digital dan pelindungan dari kekerasan berbasis online tidak diperkuat.

Karena itu, lanjutnya, perempuan perlu memiliki akses terhadap literasi digital, literasi keuangan, pendidikan sains dan teknologi, pelatihan vokasi, reskilling, serta pembelajaran sepanjang hayat agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta, pengembang, wirausaha dan penggerak ekonomi keluarga maupun komunitas.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat pelindungan perempuan, tambah Menaker Yassierli, melalui meratifikasi Konvensi ILO Nomor 100 tentang Pengupahan yang Sama dan Konvensi ILO Nomor 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.

Pemerintah juga telah menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, serta menjalankan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa kesetaraan gender harus hadir dalam praktik hubungan industrial sehari-hari.

“Perempuan harus memiliki ruang yang aman, setara, dan bermartabat di tempat kerja. Itu hanya bisa terwujud jika pemerintah, pengusaha, dan pekerja membangun dialog sosial yang kuat, sehingga kebijakan kesetaraan gender benar-benar diterapkan dalam kehidupan kerja sehari-hari,” ujar Indah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tantangan ketenagakerjaan tidak bisa dihadapi sendiri. Kekuatan kita ada pada kemauan untuk saling berbagi praktik baik dan saling belajar

Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli mengajak negara-negara anggota Asia Pacific Group (ASPAG) untuk memperkuat kerja sama pelatihan dan pengembangan keterampilan masa depan di tengah disrupsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI).

“Indonesia percaya, kerja sama antarnegara kini semakin penting. Tantangan ketenagakerjaan tidak bisa dihadapi sendiri. Kekuatan kita ada pada kemauan untuk saling berbagi praktik baik dan saling belajar,” kata Menaker Yassierli dikutip dari keterangannya yang diterima di Badung, Bali, Rabu.

Menaker mengatakan, negara-negara Asia Pasifik menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks, mulai dari pengangguran, meningkatnya pekerjaan informal, risiko pergeseran pekerjaan akibat disrupsi teknologi dan AI, hingga kebutuhan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.

Menurut Yassierli, kerja sama antarnegara diperlukan agar setiap negara dapat saling berbagi pengalaman, kebijakan, dan praktik baik dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, sekaligus memastikan pekerja tetap memperoleh pelindungan yang layak.

Lebih jauh, Menaker menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menempatkan pengembangan keterampilan sebagai prioritas untuk menjawab ketidaksesuaian antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan industri yang terus berubah.

Salah satu langkah yang dilakukan Indonesia adalah program Magang Nasional bagi lulusan perguruan tinggi.

Program ini memberikan pengalaman kerja terstruktur selama enam bulan di industri, dengan dukungan uang saku dari pemerintah setara upah minimum. Tahun ini, program tersebut ditargetkan menjangkau 150.000 peserta ​​.

Selain itu, pemerintah Indonesia menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional yang menyasar lulusan sekolah menengah atas dan sederajat, serta ditargetkan menjangkau 300.000 peserta.

Menaker menegaskan, kedua program tersebut dirancang inklusif. Kesempatan peningkatan keterampilan dibuka secara setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat dari wilayah terpencil dan perbatasan.

Ia menilai, pencari kerja membutuhkan pelatihan yang sesuai kebutuhan industri, lulusan baru membutuhkan pengalaman kerja, pekerja membutuhkan keterampilan baru agar tetap relevan, dan kelompok rentan membutuhkan akses yang lebih adil untuk masuk ke pasar kerja.

Dalam forum ASPAG, Indonesia juga membuka ruang kerja sama pada sejumlah bidang prioritas, meliputi pengembangan kurikulum pelatihan vokasi untuk keterampilan masa depan, pembentukan pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, pengembangan komunitas di sektor pertanian, serta pembentukan klinik produktivitas dan pusat teknologi tepat guna.

“Indonesia siap berbagi dan belajar. Kita memiliki banyak hal yang dapat saling ditawarkan untuk membangun kawasan yang lebih kuat dan tangguh bagi para pekerja,” ujar Menaker.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Delegasi Pekerja Indonesia dalam Sidang Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-114 di Jenewa menyoroti masih berlangsungnya praktik kerja paksa, perekrutan paksa, serta berbagai pelanggaran hak-hak fundamental di Myanmar.

Sorotan tersebut disampaikan dalam pembahasan di Committee on the Application of Standards (CAS), komite pengawasan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang bertugas mengevaluasi kepatuhan negara anggota terhadap konvensi-konvensi ketenagakerjaan internasional.

