Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperluas pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah tahun ini. Hal itu menyusul keberhasilan penerapannya, salah satunya di Biak, Papua.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Machmud mengungkapkan pendapatan nelayan di Biak melonjak dua kali lipat setelah penerapan model Kampung Nelayan Modern yang dibangun  sejak tahun lalu.

Ia mengatakan program di Biak menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan terintegrasi dari hulu ke hilir mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Di Biak, tepatnya di Samber-Binyeri, pendapatan nelayan yang dulu sekitar Rp3 juta per bulan kini sudah mencapai Rp6 juta. Naik 100 persen," ujar Machmud dalam forum Agri Food Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Kampung Nelayan Merah Putih, kata dia, dibangun atas arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan dirancang sebagai kawasan terpadu.

Seluruh kebutuhan nelayan dipenuhi di satu lokasi, mulai dari tambatan perahu, perahu penangkap ikan, pabrik es, cold storage, mobil pendingin, sentra kuliner, hingga SPBU nelayan.

"Fasilitasnya lengkap, tapi kuncinya adalah pendampingan. Tanpa itu, hasilnya tidak akan seperti sekarang," tutur Machmud.

Menurutnya, keberhasilan Biak menjadi bukti peningkatan literasi keuangan, efisiensi rantai pasok, dan akses sarana produksi dapat langsung berdampak pada kesejahteraan pelaku usaha kecil di sektor kelautan. Presiden Prabowo Subianto bahkan disebut meminta KKP menggandakan program tersebut secara nasional.

"Pak Menteri sudah melaporkan ke Presiden, dan beliau bilang: 'bisa tidak dibuat 1.000 kampung seperti ini?' Kami sekarang tangani 1.000, dan untuk tahun 2025 ini 100 kampung siap dibangun. Sebanyak 65 sudah berjalan, tinggal 35 lagi menyusul," ungkap Machmud.

Selain untuk meningkatkan pendapatan nelayan, program Kampung Nelayan Merah Putih juga diarahkan untuk memperkuat rantai dingin perikanan. Dengan ketersediaan es dan cold storage di tingkat desa, hasil tangkapan dapat disimpan dalam kondisi segar sehingga kualitas ekspor meningkat.

"Biasanya nelayan tidak bawa es, paling hanya es rumahan. Sekarang kita bangun pabrik es dengan harga terjangkau. Pulang melaut ikannya masih segar, bisa disimpan, dan bahkan sudah 14 kali ekspor keluar daerah dengan kualitas ekspor," katanya.

Machmud menjelaskan model kampung nelayan ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga untuk memasok wilayah lain yang kekurangan ikan segar, termasuk di Jawa Barat. Untuk itu, setiap kawasan dibekali mobil berpendingin agar distribusi hasil tangkapan tetap terjaga.

Ia menambahkan salah satu tantangan besar di sektor kelautan saat ini adalah distribusi dan penyimpanan ikan yang belum merata. Indonesia memiliki lebih dari 2.100 unit cold storage dengan kapasitas total sekitar 835 ribu ton, namun sebagian besar terpusat di wilayah tertentu.

"Kalau dibandingkan, satu perusahaan di Jepang saja punya cold storage sampai 1,6 juta ton. Itu sebabnya mereka bisa menjaga ketahanan pangan. Bahkan di sana saya lihat, ikan Indonesia juga tersimpan di fasilitas mereka," ungkapnya.

Melalui pengembangan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, KKP berharap bisa memperkuat kedaulatan pangan laut nasional sekaligus membuka peluang ekspor lebih luas.

Program ini juga menjadi bagian dari strategi Indonesia menuju lumbung pangan dunia, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan tema besar Agri Food Summit 2025: Menata Jalan Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia.

Kasus udang Indonesia yang terdeteksi mengandung isotop radioaktif Cesium-137 menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah memperkuat posisi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Dosen Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Sekretaris Jenderal Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) Nimmi Zulbainarni menyebut kasus ini menjadi pengingat penting bagi industri perikanan budidaya nasional agar lebih memperhatikan aspek lingkungan dan keamanan produk ekspor.

"Kalau kita bicara udang, itu kan primadona ekspor Indonesia sejak dulu. Tapi sekarang muncul kasus udang yang terkontaminasi karena lokasi budidaya berdekatan dengan industri logam. Ini seharusnya menjadi evaluasi serius bagi kita," ujar Nimmi dalam forum Agri Food Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Menurut Nimmi, persoalan kontaminasi radioaktif bukan hanya berdampak pada citra produk perikanan nasional, tetapi juga langsung memengaruhi akses pasar ekspor Indonesia, khususnya ke Amerika Serikat (AS).

