Kasus udang Indonesia yang terdeteksi mengandung isotop radioaktif Cesium-137 menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah memperkuat posisi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Dosen Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Sekretaris Jenderal Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) Nimmi Zulbainarni menyebut kasus ini menjadi pengingat penting bagi industri perikanan budidaya nasional agar lebih memperhatikan aspek lingkungan dan keamanan produk ekspor.

"Kalau kita bicara udang, itu kan primadona ekspor Indonesia sejak dulu. Tapi sekarang muncul kasus udang yang terkontaminasi karena lokasi budidaya berdekatan dengan industri logam. Ini seharusnya menjadi evaluasi serius bagi kita," ujar Nimmi dalam forum Agri Food Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Menurut Nimmi, persoalan kontaminasi radioaktif bukan hanya berdampak pada citra produk perikanan nasional, tetapi juga langsung memengaruhi akses pasar ekspor Indonesia, khususnya ke Amerika Serikat (AS).

Ia menjelaskan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) kini mensyaratkan sertifikasi bebas radioaktif sebagai syarat wajib untuk ekspor udang dari wilayah Jawa dan Lampung mulai 31 Oktober 2025.

"Amerika sudah meminta adanya sertifikasi agar bisa masuk ke pasar mereka. Artinya, kalau traceability-nya tidak sehat, produk kita pasti ditolak," ujar Nimmi.

Ia menilai langkah pemerintah yang kini mewajibkan sertifikat bebas radioaktif merupakan kebijakan penting untuk menjaga kepercayaan pasar.

Namun, ia mengingatkan kebijakan itu juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi di dalam negeri jika tidak diantisipasi.

"Kalau ekspor kita terhambat karena masalah sertifikasi, produksi udang di dalam negeri bisa menumpuk. Akibatnya harga turun dan petambak yang paling terdampak," jelasnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memastikan sertifikat tersebut akan diterbitkan melalui mekanisme Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMHKP), dengan tambahan keterangan bahwa produk bebas radioaktif.

Proses pengujian dilakukan di laboratorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sedangkan biaya uji ditanggung eksportir.

Berdasarkan data KKP, wilayah yang masuk kategori "yellow flag" atau pengawasan ketat oleh FDA adalah Lampung dan Jawa, sementara daerah lain masih diizinkan untuk mengekspor.

Pemerintah juga tengah menjajaki kerja sama dengan lembaga independen untuk mempercepat penerbitan sertifikat bebas radioaktif bagi eksportir.

Lebih jauh, Nimmi menilai insiden ini menyoroti perlunya pengelolaan ruang laut dan kawasan industri yang lebih terpadu agar kegiatan perikanan tidak terdampak oleh aktivitas sektor lain.

Ia juga menyoroti tantangan struktural dalam rantai pasok perikanan nasional, terutama di sektor pengolahan.

"Sering kali kita bicara soal pengolahan, tapi bahan bakunya justru kurang. Karena itu kita masih impor. Padahal kalau produksi di dalam negeri bisa ditingkatkan dan aman secara mutu, seharusnya kita tidak perlu lagi impor," ujar Nimmi.

Kasus ini mencuat setelah FDA mendeteksi kandungan Cesium-137 pada beberapa sampel udang dan cengkeh asal Indonesia pada awal Oktober 2025.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa sumber paparan bukan berasal dari tambak, melainkan dari aktivitas industri logam di kawasan Cikande, Banten.

Saat ini, area tersebut telah menjalani proses dekontaminasi dan pengawasan lintas kementerian.

Forum Agri Food Summit 2025 sendiri menjadi wadah bagi pemerintah, akademisi, dan pelaku industri untuk membahas strategi menuju kemandirian pangan nasional.

Dalam forum ini, isu keamanan pangan laut, termasuk kasus kontaminasi radioaktif, menjadi salah satu bahasan utama dalam sesi bertema Pangan Biru: Potensi Kelautan dan Perikanan.