Mewakili Delegasi Pekerja Indonesia, William Yani Wea dari KSPSI AGN menyampaikan keprihatinan mendalam atas memburuknya kondisi kemanusiaan yang dialami masyarakat Rohingya serta masih berlanjutnya pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.

Menurut William, berbagai laporan mengenai kerja paksa, perekrutan paksa, dan pelanggaran hak-hak dasar menunjukkan bahwa kondisi yang melatarbelakangi penerapan Pasal 33 Konstitusi ILO terhadap Myanmar masih memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional.

"Kami tetap sangat prihatin dengan terus memburuknya situasi di Myanmar dan dampaknya yang menghancurkan bagi masyarakat Rohingya," ujar William saat menyampaikan intervensi dalam sidang CAS, Senin (8/6/2026).

Ketua Umum SP IMMPPI yang juga merupakan Kandidat Doktor di IPDN itu mengungkapkan lebih dari 1,2 juta warga Rohingya telah mengungsi dari Myanmar. Sebagian besar mencari perlindungan ke Bangladesh, sementara lainnya tersebar ke Malaysia, India, Thailand, hingga Indonesia.

Lihat video: Duta Besar Uni Eropa dan ILO Bahas Kondisi Kerja di Pelabuhan Tegalsari, Dukung Hak Pekerja Migran



William juga mengutip data yang menunjukkan sekitar 5.600 warga Rohingya mencoba menyeberangi laut untuk mencari perlindungan sepanjang 2025, dengan lebih dari 820 orang dilaporkan meninggal dunia atau hilang dalam perjalanan.

Dalam forum tersebut, William turut menyoroti laporan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebut militer Myanmar melakukan perekrutan paksa terhadap ribuan pria dan anak laki-laki Rohingya serta mengirim mereka ke garis depan konflik.

"Militer Myanmar telah secara paksa merekrut ribuan pria dan anak laki-laki Rohingya, mengirim banyak dari mereka ke garis depan melawan Tentara Arakan, dan menggunakan mereka sebagai perisai manusia," katanya.

Karena itu, Delegasi Pekerja Indonesia menilai penerapan Pasal 33 Konstitusi ILO terhadap Myanmar masih relevan mengingat praktik kerja paksa dan pelanggaran hak-hak dasar pekerja dinilai belum berakhir.

William juga menyerukan pengawasan internasional yang berkelanjutan dan langkah konkret untuk menghentikan perekrutan paksa, kerja paksa, serta berbagai bentuk pelanggaran hak fundamental terhadap masyarakat Rohingya.

Selain William, sidang tersebut dihadiri sejumlah tokoh serikat pekerja Indonesia, antara lain Tony Pangaribuan dari KSPSI AGN, Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia Muhamad Rusdi, serta Rudy HB Daman dari GSBI.

Muhamad Rusdi menegaskan bahwa pekerjaan layak tidak dapat terwujud tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia. "Ketika seseorang kehilangan hak untuk hidup aman dan bebas dari ketakutan, maka hak atas pekerjaan yang layak juga ikut terancam. Karena itu, perjuangan pekerja tidak dapat dipisahkan dari perjuangan menegakkan martabat manusia," ujarnya.

Sementara itu, Tony Pangaribuan menekankan pentingnya solidaritas internasional untuk menolak segala bentuk kerja paksa, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok rentan. "Komunitas internasional tidak boleh memberikan ruang bagi normalisasi kerja paksa, diskriminasi, maupun kekerasan terhadap kelompok-kelompok rentan," katanya.

Rudy HB Daman menambahkan bahwa konflik dan pelanggaran hak asasi manusia selalu melahirkan dampak sosial yang luas, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga migrasi paksa.

Bagi Delegasi Pekerja Indonesia, pembahasan Myanmar dalam CAS bukan sekadar persoalan kepatuhan terhadap konvensi internasional, melainkan upaya menjaga martabat manusia melalui penegakan kebebasan berserikat, penghapusan kerja paksa, dan perlindungan hak-hak fundamental pekerja.

Delegasi juga menegaskan kembali prinsip dalam Konstitusi ILO bahwa kemiskinan di mana pun merupakan ancaman bagi kemakmuran di mana pun, sehingga keadilan sosial harus menjadi fondasi utama bagi perdamaian dan stabilitas global.