Ia menjelaskan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) kini mensyaratkan sertifikasi bebas radioaktif sebagai syarat wajib untuk ekspor udang dari wilayah Jawa dan Lampung mulai 31 Oktober 2025.

"Amerika sudah meminta adanya sertifikasi agar bisa masuk ke pasar mereka. Artinya, kalau traceability-nya tidak sehat, produk kita pasti ditolak," ujar Nimmi.

Ia menilai langkah pemerintah yang kini mewajibkan sertifikat bebas radioaktif merupakan kebijakan penting untuk menjaga kepercayaan pasar.

Namun, ia mengingatkan kebijakan itu juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi di dalam negeri jika tidak diantisipasi.

"Kalau ekspor kita terhambat karena masalah sertifikasi, produksi udang di dalam negeri bisa menumpuk. Akibatnya harga turun dan petambak yang paling terdampak," jelasnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memastikan sertifikat tersebut akan diterbitkan melalui mekanisme Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMHKP), dengan tambahan keterangan bahwa produk bebas radioaktif.

Proses pengujian dilakukan di laboratorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sedangkan biaya uji ditanggung eksportir.

Berdasarkan data KKP, wilayah yang masuk kategori "yellow flag" atau pengawasan ketat oleh FDA adalah Lampung dan Jawa, sementara daerah lain masih diizinkan untuk mengekspor.

Pemerintah juga tengah menjajaki kerja sama dengan lembaga independen untuk mempercepat penerbitan sertifikat bebas radioaktif bagi eksportir.

Lebih jauh, Nimmi menilai insiden ini menyoroti perlunya pengelolaan ruang laut dan kawasan industri yang lebih terpadu agar kegiatan perikanan tidak terdampak oleh aktivitas sektor lain.

Ia juga menyoroti tantangan struktural dalam rantai pasok perikanan nasional, terutama di sektor pengolahan.

"Sering kali kita bicara soal pengolahan, tapi bahan bakunya justru kurang. Karena itu kita masih impor. Padahal kalau produksi di dalam negeri bisa ditingkatkan dan aman secara mutu, seharusnya kita tidak perlu lagi impor," ujar Nimmi.

Kasus ini mencuat setelah FDA mendeteksi kandungan Cesium-137 pada beberapa sampel udang dan cengkeh asal Indonesia pada awal Oktober 2025.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa sumber paparan bukan berasal dari tambak, melainkan dari aktivitas industri logam di kawasan Cikande, Banten.

Saat ini, area tersebut telah menjalani proses dekontaminasi dan pengawasan lintas kementerian.

Forum Agri Food Summit 2025 sendiri menjadi wadah bagi pemerintah, akademisi, dan pelaku industri untuk membahas strategi menuju kemandirian pangan nasional.

Dalam forum ini, isu keamanan pangan laut, termasuk kasus kontaminasi radioaktif, menjadi salah satu bahasan utama dalam sesi bertema Pangan Biru: Potensi Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan fasilitas gudang dingin atau cold storage di Indonesia masih belum tersebar merata, terutama di wilayah timur.

Padahal, ketersediaan fasilitas ini menjadi kunci menjaga kualitas ikan segar dan mendukung ekspor hasil laut.

Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Machmud mengatakan saat ini terdapat sekitar 2.110 unit cold storage di seluruh Indonesia dengan total kapasitas mencapai 835 ribu ton. Namun, sebagian besar fasilitas tersebut terkonsentrasi di Pulau Jawa.

"Rantai dingin ada, tapi belum merata. Banyaknya di Jawa, Sumatera sedikit, wilayah timur masih kurang," ujar Machmud dalam forum Agri Food Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Machmud menjelaskan dari total tersebut, sekitar 200 unit cold storage dikelola langsung oleh KKP. Kapasitas yang ada dinilai masih belum cukup menampung seluruh hasil tangkapan nelayan di berbagai daerah.

Sebagai pembanding, ia menyebut sistem penyimpanan hasil laut di Jepang jauh lebih maju. Satu perusahaan di negara itu memiliki fasilitas penyimpanan berkapasitas hingga 1,6 juta ton, hampir dua kali lipat dari total kapasitas Indonesia saat ini.

