Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI-AGN) mewakili Indonesia memperkuat kerja sama di bidang ketenagakerjaan melalui penyelenggaraan The 5th Tripartite Labour Dialogue Indonesia-Switzerland pada Selasa (21/10).

Forum ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation on Labour and Employment Issues yang ditandatangani antara Kemnaker dan State Secretariat for Economic Affairs (SECO) pada 18 Juni 2019 di Jenewa, dan telah diperpanjang hingga 2029.

Pertemuan dibuka dengan sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, yang mewakili Indonesia. Sementara delegasi Swiss yang terdiri dari oleh SECO, Swiss Employers' Confederation, dan Swiss Trade Union Confederation, sambutan disampaikan Head of Labour Directorate SECO, Jérôme Cosandey.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyampaikan bahwa forum The 5th Tripartite Labour Dialogue Indonesia-Switzerland menjadi sarana penting untuk memperkuat kemitraan bilateral, serta membangun pemahaman bersama terhadap tantangan ketenagakerjaan di era globalisasi dan transformasi digital.

"Kolaborasi Indonesia-Swiss diharapkan menghasilkan pendekatan inovatif dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan keterampilan tenaga kerja yang berdaya saing," ujar Cris.

Sementara, Head of Labour Directorate SECO, Jérôme Cosandey, menegaskan pentingnya dialog sosial tripartit dalam menghadapi dinamika pasar kerja global, dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja agar kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Hal itu sejalan dengan fokus kegiatan yang melibatkan unsur tripartit dari kedua negara seperti yang disebutkan Cosandey, sebagai wadah dialog sosial yang konstruktif dan berkelanjutan dalam memperkuat hubungan bilateral di bidang ketenagakerjaan.

Adapun forum The 5th Tripartite Labour Dialogue Indonesia-Switzerland mengangkat empat isu utama. Pertama, Public Employment Services (PES) dengan fokus pada peningkatan akses kerja bagi penyandang disabilitas, pekerja muda, dan tenaga kerja lanjut usia.

Indonesia sendiri memaparkan upaya digitalisasi layanan ketenagakerjaan melalui platform SIAPKerja, serta pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di 31 provinsi.

Kedua, Future of Work yang membahas strategi upskilling dan reskilling tenaga kerja dalam menghadapi perubahan industri akibat digitalisasi, otomatisasi, dan transisi menuju ekonomi hijau. Di sini, Indonesia menekankan kebijakan Triple Skilling (Skilling, Reskilling, Upskilling) melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan program pemagangan nasional.

Ketiga, Renewable Energy Skills Development (RESD), menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerja sama pelatihan dan sertifikasi di sektor energi terbarukan sebagai bagian dari implementasi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Terakhir, ILO Employment Ecosystem and Platform Economy Issues yang membahas koordinasi kebijakan ketenagakerjaan di tengah perubahan lingkungan multilateral, serta peningkatan perlindungan bagi pekerja di ekonomi berbasis platform digital.