Diektahui, Sidang International Labour Conference (ILC) ke-114 yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (ILO) di Jenewa, Swiss berlangsung sejak 1 sampai 13 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi siapa pun yang pernah duduk di ruang sidang Dispute Settlement Body WTO menyusun argumen, menghitung peluang, dan berharap bahwa sistem yang ada benar-benar bekerja adil penutupan MC14 (Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-14) di Yaoundé, Kamerun, pada 30 Maret 2026 bukan sekadar berita diplomatik. Ia terasa seperti pengingat pahit tentang seberapa jauh jarak antara janji multilateralisme dan kenyataan di meja perundingan.

Konferensi berakhir tanpa kesepakatan pada agenda-agenda utamanya. Namun, justru di situ letak cerita yang sesungguhnya karena untuk pertama kalinya dalam dua dekade, kebuntuan itu bukan semata produk dari lemahnya negara berkembang, melainkan dari teguhnya mereka. Dan dari keteguhan itu, ada peluang yang layak untuk dirawat.

Selama 26 tahun, moratorium bea masuk atas transmisi elektronik unduhan, streaming, layanan cloud, dan sebagainya berjalan atas nama "sementara" yang tidak pernah berakhir. Di MC14, ia akhirnya kedaluwarsa. Bukan karena semua pihak sepakat untuk mengakhirinya, melainkan karena Amerika Serikat bersikeras pada perpanjangan permanen yang ditolak oleh koalisi negara berkembang.

Penolakan itu bukan impulsif. Moratorium yang dirancang untuk ekonomi digital 1998 sudah tidak relevan untuk lanskap 2026, di mana nilai ekonomi makin tertanam dalam perangkat lunak, data, dan algoritma. Estimasi menunjukkan bahwa moratorium permanen berpotensi merugikan negara berkembang sekitar US$10 miliar pendapatan tarif per tahun sementara sebagian besar manfaatnya mengalir ke raksasa teknologi AS. Ini bukan argumen proteksionisme; ini argumen keadilan struktural.

Yang penting untuk dipahami adalah berakhirnya moratorium tidak serta-merta memicu perang tarif digital. Hingga kini belum ada pemerintah yang benar-benar memungut bea atas transmisi elektronik. Yang berubah adalah posisi tawar. Indonesia kini memasuki negosiasi lanjutan di Jenewa bukan sebagai pihak yang memohon pengecualian, melainkan sebagai pihak yang memegang kartu dan itu perbedaan yang fundamental dalam sebuah perundingan.

PERIKANAN & PERTANIAN

Dua isu lain yang langsung menyentuh hajat hidup jutaan warga Indonesia subsidi perikanan dan ketahanan pangan berakhir tanpa keputusan final, tetapi dengan kerangka yang boleh jadi lebih menguntungkan dari sebelumnya.

Pada subsidi perikanan, koalisi negara berkembang berhasil mempertahankan tuntutan masa transisi 25 tahun, disiplin lebih ketat terhadap armada industri jarak jauh, dan perlindungan permanen bagi nelayan skala kecil. Bagi Indonesia, ini bukan abstraksi kebijakan ini menyangkut jutaan nelayan yang menggantungkannafkah pada subsidi bahan bakar domestik. Negosiasi Fase II di Jenewa masih terbuka, dan posisi yang diperjuangkan di Yaoundé menjadi modal awal yang solid.

Di bidang pertanian, kebuntuan negosiasi justru mempertahankan fleksibilitas kebijakan yang dibutuhkan khususnya kemampuan menjaga stok dan stabilitas harga komoditas strategis. Satu capaian kecil tetapi bermakna: MC14 mengadopsi penguatan implementasi operasional ketentuan Special and Differential Treatment (SDT) dalam perjanjian SPS dan TBT. Setelah bertahun-tahun hak itu hanya tertulis di atas kertas, langkah ke tataran operasional, meski terbatas, adalah sinyal bahwa agenda pembangunan belum tersingkir dari meja WTO.

Sejak Amerika Serikat memblokir penunjukan anggota baru Appellate Body (Badan Banding) pada 2019, sistem penyelesaian sengketa WTO praktis timpang. Pihak yang kalah dalam panel dapat mengajukan banding ke badan yang tidak berfungsi dan sengketa pun menggantung tanpa resolusi. Banyak negara berkembang merasakan langsung ketimpangan ini: keputusan panel yang semestinya memberikan kepastian hukum menjadi tidak final, sementara tekanan ekonomi dari pihak yang lebih kuat terus berjalan.