"Saya pernah lihat langsung di Jepang, satu perusahaan punya cold storage 1,6 juta ton. Di sana bahkan ada udang dan cumi dari Indonesia yang disimpan dengan sistem rantai dingin yang luar biasa," tutur Machmud.

Untuk memperluas jangkauan fasilitas pendingin di dalam negeri, KKP kini tengah membangun 100 Kampung Nelayan Modern di berbagai daerah.

Setiap kawasan dilengkapi dengan cold storage, pabrik es, serta mobil pendingin guna menjaga kesegaran hasil tangkapan hingga sampai ke konsumen.

"Tahun ini 65 lokasi sedang berjalan, sisanya menyusul. Setiap kampung nelayan nanti pasti ada cold storage-nya supaya ikan nelayan tetap terjaga," jelas Machmud.

Menurutnya, pembangunan rantai dingin akan disesuaikan dengan kondisi wilayah.

Di daerah kecil, kapasitas penyimpanan bisa dimulai dari 10 ton, sementara di kawasan dengan produksi besar akan ditingkatkan sesuai kebutuhan.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi ekonomi biru yang diusung KKP untuk meningkatkan kualitas produk perikanan nasional, menjaga daya saing ekspor, sekaligus memperkuat ketahanan pangan laut Indonesia.

Forum Agri Food Summit 2025 sendiri menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah, industri, dan akademisi untuk membahas langkah konkret menuju ketahanan pangan berkelanjutan dan visi menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan lebih dari 800 juta rumah tangga di dunia menggantungkan hidup pada sistem pangan biru atau blue food system sebagai sumber mata pencaharian.

Sementara, lebih dari 3 miliar orang mengandalkan pangan laut untuk memenuhi kebutuhan protein dan nutrisi penting sehari-hari.

Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud menjelaskan pangan biru memiliki peran strategis dalam sistem pangan global, bukan hanya sebagai sumber protein, tetapi juga karena nilai keberlanjutan dan dampak ekonominya.

"Blue food mengandung protein, lemak, mineral, vitamin, dan asam lemak omega-3 yang tinggi, namun memiliki jejak karbon paling kecil dibanding sumber protein darat seperti ayam, sapi, maupun babi," ujar Machmud dalam forum Agri Food Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Menurut data yang ditampilkan KKP, lebih dari 2.500 spesies biota laut dapat dijadikan sumber pangan, dengan efisiensi konversi pakan mencapai 1,3 hingga 1,8 kali lebih baik dibandingkan ternak darat.

Selain ramah lingkungan, pangan biru juga dinilai berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan global.

Machmud menambahkan potensi Indonesia di sektor ini sangat besar. Saat ini, produksi perikanan budidaya nasional baru mencapai 6,4 juta ton per tahun, jauh di bawah potensi lestari sebesar 100 juta ton.

"Kalau kita kelola dengan baik, ke depan Indonesia bisa seperti China yang sudah mencapai 78 juta ton produksi budidaya. Semua itu bagian dari ekonomi biru yang berkelanjutan," katanya.

Melalui program ekonomi biru, KKP berfokus pada lima pilar, yakni perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, pengembangan budidaya laut dan darat yang ramah lingkungan, pengawasan pulau-pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik di laut melalui program plastikasi nelayan.

Langkah tersebut, lanjut Machmud, bukan hanya untuk menjaga ekosistem laut, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber pangan bagi generasi mendatang.

"Semua upaya ini ditujukan untuk ketahanan pangan. Pangan biru ke depan harus menjadi pilihan utama karena sehat, berkelanjutan, dan bisa mendukung ekonomi masyarakat pesisir," ujarnya.

Pemerintah menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada gula konsumsi pada 2028 dan memperkuat produksi bioetanol pada 2030.

Padahal, hingga kini produksi nasional baru mampu memenuhi sekitar 30 persen-35 persen dari total kebutuhan gula nasional.

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Denaldy Mulino Mauna mengungkapkan saat ini kebutuhan gula nasional mencapai sekitar 7 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru berada di kisaran 2,5 juta ton.

Dari jumlah tersebut, kontribusi PTPN sekitar 850 ribu ton, dengan area tebu yang dikelola mencapai 180 ribu hektare.

