Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan bangsa Indonesia agar tidak rendah diri maupun terlalu mengagumi negara-negara maju yang menurutnya membangun kekayaan melalui penguasaan dan perampasan sumber daya bangsa lain.

Pesan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato perdana dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Hendaknya janganlah kita terlalu kagum kepada bangsa-bangsa yang kayanya dari merampas kekayaan bangsa-bangsa lain,” ujar Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang pernah mengalami penjajahan, eksploitasi sumber daya alam, hingga penghinaan terhadap martabat bangsa.

Menurut dia, para pendiri bangsa memahami betul dampak imperialisme karena merasakan langsung penindasan selama masa kolonialisme.

“Mereka merasakan dijajah, mereka merasakan dihina, mereka merasakan diperbudak, mereka merasakan dirampas kehormatan, dirampas harga diri, dirampas dignitas bangsa Indonesia,” katanya.

Prabowo mengatakan kekayaan Nusantara selama ratusan tahun diambil oleh bangsa penjajah untuk memperkaya negara mereka sendiri. Dia mencontohkan Belanda yang menurutnya pernah menjadi negara dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita tertinggi di dunia selama berabad-abad karena menguasai wilayah Nusantara.

“Kenapa? Karena mereka menguasai Nusantara kita. Karena mereka menguasai wilayah yang sekarang adalah Republik Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan dirinya tidak mengajak masyarakat untuk membenci bangsa lain. Sebaliknya, dia mengajak seluruh elemen bangsa belajar dari sejarah agar Indonesia tidak kembali mengalami kelemahan yang membuat kekayaan nasional dikuasai pihak asing.

“Saya tidak mengajak kita untuk membenci siapa. Bahkan saya mengajak kita belajar dari sejarah,” katanya.

Prabowo juga menekankan pentingnya persatuan nasional. Menurut dia, para pendiri bangsa sejak awal telah menyadari bahwa kelemahan dan perpecahan elite di Nusantara akan membuka ruang bagi kekuatan asing untuk menguasai kekayaan Indonesia.

Karena itu, ia menilai fondasi ekonomi Indonesia sebenarnya telah dirumuskan secara jelas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

“Pasal 33 dengan jelas menjabarkan sistem perekonomian yang harusnya kita jalankan sebagai bangsa,” ujar Prabowo.

Dia meyakini apabila amanat Pasal 33 UUD 1945 dijalankan secara konsisten, Indonesia akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjadi negara makmur dan berkeadilan.

“Saya ingin menegaskan hari ini keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik, dengan murni dan konsekuen, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh menjadi negara yang makmur dan adil,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon berencana membuka akses gratis bagi masyarakat terhadap buku Sejarah Indonesia yang baru diluncurkan pada pengujung tahun 2025.

Fadli berharap kebijakan ini dapat memperluas akses publik terhadap pengetahuan sejarah nasional sekaligus memperkuat literasi kebudayaan di berbagai lapisan masyarakat.

Buku yang berjudul "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global"merupakan buku yang mengulas perjalanan sejarah Indonesia, sejak perjalanan awal Nusantara, hingga situasi termutakhir pascaReformasi.

Buku berjumlah 10 jilid ini disusun melalui proses penulisan selama satu tahun dengan melibatkan kerja kolaboratif 123 orang sejarawan, yang terdiri atas penulis, editor tiap jilid, serta editor umum dari 34 perguruan tinggi di Indonesia.

Fadli Zon menargetkan dalam satu hingga dua bulan ke depan, buku itu sudah dapat diakses oleh publik dalam format buku elektronik.

“Kita sedang finalisasi. Kalau sudah rapi dan beres, dalam bentuk PDF-nya pasti gratis karena ini dibiayai oleh APBN,” kata Fadli di kompleks Kementerian Kebudayaan, Kamis, (8/1/2025)

Menteri penyuka keris ini menyebut e-bookSejarah Indonesiaakan didistribusikan melalui laman resmi Kementerian Kebudayaan agar dapat diakses dan dibaca oleh masyarakat luas. Dia juga membuka kemungkinan pendistribusian melalui situs-situs mitra lainnya guna memperluas jangkauan pembaca.

Sementara itu, terkait akses terhadap versi fisiknya, Fadli menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan pencetakan dalam jumlah besar.

“Sebagaimana kita ketahui, biaya pencetakan buku saat ini cukup tinggi. Buku ini juga berukuran besar sehingga jika dicetak atau dijual, harganya tentu akan mahal. Karena itu, pencetakan kemungkinan tetap dilakukan secara terbatas, misalnya untuk kebutuhan Perpustakaan Nasional, perpustakaan daerah, atau perguruan tinggi,” imbuhnya.

Sampai saat ini, kata Fadli, pencetakan dalam skala masif masih belum dilakukan karena buku ini memang tidak ditujukan untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, dirinya saat ini lebih memfokuskan upaya pada penyediaan versi PDF yang dapat diakses secara gratis oleh publik.

“Untuk tanggal pastinya kami belum dapat memastikan karena masih menunggu proses penyisiran ulang oleh tim editor umum dan editor jilid. Saya menargetkan pada Februari buku ini sudah dapat diakses oleh publik,” jelasnya.