Bagi Indonesia, memiliki Appellate Body yang berfungsi secara efektif bukan kemewahan. Ini adalah kebutuhan strategis. Tanpa mekanisme banding yang efektif, sistem penyelesaian sengketa hanya menguntungkan pihak yang sudah kuat. Itulah yang harus menjadi garis merah Indonesia dalam setiap forum reformasi WTO ke depan: bukan sekadar mendukung reformasi, tetapi memastikan reformasi itu mengembalikan keadilan prosedural yang menjadi fondasi sistem multilateral.

MC14 bukan akhir dari cerita ia adalah awal dari fase negosiasi yang lebih menentukan. Dan Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk tidak sekadar hadir, tetapi memimpin.

Tiga agenda mendesak. Pertama, membangun posisi teknis yang matang tentang tata kelola e-commerce pasca-moratorium bukan untuk memulai perang tarif, melainkan untuk memastikan aturan digital global yang lahir dari Jenewa mencerminkan kepentingan pembangunan, bukan hanya kepentingan korporasi teknologi. Kedua, memperkuat koordinasi dengan India dan negara kepulauan dalam negosiasi subsidi perikanan Fase II didukung oleh data domestik yang kuat dan argumentasi yang terukur. Ketiga, dan ini yang paling mendesak: Indonesia perlu keluar dari posisi pasif dalam isu reformasi WTO dan mengajukan proposisi konkret tentang bagaimana Appellate Body dipulihkan, bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat lebih inklusif, dan bagaimana SDT diterjemahkan dari prinsip ke praktik.

Sistem perdagangan multilateral memang tengah dalam ujian terberatnya. Tetapi ujian itu juga membuka kesempatan langka untuk menulis ulang aturan dengan cara yang lebih adil. Negara-negara berkembang, yang selama ini lebih sering menjadi objek dari aturan yang dibuat orang lain, kini memiliki momentum dan koalisi untuk menjadi subjek yang menentukan arahnya.

Indonesia, dengan pengalaman, kapasitas, dan kepentingannya yang nyata, tidak boleh menyia-nyiakan momentum itu.

Harga minyak mentah dunia bertahan di dekat level tertinggi dalam tujuh bulan pada Rabu (25/2) menjelang pembicaraan Amerika Serikat (AS) dan Iran tentang nuklir.

Kekhawatiran tentang potensi konflik militer yang dapat mengganggu pasokan minyak masih membayangi pasar energi global.

Mengutip Reuters, harga minyak kontrak berjangka Brent tercatat di level US$71,22 per barel usai naik 45 sen atau 0,64 persen. Sementara itu, West Texas Intermediate (WTI) menguat 42 sen atau 0,64 persen ke US$66,05 per barel.

Harga Brent sebelumnya menyentuh level tertinggi sejak 31 Juli pada Jumat lalu. Adapun WTI mencapai posisi tertinggi sejak 4 Agustus pada Senin dan keduanya masih bertahan di kisaran tersebut.

Penguatan harga terjadi seiring langkah AS menempatkan kekuatan militer di Timur Tengah untuk menekan Iran agar sepakat mengakhiri program nuklirnya. Pasar mencermati risiko gangguan pasokan apabila konflik meluas.

Iran merupakan produsen minyak mentah terbesar ketiga dunia, yang tergabung dalam Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Konflik berkepanjangan berpotensi mengganggu pasokan tidak hanya dari Iran, tetapi juga dari kawasan Timur Tengah secara luas.

Utusan AS Steve Witkoff dan Jared Kushner dijadwalkan bertemu delegasi Iran dalam putaran ketiga perundingan di Jenewa pada Kamis. Pembicaraan tersebut menjadi perhatian utama pelaku pasar.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi pada Selasa mengatakan kesepakatan dengan AS 'dalam jangkauan' jika diplomasi diutamakan.

Namun, ketidakpastian masih tinggi. Presiden AS Donald Trump sebelumnya memperingatkan akan ada 'konsekuensi sangat buruk' jika tidak tercapai kesepakatan.

Analis pasar IG Tony Sycamore menilai masih belum jelas apakah konsesi Iran akan memenuhi tuntutan AS terkait penghentian pengayaan uranium.

Di tengah meningkatnya ketegangan, Iran dan China dilaporkan mempercepat pembicaraan pembelian rudal jelajah anti-kapal buatan Tiongkok. Sistem tersebut dinilai dapat meningkatkan kemampuan serangan Iran terhadap kekuatan angkatan laut AS yang berada di dekat pesisirnya.

Meski ketegangan geopolitik menopang harga, pasar juga dibayangi kekhawatiran lonjakan persediaan minyak. American Petroleum Institute (API) melaporkan kenaikan besar stok minyak mentah AS sebesar 11,43 juta barel pada pekan yang berakhir 20 Februari.