"Kalau dilihat secara nasional, kontribusi kami itu sekitar 30-35 persen. Dari total 180 ribu hektare yang kami kelola, 70 persennya merupakan lahan milik petani. Jadi kolaborasi dengan petani menjadi faktor kunci untuk mewujudkan swasembada gula," ujar Denaldy dalam forum Agri Food Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Denaldy menjelaskan masih terdapat kesenjangan pasokan sekitar 3,5-4 juta ton yang perlu dikejar untuk mencapai target swasembada.

Saat ini, total luas lahan tebu nasional mencapai sekitar 540 ribu hektare. Di sisi lain, kebutuhan untuk mencapai target 7 juta ton gula memerlukan penambahan minimal 500 ribu hektare lagi.

Menurutnya, strategi utama PTPN dalam mengejar target tersebut meliputi intensifikasi, perluasan lahan, dan digitalisasi proses produksi. Dari sisi intensifikasi, PTPN berupaya memperbaiki kualitas tanaman tebu rakyat yang sebagian besar sudah melewati masa produktif.

"Hampir 85 persen tebu rakyat saat ini sudah berusia di atas empat tahun, padahal idealnya di tahun ketiga atau keempat sudah harus dibongkar. Karena itu kami bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan berbagai pihak untuk melakukan program bongkar ratoon dan peremajaan tebu rakyat," katanya.

Selain intensifikasi, perluasan lahan tebu juga menjadi prioritas. PTPN bersama Kementan tengah menyiapkan skema kolaboratif untuk membuka areal baru serta mengembangkan varietas tebu unggul yang tahan terhadap cuaca ekstrem dan hama.

Langkah berikutnya adalah digitalisasi proses hulu hingga hilir melalui platform Ekosistem Digital Tebu Rakyat (ETERA), sebuah ekosistem digital yang menghubungkan petani, pabrik gula, perbankan, penyedia pupuk dan saprotan, hingga Perum Bulog sebagai off-taker.

"Digitalisasi ini sudah menjadi keharusan, bahkan kami kombinasikan dengan teknologi AI supaya setiap masalah di lapangan bisa diketahui dan diselesaikan secara cepat dan tepat. Melalui sistem ini, kami bisa menghubungkan seluruh rantai pasok, dari petani sampai pembeli akhir," ujar Denaldy.

Menurut data Kemetan yang ditampilkan dalam forum tersebut, konsumsi gula nasional diproyeksikan meningkat dari 6,4 juta ton pada 2020 menjadi 8,9 juta ton pada 2030. Sementara produksi domestik baru tumbuh dari 2,2 juta ton menjadi 2,5 juta ton dalam periode yang sama.

Kondisi itu membuat Indonesia masih bergantung pada impor gula dengan nilai mencapai Rp47,2 triliun pada 2024, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023, pemerintah menetapkan sejumlah target untuk memperkuat ketahanan industri gula nasional, antara lain peningkatan produktivitas tebu hingga 93 ton per hektare, perluasan areal hingga 700 ribu hektare, dan peningkatan produksi bioetanol dari tebu sebesar 1,2 juta kiloliter.

"Kami melihat program pemerintah ini selaras dengan upaya PTPN memperkuat hilirisasi dan nilai tambah tebu nasional. Karena pada akhirnya, semua ini bukan hanya tentang swasembada gula, tapi juga kesejahteraan petani dan kemandirian energi," tutur Denaldy.

Forum Agri Food Summit 2025 yang digelar bertepatan dengan Hari Pangan Dunia ini menjadi wadah bagi pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan lembaga keuangan untuk memperkuat kolaborasi menuju visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia 2045.

Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia (Persero) Robby Setiabudi Madjid mengungkapkan kenaikan harga pupuk memiliki dampak langsung terhadap produktivitas pertanian nasional.

Berdasarkan kajian internal dan hasil penelitian, setiap kenaikan harga pupuk sebesar Rp1.000 per kilogram dapat menurunkan dosis pemupukan petani hingga 13 persen-14 persen, yang berimbas pada penurunan hasil panen sekitar 7,5 persen-8 persen atau setara 2,4 juta ton beras per tahun.

"Kalau harga pupuk itu naik saja Rp1.000 per kilo, petani rata-rata akan mengurangi dosis pupuknya 13-14 persen. Akumulasinya, produksi pertanian bisa turun 7,5-8 persen, atau setara dengan 2,4 juta ton beras dalam satu tahun," ujar Robby dalam forum Agri Food Summit 2025 di Jakarta, Kamis (16/10).

Robby menjelaskan dua aspek utama yang menentukan keberhasilan sistem pemupukan adalah ketersediaan (availability) dan keterjangkauan (affordability).

Ia menilai ketersediaan pupuk sangat krusial karena sekitar 62 persen hasil produksi pangan bergantung pada sistem pemupukan yang seimbang dan tepat waktu.

Menurutnya, ketika pupuk tidak tersedia atau harganya sulit dijangkau, petani cenderung menurunkan dosis penggunaan, yang pada akhirnya menekan hasil panen dan memengaruhi ketahanan pangan nasional.

"Petani itu sebenarnya pengusaha. Jadi ketika biaya input seperti pupuk naik, mereka otomatis akan menyesuaikan dosisnya. Inilah sebabnya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk menjadi hal yang sangat strategis," ucap Robby.

Meski begitu, Robby menyebut saat ini Pupuk Indonesia telah berada di jalur yang benar dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, kondisi geografis dan kesuburan tanah Indonesia merupakan potensi besar yang dapat dioptimalkan, terutama dengan dukungan pemerintah melalui berbagai program peningkatan produktivitas pertanian.

"Kondisi kita sudah baik, Indonesia punya tanah subur, iklim tropis yang mendukung tanam dan panen sepanjang tahun. Kalau kondisi ini ditambah dengan penyempurnaan unsur input usaha tani, ini bisa menjadi lompatan besar di bidang ketahanan pangan," ujarnya.

Pupuk Indonesia, lanjut Robby, terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga melalui inovasi serta efisiensi rantai pasok.

Dukungan penuh dari pemerintah, menurutnya, menjadi faktor penting agar ketersediaan dan keterjangkauan pupuk dapat terus terjamin di tengah tekanan biaya produksi global yang meningkat.

Forum Agri Food Summit 2025 sendiri menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah, industri, dan akademisi untuk membahas langkah konkret menuju ketahanan pangan berkelanjutan dan visi menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan hingga pertengahan Oktober 2025, Bulog telah menyalurkan lebih dari 500 ribu ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke berbagai pasar dan jaringan ritel di seluruh Indonesia.

"Beras SPHP yang sampai dengan hari ini sudah tembus lebih dari 500 ribu ton. Dan ini per hari kami jual ke pasar, salurkan maksimal di antara range-nya antara 5.000 ton sampai 6.000 ton per hari. Ini kami lakukan. Syukur Alhamdulillah ini berkat sinergi dari seluruh stakeholder," ujar Rizal dalam forum Agri Food Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Agri Food Summit 2025 digelar dalam rangka Hari Pangan Dunia Sedunia 16 Oktober.

Ia menjelaskan penyaluran beras SPHP dilakukan melalui tujuh jalur distribusi, mulai dari pengecer pasar tradisional, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, instansi pemerintah pusat dan daerah, hingga TNI-Polri yang turut membantu penjualan di lokasi keramaian.

Selain itu, ritel modern, Rumah Pangan Kita (RPK) binaan Bulog, serta sejumlah BUMN seperti PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN juga ikut menyalurkan beras murah tersebut.

"Teman-teman TNI-Polri sampai jualan di pasar-pasar ataupun di tempat-tempat keramaian. Seperti kalau teman-teman lari car free day setiap minggu di (Bundaran) HI itu pasti ada yang jualan. Sampai seperti itu kami lakukan," jelas Rizal.

Dalam kesempatan itu, Rizal juga menyampaikan Bulog tengah menyiapkan perubahan sistem penyerapan gabah dan penguatan infrastruktur logistik.

Ke depan, Bulog akan bekerja sama dengan Kodes Merah Putih, yang dibentuk atas arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk mempermudah pembelian hasil panen dari petani.

"Ke depan konteks ini akan kami ubah konsepnya. Nanti petani dibeli oleh Koperasi Merah Putih, dan kami akan beli dari Koperasi Merah Putih. Dengan begitu, ada keuntungan di koperasi, ada juga keuntungan di petani," tuturnya.

Bulog juga mendapatkan dukungan tambahan dari pemerintah berupa pembangunan 100 gudang baru di berbagai kabupaten dan kota yang belum memiliki fasilitas pergudangan. Langkah ini diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi dan memperkuat kapasitas penyimpanan pangan nasional.