Namun, persediaan bensin dan distilat dilaporkan menurun. Data resmi stok minyak AS dari Energy Information Administration (EIA) dijadwalkan rilis pada Rabu waktu setempat.

Harga minyak dunia bergerak tipis di kisaran level tertinggi hampir tujuh bulan pada Selasa (24/2). Kondisi tersebut dipicu sikap pelaku pasar yang mencermati perkembangan perundingan nuklir Amerika Serikat (AS) - Iran, di tengah ketegangan Timur Tengah serta ancaman tarif dagang 15 persen Presiden Donald Trump.

Mengutip Reuters, harga minyak kontrak berjangka Brent turun 9 sen atau 0,1 persen ke level US$71,40 per barel. Sehari sebelumnya, harga sempat menyentuh US$72,50, level tertinggi sejak 31 Juli.

Sementara itu, harga kontrak berjangka minyak mentah AS melemah 11 sen atau 0,2 persen ke US$66,20 per barel. Pada sesi sebelumnya, harga sempat naik ke US$67,28, tertinggi sejak 4 Agustus.

Analis ANZ Daniel Hynes mengatakan pasar minyak masih berada dalam ketidakpastian seiring dimulainya kembali pembicaraan AS-Iran pekan ini. Menurutnya, ketegangan dagang yang kembali mencuat turut menekan sentimen pasar.

"Iran dan AS akan melaksanakan putaran ketiga pembicaraan nuklir pada Kamis di Jenewa," ujar Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi pada Minggu (22/2).

Amerika Serikat menginginkan Iran menghentikan program nuklirnya. Namun Iran secara tegas menolak dan membantah tengah mengembangkan senjata nuklir.

Departemen Luar Negeri AS juga menarik staf pemerintah non-esensial dan keluarga mereka dari Kedutaan Besar AS di Beirut. Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran meningkatnya risiko konflik militer dengan Iran.

Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran melalui unggahan media sosial bahwa akan menjadi 'hari yang sangat buruk' jika tidak tercapai kesepakatan.

Analis pasar IG Tony Sycamore menilai harga minyak saat ini berada di batas atas kisaran perdagangan enam bulan terakhir, yakni US$55-US$66,50. Menurutnya, jika harga mampu menembus batas atas secara berkelanjutan, peluang kenaikan menuju US$70-US$72 terbuka lebar.

Sebaliknya, jika terjadi deeskalasi ketegangan, harga berpotensi terkoreksi kembali ke kisaran US$61 per barel.

Dari sisi kebijakan perdagangan, Trump memperingatkan negara-negara agar tidak mundur dari kesepakatan dagang yang baru dinegosiasikan dengan AS. Peringatan itu muncul setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif darurat yang sebelumnya ia tetapkan.

Trump juga menyatakan akan menaikkan tarif sementara impor AS dari seluruh negara dari 10 persen menjadi 15 persen, batas maksimum yang diizinkan undang-undang.

JAKARTA - Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan memimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB pada 23 Februari-31 Maret 2026 di Markas Besar PBB, Jenewa, Swiss. Agenda ini didahului Sidang Tingkat Tinggi (High-Level Segment) pada 23-25 Februari 2026.

Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa selaku Presiden Dewan HAM Duta Besar Sidharto R Suryodipuro akan membuka Sidang Tingkat Tinggi tersebut. Sementara, Menteri Luar Negeri Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada 23 Februari pada sesi pertama yang juga akan mendengarkan Presiden Majelis Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB, serta Komisioner Tinggi HAM PBB.

“Lebih dari 100 pejabat tingkat tinggi dunia, termasuk sejumlah kepala negara dan pemerintahan, telah mengonfirmasi partisipasi. Presiden Timor-Leste H.E. Jose Ramos-Horta dan Presiden Kolombia H.E. Gustavo Francisco Petro Urrego direncanakan hadir secara langsung. Sementara Presiden Marshall Islands, Perdana Menteri Nepal, dan Perdana Menteri Somalia akan menyampaikan pernyataan melalui video,” ujar Sidharto, Senin (23/2/2026).

Bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, sesi ke-61 digelar di tengah lanskap global yang kian kompleks ditandai ketegangan geopolitik dan tekanan finansial terhadap sistem PBB.

“Di bawah Kepresidenan Indonesia, Dewan HAM PBB akan tetap teguh menjalankan mandatnya secara konsisten, menjaga ruang dialog yang inklusif, serta memperkuat kerja sama internasional demi perlindungan dan pemajuan HAM yang setara dan universal bagi semua,” ungkapnya.