"Lokasi Bulog sekarang ada di 501 titik dengan total 1.529 gudang. Kalau ditambah 100 lagi berarti kami lebih kuat. Rencananya, gudang baru ini akan bersifat multifungsi, dilengkapi dengan dryer, Rice Milling Unit (RMU), bahkan silo, sehingga daya simpan gabah bisa lebih panjang," kata Rizal.

Menurutnya, silo mampu memperpanjang masa simpan beras hingga lebih dari tiga tahun, jauh lebih lama dibanding penyimpanan di gudang konvensional yang hanya bertahan 1 tahun hingga 1,5 tahun.

Langkah-langkah tersebut, kata Rizal, merupakan bagian dari upaya Bulog memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia pada 2045.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut rendahnya harga gabah di masa lalu membuat petani hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki harapan untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Dulu harga gabah setinggi-tingginya belum sampai Rp5.000, bahkan hanya Rp4.450. Udah enggak mungkin petani bisa produktif. (Tapi) Miskin, iya. Pertanian itu terpaksa, tanam padi itu terpaksa, karena enggak ada pilihan," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam Agri Food Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Zulhas menceritakan saat pertama kali menjabat sebagai menteri perdagangan, ia mengusulkan perubahan besar dalam kebijakan harga gabah.

Selama ini, kebijakan pemerintah dianggap membatasi harga maksimal pembelian gabah oleh pemerintah, sehingga tidak memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi.

"Saya usulkan diubah. Bukan harga gabah setinggi-tingginya, tapi serendah-rendahnya. Dulu Rp4.450, sekarang dengan instruksi presiden harga gabah Rp6.500," ujarnya.

Dengan kenaikan harga tersebut, kesejahteraan petani mulai membaik. Zulhas menyebut kini petani bisa memperoleh penghasilan sekitar Rp70 juta per hektare per tahun jika dua kali panen.

"Begitu dia bisa menyekolahkan anaknya, dia bisa kreatif, dia bisa lebih produktif. Itulah petani-petani Thailand, petani-petani di Vietnam," katanya.

Ia juga menyampaikan data bahwa nilai tukar petani (NTP) untuk gabah dan jagung pada 2024 masih di angka 101, yang menandakan kondisi ekonomi petani belum sejahtera. Namun pada 2025, nilainya melonjak menjadi 124.

"Artinya sekarang petani sudah bisa ngangsur motor. Kalau orang punya pendapatan lebih dan menguntungkan, mereka bisa merencanakan sesuatu, memperbaiki kebun, memperbaiki lahan, dan seterusnya," ujarnya.

Menurutnya, perubahan kebijakan harga gabah ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan petani. Ia menilai, pemberdayaan jauh lebih penting daripada hanya mengandalkan bantuan sosial.

"Bantuan beras, bantuan tunai itu oke, saya setuju. Tapi kan lebih bagus pemberdayaan. Lebih bagus rakyat yang berdaya, yang kreatif, sehingga mereka bisa produktif. Nah ini yang kita lakukan. Tapi ini baru awal, belum apa-apa," tutupnya.

Forum Agri Food Summit 2025 digelar bertepatan dengan Hari Pangan Dunia, dan menjadi ajang bagi pemerintah, akademisi, pelaku industri, serta mitra internasional untuk memperkuat ketahanan pangan nasional menuju visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengakui masih ada kekeliruan dalam kebijakan pangan nasional. 

Kesalahan membuat produktivitas Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Padahal, Indonesia memiliki lahan lebih luas dan sumber daya lebih besar.

"Kita memiliki keunggulan komparatif, kita negara tropis. Bayangkan, tahu kita impor beras dari mana? Satu, Thailand, Vietnam. Yang penduduknya lebih sedikit, wilayahnya lebih sedikit, tapi produktivitasnya luar biasa. Berarti kan kita ada sesuatu yang keliru," ujar Zulhas dalam Agri Food Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Agri Food Summit 2025 sendiri digelar dalam rangka hari Pangan Sedunia 16 Oktober

"Kita lahan lebih luas, penduduk lebih banyak, tetapi kita tidak mampu memproduksi seperti teman-teman tadi," tambahnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum yang digelar bertepatan dengan Hari Pangan Dunia dan mengusung tema Menata Jalan Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia.

Acara ini menjadi ruang diskusi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan mitra internasional untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

Zulhas menilai pembenahan kebijakan pangan menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Ia menyinggung masa 28 tahun terakhir di mana arah kebijakan dinilai belum berpihak pada penguatan produksi nasional.

"Selama 28 tahun kita reformasi, ada sesuatu yang perlu diluruskan. Negara harus kuat. Dulu masa Orde Baru, kita disebut macan Asia, enggak kalah dengan China. Tapi setelah itu, kita tertinggal. Maka negara harus kuat, dan salah satu kuncinya adalah berdaulat di bidang pangan," ujarnya.

Zulhas menjelaskan sektor pangan tidak hanya berkaitan dengan ketahanan nasional, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat yang bekerja di bidang pertanian.

Menurutnya, dengan menguatkan produksi padi, jagung, hingga protein hewani seperti ikan dan daging, pemerintah dapat menekan angka kemiskinan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi rakyat.

Ia menambahkan upaya pemerintah mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional tahun ini mencapai 33,19 juta ton, meningkat 12,62 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Produksi jagung juga naik 8,26 persen menjadi 14,54 juta ton.

"Kalau produksi kita meningkat, impor tidak kita lakukan, maka kita sudah kategori surplus tahun ini. Dalam rumusan swasembada, impor 10 persen itu sudah termasuk swasembada. Sekarang kita tidak impor lagi, bahkan surplus," katanya.

Dengan capaian tersebut, Zulhas menyebut Indonesia kini sudah dapat dikategorikan swasembada beras.

Meski demikian, ia mengingatkan tantangan selanjutnya adalah memastikan hasil produksi mampu menjangkau masyarakat dengan harga yang terjangkau.

"Pangan itu hak asasi, hak dasar warga negara untuk dapat pangan yang sehat dan terjangkau sesuai pilihan masing-masing. Kalau produksi kita cukup dan harga bisa dijaga, maka kita sudah berada di jalur yang benar menuju kedaulatan pangan," tutupnya.

Visi menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia bukanlah sekadar angan-angan, melainkan langkah strategis yang mulai diwujudkan secara nyata.

Melalui forum Agri Food Summit 2025: Menata Jalan Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia, pemerintah dan para pemangku kepentingan akan membahas langkah konkret untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional dan menyiapkan seluruh rantai pasok dari hulu hingga hilir.

Digelar bertepatan dengan Hari Pangan Dunia pada Rabu, 16 Oktober 2025 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, forum ini akan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan menjadi ruang diskusi bagi kementerian terkait, lembaga keuangan, industri, akademisi, hingga mitra internasional.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa ketahanan pangan Indonesia kini berada pada titik terkuat dalam sejarah, ditandai dengan cadangan beras dan jagung yang mencapai level tertinggi.

Menurut data Kementerian Pertanian, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kini menembus 4 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah.

Dengan sumber daya alam yang melimpah, lahan luas, dan iklim tropis yang mendukung produksi sepanjang tahun, Indonesia dinilai memiliki potensi besar menjadi penopang sistem pangan global.

Namun, sejumlah tantangan masih menghadang: stagnasi produktivitas lahan, lemahnya industrialisasi pertanian, dan keterbatasan akses petani ke pembiayaan.

Agri Food Summit 2025 akan menjadi ajang untuk menjawab tantangan tersebut melalui sinergi antarkementerian, dukungan lembaga keuangan, riset akademis, hingga kerja sama internasional.

Acara ini juga menjadi momentum untuk memperkuat diplomasi pangan Indonesia dan mengukuhkan diri sebagai pemain kunci dalam sistem pangan global.

Forum Agri Food Summit 2025 akan terbagi ke dalam tiga sesi. Sesi 1 bertema Lumbung Pangan Dunia yang dimulai pukul 10.00 - 11.00 WIB. Dilanjutkan dengan Sesi 2 mengangkat tema Transformasi Menuju Lumbung Pangan pada pukul 11.30 - 13.00 WIB.

Kemudian ditutup dengan Sesi 3 bertema Pangan Biru: Potensi Kelautan dan Perikanan pada pukul 14.00 - 15.00 WIB.

Bekerja sama dengan CNN Indonesia, sepanjang acara Agri Food Summit 2025 ini akan dipandu oleh jurnalis senior Desi Anwar, Elvira Khairunnisa, hingga Syaza Wisastro.

Jangan lewatkan kesempatan untuk menyimak dialog penting ini. Saksikan siaran langsung dan liputan lengkapnya di CNN Indonesia.