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026, Indonesia mengusung tema “Presidency for All”, sebuah komitmen untuk memastikan Dewan HAM tetap menjadi ruang inklusif, menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif dan memperkuat kerja sama sebagai fondasi utama perlindungan HAM yang universal.

Sidharto menuturkan sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia juga akan mempromosikan penguatan akses anak terhadap makanan bergizi dan menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pangan dan hak anak bukan sekadar agenda pembangunan melainkan bagian esensial dari perlindungan HAM dan investasi strategis dalam pembangunan SDM berkelanjutan.

Sesi ke-61 akan menjadi forum penting untuk membahas isu-isu tematis maupun situasi HAM yang sedang menjadi perhatian global. Isu tematik yang diangkat antara lain pencegahan sunat perempuan, peringatan 25 tahun Deklarasi dan Program Aksi Durban, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak.

Dewan HAM PBB juga akan membahas mengenai kerja sama teknis dan penguatan kapasitas bagi sejumlah negara antara lain Republik Demokratik Kongo, Mali, Ukraina, Haiti, Republik Afrika Tengah, dan Georgia. Perkembangan situasi HAM di Afghanistan, Sudan, Wilayah Pendudukan Palestina, Sudan Selatan, Myanmar, Ukraina, Belarus, Venezuela, Suriah, Republik Demokratik Rakyat Korea, Nikaragua, serta Iran juga menjadi agenda pembahasan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI-AGN) mewakili Indonesia memperkuat kerja sama di bidang ketenagakerjaan melalui penyelenggaraan The 5th Tripartite Labour Dialogue Indonesia-Switzerland pada Selasa (21/10).

Forum ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation on Labour and Employment Issues yang ditandatangani antara Kemnaker dan State Secretariat for Economic Affairs (SECO) pada 18 Juni 2019 di Jenewa, dan telah diperpanjang hingga 2029.

Pertemuan dibuka dengan sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, yang mewakili Indonesia. Sementara delegasi Swiss yang terdiri dari oleh SECO, Swiss Employers' Confederation, dan Swiss Trade Union Confederation, sambutan disampaikan Head of Labour Directorate SECO, Jérôme Cosandey.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyampaikan bahwa forum The 5th Tripartite Labour Dialogue Indonesia-Switzerland menjadi sarana penting untuk memperkuat kemitraan bilateral, serta membangun pemahaman bersama terhadap tantangan ketenagakerjaan di era globalisasi dan transformasi digital.

"Kolaborasi Indonesia-Swiss diharapkan menghasilkan pendekatan inovatif dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan keterampilan tenaga kerja yang berdaya saing," ujar Cris.

Sementara, Head of Labour Directorate SECO, Jérôme Cosandey, menegaskan pentingnya dialog sosial tripartit dalam menghadapi dinamika pasar kerja global, dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja agar kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Hal itu sejalan dengan fokus kegiatan yang melibatkan unsur tripartit dari kedua negara seperti yang disebutkan Cosandey, sebagai wadah dialog sosial yang konstruktif dan berkelanjutan dalam memperkuat hubungan bilateral di bidang ketenagakerjaan.

Adapun forum The 5th Tripartite Labour Dialogue Indonesia-Switzerland mengangkat empat isu utama. Pertama, Public Employment Services (PES) dengan fokus pada peningkatan akses kerja bagi penyandang disabilitas, pekerja muda, dan tenaga kerja lanjut usia.

Indonesia sendiri memaparkan upaya digitalisasi layanan ketenagakerjaan melalui platform SIAPKerja, serta pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di 31 provinsi.

Kedua, Future of Work yang membahas strategi upskilling dan reskilling tenaga kerja dalam menghadapi perubahan industri akibat digitalisasi, otomatisasi, dan transisi menuju ekonomi hijau. Di sini, Indonesia menekankan kebijakan Triple Skilling (Skilling, Reskilling, Upskilling) melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan program pemagangan nasional.

Ketiga, Renewable Energy Skills Development (RESD), menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerja sama pelatihan dan sertifikasi di sektor energi terbarukan sebagai bagian dari implementasi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Terakhir, ILO Employment Ecosystem and Platform Economy Issues yang membahas koordinasi kebijakan ketenagakerjaan di tengah perubahan lingkungan multilateral, serta peningkatan perlindungan bagi pekerja di ekonomi berbasis platform digital.